Dokumen tersebut membahas tentang politik pembangunan pada masa demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Proyek-proyek besar seperti Monas dan Stadion GBK dibangun untuk menunjukkan kemajuan Indonesia ke dunia melalui politik mercusuar. Dokumen ini juga menjelaskan sistem politik demokrasi terpimpin dan langkah-langkah yang diambil Soekarno setelah dikeluarkannya Dek

1. 1.
2.

3. Gambar di atas merupakan gambar pembangunan infrastruktur yang di
bangun pada masa demokrasi terpimpin melalui politik mercusuar

5. Setelah mengamati gambar diatas coba
berikan penjelasan apa kaitannya gambar
dengan politik pembangunan presiden
soekarno?

6. Politik marcusuar pada masa demokrasi terpimpin di
wujudkan Indonesia dengan membangun proyek
besar seperti, Monas, Stadion GBK, Jembatan
Semanggi dan Monumen Selamat Datang Bundaran
Hotel Indonesia (HI)
Tujuan dari dilakukannya proyek marcusuar adalah
untuk menunjukkan kemajuan Indonesia ke dunia.

7. 1. MENUJU DEMOKRASI TERPIMPIN
DEMOKRASI TERPIMPIN MERUPAKAN ERA POLITIK INDONESIA SETELAH
BERAKHIRNYA ERA DEMOKRASI PARLEMENTER. SISTEM DEMOKRASI
TERPIMPIN LAHIR SETELAH KONSTITUANTE GAGAL MERANCANG UUD,
DAN KEMUDIAN DIBUBARKAN DENGAN DEKRIT PRESIDEN TANGGAL 5 JULI
1959.
SISTEM INI LAHIR SEBAGAI BENTUK PELURUSAN ATAU
PERBAIKAN TERHADAP DEMOKRASI LIBERAL. KEHIDUPAN SOSIAL POLITIK
INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL (1950 HINGGA 1959) BELUM
PERNAH MENCAPAI KESTABILAN SECARA NASIONAL DAN DEWAN
KONSTITUANTE TIDAK BERHASIL MENYELESAIKAN TUGASNYA, YAITU
MERANCANG UUD.

8. HAL INI MEMBUAT PRESIDEN SOEKARNO BERKEINGINAN UNTUK MENYEDERHANAKAN
PARTAI-PARTAI POLITIK DAN MEMBENTUK KABINET YANG BERINTIKAN 4 PARTAI YANG MENANG
DALAM PEMILIHAN UMUM 1955.
PADA TANGGAL 21 FEBRUARI 1957 SOEKARNO DIHADAPAN PARA TOKOH POLITIK DAN
TOKOH MILITER MENAWARKAN KONSEPSINYA UNTUK MENYELESAIKAN DAN MENGATASI KRISIS-
KRISIS KEWIBAWAAN PEMERINTAH. DALAM KONSEPSINYA PRESIDEN SOEKARNO MENGHENDAKI
DIBENTUKNYA KABINET BERKAKI EMPAT YANG ANGGOTANYA TERDIRI DARI WAKIL-WAKIL PNI,
MASYUMI, NU DAN PKI.
SELAIN ITU PRESIDEN SOEKARNO JUGA MENGHENDAKI DIBENTUKNYA DEWAN NASIONAL
YANG ANGGOTANYA TERDIRI DARI GOLONGAN FUNGSIONAL DI DALAM MASYARAKAT. BELIAU
JUGA MENEKANKAN BAHWA DEMOKRASI LIBERAL MERUPAKAN DEMOKRASI IMPOR YANG TIDAK
SESUAI DENGAN JIWA DAN SEMANGAT BANGSA INDONESIA. DEMOKRASI YANG SESUAI DENGAN
KEPRIBADIAN BANGSA INDONESIA, YAITU DEMOKRASI TERPIMPIN.
GAGASAN PRESIDEN SOEKARNO INI DIKENAL SEBAGAI KONSEPSI PRESIDEN 1957.

9. POKOK-POKOK PEMIKIRAN YANG TERKANDUNG DALAM KONSEPSI :
DALAM PEMBARUAN STRUKTUR POLITIK HARUS DIBERLAKUKAN SISTEM DEMOKRASI
TERPIMPIN YANG DIDUKUNG OLEH KEKUATAN-KEKUATAN YANG MENCERMINKAN ASPIRASI
MASYARAKAT SECARA SEIMBANG.
PEMBENTUKAN KABINET GOTONG ROYONG BERDASARKAN IMBANGAN KEKUATAN
MASYARAKAT YANG TERDIRI ATAS WAKIL PARTAI-PARTAI POLITIK DAN KEKUATAN
GOLONGAN POLITIK BARU YANG DIBERI NAMA OLEH PRESIDEN SOEKARNO GOLONGAN
FUNGSIONAL ATAU GOLONGAN KARYA.
UPAYA UNTUK MENUJU DEMOKRASI TERPIMPIN
UPAYA UNTUK MENUJU DEMOKRASI TERPIMPIN TELAH DIRINTIS OLEH PRESIDEN SOEKARNO
SEBELUM DIKELUARKANNYA DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

10. 1. PEMBENTUKAN DEWAN NASIONAL PADA 6 MEI 1957
SEJAK SAAT ITU PRESIDEN SOEKARNO MENCOBA MENGGANTI SISTEM DEMOKRASI
PARLEMENTER YANG MEMBUAT PEMERINTAHAN TIDAK STABIL DENGAN DEMOKRASI
TERPIMPIN. MELALUI PANITIA PERUMUS DEWAN NASIONAL, DIBAHAS MENGENAI USULAN
KEMBALI KE UUD 1945. AKHIRNYA PRESIDEN SOEKARNO MENYETUJUI USULAN TERSEBUT.
2. MENGELUARKAN KEPUTUSAN PADA TANGGAL 19 FEBRUARI 1959 TENTANG
PELAKSANAAN DEMOKRASI TERPIMPIN DALAM RANGKA KEMBALI KE UUD 1945
KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN DIHADAPAN ANGGOTA DPR PADA TANGGAL 2 MARET 1959
DAN DEWAN KONSTITUANTE PADA TANGGAL 22 APRIL 1959. PRESIDEN SOEKARNO
KEMUDIAN MEMINTA ANGGOTA DEWAN KONSTITUANTE UNTUK MENERIMA UUD 1945 APA
ADANYA TANPA PERUBAHAN DAN MENETAPKANNYA SEBAGAI UUD RI YANG TETAP. UNTUK
MENGAMBIL KEPUTUSAN, DEWAN KONSTITUANTE KEMUDIAN MENGADAKAN PEMUNGUTAN
SUARA. NAMUN SETELAH MELAKUKAN PEMUNGUTAN SEBANYAK TIGA KALI, SUARA TIDAK
MENCAPAI KUORUM UNTUK MENETAPKAN UUD 1945 SEBAGAI UUD YANG TETAP.

12. 4. LARANGAN BAGI KEGIATAN POLITIK
KEPALA STAF ANGKATAN DARAT (KSAD) SELAKU PENGUASA PERANG PUSAT
(PEPERPU), A.H. NASUTION, ATAS NAMA PEMERINTAH MENGELUARKAN LARANGAN BAGI
SEMUA KEGIATAN POLITIK, YANG BERLAKU MULAI TANGGAL 3 JUNI 1959, PUKUL 06.00
PAGI. KSAD DAN KETUA UMUM PNI, SUWIRYO, MENYARANKAN KEPADA PRESIDEN
SOEKARNO UNTUK MENGUMUMKAN KEMBALI BERLAKUNYA UUD 1945 DENGAN SUATU
DEKRIT PRESIDEN.
3. PERTEMUAN UNTUK MENCAPAI KESEPAKATAN
PADA TANGGAL 3 JULI 1959, PRESIDEN SOEKARNO MEMANGGIL KETUA DPR, MR.
SARTONO, PERDANA MENTERI IR. DJUANDA, PARA MENTERI, PIMPINAN TNI, DAN
ANGGOTA DEWAN NASIONAL (ROESLAN ABDOEL GANI DAN MOH. YAMIN), SERTA KETUA
MAHKAMAH AGUNG, MR. WIRJONO PRODJODIKORO, UNTUK MENDISKUSIKAN LANGKAH
YANG HARUS DIAMBIL. PERTEMUAN TERSEBUT JUGA MENYEPAKATI UNTUK MENGAMBIL
LANGKAH UNTUK MELAKUKANNYA MELALUI DEKRIT PRESIDEN.

13. PADA HARI MINGGU, 5 JULI 1959 PRESIDEN SOEKARNO MENGUMUMKAN DEKRIT YANG MEMUAT TIGA HAL
POKOK, YAITU :
 MENETAPKAN PEMBUBARAN KONSTITUANTE.
 MENETAPKAN UUD 1945 BERLAKU BAGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH
TUMPAH DARAH INDONESIA, TERHITUNG MULAI TANGGAL PENETAPAN DEKRIT DAN
TIDAK BERLAKUNYA LAGI UUD SEMENTARA (UUDS).
 PEMBENTUKAN MPRS, YANG TERDIRI ATAS ANGGOTA DPR DITAMBAH DENGAN
UTUSAN-UTUSAN DAN GOLONGAN, SERTA PEMBENTUKAN DEWAN PERTIMBANGAN
AGUNG SEMENTARA (DPAS).
TUJUAN DIKELUARKAN DEKRIT
TUJUAN DIKELUARKAN DEKRIT ADALAH UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH NEGARA YANG
SEMAKIN TIDAK MENENTU DAN UNTUK MENYELAMATKAN NEGARA.
REAKSI DENGAN ADANYA DEKRIT PRESIDEN:

14.  RAKYAT MENYAMBUT BAIK SEBAB MEREKA TELAH MENDAMBAKAN ADANYA STABILITAS POLITIK
YANG TELAH GOYAH SELAMA MASA LIBERAL.
 MAHKAMAH AGUNG MEMBENARKAN DAN MENDUKUNG PELAKSANAAN DEKRIT PRESIDEN.
 KSAD MEMINTA KEPADA SELURUH ANGGOTA TNI-AD UNTUK MELAKSANAKAN PENGAMANAN
DEKRIT PRESIDEN.
 DPR PADA TANGGAL 22 JULI 1945 SECARA AKLAMASI MENYATAKAN KESEDIAANNYA UNTUK
MELAKANAKAN UUD 1945
DAMPAK DIBERLAKUKANNYA DEKRIT PRESIDEN 15 JULI 1959
DAMPAK POSITIF :
 MENYELAMATKAN NEGARA DARI PERPECAHAN DAN KRISIS POLITIK BERKEPANJANGAN.
 MEMBERIKAN PEDOMAN YANG JELAS, YAITU UUD 1945 BAGI KELANGSUNGAN NEGARA.
 MERINTIS PEMBENTUKAN LEMBAGA TERTINGGI NEGARA, YAITU MPRS DAN LEMBAGA TINGGI
NEGARA BERUPA DPAS YANG SELAMA MASA DEMOKRASI PARLEMEN TERTERTUNDA
PEMBENTUKANNYA.

15. DAMPAK NEGATIF :
 TERNYATA UUD 1945 TIDAK DILAKSANAKAN SECARA MURNI DAN
KONSEKUEN. UUD YANG HARUSNYA MENJADI DASAR HUKUM
KONSTITUSIONAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PELAKSANAANNYA
HANYA MENJADI SLOGAN-SLOGAN KOSONG BELAKA.
 MEMBERI KEKUASAAN YANG BESAR PADA PRESIDEN, MPR, DAN LEMBAGA
TINGGI NEGARA. HAL ITU TERLIHAT PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN DAN
BERLANJUT SAMPAI ORDE BARU.
 MEMBERI PELUANG BAGI MILITER UNTUK TERJUN DALAM BIDANG POLITIK.
SEJAK DEKRIT, MILITER TERUTAMA ANGKATAN DARAT MENJADI KEKUATAN
POLITIK YANG DISEGANI. HAL ITU SEMAKIN TERLIHAT PADA MASA ORDE
BARU DAN TETAP TERASA SAMPAI SEKARANG.

16. SISTEM POLITIK DEMOKRASI TERPIMPIN
DENGAN BERLAKUNYA UUD 1945 DAN DEMOKRASI TERPIMPIN, PRESIDEN
SOEKARNO LANGSUNG MEMIMPIN PEMERINTAHAN & SEGERA MENGAMBIL
KEBIJAKAN-KEBIJAKAN SEBAGAI BERIKUT :
1. KABINET KERJA
PADA 10 JULI 1959, SOEKARNO MENGUMUMKAN KABINET BARU YANG
DISEBUT KABINET KERJA. DALAM KABINET INI SOEKARNO BERTINDAK
SELAKU PERDANA MENTERI, DAN DJUANDA MENJADI MENTERI PERTAMA
DENGAN DUA ORANG WAKIL YAITU DR. LEIMENA DAN DR. SUBANDRIO.
PROGRAM KABINET YANG DICANANGKAN MELIPUTI PENYELENGGARAAN
KEAMANAN DALAM NEGERI, PEMBEBASAN IRIAN BARAT, DAN MELENGKAPI
SANDANG PANGAN RAKYAT.

17. 2. DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG SEMENTARA (DPAS)
PEMBENTUKAN DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG SEMENTARA (DPAS) YANG
LANGSUNG DIKETUAI OLEH PRESIDEN SOEKARNO, DENGAN ROESLAN ABDULGANI
SEBAGAI WAKIL KETUANYA. LEMBAGA INI DIBENTUK BERDASARKAN PENETAPAN
PRESIDEN NO. 3 TAHUN 1959 TERTANGGAL 22 JULI 1959.
3. IDEOLOGI DEMOKRASI TERPIMPIN
PADA TANGGAL 17 AGUSTUS 1959 PRESIDEN SOEKARNO MENGURAIKAN
IDEOLOGI DEMOKRASI TERPIMPIN YANG ISINYA MENCAKUP REVOLUSI, GOTONG
ROYONG, DEMOKRASI, ANTI IMPERIALISME-KAPITALISME, ANTI DEMOKRASI LIBERAL,
DAN PERUBAHAN SECARA TOTAL. PIDATO INI DIUSULKAN DPAS DALAM SIDANGNYA
BULAN NOVEMBER 1959 DIJADIKAN GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA DENGAN
NAMA “MANIFESTO POLITIK REPUBLIK INDONESIA” DISINGKAT MANIPOL.

18. 4. MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA (MPRS)
MELALUI PENETAPAN PRESIDEN NO. 2/1959 TANGGAL 31 DESEMBER 1959 DIBENTUK MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA (MPRS) DENGAN CHAIRUL SALEH (TOKOH MURBA) SEBAGAI
KETUANYA DAN DIBANTU BEBERAPA ORANG WAKIL KETUA. ANGGOTA MPRS PEMILIHANNYA DILAKUKAN
MELALUI PENUNJUKKAN DAN PENGANGKATAN OLEH PRESIDEN, TIDAK MELALUI PEMILIHAN UMUM SESUAI
DENGAN KETENTUAN UUD 1945. FUNGSI DAN TUGAS MPRS HANYA MENETAPKAN GARIS-GARIS BESAR
HALUAN NEGARA.
5. DPR GOTONG ROYONG (DPR-GR)
PADA TANGGAL 22 JULI 1959 KELUAR PENETAPAN PRESIDEN NO. 1 TAHUN 1959 YANG MENETAPKAN BAHWA
SEBELUM TERBENTUK DPR BERDASARKAN UUD 1945, MAKA DPR YANG TELAH DIBENTUK BERDASARKAN UU
NO. 37 TAHUN 1953 MENJALANKAN TUGASNYA SEBAGAI DPR. TETAPI PENOLAKAN DPR TERHADAP RAPBN
TAHUN 1960 MENGAKIBATKAN PRESIDEN MEMBUBARKAN LEMBAGA TERSEBUT BERDASARKAN PENETAPAN
PRESIDEN NO. 3 TAHUN 1960, TANGGAL 5 MARET 1960. PADA TANGGAL 24 JUNI 1960 DPR DIGANTI DENGAN
DPR-GR YANG ANGGOTANYA BERASAL DARI TIGA PARTAI BESAR (PNI, NU, PKI). KETIGA PARTAI INI DIANGGAP
TELAH MEWAKILI SEMUA GOLONGAN SEPERTI NASIONAL, AGAMA DAN KOMUNIS YANG SESUAI DENGAN KONSEP
NASAKOM. TUGAS POKOK DPR-GR MELAKSANAKAN MANIPOL, MEREALISASIKAN AMANAT PENDERITAAN
RAKYAT DAN MELAKSANAKAN DEMOKRASI TERPIMPIN.

19. 6. FRONT NASIONAL
MEMBENTUK LEMBAGA NEGARA BARU YANG DISEBUT FRONT NASIONAL BERDASARKAN
PENETAPAN PRESIDEN NO. 13 TAHUN 1959. FRONT NASIONAL ADALAH SUATU ORGANISASI
MASSA YANG MEMPERJUANGKAN CITA-CITA PROKLAMASI DAN CITA-CITA YANG
TERKANDUNG DALAM UUD 1945. FRONT NASIONAL LANGSUNG DIKETUAI OLEH PRESIDEN
SOEKARNO.
7. PENGINTEGRASIAN LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI DENGAN EKSEKUTIF
KETETAPAN PRESIDEN NO. 94 TAHUN 1962 TENTANG PENGINTEGRASIAN LEMBAGA-
LEMBAGA TINGGI DAN TERTINGGI NEGARA DENGAN EKSEKUTIF. MPRS, DPR-GR, DPA,
MAHKAMAH AGUNG DAN DEWAN PERANCANG NASIONAL DIPIMPIN LANGSUNG OLEH
PRESIDEN. PENGINTEGRASIAN LEMBAGA-LEMBAGA TERSEBUT DENGAN EKSEKUTIF
MEMBUAT PIMPINAN LEMBAGA TERSEBUT DIANGKAT MENJADI MENTERI DAN IKUT SERTA
DALAM SIDANG-SIDANG KABINET TERTENTU DAN JUGA IKUT MERUMUSKAN DAN
MENGAMANKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA LEMBAGANYA MASING-MASING.

20. 8. MUSYAWARAH PEMBANTU PIMPINAN REVOLUSI (MPPR)
PRESIDEN JUGA MEMBENTUK MUSYAWARAH PEMBANTU PIMPINAN
REVOLUSI (MPPR) BERDASARKAN PENETAPAN PRESIDEN NO. 4/1962. MPPR
MERUPAKAN BADAN PEMBANTU PEMIMPIN BESAR REVOLUSI (PBR) DALAM
MENGAMBIL KEBIJAKAN KHUSUS DAN DARURAT UNTUK MENYELESAIKAN
REVOLUSI. KEANGGOTAAN MPPR MELIPUTI SEJUMLAH MENTERI YANG
MEWAKILI MPRS, DPR-GR, DEPARTEMEN-DEPARTEMEN, ANGKATAN DAN
PARA PEMIMPIN PARTAI POLITIK NASAKOM.