Strategi penanganan tindak pidana pemilu 2024 mencakup penguatan kompetensi penegak hukum, penguatan lembaga Sentra Gakkumdu, dan penguatan kerja sama antar lembaga terkait seperti Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan guna memperkuat penegakan hukum pemilu.
3. Penegakan Hukum Pemilu
Hakikat Penegakan Hukum Pemilu
ialah upaya untuk mewujudkan
penyelenggaraan pemilu yang
berkeadilan, menjamin kepastian
hukum, menjunjung tinggi nilai
kebenaran, moral, etika, dan
integritas, serta membawa
kemaslahatan bagi kehidupan
demokrasi konstitusional Indonesia
yang berkeadaban mulia dan
berkeadilan.
4. Keadilan Pemilu
Kondisi dimana seluruh prosedur
dan Tindakan penyelenggara
dilakukan seuai regulasi pemilu
Tersedia kerangka hukum dan
setara dalam perlakukan
terhadap peserta, dan pemilih
Penyelenggara independent,
integritas dalam pemiungutan
Proses penyelesaian
pelanggaran atau sengketa tepat
waktu
5. Fungsi Hukum Pemilu
Sebagai sarana perlindungan hak
politik untuk dipilih (right to be
elected).
Sebagai sarana pelembagaan konflik
dalam proses pemilihan.
Sebagai sarana untuk mewujudkan
tritujuan hukum (keadilan,
kemanfaatan, dan kepastian) dalam
proses pemilihan.
6. Penegakan Hukum
dan Legitimasi Pemilu
Apabila praktek penyimpangan, kecurangan atau
pelanggaran cukup banyak terjadi maka legitimasi proses
penyelenggaraan pemilu akan dipertanyakan.
Pemilu sebagai arena kompetisi untuk mendapat dan
mempertahankan kursi akan melahirkan keberatan,
pengaduan, dan gugatan. Untuk menjaga integritas proses
dan hasil pemilu diperlukan mekanisme menampung dan
menindaklanjuti seluruh keberatan, pengaduan dan
gugatan secara efektif, adil dan tepat waktu.
Legitimasi pemilu dan kepercayaan publik terhadap institusi
demokrasi setidaknya atau sebagian terhantung pada
bagaimana negara merespon dan menindaklanjuti
pengaduan warga masyarakat. Proses pemilu yang kredibel
menjadi fondasi bagi pemerintahan yang memiliki
legitimasi.
7. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
Perbawaslu No. 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan
dan Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilu
Perbawaslu No. 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan
Hukum Terpadu
Dasar Hukum
8. Pelanggaran Pemilu
adalah tindakan yang
bertentangan atau tidak
sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
yang mengatur mengenai
terkait Pemilu
Perbawaslu 7/2022 Pasal 1 angka 35
9. Tindak Pidana Pemilu adalah
pelanggaran dan/atau
kejahatan terhadap ketentuan
tindak pidana Pemilu
sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang yang
mengatur mengenai Pemilu.
Perbawaslu 8/2022 Pasal 1 angka 38
10. Pelaku Tindak Pidana Pemilu
setiap orang.
petugas KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS dan PPLN.
aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian
Negara republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota
permusyawaratan desa.
pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye.
seorang majikan/atasan.
Panwaslu dan Bawaslu.
Ketua/Wakil Ketua/ketua muda/hakim agung/hakim konstitusi, hakim pada semua badan
peradilan, ketua/wakil ketua dan/atau anggota Badan Pemeriksa keuangan, Gubernur, Deputi
Gubernur Senior, dan/atau deputi gubernur bank Indonesia serta direksi, komisaris, dewan
pengawas, dan/atau karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.
Perusahaan pencetak suara.
pelaksana kegiatan penghitungan cepat.
Pimpinan partai politik atau gabungan pimpinan partai politik
11. Tindak Pidana Pemilu
memberikan keterangan tidak benar
dalam pengisian data diri daftar pemilih
Kepala desa dilarang yang melakukan
tindakan menguntungkan atau
merugikan perserta pemil
Setiap orang dilarang mengacaukan,
menghalangi atau mengganggu
jalannya kampanye pemilu
Setiap orang dilarang melakukan
kampanye pemilu di luar jadwal yang
telah ditetapkan KPU
Pelaksana kampanye pemilu dilarang
melakukan pelanggaran larangan
kampanye
Dilarang memberikan keterangan tidak
benar dalam laporan dana kampanye
pemilu
Majikan yang tidak membolehkan pekerjanya untuk
memilih
Dilarang menyebabkan orang lain kehilangan hak
pilihnya
Orang yang baik ancaman, baik kekerasan atau
kekuasaan yang ada padanya menghalangi seseorang
untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu
Dilarang menetapkan jumlah surat suara yang dicetak
melebihi jumlah yang ditentukan
menjanjikan atau memberikan uang kepada Pemilih
memberikan suaranya lebih dari satu kali
12. Penanganan Tindak Pidana Pemilu
Penerimaan Laporan
atau Temuan
(Bawaslu/SG)
Penyelidikan
dan Penyidikan
(Kepolisian)
Penuntutan
(Kejaksaan)
Persidangan
(PN)
14. Problem dalam Aspek
Norma
Inharmoni aturan antara penyelenggara
(KPU dan Bawaslu)
Perbedaan tafsir hukum antara
penyelenggara dengan penyelenggara
Perbedaan tafsir hukum antara
penyelenggara dengan APH pada SG
Kategori TPP sebagai tipisus atau biasa?
Over kriminalisasi
Bentuk pemidanaan jauh dari tujuan
penjeraan
15. Problem dalam Aspek Struktur
Penegakan Hukum
Pemahaman
APH terkait
pidana
pemilu
Konsistensi
APH dalam
penegakan
hukum
pemilu
Terbatasnya
waktu
penanganan
Sentra
Gakkumdu
hanya
menjadi
sebuah forum
koordinasi,
bukan
institusi
mandiri,
kewenangan
terbatas.
Penggunaan
diskresi
dalam
penyelesaian
tindak pidana
pemilu
Terdapat
beberapa
celah hukum
yang
membuat sulit
menjerat
pelaku TPP
Bawaslu tidak
memiliki
kewenangan
pemanggilan
paksa
16. Problem dalam
Aspek Budaya
Pendidikan politik masyarakat masih
rendah
adanya pemahaman di kalangan
masyarakat bahwa hasil pemilu tidak
berpengaruh terhadap kehidupan atau
kesejahteraan mereka sehingga mereka
cenderung menjadi apatis
adanya budaya ewuh pakewuh karena
para pelanggar pemilu umumnya masih
ada hubungan tetangga, saudara /
keluarga mereka sendiri, atau setidaknya
mereka saling kenal mengenal
17. Strategi dan Solusi Penguatan Penegakan Hukum
Tindak Pidana Pemilu
Perlu dirumuskannya definisi
konseptual terkait tindak pidana
pemilu secara komprehensif
mencakup berbagai aspek.
Perlunya penguatan kompetensi
penegak hukum tindak pidana
pemilu dalam menangani perkara
secara cermat, teliti, hati-hati, dan
tidak tergesa-gesa, mengingat
keterbatasan waktu dalam
penanganan perkara.
Batasan waktu penanganan
perkara pun perlu dirumuskan dan
dihitung secara proporsional. •
Perlu adanya pengaturan
konsekuensi terhadap batasan
waktu penanganan perkara agar
menjamin kepastian hukum.
Penguatan eksistensi lembaga
Sentra Gakkumdu sebagai pusat
aktivitas penegakan hukum tindak
pidana Pemilu.
Perlu penguatan sinergitas,
harmonisasi, kerja sama,
kolaborasi, antara pengawas
pemilu atau Bawaslu, kepolisian,
dan kejaksaan guna memperkuat
kesamaan persepsi dalam
penanganan tindak pidana pemilu.
Penguatan kewenangan Bawaslu
untuk melakukan pemanggilan
paksa terhadap seseorang untuk
dimintai kesaksiannya dan terlapor
untuk dimintai keterangannya.
Melakukan pendidikan politik,
pendidikan demokrasi, dan
pendidikan hukum kepemiluan
guna meningkatkan partisipasi dan
budaya politik masyarakat.
Perlu adanya pengaturan jaminan
perlindungan terhadap pelapor
dan saksi dalam penanganan
tindak pidana pemilu
