DIM

1. Daftar Inventaris Masalah (DIM)
Tema : Pencalonan Perseorangan dan Partai Politik
Kabupaten : Teluk Bintuni
No Pelaksanaan Kegiatan/Masalah Tindakan/Solusi Usulan/Rekomendasi
1 Pencalonan Perseorangan Tidak terdapat calon perseorangan Tidak terdapat calon perseorangan
2 Pencalonan Partai Politik
a. Dokumen yang turut dilampirkan
meskipun bukan syarat calon yang
diwajibkan yakni Kartu Keluarga (KK),
sehingga menjadi perdebatan diklangan
pendukung bapaslon lainya Ketika
dokumen tersebut turut terupload
b. Penyertaan ijazah setingkat SD dan
SLTP terdapat perbedaan data seperti
tempat dan tanggal lahir.
c. Dukungan ganda dari partai politik
pengusung (Partai PAN)
d. Ketidakpatuhan para calon pada saat
proses pendaftaran untuk tidak
melibatkan banyak massa pada situasi
pandemic yang berdampak pada
peningkatan jumlah pasien positif covid
19 pasca pendaftaran pasangan calon
(cluster pendaftaran)
a.Memberikan penjelasan kepada para pihak terkait
dokumen yang diwajibkan dan yang tidak
diwajibkan, serta menghapus dokumen tersebut dari
website KPU sebagai media dalam mengumumkan
dokumen syarat calon
b.Melakukan klarifikasi dan ferifikasi factual
terhadap sekolah yang mengeluarkan ijazah
tersebut. Dengan hasil berupa surat keterangan yang
diterbitkan guna mempertegas keabsahan ijazah
tersebut.
c.Melakukan pencocokan struktur partai politik
tingkat kabupaten hingga tingkat pusat pada
aplikasi sipol, dan pengurus parpol tingkat
kabupaten yang turut serta hadir pada proses
pendaftaran (Ketua dan Sekretaris)
d.Berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk
melakukan pengamanan maupun pelarangan untuk
masuk pada area kantor KPU
a. Jika proses pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024
masih dalam kondisi pandemic covid 19, maka dalam
PKPU Pencalonan harus disebutkan bahwa untuk
melakukan proses verifikasi dokumen, yang
dilakukan secara daring (zoom) merupakan media
yang layak digunakan dan sah.
b. Dalam hal terdapat dukungan ganda yang diterbitkan
oleh partai politik, maupun rekomendasi yang
berubah-ubah dalam waktu singkat, maka harus
diatur dalam PKPU agar rekomendasi semacam itu,
menjadi tidak sah untuk memeberikan dukungan
kepada calon manapun, karena praktik semacam ini
justru akan merugikan penyelenggara.

2. Daftar Inventaris Masalah (DIM)
Tema : Pemungutan dan Penghitungan Suara
Kabupaten : Teluk Bintuni
No Pelaksanaan Kegiatan/Masalah Tindakan/Solusi Usulan/Rekomendasi
1 a. Teknis Pemungutan Suara di Masa
Pandemi Covid-19 Penyampaian
pemberitahuan kepada Pemilih.
karena C-Pemberitahuan dicetak
sendiri oleh Sekretariat KPU dengan
menggunakan 1 kertas untuk 2
pemberitahuan, sehingga sebagain
KPPS tidak mengetahui hal tersebut.
b. Ukuran TPS dan penerapan protokol
kesehatan di TPS
1. masih banyak TPS yang dibuat
tidak sesuai dengan ukuran yang
sudah ditentukan, terutama di
daerah kampung yang cukup jauh.
2. masih banyak KPPS yang tidak
menerapkan protokol kesehatan di
TPS pada hasi pemungutan suara
c. Proses pemungutan suara di TPS.
banyak KPPS tidak dapat
membedakan antara suarat suara yang
rusak, tidak sah, keabsahan tanda
coblos yang berdampak pada
kesalahan pengisian Formulir C-Hasil
mendatangi KPPS yang bersangkutan serta
memberikan penjelasan kepada pemilih yang
melakukan protes kepada KPPS.
1. memerintahkan KPPS untuk berkoordinasi dengan
pengawas TPS dan memberikan penjelasan
mengenai ukuran TPS yang tidak sesuai agar tidak
menjadi masalah
2. melakukan pengecekan pada hari pemungutan suara
pada TPS terjangkau, dan menegur para KPPS
untuk menerapkan protokol Kesehatan.
Memerintahkan PPD untuk melakukan perbaikan pada
saat pleno di tingkat Distrik
pencetakan seluruh dokumen administrasi kepemiluan
dilakukan oleh pihak ketiga sehingga dapat dilakukan
secara profesional dengan hasil yang lebih optimal
munculnya permasalahan ini, karena alokasi waktu dan
anggaran bimtek terhadap KPPS yang terbatas, sehingga
kedepan waktu bimtek harus lebih banya, dengan
meibatkans seluruh PPD, PPS, KPPS, Petugas
Ketertiban TPS, bahkan dapat mengundang pengawas
TPS.
Menambah alokasi waktu bimtek KPPS yang semula
hanya dilakukan sekali, menjadi minimal tiga kali
Bimtek.

3. 2 Teknis Penghitungan Suara dan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Proses penghitungan suara di TPS.
Terdapat beberapa TPS yang KPPS nya
kurang memahami Pengisian administrasi
pada lembaran C Plano
untuk TPS yang bisa di jangkau dalam kota bintuni
langsung di datangi oleh Komisioner dan Staf untuk
menyelesaikan permasalahan tersebut.
menambah alokasi waktu bimtek PPD, PPS dan KPPS
yang sangat kurang sehingga proses transfer informasi
dapat lebih optimal
3 Penggunaan Aplikasi SIREKAP
a. Sumberdaya Pendukung
1. Internal. Jumlah staff sekretariat yang
ditugaskan pada bagian teknis hanya
berjumlah 4 orang, yakni 1 orang
kasubag, 1 orang staff PNS, dan 2
orang tenaga pendukung (honor)
2. Eksternal.
- Masih banyak Distrik yang sama
sekali belum terdapat akses
internet
- Tidak semua masyarakat,
terutama di Distrik dan Kampung
memiliki dan mampu
mengoprasikan Smartphone.
b. Akses aplikasi SIREKAP
1. Sirekap Mobile :
- Kendala Jaringan pada saat
aktivasi
- Proses aktivasi yang rumit
- Tidak terlaksana uji coba ke
KPPS karena server gangguan
- Sirekap Mobile harus terupdate
H-1.
1. Melibatkan staff pada divisi atau bagian lain,
meskipun peran mereka tidak maksimal karena
harus melaksanakan tugas-tugas dari divisi
masing-masing.
2. Melakukan pemetaan Distrik, Kampung, dan TPS
yang tidak terdapat akses Internet
3. Bagi distrik maupun kampung yang tidak terdapat
akses Rekapitulasi dilakukan secara manual.
4. Memerintahkan para PPD untuk melakukan proses
pendampingan terhadap KPPS terutama pada
proses foto C-Hasil
1. Pada proses aktivasi hanya dilakukan pada Distrik
serta kampung yang terdapat akses jaringan.
2. Pendampingan proses aktivasi dengan membagi
menjadi beberapa coordinator wilayah
1. Menambah jumlah staff pada bagian teknis.
2. KPU dalam proses penyusunan anggaran dapat
mengalokasian sejumlah anggaran guna
menyediakan akses transportasi ke Ibukota
Kabupaten, Distrik atau kampung yang sudah
terdapat akses internet.
3. Pengalokasian anggaran agar KPU dapat
memfasilitasi Smartphone sejumlah seluruh TPS,
sehingga dalam proses aktiviasi dapat dilakukan oleh
Staff KPU dan proses foto dan upload jika KPPS
tidak mampu melaksanakan dapat dilakukan oleh
PPD. Hal ini jauh lebih efesien dan ekonomis
ketimbang mendatangkan sejumlah KPPS dari
Distrik-Distrik yang tidak terdapat akses internet
sebagai contoh, Distrik Moskona Utara, Farfurwar,
Dataran Beimaes dan beberapa Distrik Lainya.
4. pada saat plono tingkat Distrik, harus di alokasikan
anggaran agar dapat mengutus staf KPU untuk
melakukan pendampingan di sejumlah Distrik yang
mengalami kendala
5. KPU RI harus menambah daya server pada saat
ujicoba

4. - Server terjadi gannguan pada hari
pemungutan suara
2. Sirekap Web :
- Sirekap web tingkat distrik, tidak
terlaksana uji coba karena server
gangguan
- Sirekap web tingkat kabupaten,
kurangnya uji coba sirekap web
3. Pada saat ujicoba yang tidak terlaksana,
Komisoner, Kasubag, dan Operator menjelaskan
perihal sirekap secara offline
4. Ketika terjadi gangguan server pada hari
pemungutan suara, Bersama dengan PPD
melakukan proses pendampingan
5. Uji coba sirekap web diisi dengan diskusi perihal
sirekap secara offline
6. Ujicoba dapat dilakukan secara mandiri oleh KPU
Kabupaten sehingga dapat dilakukan secara
berulang-ulang.
7. Mempertegas di dalam PKPU untuk kepentingan
SIREKAP, bahwa proses rekapitulasi tingkat Distrik
dapat dilakukan di Ibukota Kabupaten, hal ini untuk
menghindari kecurigaan maupun multi tafsir dari
kalangan Partai Politik, maupun Bawaslu
Kabupaten.

5. Daftar Inventaris Masalah (DIM)
Tema : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Kabupaten : Teluk Bintuni
No Pelaksanaan Kegiatan/Masalah Tindakan/Solusi Usulan/Rekomendasi
1 a. Proses rekapitulasi hasil penghitungan
suara di Tingkat Distrik Terdapat
beberapa Distrik yang tidak terdapat
listrik dan infokus.
b. Proses rekapitulasi hasil penghitungan
suara di Tingkat Kabupaten. Kesalahan
pengisian formulir C- Hasil yang tidak
diperbaiki ditingkat Distrik, sehingga
pada rekapitulasi tingkat Kabupaten
menjadi perdebatan
a. PPD melakukan rekapitulasi di tingkat distrik
dengan menggunakan laptop, serta jika
memungkinkan, proses rekapitulasi dilakukan
malam hari Ketika listrik telah menyala.
b. Berkoordinasi dengan Bawaslu, serta Tim LO
Paslon untuk PPD melaksankan rekapitulasi
tingkat Distrik di Aula KPU Kabupaten dengan di
fasilitasi infokus.
c. memeriksan salinan C-Hasil yang dimiliki
Bawaslu Kabupaten
a. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah berkaitan
dengan ketersediaan Listrik dan Infokus pada setiap
distrik. Atau setidaknya mengalokasikan waktu
penyalaan listrik (generator) di siang hari pada saat
proses rekapitulasi tingkat Distrik
b. Jika diperlukan, untuk mendukung kelancaran proses
rekapitulasi di tingkat Distrik, terkait dengan
kebutuhan infokus, dapat disiasati melalui system
sewa.
c. Untuk distrik-distrik dengan sarana listrik yang
minim, maupun ketersediaan akses internet, proses
rekapitulasi dilakukan di Ibukota Kabupaten, dengan
catatan proses tersebut dapat dilakukan dan
dipertegas dalam PKPU.
d. Menambah alokasi waktu bimtek PPD dan KPPS, jika
memungkinkan dan terjangkau dari akses
transportarsi, dapat dilakukan pendampingan.

6. Daftar Inventaris Masalah (DIM)
Tema : Penetapan Pasangan Calon Terpilih
Kabupaten : Teluk Bintuni
No Pelaksanaan Kegiatan/Masalah Tindakan/Solusi Usulan/Rekomendasi
1 a. Persiapan pelaksanaan penetapan calon
terpilih
b. Proses penetapan calon terpilih
c. Penyerahan dokumen calon terpilih
kepada DPRD
Tidak Ada Masalah Tidak Ada Masalah