SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
PERTAMA               Menunjuk Saudara      Dn. ARSYAD, NIP:        19640403 199203 l 006 Jabatan
                       Panitera/Set}etaris Pengadilan Agama Dompu sebagai Pejabat yang bertanggung
                      jawab terhadap pelaksanaan Daftar hadir dan daftar pulangjam kerja aparaV Pegawai
                      Pengadilan Agama DomPu

KEDUA                  Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal dit€tapkan dengan ketentuan
                      apabila dikemudian had ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan
                      diadakan pertaikan seperhmYa


                                                                     Ditenpi<an di       : Lrompu
                                                                                         :02 Januari 2012




S.^JIN.{}I Keputusen ini disanpsikn !'-epa& Y'.h:
l.   Ketua Mahkamah Agung Republik lndoesia
2.   Seketaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
3.   Di,-eiiiii' ien,ieiai Dadaii Peialiia.r Agama i'{ahkamah Agw€ Republik Indon€sitt
4.   Kepala Badan Urusan Adminisfasi Mahkamah Agung Republik Indonesia
5.   Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RePublik Indonesia
6.   Kcpala Kantor Wilsyah Direkromt Jenderal Perbendaharaan XXI di Mataram
7.   Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram di Mataram
8.   Kepala Ka:rtor Pelayanan Perbendaharaa Negara di R.ba Bima
PENGADILAN AGAMA
                                       DOMPU

                KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DOMPU
                     NOMOR : W22. A8 / 56KP.04.5 lSWl n0l2
                                TENTANG
 PENUNJUKAN PANITER{SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA DOMPU SEBAGAI PEIABAT
 YANG BERTANGGTJNG JAWAB TERHADAP PELAKSANAAN DAFTAR HADIR DAN DAFTAR
     PULANC JAM KERJA APARAT/PEGAWAI PADA PENCADILAN AGAMA DOMPU

Membaca           :   Keputusan K€tua Mahkamah Agung RI. Nomor: 07 1/KMA"/SK/V12008 tanggal 14
                      Mei 2008 Tentang Ketentuan Disiplin Kerja Dalam pelaksanaan pemberian
                      Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai pada Mahkamah Agung dan Badan
                      Peradilan yang berada dibawahnya pada Pasal 5 ayat (3) huruf e poin 2, menyatakan
                      bahwa Pejabat yang bertanggung jawab terhadap p€laksanaan daftar hadir dan daftar
                      pulang kerja untuk Lingkungan Pengadilan Tingkat pertama adalah Ketua atau
                      Wakil Ketua Pengadilan Tingkat P€rtama yang bersangkutan, karena wakil Ketua
                      masih kosong, maka ditunjuk Panitera ls€k€tarb.

Menimbang         :    Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung
                       N.Te,rsebut diatas, maka dipandang perlu untuk mcnunjuk Pejabat yang b€rtanggung
                      jawab terhadap pelaksanaan daftar hadir dan daftar pulang jam kerja aparat/Pegawai
                       pada Kantor Pengadilan Agama Dompu, dalam hal ini adalah Panitera/Sekretaris
                       Pengadilan .{gama Dompu

Mengingat         :   l.Peraturan Pemerintah Nomor:20 tahun 1980 tentang peraturan Disiplin Pegawai
                         Negeri Sipil;.
                      2.Peraturan Presiden Rl. Nomor: 19 tahun 200E tentang Tunjangan Khusus Kinerja
                         Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
                         berada dibawahnya;
                      3.Keputusan Ketua Msahkamah Agung RI Nomor: KMA./096/SMV2006 tentang
                         tanggung jawab Ketua Pengadiln Tingkat Banding dan dan Ketua Pengadilan
                        T'rngJdat pertzma dalam melaksanakan Tugas pangawasar;
                      4.Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor:
                        070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai
                        Negeri di Lingkungan Msahkamah Agrmg dan Badan Peradilan
                        berada dibawahnya;
                      s.Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 071/KMA"/SK./V/,2008 tentang
                        Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam pelaksanaan Pemberian Tunjangan
                        Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan
                        Peradilan yang berada dibawahnya;
                      6.Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 069/KMA"/SK/V/2009 tentang
                        Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RLNomor:071/
                        KMA/SK/ry/2008 tentang ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalarn pelaksanaan
                        pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai pada Mahkamah
                        Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
                      T.Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor:035/SK./IX/2008 tentang
                          Petunjuk pelatsanaan Keputusan Ketrn Mahkamah Agwg RI Nomor
                          071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam
                          Pelaksanaa Pemberian Tunjangn Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri
                          pada Mahkanrah Agung dan Badarr Pcradilarr yang bcrarla dibawahtya;

                                           MEMUTUSKAN

M€netapkan   :
             :      KEPUTUSAN KETUA PENGDILAN AGAMA DOMPU MENUNJUK
                 PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA DOMPU SEBAGAI PEJABAT
                 YANG BERTANGCUNG JAWAB TER}IADAP PELAKSANAAN DAFTAR HADIR
                 DAN DAFTAR PULANG JAM KERJA APARAT/PEGAWAI PADA PENGADILAN
                 AGAMADOMPU.

More Related Content

What's hot

Sk nomor 76 ps (2012)penunjukan hakim pengawas bidang anggaran 2012
Sk nomor 76 ps  (2012)penunjukan hakim pengawas bidang anggaran 2012Sk nomor 76 ps  (2012)penunjukan hakim pengawas bidang anggaran 2012
Sk nomor 76 ps (2012)penunjukan hakim pengawas bidang anggaran 2012Nurman syah
 
Sk nomor 75 hm (2012)penunjukan petugas humas
Sk nomor 75 hm (2012)penunjukan petugas humasSk nomor 75 hm (2012)penunjukan petugas humas
Sk nomor 75 hm (2012)penunjukan petugas humasNurman syah
 
Sk nomor 09 hm (2012)penunjukan petugas humas pa dompu
Sk nomor 09 hm (2012)penunjukan petugas humas pa dompuSk nomor 09 hm (2012)penunjukan petugas humas pa dompu
Sk nomor 09 hm (2012)penunjukan petugas humas pa dompuNurman syah
 
Sk nomor 24 ot (2012)penunjukan mediator pa dompu
Sk nomor 24 ot (2012)penunjukan mediator pa dompuSk nomor 24 ot (2012)penunjukan mediator pa dompu
Sk nomor 24 ot (2012)penunjukan mediator pa dompuNurman syah
 
SK Hakim Pengawas Mahkamah Syar'iyah Jantho 2013
SK Hakim Pengawas Mahkamah Syar'iyah Jantho 2013SK Hakim Pengawas Mahkamah Syar'iyah Jantho 2013
SK Hakim Pengawas Mahkamah Syar'iyah Jantho 2013moliiceman
 
Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224
Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224
Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224Nurman syah
 
Sumber sumber hukum acara pidana indonesia
Sumber sumber hukum acara pidana indonesiaSumber sumber hukum acara pidana indonesia
Sumber sumber hukum acara pidana indonesiaRoy Pangkey
 
Uu no 50 tahun 2009
Uu no 50 tahun 2009Uu no 50 tahun 2009
Uu no 50 tahun 2009khairu_zikri
 
Baleg rj-20200904-085805-1532
Baleg rj-20200904-085805-1532Baleg rj-20200904-085805-1532
Baleg rj-20200904-085805-1532merdekacom
 
Sk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintah
Sk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintahSk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintah
Sk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintahNurman syah
 
Sk nomor 28 ku (2012)penunjukan panitia pemeriksaan barang
Sk nomor 28 ku (2012)penunjukan panitia pemeriksaan barangSk nomor 28 ku (2012)penunjukan panitia pemeriksaan barang
Sk nomor 28 ku (2012)penunjukan panitia pemeriksaan barangNurman syah
 
Instruksi Disiplin PNS 2013
Instruksi Disiplin PNS 2013Instruksi Disiplin PNS 2013
Instruksi Disiplin PNS 2013moliiceman
 
Sk pejabat pengadaan 2013
Sk pejabat pengadaan 2013Sk pejabat pengadaan 2013
Sk pejabat pengadaan 2013moliiceman
 
Salinan PP Nomor 4 Tahun 2021
Salinan PP Nomor 4 Tahun 2021Salinan PP Nomor 4 Tahun 2021
Salinan PP Nomor 4 Tahun 2021CIkumparan
 
Keabsahan Keputusan Ketua Dpr Keuangan
Keabsahan Keputusan Ketua Dpr   KeuanganKeabsahan Keputusan Ketua Dpr   Keuangan
Keabsahan Keputusan Ketua Dpr Keuanganfritz Siregar
 
2009 51 perubahan kedua tentang peradilan tata usaha negara
2009 51 perubahan kedua tentang peradilan tata usaha negara2009 51 perubahan kedua tentang peradilan tata usaha negara
2009 51 perubahan kedua tentang peradilan tata usaha negaraKurniawan Sukawangi
 

What's hot (20)

Sk nomor 76 ps (2012)penunjukan hakim pengawas bidang anggaran 2012
Sk nomor 76 ps  (2012)penunjukan hakim pengawas bidang anggaran 2012Sk nomor 76 ps  (2012)penunjukan hakim pengawas bidang anggaran 2012
Sk nomor 76 ps (2012)penunjukan hakim pengawas bidang anggaran 2012
 
Sk nomor 75 hm (2012)penunjukan petugas humas
Sk nomor 75 hm (2012)penunjukan petugas humasSk nomor 75 hm (2012)penunjukan petugas humas
Sk nomor 75 hm (2012)penunjukan petugas humas
 
Sk nomor 09 hm (2012)penunjukan petugas humas pa dompu
Sk nomor 09 hm (2012)penunjukan petugas humas pa dompuSk nomor 09 hm (2012)penunjukan petugas humas pa dompu
Sk nomor 09 hm (2012)penunjukan petugas humas pa dompu
 
Sk nomor 24 ot (2012)penunjukan mediator pa dompu
Sk nomor 24 ot (2012)penunjukan mediator pa dompuSk nomor 24 ot (2012)penunjukan mediator pa dompu
Sk nomor 24 ot (2012)penunjukan mediator pa dompu
 
SK Hakim Pengawas Mahkamah Syar'iyah Jantho 2013
SK Hakim Pengawas Mahkamah Syar'iyah Jantho 2013SK Hakim Pengawas Mahkamah Syar'iyah Jantho 2013
SK Hakim Pengawas Mahkamah Syar'iyah Jantho 2013
 
Contoh mo u
Contoh mo uContoh mo u
Contoh mo u
 
Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224
Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224
Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224
 
Sumber sumber hukum acara pidana indonesia
Sumber sumber hukum acara pidana indonesiaSumber sumber hukum acara pidana indonesia
Sumber sumber hukum acara pidana indonesia
 
Uu no 50 tahun 2009
Uu no 50 tahun 2009Uu no 50 tahun 2009
Uu no 50 tahun 2009
 
Baleg rj-20200904-085805-1532
Baleg rj-20200904-085805-1532Baleg rj-20200904-085805-1532
Baleg rj-20200904-085805-1532
 
Uu 09 2004
Uu 09 2004Uu 09 2004
Uu 09 2004
 
Sk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintah
Sk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintahSk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintah
Sk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintah
 
Sk nomor 28 ku (2012)penunjukan panitia pemeriksaan barang
Sk nomor 28 ku (2012)penunjukan panitia pemeriksaan barangSk nomor 28 ku (2012)penunjukan panitia pemeriksaan barang
Sk nomor 28 ku (2012)penunjukan panitia pemeriksaan barang
 
Instruksi Disiplin PNS 2013
Instruksi Disiplin PNS 2013Instruksi Disiplin PNS 2013
Instruksi Disiplin PNS 2013
 
Sk pejabat pengadaan 2013
Sk pejabat pengadaan 2013Sk pejabat pengadaan 2013
Sk pejabat pengadaan 2013
 
Uu no 4 thn 2004
Uu no 4 thn 2004Uu no 4 thn 2004
Uu no 4 thn 2004
 
Salinan PP Nomor 4 Tahun 2021
Salinan PP Nomor 4 Tahun 2021Salinan PP Nomor 4 Tahun 2021
Salinan PP Nomor 4 Tahun 2021
 
Uu 08 2004
Uu 08 2004Uu 08 2004
Uu 08 2004
 
Keabsahan Keputusan Ketua Dpr Keuangan
Keabsahan Keputusan Ketua Dpr   KeuanganKeabsahan Keputusan Ketua Dpr   Keuangan
Keabsahan Keputusan Ketua Dpr Keuangan
 
2009 51 perubahan kedua tentang peradilan tata usaha negara
2009 51 perubahan kedua tentang peradilan tata usaha negara2009 51 perubahan kedua tentang peradilan tata usaha negara
2009 51 perubahan kedua tentang peradilan tata usaha negara
 

Similar to Sk nomor 56 kp (2012)penunjukan pansek sebagai pejabat penanggung jawab daftarhadir

Penetapan panjar biaya perkara
Penetapan panjar biaya perkaraPenetapan panjar biaya perkara
Penetapan panjar biaya perkaraEka Ramadhani
 
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013moliiceman
 
Sk nomor 26 ku (2012)perincian biaya proses pa dompu
Sk nomor 26 ku (2012)perincian biaya proses pa dompuSk nomor 26 ku (2012)perincian biaya proses pa dompu
Sk nomor 26 ku (2012)perincian biaya proses pa dompuNurman syah
 
Sk. bendahara pnbp 2013
Sk. bendahara pnbp 2013Sk. bendahara pnbp 2013
Sk. bendahara pnbp 2013moliiceman
 
Sk pembuat daftar gaji 2013
Sk pembuat daftar gaji 2013Sk pembuat daftar gaji 2013
Sk pembuat daftar gaji 2013moliiceman
 
Sk nomor 71 hk (2012)team biaya proses penyelesaian perkara
Sk nomor 71 hk (2012)team biaya proses penyelesaian perkaraSk nomor 71 hk (2012)team biaya proses penyelesaian perkara
Sk nomor 71 hk (2012)team biaya proses penyelesaian perkaraNurman syah
 
SK Biaya Proses
SK Biaya ProsesSK Biaya Proses
SK Biaya Prosesmoliiceman
 
Sk nomor 80 ps (2012)tim badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan
Sk nomor 80 ps  (2012)tim badan pertimbangan jabatan dan kepangkatanSk nomor 80 ps  (2012)tim badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan
Sk nomor 80 ps (2012)tim badan pertimbangan jabatan dan kepangkatanNurman syah
 
Sk ppk pansek 2013
Sk ppk pansek 2013Sk ppk pansek 2013
Sk ppk pansek 2013moliiceman
 
Sk mediator 2013
Sk mediator 2013Sk mediator 2013
Sk mediator 2013moliiceman
 
Sk nomor 72 hm (2012)jadwal petugas bagian informasi perkara
Sk nomor 72 hm (2012)jadwal petugas bagian informasi perkaraSk nomor 72 hm (2012)jadwal petugas bagian informasi perkara
Sk nomor 72 hm (2012)jadwal petugas bagian informasi perkaraNurman syah
 
Sk nomor 69 hm (2012)penunjukan team siadpa pa dompu
Sk nomor 69 hm (2012)penunjukan team siadpa pa dompuSk nomor 69 hm (2012)penunjukan team siadpa pa dompu
Sk nomor 69 hm (2012)penunjukan team siadpa pa dompuNurman syah
 
UU No 50 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Te...
UU No 50 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Te...UU No 50 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Te...
UU No 50 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Te...Hendie Cahya Maladewa
 
2015 Sk tim pengelola meja informasi
2015 Sk tim pengelola meja informasi2015 Sk tim pengelola meja informasi
2015 Sk tim pengelola meja informasiPA_Klaten
 
SK Panjar Biaya Perkara
SK Panjar Biaya PerkaraSK Panjar Biaya Perkara
SK Panjar Biaya Perkaramoliiceman
 
2009 49 perubahan kedua tentang peradilan umum
2009 49 perubahan kedua tentang peradilan umum2009 49 perubahan kedua tentang peradilan umum
2009 49 perubahan kedua tentang peradilan umumKurniawan Sukawangi
 
UU No 51 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Te...
UU No 51 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Te...UU No 51 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Te...
UU No 51 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Te...Hendie Cahya Maladewa
 
UU No 49 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Te...
UU No 49 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Te...UU No 49 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Te...
UU No 49 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Te...Hendie Cahya Maladewa
 

Similar to Sk nomor 56 kp (2012)penunjukan pansek sebagai pejabat penanggung jawab daftarhadir (20)

Penetapan panjar biaya perkara
Penetapan panjar biaya perkaraPenetapan panjar biaya perkara
Penetapan panjar biaya perkara
 
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
 
Sk nomor 26 ku (2012)perincian biaya proses pa dompu
Sk nomor 26 ku (2012)perincian biaya proses pa dompuSk nomor 26 ku (2012)perincian biaya proses pa dompu
Sk nomor 26 ku (2012)perincian biaya proses pa dompu
 
Sk. bendahara pnbp 2013
Sk. bendahara pnbp 2013Sk. bendahara pnbp 2013
Sk. bendahara pnbp 2013
 
Sk pembuat daftar gaji 2013
Sk pembuat daftar gaji 2013Sk pembuat daftar gaji 2013
Sk pembuat daftar gaji 2013
 
Sk nomor 71 hk (2012)team biaya proses penyelesaian perkara
Sk nomor 71 hk (2012)team biaya proses penyelesaian perkaraSk nomor 71 hk (2012)team biaya proses penyelesaian perkara
Sk nomor 71 hk (2012)team biaya proses penyelesaian perkara
 
SK Biaya Proses
SK Biaya ProsesSK Biaya Proses
SK Biaya Proses
 
Sk nomor 80 ps (2012)tim badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan
Sk nomor 80 ps  (2012)tim badan pertimbangan jabatan dan kepangkatanSk nomor 80 ps  (2012)tim badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan
Sk nomor 80 ps (2012)tim badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan
 
Sk ppk pansek 2013
Sk ppk pansek 2013Sk ppk pansek 2013
Sk ppk pansek 2013
 
Sk mediator 2013
Sk mediator 2013Sk mediator 2013
Sk mediator 2013
 
Sk nomor 72 hm (2012)jadwal petugas bagian informasi perkara
Sk nomor 72 hm (2012)jadwal petugas bagian informasi perkaraSk nomor 72 hm (2012)jadwal petugas bagian informasi perkara
Sk nomor 72 hm (2012)jadwal petugas bagian informasi perkara
 
Sk nomor 69 hm (2012)penunjukan team siadpa pa dompu
Sk nomor 69 hm (2012)penunjukan team siadpa pa dompuSk nomor 69 hm (2012)penunjukan team siadpa pa dompu
Sk nomor 69 hm (2012)penunjukan team siadpa pa dompu
 
UU No 50 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Te...
UU No 50 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Te...UU No 50 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Te...
UU No 50 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Te...
 
2015 Sk tim pengelola meja informasi
2015 Sk tim pengelola meja informasi2015 Sk tim pengelola meja informasi
2015 Sk tim pengelola meja informasi
 
SK Pengangkatan Advokat
SK Pengangkatan AdvokatSK Pengangkatan Advokat
SK Pengangkatan Advokat
 
SK Panjar Biaya Perkara
SK Panjar Biaya PerkaraSK Panjar Biaya Perkara
SK Panjar Biaya Perkara
 
2009 49 perubahan kedua tentang peradilan umum
2009 49 perubahan kedua tentang peradilan umum2009 49 perubahan kedua tentang peradilan umum
2009 49 perubahan kedua tentang peradilan umum
 
UU No 51 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Te...
UU No 51 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Te...UU No 51 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Te...
UU No 51 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Te...
 
UU No 49 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Te...
UU No 49 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Te...UU No 49 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Te...
UU No 49 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Te...
 
Uu 09 1980
Uu 09 1980Uu 09 1980
Uu 09 1980
 

More from Nurman syah

Sk nomor 73 ku (2012)penunjukan sopir
Sk nomor 73 ku (2012)penunjukan sopirSk nomor 73 ku (2012)penunjukan sopir
Sk nomor 73 ku (2012)penunjukan sopirNurman syah
 
Sk nomor 72 ot (2012)perubahan susunan majelis hakim
Sk nomor 72 ot (2012)perubahan susunan majelis hakimSk nomor 72 ot (2012)perubahan susunan majelis hakim
Sk nomor 72 ot (2012)perubahan susunan majelis hakimNurman syah
 
Sk nomor 62 ku (2012)penunjukan team pengelola keuangan
Sk nomor 62 ku (2012)penunjukan team pengelola keuanganSk nomor 62 ku (2012)penunjukan team pengelola keuangan
Sk nomor 62 ku (2012)penunjukan team pengelola keuanganNurman syah
 
Sk nomor 59 ps (2012)tim pengawas penegakan disiplin
Sk nomor 59 ps (2012)tim pengawas penegakan disiplinSk nomor 59 ps (2012)tim pengawas penegakan disiplin
Sk nomor 59 ps (2012)tim pengawas penegakan disiplinNurman syah
 
Sk nomor 58 ku (2012)perubahan biaya proses pa dompu
Sk nomor 58 ku (2012)perubahan biaya proses pa dompuSk nomor 58 ku (2012)perubahan biaya proses pa dompu
Sk nomor 58 ku (2012)perubahan biaya proses pa dompuNurman syah
 
Sk nomor 22 ot (2012)tentang susunan majelis hakim
Sk nomor 22 ot (2012)tentang susunan majelis hakimSk nomor 22 ot (2012)tentang susunan majelis hakim
Sk nomor 22 ot (2012)tentang susunan majelis hakimNurman syah
 

More from Nurman syah (6)

Sk nomor 73 ku (2012)penunjukan sopir
Sk nomor 73 ku (2012)penunjukan sopirSk nomor 73 ku (2012)penunjukan sopir
Sk nomor 73 ku (2012)penunjukan sopir
 
Sk nomor 72 ot (2012)perubahan susunan majelis hakim
Sk nomor 72 ot (2012)perubahan susunan majelis hakimSk nomor 72 ot (2012)perubahan susunan majelis hakim
Sk nomor 72 ot (2012)perubahan susunan majelis hakim
 
Sk nomor 62 ku (2012)penunjukan team pengelola keuangan
Sk nomor 62 ku (2012)penunjukan team pengelola keuanganSk nomor 62 ku (2012)penunjukan team pengelola keuangan
Sk nomor 62 ku (2012)penunjukan team pengelola keuangan
 
Sk nomor 59 ps (2012)tim pengawas penegakan disiplin
Sk nomor 59 ps (2012)tim pengawas penegakan disiplinSk nomor 59 ps (2012)tim pengawas penegakan disiplin
Sk nomor 59 ps (2012)tim pengawas penegakan disiplin
 
Sk nomor 58 ku (2012)perubahan biaya proses pa dompu
Sk nomor 58 ku (2012)perubahan biaya proses pa dompuSk nomor 58 ku (2012)perubahan biaya proses pa dompu
Sk nomor 58 ku (2012)perubahan biaya proses pa dompu
 
Sk nomor 22 ot (2012)tentang susunan majelis hakim
Sk nomor 22 ot (2012)tentang susunan majelis hakimSk nomor 22 ot (2012)tentang susunan majelis hakim
Sk nomor 22 ot (2012)tentang susunan majelis hakim
 

Sk nomor 56 kp (2012)penunjukan pansek sebagai pejabat penanggung jawab daftarhadir

  • 1. PERTAMA Menunjuk Saudara Dn. ARSYAD, NIP: 19640403 199203 l 006 Jabatan Panitera/Set}etaris Pengadilan Agama Dompu sebagai Pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Daftar hadir dan daftar pulangjam kerja aparaV Pegawai Pengadilan Agama DomPu KEDUA Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal dit€tapkan dengan ketentuan apabila dikemudian had ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pertaikan seperhmYa Ditenpi<an di : Lrompu :02 Januari 2012 S.^JIN.{}I Keputusen ini disanpsikn !'-epa& Y'.h: l. Ketua Mahkamah Agung Republik lndoesia 2. Seketaris Mahkamah Agung Republik Indonesia 3. Di,-eiiiii' ien,ieiai Dadaii Peialiia.r Agama i'{ahkamah Agw€ Republik Indon€sitt 4. Kepala Badan Urusan Adminisfasi Mahkamah Agung Republik Indonesia 5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RePublik Indonesia 6. Kcpala Kantor Wilsyah Direkromt Jenderal Perbendaharaan XXI di Mataram 7. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram di Mataram 8. Kepala Ka:rtor Pelayanan Perbendaharaa Negara di R.ba Bima
  • 2. PENGADILAN AGAMA DOMPU KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DOMPU NOMOR : W22. A8 / 56KP.04.5 lSWl n0l2 TENTANG PENUNJUKAN PANITER{SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA DOMPU SEBAGAI PEIABAT YANG BERTANGGTJNG JAWAB TERHADAP PELAKSANAAN DAFTAR HADIR DAN DAFTAR PULANC JAM KERJA APARAT/PEGAWAI PADA PENCADILAN AGAMA DOMPU Membaca : Keputusan K€tua Mahkamah Agung RI. Nomor: 07 1/KMA"/SK/V12008 tanggal 14 Mei 2008 Tentang Ketentuan Disiplin Kerja Dalam pelaksanaan pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya pada Pasal 5 ayat (3) huruf e poin 2, menyatakan bahwa Pejabat yang bertanggung jawab terhadap p€laksanaan daftar hadir dan daftar pulang kerja untuk Lingkungan Pengadilan Tingkat pertama adalah Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tingkat P€rtama yang bersangkutan, karena wakil Ketua masih kosong, maka ditunjuk Panitera ls€k€tarb. Menimbang : Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung N.Te,rsebut diatas, maka dipandang perlu untuk mcnunjuk Pejabat yang b€rtanggung jawab terhadap pelaksanaan daftar hadir dan daftar pulang jam kerja aparat/Pegawai pada Kantor Pengadilan Agama Dompu, dalam hal ini adalah Panitera/Sekretaris Pengadilan .{gama Dompu Mengingat : l.Peraturan Pemerintah Nomor:20 tahun 1980 tentang peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;. 2.Peraturan Presiden Rl. Nomor: 19 tahun 200E tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya; 3.Keputusan Ketua Msahkamah Agung RI Nomor: KMA./096/SMV2006 tentang tanggung jawab Ketua Pengadiln Tingkat Banding dan dan Ketua Pengadilan T'rngJdat pertzma dalam melaksanakan Tugas pangawasar; 4.Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Msahkamah Agrmg dan Badan Peradilan berada dibawahnya; s.Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 071/KMA"/SK./V/,2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya; 6.Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 069/KMA"/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RLNomor:071/ KMA/SK/ry/2008 tentang ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalarn pelaksanaan pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya; T.Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor:035/SK./IX/2008 tentang Petunjuk pelatsanaan Keputusan Ketrn Mahkamah Agwg RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaa Pemberian Tunjangn Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkanrah Agung dan Badarr Pcradilarr yang bcrarla dibawahtya; MEMUTUSKAN M€netapkan : : KEPUTUSAN KETUA PENGDILAN AGAMA DOMPU MENUNJUK PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA DOMPU SEBAGAI PEJABAT YANG BERTANGCUNG JAWAB TER}IADAP PELAKSANAAN DAFTAR HADIR DAN DAFTAR PULANG JAM KERJA APARAT/PEGAWAI PADA PENGADILAN AGAMADOMPU.