1. Pengertian Warga Negara :
Siapakah Warga Negara itu?
a. Warga Negara mengandung arti sebagai peserta, anggota atau warga dari suatu Negara,
yakni peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama atas dasar
tanggung jawab bersama dan untuk kepentingan bersama. (Dede Rosyada, 2003)
b. Warga Negara (citizenship) adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk Negara
itu sendiri. (A.S. Hikam)
c. Warga Negara adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang
sebagai warga Negara (pasal 26 ayat (1) UUD 1945)
Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 ini mengatur siapa saja yang termasuk warga Negara Republik
Indonesia. Pasal ini dengan tegas menyatakan bahwa yang menjadi warga Negara adalah orangorang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain, misalnya peranakan belanda, tionghoa, Arab
yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, bersikap setia
kepada Negara kesatuan republik Indonesia dan disahkan oleh undang-undang sebagai warga
Negara. Syarat-syarat menjadi warga Negara juga ditetapkan oleh undang-undang ( pasal 26 ayat 2).
Setiap warga Negara pasti memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya masing-masing.
Sebelum kita membahas tentang hak dan kewajiban warga Negara, kita harus mengetahui terlebih
dahulu apa yang dimaksud apa yang dimaksud dengan hak dan wajib itu sendiri.
a. Pengetian Hak :
Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau
dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang
pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.
b. Pengertian Wajib :
Wajib adalah beban untuk memberikan atau membiarkan sesuatu yang semestinya
dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain
manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.
Secara mendasar, hak merupakan kodrat manusia yang diberikan oleh tuhan sehingga
siapapun tidak boleh mengganggunya dan hak tersebut harus di lindungi oleh Negara.
Walaupun demikian, batas-batasnya tetap harus ada dan pembatasan ini harus ditetapkan
oleh Negara sesuai dengan pandangan hidup, tingkat kemajuan kebudayaan dan dasar
Negara yang bersangkutan.
Setiap Negara pada umumnya mencantumkan pasal hak dan kewajiban warga Negara dalam
undang-undang dan peraturan hukum lainnya sebagai syarat objektif dalam hidup
bermasyarakat dan bernegara.
