Dokumen ini membahas hak dan kewajiban warga negara Indonesia, serta peran penting warga negara dalam pembangunan negara. Penulis menguraikan pengertian kewarganegaraan, hak, dan kewajiban, serta hubungan antara warga negara dan negara. Tujuan penulisan adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemecahan masalah terkait isu ini di masyarakat.

1. MAKALAH KEWARGANEGARAAN
Hak dan kewajiwan warga negara indonesia
KELOMPOK 6 :
1. Aisyah oktarina. (1930203101)
2. Dinda puspa sari. (1930203069)
3. Avif Miftahul Asrofi (1920203202)
Dosen Pengampu :
Ades Marsela, M. Pd. I
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
TAHUN 2020

2. BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Ada sebagian masyarakat yang merasa dirinya tidak tersentuh oleh
pemerintah. Dalam artian pemerintah tidak membantu untuk memenuhi
kebutuhan hidup sehari-harinya, tidak memperdulikan pendidikan dirinya dan
keluraganya, tidak mengobati penyakit yang dideritanya dan lain sebagainya yang
menggambarkan seakan-akan pemerintah tidak melihat penderitaan yang
dirasakan mereka. Dengan demikian mereka menanyakan hak-hak mereka,
akankah hak-hak mereka diabaikan begitu saja, atau jangan-jangan hal semacam
itu memang bukan hak mereka? kalau memang bantuan pemerintah kepada
mereka itu adalah hak yang harus diterima mereka mengapa bantuan itu belum
juga datang?
Selain mereka yang merasa hak-haknya sebagai warga negara belum didapat,
ada juga orang-orang yang benar-benar hak mereka sebagai warga negara telah
didapat, akan tetapi mereka tidak mau menunaikan kewajibannya sebagai warga
negara. Mereka tidak mau membela negaranya diakala hak-hak negeri ini
dirampas oleh negara sebrang, mereka tidak mau tahu dikala hak paten seni-seni
kebudayaan Indonesia dibajak dan diakui oleh negara lain, dan bahkan mereka
mengambil dan mencuri hak-hak rakyat jelata demi kepentingan perutnya sendiri.
Sungguh masih banyak sekali fenoma-fenoma yang menimpa negeri ini. Akankan
ini terjadi karena kekurang pahaman masyarakat tentang Hak dan Kewajibannya
sebagai warga negara?
Dalam konteks Indonesia ini yang merupakan suatu Negara yang demokratis
tentunya elemen masyarakat disini sangat berperan dalam pembangunan suatu
Negara. Negara mempunyai hak dan kewajiban bagi warga negaranya begitu pula
dengan warga negaranya juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap
Negaranya. Seperti apakah hak dan kewajiban tersebut yang seharusnya
dipertanggungjawabkan oleh masing-masing komponen tersebut.
Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis menyusun tentang makalah
yang berjudul ”Hak dan Kewajiban Warga Negara” guna memberikan

3. pengetahuan dan pemecahan masalah seputar hak dan kewajiban warga negara
Indonesia.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat ditarik dari
penulisan makalah ini adalah:
1. Apa pengertian warga negara dan kewarganegaraan?
2. Apa pengertian hak dan kewajiban?
3. Bagaimana kedudukan warga negara dalam negara?
4. Bagaimana pandangan ideologis atas hak dan kewajiban?
1.3 Tujuan Penulisan
1. Untuk mengetahui pengertian warga negara dan kewarganegaraan
2. Untuk mengetahui pengertian hak dan kewajiban
3. Untuk mengetahui kedudukan warga negara dalam negara
4. Menjelaskan pandangan ideologis atas hak dan kewajiban

4. BAB 2
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Warga Negara dan Kewarganegaraan
2.1.1 Pengertian Warga Negara
Istilah warga negara merupakan terjemahan dari citizen yang mempunyai arti
sebagai berikut:
a. Warga negara
b. Petunjuk dari sebuah kota
c. Sesama warga negara; sesame penduduk; orang setanah ait
d. Bawahan atau kawula
Pengertian warga negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) adalah
penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran,
dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai warga negara
itu.
Sementara itu, Aristotle dalam Politics (2006, hal. 58) mendefinisikan warga
negara (citizen) sebagai berikut, “the definition of a citizen is one who exercises
certain offices, for such a one we have defined citizen to be, it is evident, that
citizen illegally created yet continues to be citizen, but whether justly or unjustly
so belongs to the former inquiry”.
Pater Block dalam Community (2008) menjelaskan tentang warga negara (citizen),
bahwa: “a citizen is one who is willing to be accountable for and committed to the
well-being of the whole. That whole can be a city block, a community, a nation,
the earth. A citizen is one who produces the future, someone who does not wait,
beg, or dream for the future”.
UUD 1945 pasal 26 dimaksudkan: “Warga negara adalah Bangsa Indonesia
asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara”.

5. Selanjutnya dalam pasal 1 UU Nomor 22/1958, dan dinyatakan juga dalam
UU Nomor 12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,
menekankan kepada peraturan yang menyatakan bahwa Warga Negara
Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang
undangan dan atau perjanjian-perjanjian dan atau peraturan yang berlaku sejak
proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia.
Warga negara memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat penting bagi
kemajuan dan bahkan kemunduran sebuah bangsa. Oleh karena itu,
seseorang yang menjadi anggota atau warga suatu negara haruslah ditentukan
oleh Undang-undang yang dibuat oleh negara tersebut. Sebelum negara
menentukan siapa saja yang menjadi warga negaranya, terlebih dahulu negara
harus mengakui bahwa setiap orang berhak memilih kewarganegaraan,
memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meningggalkannya serta berhak
kembali sebagaimana dinyatakan oleh pasal 28E ayat (1) UUD 1945.
pernyataan ini mengandung makna bahwa orang-orang yang tinggal dalam
wilayah negara dapat diklasifikasikan menjadi:
 Warga Negara Indonesia, adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan
orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan dengan undang-
undang sebagai warga negara.
 Penduduk, yaitu orang-orang asing yang tinggal dalam negara
bersifat sementara sesuai dengan visa (surat izin untuk memasuki suatu
negara
Gambar 1. Klasifikasi Penghuni Negara
2.1.2 Pengertian Kewarganegaraan

6. Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam satuan politik
tertentu (secara khusus: negara) yang dengannya membawa hak untuk
berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaan yang
demikian disebut warga negara. Seorang warga negara berhak memiliki paspor
dari negara yang dianggotainya.
Kewarganegaraan merupakan bagian dari konsep kewargaan (bahasa Inggris:
citizenship). Di dalam pengertian ini, warga suatu kota atau kabupaten disebut
sebagai warga kota atau warga kabupaten, karena keduanya juga merupakan
satuan politik. Dalam otonomi daerah, kewargaan ini menjadi penting, karena
masing-masing satuan politik akan memberikan hak (biasanya sosial) yang
berbeda-beda bagi warganya.
Kewarganegaraan memiliki kemiripan dengan kebangsaan (bahasa Inggris:
nationality). Yang membedakan adalah hak-hak untuk aktif dalam perpolitikan.
Ada kemungkinan untuk memiliki kebangsaan tanpa menjadi seorang warga
negara (contoh, secara hukum merupakan subyek suatu negara dan berhak atas
perlindungan tanpa memiliki hak berpartisipasi dalam politik). Juga
dimungkinkan untuk memiliki hak politik tanpa menjadi anggota bangsa dari
suatu negara.
Di bawah teori kontrak sosial, status kewarganegaraan memiliki implikasi hak
dan kewajiban. Dalam filosofi "kewarganegaraan aktif", seorang warga negara
disyaratkan untuk menyumbangkan kemampuannya bagi perbaikan komunitas
melalui partisipasi ekonomi, layanan publik, kerja sukarela, dan berbagai kegiatan
serupa untuk memperbaiki penghidupan masyarakatnya. Dari dasar pemikiran ini
muncul mata pelajaran Kewarganegaraan (bahasa Inggris: Civics) yang diberikan
di sekolah-sekolah.
kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.
1. Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis
Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum
antara orang-orang dengan negara. Misalnya akta kelahiran, surat
pernyataan, bukti kewarganegaraan, dan lain-lain.

7. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan
hukum, tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan,
ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air.
2. Kewarganegaraan dalam arti formil dan materiil
Kewarganegaraan dalam arti formil menunjuk pada tempat
kewarganegaraan. Dalam sistematika hukum, masalah kewarganegaraan
berada pada hukum publik.
Kewarganegaraan dalam arti materiil menunjuk pada akibat hukum dari
status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban.
2.2 Pengertian Hak dan Kewajiban
2.2.1 Pengertian Hak
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu
hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu
(karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yg benar
atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.
Adapun Prof. Dr. Notonagoro mendefinisikannya sebagai berikut: “Hak adalah
kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau
dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun
juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.
2.2.2 Pengertian Kewajiban
Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau
diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang
pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan (Prof. Dr.
Notonagoro). Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan,
keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan) (Kamus Besar Bahasa
Indonesia).
2.3 Hubungan Warga Negara dengan Negara
Wujud hubungan anatara warga negara dengan negara adalah pada umumnya
adalah berupa peranan (role). Peranan pada dasarnya adalah tugas apa yang

8. dilakukan sesuai dengan status yang dimiliki, dalam hal ini sebagai warga negara.
Hubungan atau kedudukan warga negara ini bersifat khusus, sebab hanya mereka
yang menjadi warga negaralah yang memiliki hubungan timbale balik dengan
negaranya. Orang-orang yang tinggal di wilayah negara, tetapi tidak memiliki
status warga negara maka tidak memiliki hubungan timbal balik dengan negara
itu.
2.3.1 Sistem Kewarganegaraan
Sistem kewarganegaraan merupakan ketentuan/pedoman yang digunakan
dalam menentukan kewarganegaraan seseorang. Pada dasarnya terdapat tiga
sistem yang secara umum dipergunakan untuk menentukan kriteria siapa yang
menjadi warga negara suatu negara, yaitu kriteria yang didasarkan atas
kelahiran, perkawinan dan naturalisasi.
Gambar 2. Sistem Kewarganegaraan
1. Sistem Kewarganegaraan Berdasarkan Kelahiran
Penentuan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran seseorang dikenal dengan
dua asas kewarganegaraan yaitu ius soli dan ius sanguinis. Kedua istilah
tersebut berasal dari bahasa Latin. Ius berarti hukum, dalil atau pedoman. Soli
berasal dari kata solum yang berarti negeri, tanah atau daerah, dan
sanguinis berasal dari kata sanguis yang berarti darah. Dengan demikian ius soli
berarti pedoman kewarganegaraan yang berdasarkan tempat atau daerah

9. kelahiran, sedangkan ius sanguinis adalah pedoman kewarganegaraan
berdasarkan darah atau keturunan atau keibubapakan.
a. Ius Sanguinis
Kewarganegaraan dari orang tua yang menurunkannya menentukan
kewarganegaraan seseorang, artinya kalau orang dilahirkan dari orang tua
yang berwarganegara Indonesia, ia dengan sendirinya juga warga negara
Indonesia.
Asas Ius sanguinis atau Hukum Darah (law of the blood) atau asas
genealogis (keturunan) atau asas keibubapakan, adalah asas yang
menetapkan seseorang mempunyai kewarganegaraan menurut
kewarganegaraan orang tuanya, tanpa melihat di mana ia dilahirkan. Asas ini
dianut oleh negara yang tidak dibatasi oleh lautan, seperti Eropa Kontinental
dan China.
b. Ius Soli
Pada awalnya, asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran ini hanya
satu, yakni ius soli saja. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa karena
seseorang lahir di suatu wilayah negara, maka otomatis dan logis ia
menjadi warga negara tersebut.
Asas ius soli atau asas tempat kelahiran atau hukum tempat kelahiran
(law of the soil) atau asas teritorial adalah asas yang menetapkan seseorang
mempunyai kewarganegaraan menurut tempat di mana ia dilahirkan. Asas ini
dianut oleh negara-negara imigrasi seprti USA, Australia, dan Kanada.
Tidak semua daerah tempat seseorang dilahirkan menentukan
kewarganegaraan. Misalnya, kalau orang dilahirkan di dalam daerah hukum
Indonesia, ia dengan sendirinya menjadi warga negara Indonesia. Terkecuali
anggota-anggota korps diplomatik dan anggota tentara asing yang masih dalam
ikatan dinas. Di samping dan bersama-sama dengan prinsip ius sanguinis,
prinsip ius soli ini juga berlaku di Amerika, Inggris, Perancis, dan juga
Indonesia. Tetapi di Jepang, prinsip ius solis ini tidak berlaku. Karena
seseorang yang tidak dapat membuktikan bahwa orang tuanya berkebangsaan
Jepang, ia tidak dapat diakui sebagai warga negara Jepang.

10. Untuk sementara waktu asas ius soli menguntungkan, yaitu dengan
lahirnya anak-anak dari para imigran di negara tersebut maka putuslah
hubungan dengan negara asal. Akan tetapi dengan semakin tingginya tingkat
mobilitas manusia, diperlukan suatu asas lain yang tidak hanya berpatokan
pada tempat kelahiran saja. Selain itu, kebutuhan terhadap asas lain ini juga
berdasarkan realitas empirik bahwa ada orang tua yang memiliki status
kewarganegaraan yang berbeda. Hal ini akan bermasalah jika kemudian orang tua
tersebut melahirkan anak di tempat salah satu orang tuanya (misalnya di tempat
ibunya). Jika tetap menganut asas ius soli, maka si anak hanya akan
mendapatkan status kewarganegaraan ibunya saja, sementara ia tidak berhak
atas status kewarganegaraan bapaknya. Atas dasar itulah, maka asas ius
sanguinis dimunculkan, sehingga si anak dapat memiliki status kewarga-
negaraan bapaknya.
Dalam perjalanan banyak negara yang meninggalkan asas ius soli, seperti
Belanda, Belgia, dan lain-lain. Selain kedua asas tersebut, beberapa negara
yang menggabungkan keduanya misalnya Inggris dan Indonesia.
2. Sistem Kewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan
Selain hukum kewarganegaraan dilihat dari sudut kelahiran,
kewarganegaraan seseorang juga dapat dilihat dari sistem perkawinan. Di
dalam sistem perkawinan, terdapat dua buah asas, yaitu asas kesatuan
hukum dan asas persamaan derajat.
a. Asas Kesatuan Hukum
Asas kesatuan hukum berdasarkan pada paradigma bahwa suami-istri ataupun
ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang meniscayakan suasana
sejahtera, sehat dan tidak berpecah. Dalam menyelenggarakan kehidupan
bermasyarakat, suami-istri ataupun ikatan keluarga yang baik perlu
mencerminkan adanya suatu kesatuan yang bulat.
Untuk merealisasikan terciptanya kesatuan dalam keluarga atau suami-istri,
maka semuanya harus tunduk pada hukum yang sama. Dengan adanya
kesamaan pemahaman dan komitment menjalankan adanya kewarganegaraan

11. yang sama, sehingga masing-masing tidak terdapat perbedaan yang dapat
mengganggu keutuhan dan kesejahteraan keluarga.
Menurut asas kesatuan hukum, sang istri akan mengikuti status suami baik
pada waktu perkawinan dilangsungkan maupun kemudian setelah perkawinan
berjalan. Negara-negara yang masih mengikuti asas ini antara lain: Belanda,
Belgia, Perancis, Yunani, Italia, Libanon, dan lainnya. Negara yang
menganut asas ini menjamin kesejahteraan para mempelai. Hal ini akan
mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, melalui proses hemogenitas dan
asimilasi bangsa. Proses ini akan dicapai apabila kewarganegaraan istri
adalah sama dengan kewarganegaraan suami. Lebih-lebih istri memiliki
tugas memelihara anak yang dilahirkan dari perkawinan, maka akan
diragukan bahwa sang ibu akan dapat mendidik anak-anaknya menjadi warga
negara yang baik apabila kewarganegaraannya berbeda dengan sang ayah anak-
anak.
b. Asas Persamaan Derajat
Dalam asas persamaan derajat, suatu perkawinan tidak menyebabkan
perubahan status kewarganegaraan masing-masing pihak (suami atau istri).
Baik suami ataupun istri tetap berkewarganegaraan asal, atau dengan kata lain
sekalipun sudah menjadi suami-istri, mereka tetap memiliki status
kewarganegaraan sendiri, sama halnya ketika mereka belum diikatkan menjadi
suami istri. Negara-negara yang menggunakan asas ini antara lain: Australia,
Canada, Denmark, Inggris, Jerman, Israel, Swedia, Birma dan lainnya.
Asas ini dapat menghindari terjadinya penyelundupan hukum. Misalnya,
seseorang yang berkewarganegaraan asing ingin memperoleh status
kewarganegaraan suatu negara dengan cara atau berpura-pura melakukan
pernikahan dengan perempuan di negara tersebut. Setelah melalui perkawinan
dan orang tersebut memperoleh kewarganegaraan yang diinginkannya, maka
selanjutnya ia menceraikan istrinya. Untuk menghindari penyelundupan
hukum semacam ini, banyak negara yang menggunakan asas persamaan
derajat dalam peraturan kewarganegaraannya.
3. Sistem Kewarganegaraan Berdasarkan Naturalisasi

12. Walaupun tidak dapat memenuhi status kewarganegaraan melalui sistem
kelahiran maupun perkawinan, seseorang masih dapat mendapatkan status
kewarganegaraan melalui proses pewarganegaraan atau naturalisasi. Syarat
syarat dan prosedur pewarganegaraan ini di berbagai negara sedikit-banyak
dapat berlainan, menurut kebutuhan yang dibawakan oleh kondisi dan situasi
negara masing-masing.
Dalam pewarganegaraan ini ada yang aktif ada pula yang pasif. Dalam
pewarganegaraan aktif, seseorang dapat menggunakan hak opsi untuk memilih
atau mengajukan kehendak menjadi warga negara dari suatu negara.
Sedangkan dalam pewarganegaraan pasif, seseorang yang tidak mau
diwarganegarakan oleh sesuatu negara atau tidak mau diberi atau dijadikan
warga negara suatu negara, maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak
repudiasi, yaitu hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan tersebut
(Kartasapoetra. 1993: 216-7).
2.3.2 Warga Negara Indonesia
Negara Indonesia telah menentukan siapa – siapa yang menjadi warga negara.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 26 UUD 1945 sebagai berikut :
1. Oang yang menjadi warga negara ialah orang – orang bangsa Indonesia
asli dan orang – orang bangsa lain yang disahkan dengan undang – undang
sebagai warga negara.
2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan Orang asing yang bertempat
tinggal di Indonesia.
3. Hal –hal mengenai warga negara dan penduduk diatur oleh undang –
undang.
Bedasarkan hal diatas, kita mengetahui bahwa orang yang dapat menjadi
warga negara indonesia adalah :
a. Orang – orang bangsa Indonesia asli.
b. Orang – orang bangsa lain yang disah kan undang – undang menjadi
warga negara.

13. Bedasarkan Pasal 26 ayat 2 UUD 1945, penduduk negara indonesia terdiri
atas dua yaitu warga negara dan orang asing. Ketentuan ini merupakan hal baru
dan sebagai hasil amandemen atas UUD 1945. sebelumnya ppenduduk Indonesia
bedasarkan Staatregling 1927 pasal 63 dibagi menjadi tiga. Yaitu :
a. Golongan Eropa :
1. Bangsa Belanda.
2. Bukan Bangsa Belanda tetapi dari Eropa.
3. Orang golongan lain yang hukum keluarganya sama dengan Eropa.
b. Golongan Timur Asing :
1. Golonga Tionghoa.
2. Golongan Timur Asing bukan China.
c. Golongan Bumiputra atau Pribumi :
1. Orang Indonesia asli dan keturunannya.
2. Orang lain yang menyesuaikan diri denga pertama.
Dengan adanya ketentuan baru tentang penduduk indonesia, diharapkan tak
ada lagi pembedaan dan penamaan penduduk atas indonesia golongan pribumi
dan keturunan yang dapat memicu konflik antar penduduk Indonesia.
Orang – orang bangsa lain adalah orang – orang peranakan sepeeti peranakan
Tionghoa, Belanda dan Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, yang mengakui
Indonesia sebagai Tumpah darahnya dan bersikap setia kepada Negara Republik
Indonesia dengan cara naturalisasi atau pewarganegaraan. Cara memperoleh
kewarganegaraan Indonesia diatur dengan Undang – Undang. Adapun undang –
undang yang mengatur tentang warga negara adalah Undang – Undang Nomor 12
Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
2.3.3 Ketentuan Undang-undang Mengenai WNI
Perihal Warga Negara Indonesia diantur dengan undang – undang sejak
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sampai saat ini. Undang – undang yang
mengatur perihl kewarganegaraan adalah sebagai berikut :

14. a. Undang – Undang No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk
Negara.
b. Undang – undang No. 6 tahun 1947 tentang perubahan Undang – Undang No.
3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara.
c. Undang – Undang No. 8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Wktu untuk
Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia.
d. Undang – Undang No. 11 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Lagi
untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara
Indonesia.
e. Undang – Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia.
f. Undang – Undang No. 3 1976 tentang Perubahan atas Pasal 18 Undang –
Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
g. Undang – Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia.
Undang – undang yang mengatur tentang Kewarganegaraan Indonesia atau
undang – undang sebagai pelaksana dari pasal 26 UUD 1945yang berlaku
sekarang ini adalah Undang – Undang No. 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diundangkan pada tanga 1 Agustus
2006. Undang – Undang ini menggantikan Undang – Undang Kewarganegaraan
lama, yaitu Undang – Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia.
Pokok materi yang diatur dalam Undang – Undang ini adalah :
a. Siapa yang menjadi warga negara Indonesia.
b. Syarat dan tata cara memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.
c. Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia.
d. Syarat dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik
Indonesia.
e. Ketentuan Pidana.
Beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang No.12 tahun 2006
antara lain sebagai berikut :

15. a. Tentang siapa yang menjadi warga negara Indonesia:
1. Setiap orang yang bedasarkan peraturan perundang – undangan dan atau
bedasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara lain
sebelum undang – undang ini berlaku sudah menjadi warga negara indonesia.
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga
Negara Indonesia.
3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara
Indonesia dan ibu warga negara asing.
4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara
asing dan ibu Warga Negara Indonesia.
5. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara
Indonesia tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum
negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan pada anak tersebut.
6. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal
dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia.
7. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara
Indonesia.
8. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara
Asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai
anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun
dan / atau belum kawin.
9. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir
tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
10. Anak yang baru lahir yang di temukan diwilayah Negara Republik Indonesia
selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
11. Anak yang lahir diwilayah Negara Republik Indonesia apabila ayah dan
ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaanya.
12. Anak yang dilahirkan diluar wilayah Negara Republik Indonesia apabila dari
seorang ayah dan ibu warga Negara Indonesia yang karna ketentuan dari
negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada
anak yang bersangkutan.

16. 13. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah di kabulkan permohonan
kewarganegaraanya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum
mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
14. Anak warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum
berusia 18 tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang
berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.
15. Anak warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun diangkat secara
sah sebagai anak oleh warga negara asing bedasarkan penetapan pengadilan
tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.
Tentang Pewarganegaraan :
Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperolah
kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Dalm undang – undan
dinyatakan bahwa kewaraganegaraan Republik Indonesia juga diperoleh melalui
Pewarganegaraan.
Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi
persyaratan sebagai berikut :
a. Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin.
b. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal diwilayah
Negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut –turut atau paling
singkat 10 tahun tidak berturut – turut.
c. Sehat jasmani dan rohani.
d. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila san
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
e. Tidak pernah di jatuhi pidana karna melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih.
f. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi
berkewarganegaraan ganda.
g. Mempunyai pekerjaan dan / atau berpenghasilan tetap.
h. Membayar uang kewarganegaraan ke kas negara.
Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara
tertulis dalam bahasa Indonesia, diatas kertas ber-materai cukup kepada Presiden

17. melalui Menteri. Menteri yang dimaksud Menteri yang lingkup tugas san
tanggung jawabnya di bidang kerwarganegaraan Republik Indonesia, dalm hal ini
Menteri Hukun dan HAM.
Menteri meneruskan permohonan sebagainana dimaksud disertai dengan
pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak
permohonan di terima. Selanjutny Presiden berwenang mengabulakan atau
menolak permohonan pewarganegaraan. Pengabulan permohonan
pewarganegaraan sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan Presiden.
Warga negara asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia
dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan
pernyataan menjadi warga negara dihadapan pejabat berwenang.
Pernyataan sebagaimana dimaksud dilakukan apabila yang bersangkutan
sudah bertempat tinggal diwilayah Negara Republik Indonesia paling singkat 5
tahun berturut –turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut – turut, kecuali
dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan
ganda.
Orang asing yang telah berjasa kepada Republik Indonesia atau dengan alasan
kepentingan negara dapat pula diberi kewarganegaraan Republik Indonesia oleh
Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan
yang bersangkuatan berkewarganegaraan ganda.
b. Tentang Kehilangan Kewarganegaraan:
1. Memperoleh kewarnegaraan lain atas kemauannya sendiri
2. Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang
yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu.
3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannya
sendiri, yang bersangkutamn sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin,
bertempat tinggal diluar negeri, dan dengan dinyatakan hilang
Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
4. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa ijin terlebih dahulu dari Presiden.

18. 5. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas
semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia
6. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakanjanji setia kepada
negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.
7. Tidak diwajibkan tetapi turutserta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat
ketatanegaraan untuk suatu negara asing.
8. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau
surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih
berlaku dari negara lain atas namanya.
9. Bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia selama 5 tahun
terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan
dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga
Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 tahun itu berakhir, dan setiap 5
tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingintetap
menjadi Warga Negara Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia
yangwilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal
wilayah Republik Indonesia tersebut telah memberikan secara tertulis kepada
yang bersangkutan sepanjang yang bersangkutan itu tidak menjadi tanpa
berkewarganegaraan.
10. Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki Warga
Neagara Asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika
menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti
kewarganegaraan suami akibat perkawinan tersebut.
11. Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan Warga
Negara Asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut
hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti
kewarganegaraan istri senagai akibat perkawinan tersebut. Atau jika ingin
tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan
mengenai keinginannya kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia
yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki laki tersebut,
kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewargenagaraan ganda. Surat

19. pernyataan dapat diajukan oleh perempuan setelah 3 tahun sejak tanggal
perkawinn berlangsung
12. Setiap orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia
berdasaarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan palsu atau
dipalsukan, tidak benar atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh
instansi yang berwenang, dinyatakan batal kewarganegaraannya. Menteri
mengumumkan nama orang yang kehilangan kewarganegaraan Republik
Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.
2.3.4 Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan kewajiban warga negara tercantum pada Pasal 27 sampai dengan
Pasal 34 UUD 1945.
1. Hak atas pekerjaan dan peghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 2 UUD 1945.
2. Hak membela negara. Pasal 27 ayat 2 UUD 1945.
3. Hak berpendapat. Pasal 28 UUD 1945.
4. Hak kemerdekaan memeluk agama. Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945.
5. Hak dan kewajiban dalam membela negara pasal 30 ayat 1 UUD 1945
6. Hak untuk mendapatkan pengajaran. Pasal 31 ayat 1 UUD 1945.
7. Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia.
Pasal 32 ayat 1 UUD 1945.
8. Hak ekonomi atau hak mendapatkan kesejahteraan sosial. Pasal 33 ayat 1, 2,
3, 4, dan 5 UUD 1945.
9. Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial. Pasal 34 UUD 1945.
Kewajiban warga negara terhadap Negara Indonesia:
a. Kewajiban mentaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945.
b. Kewajiabn membela negara. Pasal 27 ayat 3 UUD 1945.
c. Kewajiban dalam upaya mempertahankan negara. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945.
Disamping adanya hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, dalam
UUD 1945 perubahan pertam telah dicantumkan adanya Hak Asasi Manusia.

20. Ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia tertuang pada pasal 28 A sampai J UUD
1945.
Selanjutnya hak-hak warga negara yang tertuang dalam UUD 1945 sebagai
konstitusi negara dinamakan hak konstitusional. Setiap warga negara memiliki
hak-hak konstitusional sebagaimana yang ada dalam UUD 1945.
Hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam Pasal 27 sampai
pasal 34 UUD 1945. Bebarapa hak warga negara Indonesia antara lain sebagai
berikut:
1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
2. Hak membela negara
3. Hak berpendapat
4. Hak kemerdekaan memeluk agama
5. Hak mendapatkan pengajaran
6. Hak utuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia
7. Hak ekonomi untuk mendapatkan kesejahteraan sosial
8. Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial
Sedangkan kewajiban warga negara Indonesia terhadap negara Indonesia adalah:
1. Kewajiban mentaati hukum dan pemerintahan
2. Kewajiban membela negara
3. Kewajiban dalam upaya pertahanan Negara
Berdasarkan pemaparan di atas, berikut dapat diuraikan hak dan kewajiban
dari WNI dan WNA :
1. Menjunjung tinggi dan menaati perundang-undangan yang berlaku
2. Membayar pajak, bea, dan cukai yang dibebankan Negara kepadanya
3. Membela Negara dari segala bentuk ancaman, baik yang dating dari dalam
maupun yang datang dari luar negeri
4. Menyukseskan Pemilu, baik sebagai peserta maupun sebagai penyelenggara
5. Mendahulukan kepentingan Negara atau umum daripada kepentingan pribadi
6. Melaksanakan tugas dan kewajiban yang dibebankan bangsa dan Negara
7. Kewajiban menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban nasional

21. 8. Hak untuk mendapatkan perlindungan atas diri dan harta benda
9. Hak untuk mendapatkan dan menikmati kesejahtearaan Negara
10. Hak untuk mendapatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan
11. Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu
12. Hak untuk mengembangkan minat dan kemampuan pribadi tanpa
mengganggu kepentingan umum dsb.
Hak dan Kewajiban Warga Negara Asing (WNA)
Menurut UU No. 62 Tahun 1958, kewarganegaraan Indonesia dapat diperoleh
dengan kelahiran, pengangkatan, dikabulkan permohonan, pewarganegaraan,
perkawinan, perkawinan, keturunan, dan pernyataan
Di Indonesia orang asing tidak punya hak-hak tertentu. Misalnya menjadi
pegawai negeri, menjadi anggota TNI, menjadi anggota partai, hak pilih dan
memilih.
Kewajiban dan kewenangan warga Negara asing adalah sebagai berikut :
1. Memperoleh surat izin masuk dengan hak tinggal selama waktu tertentu dan
tinggal tetap di Indonesia
2. Mempunyai hak-hak selaku penduduk seperti yang tercantum dalam Pasal 27,
28,29 UUD 1945
3. Wajib tunduk dan taat pata ketentuan yang berlaku bagi warga Negara asing
4. Wajib membayar pajak bagi orang asing, bead an cukai kecuali untuk anggota
perwakilan diplomatik
5. Wajib menghormati segala ketentuan hokum yang berlaku di Negara RI
dengan tidak melanggar ketentuan tsb
Selain itu ditentuakan pula hak dan kewajiban negara terhadap warga negara.
Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya merupakan hak
dan kewajiban warga negara terhadap negara. Beberapa ketentuan tersebut, antara
lain sebagai berikut:
1. Hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintah
2. Hak negara untuk dibela

22. 3. Hak negara untuk menguasai bumi, air , dan kekayaan untuk kepentingan
rakyat
4. Kewajiban negara untuk menajamin sistem hukum yang adil
5. Kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara
6. Kewajiban negara mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat
7. Kewajiban negara meberi jaminan sosial
8. Kewajiban negara memberi kebebasan beribadah
2.4 Pandangan Ideologis Hak atas Kewjiban
2.4.1 Idiologi Negara RI
Berdasarkan pertanyaan diatas tentu sebuah hak dan kewajiban warga
negara tidak lepas dari idiologi yang dianut oleh sistem kenegaraan. Landasan
utama bangsa indonesia adalah Pancasila. Tentu saja Pancasila sebagai landasan
warga negara Indonesia dalam bertingkah laku, termsuk segala mekanisme
pemerintahan pemerintahan.
Pancasila, menurut Soekarno (2006) sebagai penggali dijelaskan bahwa
Pancasila telah mampu mempersatukan bangsa Indonesia. Tidak terlepas pada
revolusi melawan imperialisme di bumi nusantara untuk menyatakan
kemerdekaan, Pancasila sebagai filsafat cita-cita dan harapan segenap bagsa
Indonesia. Bahkan pada sila ke tiga disebutkan “ Persatuan Indonesia “. Hal
inilah yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki semangat bersatu
dari beragam suku bangsa yang berbeda. Perbedaan itu lenyap ketika mereka
menyadari arti persamaan sebagai bangsa Indonesia.
Terlebih semangat persatuan bangsa Indonesia telah dikumandangkangkan
pada sumpah pemuda. Para pemuda bersumpah berbangsa satu, bertanah air satu
dan menjunjung bahasa persatuan.
Bukti-bukti yang telah diuraikan ini menunjukan negara Indonesia didirikan
atas pondasi persatuan. Negara yang terdiri dari beragam identitas mampu
disatukan atas nama persatruan. Dengan demikian bersarkan teori yang
dinyatakan Geovanni Gentle (Syahrian:2003) bahwa negara kesatuan Republik

23. Indonesia adalah negara nasionalis.
2.4.2 Kewajiban Nasionalisme
Menurut Gentle melalui idealisme murni yang terpengaruh dialektika Hegel,
pada dasarnya individu memiliki kehendak atau ego. Pada tataran subjektif
individu mengenal hubungan antara manusia yang satu dan lainnya. Setelah
individu mecapai tahapan roh objektif, maka terciptalah komunitas. Melalui
komunitas beragam ego individu melebur menjadi sejarah, kebudayaan, bangsa
atau peradaban. Inilah yang disebut kesadaran mutlak individu.
Didasarkan tujuan kehidupan bersama dibentuklah negara. Beragam
kepentingan individu dengan meninjau pada teori Gentle, tentu melebur menjadi
kepentingan bersama. Negara tidak mungkin memberikan kepuasan atas setiap
kepentingn individu dan beragam kehendak yang saling bersebragan. Maka demi
tujuan utama dibentuknya suatu negara harus terdapat otoritas negara
menentukan pilihan atas beragam kehendak.Dan melalui negara kepentingan-
kepentingan individu telah melebur menjadi kepentingan bersama.
Negara ibarat masa depan nasib bersama. Kepentingan individu adalah
kepentingan egois yang menitik beratkan pada kebutuhan pribadi. Tidak
mungkin tanpa ototritas yag kuat sebuah negara mampu mnetukan pilihan yang
terbaik bagi masa depan suatu bangsa.
Bila masih terdapat kepentingan-kepentingan egoisme tentu pembelotan dari
tujuan dibentuknya negara. Pada kondisi yang seperti ini harus terdapat
persamaan persepsi atas seluruh warga negara. Warga negara harus rela
memberikan loyalitasnya kepada negara diatas kepentingan pribadi. Karena
negara memiliki nilai-nilai kearifan sebagai pelayan, pelindung dan pengayom
bangsanya.
2.4.3 Hak Warga
Sebagai warga negara yang baik harus memahami bahwa segala kehendak
warga negara yang melebur dalam lembaga negara adalah kehendak rakyat.
Kehendak yang dimulai dari kehendak individu, berinteraksi dengan

24. konsekuensi identitas mahluk sosial. Maka terbentuklah nilai komunalitas yang
disebut kesadaran objektif, hingga merambah pada kesadaran mutlak.
Artinya hak individu tidak diperbolehkan egois mempengaruhi kepentingan
tatanan hidup bersama atas kepentingan pribadi. Hal ini adalah kenyataan yang
tak dapat diingkari.
Termasuk pada kenyataan kebijakan pemerintah adalah hasil representasi
kepentingan-kepentingan yang berjalan melalui tatanan sehingga diambil
keputusan terbaik. Bukan saja terbatas kepentingan individu, akan tetapi hasil
dari kepentingan banyak individu yang terakumulasi hubungan mahluk
sosial.(Gentile:1928).
2.4.4 Permasalahan Kebebasan
Gagasan yang telah disampaikan oleh Lipman (1922) menjelaskan bahwa
opini publik adalah ini dari pembahasan kebijakan. Hal ini menandakan era
keterbukaan. Keberadaan opini publik berfungsi sebagi beragam pihak untuk ikut
serta dalam proses pengambilan keputusan. Melalui jalur non strukturalis,
beragam pihak mampu mempengaruhi pemerintahan. Melalui ruang publik
seseorang maupun kelompok memiliki kekuasaan di luar wewenang untuk ikut
serta mempengaruhi kestabilan negara.
Bentuk-bentuk lain keberadaan pihak diluar wewenang yang mampu
mempengaruhi negara adalah para borjuis. Melalui ruang publik maupun beragam
proses kekuasaan, kapitalis mampu mempegaruhi keberadaan para pejabat untuk
berkonspirasi mencari keuntungan. Proses pemerintahan yang tidak sehat dan
dianggap sebagai rahasia umum ini menunjukkan kuatnya aktor-aktor yang non
legitimasi untuk bergentayangan mendominasi sebagai tuan-tuan kelompok
penekan.(Westergard dan Resler, 1976).
Walaupun tidak dapat disangkal bahwa kapitalis atau pasar sebagai faktor
signifikan mempengaruhi kebijakan, akan tetapi perlu terdapat pembatasan yang
jelas antara kepentingan perseorangan sebagai saudagar dan pelaku birokrat.
Permasalahan mendasar pada negara yang memberikan era keterbukaan ini
mewariskan permasalahan mekanisme birokrasi yang tidak lepas dari nilai-nilai

25. kapitalis. Hal yang banyak terjadi, keberadaan pejabat maupun birokrat tidak
lepas dari modal awal untuk memasuki ranah bagian penyelenggara pemerintahan.
Konsekuensi yang terjadi persepsi tugas kepercayaan negara sebagai harapan
masa depan bangsa, menjadi kesempatan berbisnis mencari keuntungan maksimal.
Pada posisi inilah terjadi tumpang tindih antara identitas birokrat dengan
pedagang.
Solusi yang diberikan pada kasus ini adalah profesionalisme status. Tidak
dibenarkan adanya kekuasaan yang tidak diimbangi wewenang. Seperti hal yang
telah disampaikan oleh negarawan Jerman Adolf Hitler (2008) dalam bukunya
Mein Kamf; seseorang yang terkuatlah yang pantas menjadi pemimpin. Ini
menafsirkan bahwa keberadaan aktor-aktor yang memiliki kekuasan menjadikan
permasalahan baru. Aktor-aktor tersebut mampu menjadikan kondisi negara tidak
sehat. Idealisme para birokrat tercemari oleh proses yang legal maupun ilegal.
Wabah kapitalis terjadi melalui beragam aktifitas kebebasan beragam pihak
melalui ruang publik. Maka tindakan-tindakan aktor-aktor tersebut menjadikan
provokasi yang berlanjut kepada distabilitas dan intgrasi. Hal lain yang terjadi dari
kebebasan tersebut adalah beragam kelompok kepentingan yang terakumulasi
dalam beragam kalangan; baik kapitalis NGO, CSO dan birokratis terjadi
persaingan dalam rangka kepentingan pribadi atau kelompok.
Akibat dari sistem yang terjaga ini menjadikan rakyat sebagai korban
kapitalis. Tujuan negara sebagai lembaga yang menaungi rakyat menjadi ajang
persaingan kepentingan. Tentu berakibat pada lepasnya kewajiban sebagai warga
negara yang baik, yang memberikan pengabdiannya kepada negara.

26. BAB 3
PENUTUP
3.1 KESIMPULAN
1. Pengertian Hak dan Kewajiban.
*Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya
diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh
pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa
olehnya.
*Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan
atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun
yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.
2. Seseorang Yang Berhak Menjadi Warga Negara
*Seseorang berhak menjadi warga negara Indonesia didasarkan adanya asas-asas
pribumi asli dan tanah kelahiran. Sedangkangkan ketetapan hukumnya mengacu
pada 26 UUD 1945.
3. Hubungan warga Negara dengan Negara
*Hubungan institusi pemerintahan yang mengatasnamakan negara dengan warga
negara memiliki timbal balik. Baik negara maupun warga negara memiliki hak
dan kewajiban untuk saling memberikan konstribusi.
4. Pandangan Ideologis Antara Hak atas Kewajiban
Negara sebagai wadah bagi bangsanya dalam menuju kehidupan yang di
amanatkan melalui Undang-undang. Dalam rangka penyeimbangan antara
kedudukan antara warga negara dengan negara maka dibuatlah hak dan kewajiban.

27. Daftar Pustaka
Saputro, Jati. Hak dan Kewajiban Warga Negara. (Online). (http://jatiseputro.blogspot.com
diakses pada 12 Oktober 2011.
Juliardi, Budi. Depok, 2014 pendidikan kewarganegaraan hal 126-130