Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 beserta contoh-contoh pelanggaran dan pengingkarannya. Untuk menangani masalah tersebut, diperlukan penegakan hukum yang tegas, peningkatan pengawasan masyarakat, dan peningkatan kesadaran bernegara.
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945Smywlndr wlndr
Â
Materi Pembelajaran Kelas 10
A. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik
B. Lembaga-lembaga Negara
C. Tata Kelola Pemerintahan yang baik
D. Partisipasi Masyarakat dalam berpolitik
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945Smywlndr wlndr
Â
Materi Pembelajaran Kelas 10
A. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik
B. Lembaga-lembaga Negara
C. Tata Kelola Pemerintahan yang baik
D. Partisipasi Masyarakat dalam berpolitik
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesiaafifahdhaniyah
Â
Materi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tingkat SMA Kelas X yang berada di Bab 2. isi bahasan mengenai tugas seluruh masyarakat Indonesia selaku generasi penerus bangsa untuk menjaga, mempertahankan keamanan Negara Republik Indonesia
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesiaafifahdhaniyah
Â
Materi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tingkat SMA Kelas X yang berada di Bab 2. isi bahasan mengenai tugas seluruh masyarakat Indonesia selaku generasi penerus bangsa untuk menjaga, mempertahankan keamanan Negara Republik Indonesia
Describes basis of Human Rights in Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Article 1 and regulation of human rights in Indonesia Constitution (Undang-Undang Dasar 1945 - UUD 1945) Articcle 28A-J.
Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Jawa Timur, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.
Apakah program Sekolah Alkitab Liburan ada di gereja Anda? Perlukah diprogramkan? Jika sudah ada, apa-apa saja yang perlu dipertimbangkan lagi? Pak Igrea Siswanto dari organisasi Life Kids Indonesia membagikannya untuk kita semua.
Informasi lebih lanjut: 0821-3313-3315 (MLC)
#SABDAYLSA #SABDAEvent #ylsa #yayasanlembagasabda #SABDAAlkitab #Alkitab #SABDAMLC #ministrylearningcenter #digital #sekolahAlkitabliburan #gereja #SAL
5. WARGA
NEGARA
INDONESIA
Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain
yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara
Indonesia
Kewarganegaraan Republik
Indonesia diatur dalam UU no.
12 tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik
Indonesia.
6.
7.
8. Hak warga negara di Indonesia diatur di dalam
Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UUD 1945.
Hak memperoleh kedudukan yang sama
dihadapan hukum
Pasal 27 (1)
Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
Pasal 27 (2)
Hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara
Pasal 27 (3)
Hak hidup dan mempertahankan kehidupannya
Pasal 28A
Pasal 28E (3) Pasal 28E (1)
Pasal 28B (1)
Hak memeluk
agama
Hak membentuk keluarga
dan melanjutkan keturunan
Pasal 30 (1)
9.
10. 27 ayat
1
Kewajiban
menjunjung
hukum dengan
tidak ada
kecualinya
27 ayat
3
Kewajiban ikut
serta dalam upaya
pembelaan negara
28J ayat
1
Kewajiban
menghormati hak
asasi manusia
orang lain
Kewajiban tunduk
kepada pembatasan
yang ditetapkan
dengan undang-
undang dalam
menjalankan hak
28J ayat
2
Kewajiban ikut
serta dalam usaha
pertahanan dn
keamanan negara
30 ayat
1
30 ayat
1
Kewajiban
mengikuti
pendidikan dasar
11.
12.
13. PELANGGAR
AN HAK
Pelanggaran Hak adalah perbuatan yang baik
disengaja tau lalai melawan hukum, mengurangi,
menghalangi atau mencabut hak seseorang sebagai
warga negara, dan akan dihukum secara adil
berdasarkan hukum yang berlaku.
14. Penangkapan dan penahanan
seseorang, tanpa berdasarkan
hukum
Tidak mendapatkan fasilitas
pendidikan yang layak
Pembatasan hak berserikat
dan berkumpul serta
menyatakan pendapat
Tidak mendapatkan
perlindungan hukum
Penerapan budaya kekerasan
untuk menindak warga
masyarakat yang dianggap
ekstrem
15. PENGINGKARAN
KEWAJIBAN
WARGA NEGARA
P E N G I N G K A R A N K E W A J I B A N A D A L A H P O L A
T I N D A K A N W A R G A N E G A R A Y A N G T I D A K
M E L A K S A N A K A N K E W A J I B A N S E B A G A I M A N A
M E M I L I K I K E W A J I B A N N Y A S E N D I R I S E B A G A I
W A R G A N E G A R A S E S U A I D E N G A N K E T E N T U A N
Y A N G B E R L A K U .
16. BENTUK
PENGINGKARAN
KEWA JIBAN WARGA
NEGARA
Tidak membayar pajak
Melakukan perbuatan
anarkis
Perilaku money politic
(politik uang)
Melanggar lalu lintas
Tidak menjaga persatuan
dan kesatuan bangsa
Merusak fasilitas umum
Money Politic Melanggar Lalu Lintas
Pembayaran Pajak
17. Ada banyak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang terjadi
di Indonesia. Jika semua dibiarkan, akan mengganggu kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Lalu, bagaimanakah upaya penanganannya?
18. UPAYA PENANGANAN PELANGGARAN DAN
PENGINGKARAN HAK DAN KEWAJIBAN
Supremasi hukum dan
demokrasi harus
ditegakkan
Mengoptimalkan peran
lembaga-lembaga yang
berwenang dalam
penegakan hak dan
kewajiban
Meningkatkan pengawasan
masyarakat dan lembaga-
lembaga politik
Meningkatkan kualitas
pelayanan publik
Meningkatkan
penyebarluasan
prinsip-prinsip
kesadaran bernegara
Meningkatkan
profesionalisme lembaga
keamanan dan
pertahanan negara
Meningkatkan kerja
sama yang harmonis
antarkelompok
19. ANDA BERADA DI
SLIDE TERAKHIRT E R I M A K A S I H ATA S P E R H AT I A N T E M A N - T E M A N 🎃
ANY QUESTION?
