Hasil Monitoring Peradilan di Aceh selama Tahun 2010

1. HASIL MONITORING PERADILAN
DI ACEH SELAMA TAHUN 2010
Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)
Oleh
Masyarakat TransparansiAceh – MaTA
Bekerjasama Dengan
Indonesian Corruption Watch - ICW
TUJUAN
Tujuan dari monitoring kinerja kejaksaan ini adalah ;
1. Mendapatkan informasi tentang kasus korupsi yang
sedang ditangani oleh penegak Hukum khususnya
Kejaksaan
2. Menggalang kesepahaman masyarakat sipil untuk
memonitor perkembangan proses hukum kasus korupsi
di Kejaksaan
3. Memberikan rekomendasi kebijakan dari masyarakat
untuk meningkatkan kinerja dan kepercayaan publik
terhadap institusi hukum di Indonesia.
4. Memberikan informasi kepada Jaksa Agung dan KPK
tentang kinerja jaksa dalam penanganan kasus korupsi.

2. LOKASI MONITORING
Lokasi kegiatan monitoring pada tahun 2010 ini dilakukan dengan memotret kinerja kejaksaan di level
Kejaksaan Negeri daerah diantaranya;
Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)
 KabupatenAceh Utara
 Kota Lhokseumawe
Sedang secara tidak langsung (Monitoring melalui Media Lokal) dijumpai beberapa kasus yang ada di
wilayah:
 ProvinsiAceh
 Kabupaten Bireuen
 Kabpaten Pidie
 Kabupaten Pidie Jaya
 KabupatenAceh Tamiang
 KabupatenAceh Barat
 KabupatenAceh Timur
 KabupatenAceh Barat Daya
 KabupatenAceh Jaya
 KabupatenAceh Selatan
 Kota Langsa
METODELOGI
Kegiatan monitoring kinerja kejaksaan ini dilakukan oleh Masyarakat
Transparansi Aceh (MaTA) yang bekerjasama dengan ICW. Metode monitoring
dilakukan beberapa tahap.
Pertama, melakukan workshop untuk merumuskan instrumen monitoring
sekaligusmenyamakan persepsi atas seluruh aktivitas kegiatanmonitoring.
Kedua, Tim kerja melakukan pengumpulan data dari sumber data seperti media
massa, laporan BPK, laporan masyarakat maupun informasi data/dokumen yang
dikeluarkan oleh kejaksaan sendiri.
Ketiga, Mengkompilasi dan Menganalisa temuan/ kasus berdasarkan sektor
korupsi,wilayah, aktor, serta kinerja penanganan perkara pada tahun 2010 ini .
Keempat, melakukan kampanye dan rekomendasi atas analisa hasil temuan
kepada public dan institusi-institusi penegak hukum seperti Kejaksaan Agung
dan KPK.

3. Sumber data dari laporan monitoring kinerja
kejaksaan ini didapatkan dari kliping media
massa, data/ dokumen yang dikeluarkan oleh
Kejaksaan, laporan masyarakat, laporan BPK
dan sumber informasi lain.
Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)
SUMBER DATA
JUMLAH KASUS KORUPSI MENURUT
SEKTOR Berdasarkan 28 kasus korupsi
yang berhasil terpantau, dua
sektor tertinggi kasus
korupsinya antara lain, sektor
infrastrktur dengan 8 kasus
(28,57%). Diikuti oleh sektor
pendidikan 7 kasus (25,00%).
Setelah dua sektor tersebut,
sektor lainnya yaitu kesehatan
dengan 5 kasus (17,86%) serta
sektor keuangan daerah yang
juga 5 kasus (17,86%).
Dari temuan tersebut terlihat
bahwa infrastruktur merupakan
sektor yang paling subur sebagai
area terjadinya korupsi.

4. KERUGIAN NEGARA BERDASARKAN
Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)
SEKTOR
Meskipun infrastruktur
menempati urutan teratas
sebagai area terjadinya korupsi,
namun jika dikaitkan dengan
kerugian negara yang
ditimbulkan ternyata Keuangan
daerah merupakan sektor yang
paling besar menimbulkan
kerugian dengan total 272,8
Milyar. Kemudian diikuti sektor
Kesehatan dengan Rp. 19,4
Milyar, baru kemudian diikuti
sektor Infrastruktur dengan
kerugian negara sebesar Rp. 6,6
milyar. Lebih jelas bisa dilihat
dalamtabel
JUMLAH KASUS BERDASARKAN INSTITUSI/
LEMBAGA
Ditinjau dari institusi/
lembaga terjadinya
korupsi, eksekutif
merupakan institusi yang
paling sering terjangkiti
penyakit korupsi. Dari 28
kasus ternyata 25 kasus
(89,29%) terjadi di institusi
eksekutif, kemudian
legeslatif dengan 2 kasus
(7,14%), dan yang terakhir
yaitu komisi olahraga
daerah dengan jumlah 1
kasus (3,57%).

5. KERUGIAN NEGARA BERDASARKAN INSTITUSI/
Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)
LEMBAGA
Dari jumlah kasus ditinjau dari
institusi/ lembaga yang di
dominasi oleh eksekutif yaitu
sebesar 89,29% menimbulkan
kerugian negara sebesar Rp.
300,3 Milyar. Kemudian disusul
legeslatif dengan kerugian
negara sebesar Rp.1,4 Milyar dan
terakhir Komisi Olahraga Daerah
sebesar Rp. 110 juta (lihat tabel
disamping).
Dari dari data tersebut dapat
dilihat jelas bahwa eksekutif
merupakan wilayah paling subur
untukmelakukan korupsi.
AKTOR KORUPSI BERDASARKAN
LEMBAGA
Berdasarkan hasil analisis aktor
berdasarkan Institusi/ lembaga asal
dari pelaku korupsi, ternyata
terdapat korelasi dengan sektor
dan lembaga terjadinya korupsi
yang didominasi dari kalangan
eksekutif. Menurut pemantauan
eksekutif menempati urutan teratas
sebagai tersangka korupsi dengan
43 orang (69,35%), kemudian di
ikuti oleh swasta sebanyak 15
orang (24,19%), Legeslaif 2 orang
(3,23%), Komisi Daerah 1 orang
(1,61%) dan Aparat Penegak hukum
1 orang (1,61%).

6. JUMLAH PELAKU KORUPSI MENURUT
Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)
JABATAN
Sedangkan jika aktor korupsi dianalisis
berdasarkan jabatan ternyata jabatan
Kepala Dinas/ Kabiro/ kabag/ kasubag/
PPTK merupakan jabatan paling banyak
melakukan korupsi yaitu sebanyak 20
orang (32,26%). Kemudian di ikuti oleh
pegawai biasa (staff) Pemerintah
kabupaten/ Kota sebanyak 19 orang (
diketua dan anggota DPRD 127 orang
(46,2%), Direktur perusahaan swasta
mencapai 113 orang (41,1%), staf Pemkab
67 orang (24,4%), Pimpinan proyek 46
orang dan Bupati/ walikota sebanyak 36
orang (13,1%).
Berdasarkan temuan tersebut terlihat
bahwa Kejaksaan lebih banyak menjerat
pelaku pada level jabatan menengah.
JUMLAH PELAKU KORUPSI MENURUT LEVEL
MANAGEMENT
Jika para tersangka korupsi di
kategorisasi berdasarkan level
manajemen maka pada lever
lower dan middle management
yang paling banyak pelaku yang
terjerat. Pada level midle
sebanyak 31 orang (50%), pada
level lower management
sebanyak 28 orang (45,16%), dan
upper management 3 orang
(4,84%).

7. PERSENTASE PELAKU KORUPSI MENURUT
Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)
LEVEL MANAGEMENT
JUMLAH KASUS KORUPSI MENURUT TINGKAT
WILAYAH
Menurut wilayah kejadian,
Kabupaten merupakan area
yang paling tinggi tingkat
korupsinya dengan 21 kasus
(52,7%), diikuti tingkat Kota 6
kasus (23,6%) dan ditngkat
terdapat Propinsi 1 kasus
(20,4%) yang terangkat oleh
media.
Tingkat korupsi tersebut
menunjukan bahwa daerah
tetap merupakan lokasi paling
rawan sebagai area terjadinya
korupsi.

8. JUMLAH KERUGIAN NEGARA MENURUT
Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)
WILAYAH
Dari wilayah yang dimonitor,
Kabupaten Aceh Utara merupakan
wilayah paling banyak merugikan
keuangan negara. Dengan 4 kasus
yang terjadi di kabupaten Aceh Utara,
kerugian negara yang ditimbulkan
sebesar Rp. 220,5 Milyar. Kemudian
disusul Kabupaten Bireuen dengan 3
Kasus dengan kerugian negara
sebesar Rp. 52,1 Milyar. Diurutan ke
tiga yaitu Kota Langsa dengan 3 kasus
yang merugikan keuangan negara
sebesar Rp. 16,7 Milyar
Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada
disamping
JUMLAH KASUS KORUPSI BERDASARKAN
MODUS
Modus korupsi yang muncul
selama tahun 2005-2010
diantaranya penyalahgunaan
anggaran terdiri 11 kasus (37,93%),
Penggelapan anggaran 6 kasus
(20,69%), Mark up 5 kasus
(17,24%), proyek fiktif 3 kasus
(10,34%), penyunatan/
pemotongan 3 kasus (10,34%) dan
penyalahgunaan wewenang 1
kasus (3,45%). Dari data tersebut
dapat dilihat, bahwa modus
korupsi yang dilakukan oleh
koruptor masih besar pada
penyalahgunaan anggaran,
kemudian disusul penggelapan
anggaran.

9. KERUGIAN NEGARA BERDASARKAN
Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)
MODUS
Walaupun jumlah kasus korupsi
dengan modus penyalahgunaan
anggaran lebih tinggi, yaitu 11
kasus, kerugian negara ternyata
lebih besar pada modus
penggelapan anggaran.
Berdasarkan data dalam tabel,
potensi kerugian negara dari
modus penggelapan sangat
signifikan yaitu mencapai Rp.
275 Milyar. Kemudian baru
disusul modus penyalahgunaan
anggaran dengan kergian negara
mencapai Rp. 20,7 Milyar,
selanjutnya Mark up sebesar Rp.
3,9 Milyar, Proyek fiktif sebesar
Rp. 1,6 Milyar.
JUMLAH KASUS KORUPSI BERDASARKAN
TAHUN TERJADINYA
Menurut tahun terjadi, banyak kasus
terjadi tahun 2007 dengan (7 kasus),
tahun 2008 (7 kasus), 2009 (6 kasus),
2006 (5 kasus), 2005 (2 kasus), 2010 (
1 kasus).
Temuan diatas menunjukan bahwa
kasus korupsi yang ditangani oleh
kejaksaan saat ini 50% kasusnya
terjadi pada tahun 2007 dan tahun
2008.

10. KERUGIAN NEGARA BERDASARKAN
Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)
TAHUN TERJADI
Walaupun pada tahun 2007 dan 2008
memiliki jumlah kasus korupsi yang
sama, namun kerugian negara yang
ditimbulkan lebih besar pada tahun
2008 yaitu sebesar Rp. 223,8 Milyar.
Sedangkan pada tahun 2007
kerugian negara yang ditimbulkan
sebesar Rp. 54,3 Milyar.
JUMLAH KASUS YANG DITANGANI
KEJAKSAAN
Dari 28 Kasus Korupsi yang
termonitor di tahun 2010,
Kejaksaan menangani kasus
pada tahun 2008 sebanyak 1
kasus, tahun 2009 terdiri 2 kasus,
tahun 2010 (25 kasus). Dari segi
kuantitas terlihat ada
peningkatan kinerja kejaksaan
dalam menangani perkara
korupsi.

11.  Mendesak Jajaran Kejaksaan dan Kepolisian di Aceh untuk
bertanggungjwab terhadap kasus korupsi yang terjadi selama
ini belum terselesaikan secara hukum
 Mendesak Jajaran Hakim Di Aceh untuk merubah sistem yang
selama ini dijalankan dalam putusan pengadilan terhadap
kasus korupsi
 Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa oleh karena itu
perlunya kesepahaman bersama antara jajaran peradilan di
Aceh dalam memutuskan perkara korupsi
 Mendesak kepada seluruh Jajaran Peradilan di Aceh untuk
bersikap terbuka dalam proses penanganan kasus tindak
pidana korupsi
 Menghilangkan tebang pilih dalam proses penyelesaian kasus
tindak pidana korupsi
Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)
REKOMENDASI