Hasil Penelitian Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) terhadap Keterbukaan Informasi Publik di 4 SKPA di Aceh

1. KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK
Kilas Balik Permohonan Informasi Publik
Pada Empat SKPA Provinsi Aceh
Banda Aceh, 26 September 2014

2. REKAM JEJAK PERMOHONAN INFORMASI

3. Informasi Apa yang Dimintakan?
1. Dokumen Rencana Strategis [Renstra];
2. Dokumen Rencana Kerja [Renja] Tahun 2012-2014;
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran [DPA] Tahun 2012-2014;
4. Rencana Kerja dan Anggaran [RKA] Tahun 2012-2014;
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran [DPA] Perubahan Tahun 2012-2013;
6. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2012-2013;
7. Daftar Izin yang berlaku untuk pemanfaatan hutan di Aceh [khusus
Dinas Kehutanan Aceh].
8. Penjabaran APBA 2014 [khusus Dinas Keuangan Aceh]
9. Daftar Penerima Bantuan Hibah dan Bansos Tahun 2014 [khusus
Dinas Keuangan Aceh]

4. Untuk Apa Informasi Ini?
1. MaTA sedang melakukan kajian alokasi
anggaran sektor tambang, perkebunan dan
kehutanan di Aceh yang bersumber dari APBA.
2. Analisis ini untuk melihat trend alokasi
anggaran dan membandingkan dengan
beberapa isu strategis selama ini.

5. Dinas Keuangan Aceh
PERMOHONAN INFORMASI KETERANGAN
28 Mei 2014 1. Selesai segera dalam 3 hari masa
permohonan.
2. Dinas Keuangan Aceh sangat kooperatif.
Setelah surat disampaikan langsung
dihubungi dan disebutkan data yang
dimintakan tersedia kecuali Dokumen Daftar
Penerima Bantuan Hibah dan Bansos Tahun
2014 dengan alasan tidak diakuasi oleh
Dinas Tersebut.

6. Dinas Pertambangan dan Energi Aceh
PERMOHONAN KEBERATAN
28 Mei 2014 16 Juni 2014
Catatan:
1. Dalam masa permohonan, MaTA diminta bertemu dengan pihak terkait di
Distanben Aceh. Namun tidak titik temu sehingga mengajukan Keberatan
kepada Sekda Aceh pada tanggal 16 Juni 2014.
2. Pada pertemuan di Kantor di Distanben Aceh terjadi “diskusi yang alot”
soal sejumlah data yang dimintakan tersebut.
3. Dalam masa Keberatan tersebut, kemudian Kadistanben dan stafnya
datang ke MaTA secara langsung untuk memberikan data yang
dimintakan.
4. Permohonan informasi selesai, tidak sampai ke tahap sengketa.

7. Dinas Kehutanan Aceh
Permohonan Keberatan Sengketa ke KIA Pemeriksaan Awal Mediasi I
30 Mei 16 Juni 13 Agustus 2014 9 Sept 2014 9 Sept 2014
CATATAN:
1. Respon atas permohonan terlambat, keberatan diajukan.
2. Data pembangunan kehutanan Aceh nantinya daat dibuka ketika ditayangkan dalam Website
Dinas Kehutaan Aceh  Kadis Kehutanan Aceh, 17 Juni 2014
3. Meminta MaTA untuk berkoordinasi kembali –> Kadis Kehutanan Aceh, 20 Agustus 2014
4. Akta Registrasi Sengketa : No. 24 pada tanggal 27 Agustus 2014.
5. Pembacaan Putusan: 9 Sept 2014
6. Penyerahan data: 18 September 2013 di Dinas Kehutanan Aceh.

8. Dinas Perkebunan Aceh
Permohonan Keberatan Sengketa ke KIA Pemeriksaan Awal Mediasi I Mediasi II
28 Mei 16 Juni 13 Agustus 2014 9 Sept 2014 11 Sept 2014 18 Sept 2014
Catatan:
1. Tidak ada respon sama sekali
2. Akta Registrasi Sengketa : No. 25 pada tanggal 27 Agustus 2014.
3. Dokumen DPA Tahun 2014  Diminta sebaiknya ditunda dulu karena
sedang perubahan.
4. Pembacaan Putusan: 23 Sept 2014
5. Penyerahan data: 25 September 2013 [via PPID Utama]

9. “Surat Sakti” SEKDA Aceh
1. Surat No. 180/28358 tertanggal 10 Juli 2014 dengan perihal
“Koordinasi Informasi Publik” ditujukan kepada Kadis
Komintel Aceh cq. PPID Aceh;
2. Menegaskan bahwa terkait permohoan Informasi yang
diajukan oleh MaTA dan Rumoh Transparansi untuk dapat
diberikan pelayanannya sesuai dengan perundang-undangan.
3. Dinas Kehutanan Aceh dan Dinas Perkebunan Aceh sebagai
pihak yang mendapatkan tembusan surat tersebut
mengambil sikap yang berbeda.
DINAS KEHUTANAN ACEH DINAS PERKEBUNAN ACEH
Tanggal 20 Agustus meyampaikan
surat ke MaTA yang menjelaskan
agar berkoordinasi kembali dengan
instansi tersebut.
Tidak menindaklanjutinya dengan pertimbangan
bahwa Dinas Perkebunan sudah menyampaikan
surat permohonan arahan ke Sekda selaku Atasan
PPID Aceh. Karena tidak ada balasan maka tidak
ada kelanjutannya. Tidak berani mengambil
kebijakan atas permohonan informasi yang
diajukan oleh MaTA

10. Selesai dengan Proses yang Berbeda
NO NAMA SKPA KETERANGAN
1 Dinas Keuangan Aceh
Respon cepat saat masa Permohonan, semua data
diberikan.
2 Dinas Pertambangan dan
Energi Aceh
Respon dengan diskusi yang alot saat Permohonan,
menyerahkan dokumen saat masa Keberatan.
3 Dinas Kehutanan Aceh
Respon atas permohonan terlambat, keberatan
diajukan. Dalam masa Keberatan, meminta MaTA
untuk berkoordinasi kembali. Sengketa diajukan,
selesai dengan 1 kali Mediasi
4 Dinas Perkebunan Aceh
Tanpa respon saat masa Permohonan dan masa
Keberatan. Sengketa diajukan, selesai dengan 2
Mediasi.

11. Rangking “Komitmen Keterbukaan”
•1 •2
Dinas
Keuangan
Aceh
Dinas
Pertambagan
dan Energi
Aceh
Dinas
Kehutanan
Aceh
Dinas
Perkebunan
Aceh
•4 •3

12. MEMETIK PEMBELAJARAN
1.Pelembagaan Keterbukaan Informasi Publik di
SKPA belum memiliki derajat yang sama.
2.Dokumen-dokumen yang nyatanya memang
bukan termasuk dalam kategori dikecualikan,
belum seluruhnya diperlakukan sebagaimana
mestinya.

13. MEMETIK PEMBELAJARAN
3. Komitmen keterbukaan informasi publik berbeda
antara Pimpinan dengan staf di bawahnya.
4. “Koordinasi” antara PPID Pembantu dengan
PPID Utama dan Atas PPID Aceh belum terajut
dengan optimal.

14. Menata Perubahan
1. Pemerintah Aceh [Atas PPID Aceh] perlu secara terus
menerus membangun “komitmen keterbukaan” di
level pimpinan SKPA;
2. Penguatan PPID Pembantu di level SKPA perlu terus
dilakukan;
3. Perlu dorongan publik untuk membangun
keterbukaaan informasi publik di sektor tambang,
kehutanan dan perkebunan  memastikan tata
kelolanya benar-benar transparan dan akuntabel;
4. Perlu ada penegasan kembali bahwa dokumen-dokumen
yang sudah jelas hak publik seperti RKA
dan DPA tidak perlu lagi meminta arahan.

15. TERIMA KASIH
LSM Masyarakat Transparansi Aceh [MaTA]
Jln. Kebun Raja No. 27 Gampong Ie Masen Kayee Adang
Ulee Kareng, Banda Aceh
Email : mata_aceh@yahoo.co.id
www.mataaceh.com