“Marilah kita tingkatkan peran APIP dalam pengawasan penerimaan negara khususnya pajak atas belanja pemerintah dan PNBP serta perlunya koordinasi antar APIP sebagaimana tertuang dalam UndangUndang Nomor 9 Tahun 2018 serta Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2018 sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik” . Menteri Keuangan Sri Mulyani

1. www.itjenkemenkeu.go.id
Rapat Koordinasi Nasional
Peningkatan Peran APIP dalam Optimalisasi
Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah dan
Penerimaan Negara Bukan Pajak serta
Pengawalan Revaluasi Barang Milik Negara
Sri Mulyani Indrawati
27 September 2018

2. POSTUR APBN 2018

3. PENERIMAAN PERPAJAKAN

4. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

5. Tren Realisasi PNBP Tahun 2008 – 2017
& Target 2018(Rp Triliun)
0
100
200
300
400
500
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
SDA Migas SDA Non Migas Laba BUMN PNBP Lainnya BLU
Komponen PNBP 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
Penerimaan SDA Migas 211,6 125,8 152,7 193,5 205,8 203,6 216,9 78,2 44,1 82,5 80,3
Penerimaan SDA Non Migas 12,8 13,2 16,1 20,3 20,0 22,8 23,9 22,8 20,8 28,5 23,3
Bagian Laba BUMN 29,1 26,0 30,1 28,2 30,8 34,0 40,3 37,6 37,1 43,9 44,7
PNBP Lainnya 67,0 53,8 59,4 69,4 73,5 69,7 87,8 81,7 118 108,8 83,8
Pendapatan BLU 0 8,4 10,6 20,1 21,7 24,6 29,7 35,3 41,9 44,7 43,3
Total 320,6 227,2 268,9 331,5 351,8 354,8 398,6 255,6 261,9 308,4 275,4
5

6. PENGAWASAN PAJAK DAN PNBP
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018
tentang PNBP
Pasal 45 Pengawasan intern atas Pengelolaan PNBP
dilakukan oleh APIP yang bertanggung jawab langsung
kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.
Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2018 tentang
Peningkatan Pengawasan Penerimaan Pajak atas
Belanja Pemerintah dan PNBP
memerintahkan kepada APIP K/L/D untuk melakukan
pengawasan terhadap penerimaan pajak atas belanja
pemerintah dan PNBP.

7. KENDALA PENCAPAIAN TARGET
Rendahnya tingkat kepatuhan
Bendahara Pengeluaran dalam
melakukan pemungutan dan penyetoran
perpajakan yang bersumber dari belanja
Negara yang disebabkan kurangnya
pengawasan APIP
Pajak atas Belanja Pemerintah
2
Keengganan K/L melakukan evaluasi
dan menggali potensi serta mengusulkan
jenis dan tarif PNBP yang disebabkan
penyusunan PP PNBP prosesnya panjang
dan kurangnya monitoring dan
pengawasan PNBP oleh K/L terkait.
PNBP
1
Manajemen data keuangan
Pemerintah Pusat dan
daerah yang belum
terintegrasi. Sehingga
diperlukan pertukaran data
dari K/L dan Pemda untuk
para rekanan/vendor atas
kontrak pengadaan
barang/jasa serta
pembayarannya ke DJP..
Manajemen Data
3

8. PENGAWASAN APIP TERHADAP PNBP
Strategi Pengawasan
APIP perlu membangun strategi pengawasan yang tepat, tidak hanya untuk menjaga belanja negara namun juga mendorong
peningkatan PNBP.
Roadmap dan Timeline
APIP perlu menyiapkan roadmap dan timeline serta ukuran keberhasilan pengawasan
Efisiensi PBJ BMN
Pengadaan barang/jasa BMN harus digunakan seefisien mungkin. Apabila ada yang idle harus segera dimanfaatkan
untuk digunakan instansi lain atau untuk menghasilkan PNBP
Fleksibilitas Penggunaan PNBP pada BLU
perlu juga diperhatikan fleksibilitas penggunaan PNBP-nya termasuk pertanggungjawabannya, namun demikian tetap
harus mengedepankan layanan kepada masyarakat.

9. PENERIMAAN NEGARA ATAS BELANJA PEMERINTAH
980.5 1077.3 1146.9 1240.4 1285 1343.5
1618.1
68 83 83 84 86 86.91
…..
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Pertumbuhan Penerimaan Pajak
Penerimaan Pajak Nasional
Penerimaan Pajak Atas Belanja
Pemerintah
457,044 462,959
286,022
244,473
53,387
26,852
2017 2018
Jumlah
Bendahara
Terdaftar
Jumlah
Bendahara
Setor
Jumlah
Bendahara
Lapor6%
53%
63%
12%
Melakukan pendaftaran NPWP
Melakukan pemotongan/
pemungutan pajak
Menyetorkan pajak yang dipotong
dan dipungut ke rekening negara
Melakukan pelaporan SPT Masa
dan DTH/RTH
Kewajiban Bendahara Pemerintah:

10. PERAN STRATEGIS APIP
PENGAWASAN PADA
SETIAP TAHAP
APIP melakukan pengawasan pada
tahap perencanaan target,
pemungutan, penyetoran, pelaporan
dan penggunaannya
PROFESIONAL DAN PEKA
APIP diharapkan bekerja lebih profesional
dan peka terhadap permasalahan-
permasalahan pada setiap tahap tersebut.
KAPABILITAS APIP
APIP harus secara kontinyu
meningkatkan kapabilitasnya, terutama
menghadapi era digitalisasi
TEKNOLOGI INFORMASI
APIP harus dapat memanfaatkan teknologi
informasi untuk menunjang pelaksanaan
pengawasannya.
PENGGERAK DAN
PENJAGA
APIP Kementerian Negara/Lembaga
dan APIP Pemerintah Daerah
diharapkan menjadi penggerak dan
penjaga yang andal pada setiap unit
kerja di lingkungan Kementerian
Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah
untuk mewujudkan organisasi yang
sehat dalam mendukung optimalisasi
penerimaan negara.

11. REVALUASI ASET
• Selain hal tersebut di atas, sesuai dengan amanat dalam
Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian
Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peratuan Menteri
Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman
Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN, salah satu tahap
kegiatan penilaian kembali adalah monitoring dan evaluasi.
Tahap tersebut terutama dilaksanakan untuk memastikan
bahwa kegiatan penilaian kembali BMN telah tercapai
sepenuhnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan
dengan kualitas baik.
• Inspektorat Jenderal Kemenkeu telah melaksanakan
monitoring dan evaluasi terhadap hasil penilaian kembali
BMN pada Kementerian Keuangan tahun 2017 dan 2018.
Hal tersebut dilaksanakan terutama untuk menjaga kualitas
penilaian kembali BMN pada Kementerian Keuangan,
sehingga dapat mengurangi potensi temuan pemeriksaan
BPK RI.

12. “Marilah kita tingkatkan peran APIP dalam
pengawasan penerimaan negara khususnya
pajak atas belanja pemerintah dan PNBP
serta perlunya koordinasi antar APIP
sebagaimana tertuang dalam Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2018 serta Instruksi
Presiden Nomor 4 Tahun 2018 sehingga
dapat mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang bersih dan melayani
dalam upaya meningkatkan kepercayaan
publik”.