Dokumen tersebut membahas tiga hal utama:
1) Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan industri penyiaran seperti internet, digitalisasi, globalisasi, dan perubahan demografi.
2) Data statistik mengenai pertumbuhan belanja iklan dan pendapatan penyiaran.
3) Rencana penyusunan grand design industri penyiaran di Indonesia.
2. FAKTOR PENDORONG PERUBAHAN INDUSTRI PENYIARAN
Isu yang paling signifikan terhadap industri penyiaran menurut European Broadcasting Union (EBU) pada buku vision 2020
adalah Perkembangan Internet,Digitalisasi,Globalisasi,dan Perubahan Demografi
Perkembangan
Internet (Konvergensi)
• Tren penggunaan
gadget meningkat
• Konten AudioVisual
berkembang di OTT
penyiaran
• Belum terdapat
pengaturan pada
penyelenggaraan
OTT penyiaran
• Proteksi pengguna
terhadap konten
siber
Digitalisasi
• Teknologi mengarah
ke digital
• Efisiensi resource
spektrum frekuensi
• Peningkatan kualitas
penerimaan siaran
• Optimalisasi konten
lokal
• Digital Dividend
• Migrasi ke digital
Globalisasi
• Pemain Global ikut
bermain di lokal
(Netflix,Youtube,dll)
dan mendapat animo
masyarakat sangat
tinggi
• Seluruh negara di
Eropa sedang
merencanakan
pengaturan
(Legislasi) untuk
Pemain global (OTT)
Perubahan Demografi
• Tahun 2010,
penduduk rural 46%
dan urban 54%;
proyeksi tahun 2050,
penduduk rural 33%,
dan urban 67%
(Bank Dunia)
• Masyarakat dengan
usia produktif (15-64
tahun) di Indonesia
berjumlah 67,15%
• kebutuhan konten
yang berbeda untuk
segmen pasar
2
PENDAHULUAN
• Tren penggunaan gadget
meningkat
• Konten AudioVisual
berkembang di OTT
penyiaran
• Belum terdapat
pengaturan pada
penyelenggaraanOTT
penyiaran
• Proteksi pengguna
terhadap konten siber
• Teknologi mengarah ke
digital
• Efisiensi resource
spektrum frekuensi
• Peningkatan kualitas
penerimaan siaran
• Optimalisasi konten
lokal
• Digital Dividend
• Migrasi ke digital
• Pemain Global ikut
bermain di lokal
(Netflix,Youtube,dll)
dan mendapatanimo
masyarakat sangat tinggi
• Seluruh negara di Eropa
sedang merencanakan
pengaturan (Legislasi)
untuk Pemain global
(OTT)
• Tahun 2010,penduduk
rural46% dan urban
54%;proyeksi tahun
2050,penduduk rural
33%,dan urban 67%
(Bank Dunia)
• Kebutuhan konten yang
berbeda untuk segmen
pasar
3. KONVERGENSI TIK
Telekomunikasi
Penyiaran
Internet
Telepon suara, SMS
Fax ,MMS
TVAnalog,TV Digital,TV Berbayar,
RadioAnalog
web browsing,email, file transfer
Konvergensi
telekomunikasi &
broadcast
Mobile TV,
Mobile Radio
ViCon,VoD,
VoIP, Instant messaging
Konvergensi
telekomunikasi &
internet
Internet
broadcasting
Konvergensi
penyiaran &
internet
VoIP, ViCon,VoD , rich communication
Internet Broadcasting
email, e-tracking,e-logistic, OTT,IoT
Full
konvergensi
Telepon suara,SMS
Fax ,MMS
TV Digital,TV Berbayar
Radio Analog,Radio Digital
Semantic web,web browsing,
email, file transfer,
3
Filateli,surat, ekspedisi,logistik
Pos
Filateli,surat,ekspedisi, logistik
E-mail,e-
tracking
E-logistic
Konvergensi Pos
& internet
4. DATA STATISTIK PENYIARAN DI INDONESIA
4
• Pertumbuhan belanja iklan TV yang mencapai lebih dari 20% pertahun ternyata tidak diikuti dengan pertumbuhan
pendapatan usaha penyelenggara yang hanya berkisar 3% pertahun.
• Belanja iklan saat ini sebagaimana yang terjadi pada tren dunia sudah mulai beralih ke iklan digital. Sehingga urgensi
digitalisasi siaranTV menjadi prioritas, utamanya untuk efisiensi penyelenggaraan.
-
20,000.0
40,000.0
60,000.0
80,000.0
100,000.0
120,000.0
140,000.0
2013 2014 2015
BE LA N JA IKLA N VS PE N DA PATAN USA H A 3
OPE RA TOR TV TBK
total pendapatan usaha belanja iklan
Sumber: Annual Report, Media Scene, dan Magna Global /
Bloomberg
5. DATA STATISTIK PENYIARAN DI INDONESIA
5
2012 Sem-1 2013 Sem-1 2014 Sem-1 2015 Sem-1
Radio Siaran 1439 1853 2006 838
TV Siaran 593 783 896 937
0
500
1000
1500
2000
2500
Jumlah pengguna kanalfrekuensimenurutservice
pada tahun 2012-2015
Radio Siaran TV Siaran
2009 2010 2011 2012 2013
Permohonan IPP Televisi 167 289 161 158 179
IPP Televisi yang disetujui 38 56 128 87 98
0
50
100
150
200
250
300
350
PerkembanganIPP (Izin Penyelenggaraan Penyiaran)
televisi tahun 2009-2013
Permohonan IPP Televisi IPP Televisi yang disetujui
Sumber : Data statistik KEMKOMINFO (http://statistik.kominfo.go.id/) dan AC Nilsen
• PertumbuhanBelanja iklan Total rata rata 20%
• belanja iklan radio , pertumbuhannyarata-rata 7%
• Belanja iklan TV pertumbuhannya rata-rata 24%
6. LAYANAN TRIPLE PLAY DI INDONESIA
6
• Ke depan, LPB akan bertumbuh untuk menangkap kebutuhan pengguna yang menginginkan kualitas diatas FHD
(Full High Definition)
PENDAHULUAN
Menyediakan layanan internet dan tv kabel
Berbagaipilihan paket diberikan:
• Internet: 10 MBps – 200 MBps
• Layanan HD :42 – 68 Channel
• Layanan SD :76 – 100 Channel
Menyediakan layanan internet,tv kabel dan
telepon
Berbagai pilihan paket diberikan:
• Internet: 10 MBps – 100 MBps
• LayananTV :TV Interactive,TV On
Demand,Video On Demand
Menyediakan layanan internet,tv kabel,telepon
dan Interactive New Media
Berbagai pilihan paket diberikan:
• Internet: 7 MBps – 1 GBps
• LayananTV :140 Channel
• Interactive New Media : CCTV, Game,home
shopping
• Telepon
Sumber :APJII + proyeksi
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e 2020e
Pertumbuhan Fixed Broadband CAGR 13%
7. PENYUSUNAN GRAND DESIGN INDUSTRI PENYIARAN
7
Grand design industri penyiaran menjadi pedoman bagi penyelenggaraan industri penyiaran yang mencakup
penyelenggaraan fungsi regulasi, pengawasan, serta penyelenggaraan industri hulu-hilir penyiaran
Struktur
Industri
• Rantai Nilai
Industri Penyiaran
(Digital)
Kebijakan
Industri
• Kebijakan industri
penyiaran
• Kebijakan pasar
• Kebijakan sumber
daya
• Kebijakan konten
• Kebijakan perizinan
Komposisi
Industri
• Jumlah ideal pemain
• Barrier to entry
• Komitmen
penyelenggaraan
Landscape
Industri
• Roadmap dan
strategi
implementasi
LANDSCAPEINDUSTRIPENYIARAN
1 2
3
4
8. PERUBAHAN STRUKTUR INDUSTRI PENYIARAN HORIZONTAL
Konten siaran
lokal
Konten siaran nasional
Cable Provider Satellite Provider AnalogTerestrial
LPP LPS LPB LPK
Struktur Industri Penyiaran Digital
Konten siaran lokal Konten siaran
nasional
Konten siaran global
Multiplex Provider
Cable Provider dan
Internet
Satellite Provider
LPP LPS LPK
Convergence Network
Konten siaran
global
Aggregrator
LPB
8
LANDSCAPEINDUSTRIPENYIARAN
Struktur Industri eksisting
Aspek perubahan Penyiaran ke depan
Penyediaan konten
siaran
• OTT broadcasting berbasis aplikasi maupun webmerupakanlayanan desruptive bagi penyelenggaraan penyiaran
• OTT penyiaran sudah dikuasai oleh pemain asing (netflix,youtube,i-flix,dll), sedangkan penyelenggara penyiaraneksisting
juga sudah ekspansi layanan penyiaran berbasisweb (live streaming danVoD)
• PenyelenggaraanOTT akan diserahkan kepada penyelenggaraankonvergensi,secara best practice juga OTT dan
webbased tersebutdikategorikan sebagai layanan audio visual
Kelembagaan
penyelenggara
penyiaran
• LPP serta LPS baik televisi maupun radio akan mengarah kepada penyiaran dengan transmisi digital
• PenyelenggaraanLPK memiliki karakteristik khusus yakni sehingga perlu penyesuaian dan kajian lebih lanjut.
Penyelenggaraan
infrastruktur
• Penyelenggara multiplex terestrial akan diberikan alokasi spektrum secara eksklusif serta diatur dengan ketat oleh
regulator serta memegang prinsip penyelenggaraanyang open infrastruktur,non-diskriminatif,serta merupakan entitas
yang terpisah dari penyelenggaraan lembaga penyiaran
9. INDUSTRI KONVERGENSI LAYANAN DIGITAL
IndustriTelekomunikasi akan “menyatu” dengan konten Konvergensi Layanan Digital Penyiaran,Telekomunikasi,Sistem
Transaksi Elektronika,dan Informasi
10
LANDSCAPEINDUSTRIPENYIARAN
Konten Aplikasi
Konvergensi
Telekomunikasi (Instant
messaging, VoIP)
Konten Aplikasi
Konvergensi Penyiaran
(OTT penyiaran, citizen
journalism)
Konten Aplikasi
Konvergensi Sistem
Transaksi Elektronika (e-
commerce, e-payment,
dll)
Konten Aplikasi
Informasi (game online,
news online, dll)
Konten Aplikasi Konvergensi (content provider, content owner berbasis IP)
Layanan Aplikasi
Telekomunikasi (content
aggregator, content
platform)
Layanan Aplikasi
Penyiaran (broadcast
content aggregator,
broadcast content
platform)
Layanan Aplikasi Sistem
Transaksi Elektronika
(Certificate authority,
digital signature)
Layanan Aplikasi
Informasi (content
aggregator, content
platform)
Penyelenggara Infrastruktur Aktif (RAN Sharing)
Penyelenggara Infrastruktur Pasif (Duct, Menara, Fiber Optik)
Konten Aplikasi
Telekomunikasi (Content
Provider berbasis SMS, suara)
Layanan Aplikasi
Telekomunikasi (Jaspondas,
Jasnita)
Layanan Konten Aplikasi Konvergensi (Content Agregator, Content Platform, PSTE)
Layanan Jariangan Akses (Jartaplok, Jarber)
Layanan Jaringan Backbone (Jartap SLI, Jartap SLjj, Jartup)
CONTENT
APPLICATION
SERVICE PROVIDER
APPLICATION
SERVICE PROVIDER
NETWORK SERVICE
PROVIDER
NETWORK FACILITY
PROVIDER
JUMLAH PENYELENGGARA
10. INDUSTRI KONVERGENSI LAYANAN DIGITAL
Diperlukan penyesuaian secara komprehensif untuk pengaturan dan kebijakan industri telekomunikasi serta
penyiaran
11
LANDSCAPEINDUSTRIPENYIARAN
ALIGNMENT
Ekosistem Industri Penyiaran Industri konvergensi layanan digital
Konten OTT Penyiaran
Etika konten diatur diluar KPILPS, LPB,
LPK, LPP
KPI Regulator Konten
Konten Aplikasi
Konvergensi
Telekomunikasi (Instant
messaging, VoIP)
Konten Aplikasi
Konvergensi Penyiaran
(OTT penyiaran, citizen
journalism)
Konten Aplikasi
Konvergensi Sistem
Transaksi Elektronika (e-
commerce, e-payment,
dll)
Konten Aplikasi
Informasi (game online,
news online, dll)
Konten Aplikasi Konvergensi (content provider, content owner berbasis IP)
Layanan Aplikasi
Telekomunikasi (content
aggregator, content
platform)
Layanan Aplikasi
Penyiaran (broadcast
content aggregator,
broadcast content
platform)
Layanan Aplikasi Sistem
Transaksi Elektronika
(Certificate authority,
digital signature)
Layanan Aplikasi
Informasi (content
aggregator, content
platform)
Penyelenggara Infrastruktur Aktif (RAN Sharing)
Penyelenggara Infrastruktur Pasif (Duct, Menara, Fiber Optik)
Konten Aplikasi
Telekomunikasi (Content
Provider berbasis SMS, suara)
Layanan Aplikasi
Telekomunikasi (Jaspondas,
Jasnita)
Layanan Konten Aplikasi Konvergensi (Content Agregator, Content Platform, PSTE)
Layanan Jariangan Akses (Jartaplok, Jarber)
Layanan Jaringan Backbone (Jartap SLI, Jartap SLjj, Jartup)
Regulasi Industri
Pengguna (Penonton, Pendengar)
Kualitas
Standard
Keamanan
Perangkat penerima pengguna
Konten siaranlokal Konten siarannasional Konten siaranglobal
SumberDaya
Multiplex Provider
Coverage layanan
Teknologi
OTT Broadcasting
Cable Provider Satellite Provider Cellular Provider
TKDN SFN/MFN
Revitalisasi TVRIdanRRI
Digital Divident Etika konten
AlatdanPerangkat(Vendor)
LPP LPS LPK
Government PR
LembagaPenyiaran
ConvergenceNetwork
LPB
11. REGULASI MIGRASI PENYIARAN KE DIGITAL (HIPOTESA)
12
TahapAwal/Inisialisasi
Pemetaan
industri
penyiaran
eksisting (TV
dan Radio)
Penyusunana
landscape
industri
penyiaran
Penyusunan RUU
dan RPP
Penyelenggaraa
n Penyiaran
PenataanStrukturIndustriPenyiaran
• Penyusunan
Pengaturan
penyelenggaraanMux
TV
• Pengaturan tarif sewa
Mux
• Penyusunan
pengaturan kualitas
layanan siaran digital
• Penyusunan
Pengaturan Persaingan
Usaha
• Kajian Radio Digital
TransisiIndustriPenyiaran
• Penetapan RUU
Penyiaran
• Penyusunan
pengaturan Set
top box
• Pengaturan
Reposisi izinTV
dan Radio analog
ke digital
• Penyusunan
pegngaturan
multipleks siaran
radio digital
• Lanjutan Kajian
Radio Digital
DigitalisasiIndustriPenyiaran
• Pengaturan
persiapan
penghapussan
siaranTV analog
StrukturIdealIndustri
• ASO siaranTV
12. REGULASI PENYIARAN
Best Practise
Di beberapa negara mulai membatasi dan mengatur
persaingan antara penyedia jasa siaran (LPS, LPB) dengan
penyelenggara telekomunikasi yang biasanya menjual produk
bundling (TV,Telephony, Internet), BULGARIA
Kebijakan merger diterapkan untuk mengurangi jumlah
penyelenggara TV selama tidak melanggar prinsip persaingan
usaha. CHILE
13
Persaingan Usaha
LANDSCAPEINDUSTRIPENYIARAN
OECD, 2013
• Regulasi barrier to entry
LPS, LPB, LPK, Multipleksing
• Moratorium izin
penyelenggaraan penyiaran
baru berdasarkan hasil
market review
Peluang
Usaha dan
Moratorium
• Afiliasi LPS nasional dengan
LPS lokalMerger dan
Akuisisi
13. REGULASI PENYIARAN (2)
14
Kebijakan multipleksing
LANDSCAPEINDUSTRIPENYIARAN
Best Practise
Di SWEDIA diterapkan single mux,dimanaTaracom ditunjuk sebagai
penyedia mux.Taracomadalah penyedia transmisi penyiaran milik
pemerintah yang tidak menyediakan layanan jasa siaran.Single mux juga
diterapkan di NORWAY,POLANDIA,dll
Di ITALIA terdapat3 penyelenggara multipleksing,yang salah satunya
adalah penyelenggara telekomunikasi,yaituTIMB (TelecomItalia),di ada UK
juga terdapat beberapa penyelenggara multipleksing dan salah satunya
adalahArqiva yang merupakan penyelenggara infrastruktur telekomunikasi
Beberapa negara memisahkan antar penyelenggara jasa siaran dengan
penyelenggara multipleksing
Ofcom, 2014
Opsi MFN masih lebih layak bagi
Indonesia untuk
menyederhanakan konfigurasi
teknis dan juga memungkinkan
terjadinya siaran lokal
berdasarkan wilayah
SFN/MFN
Opsi Multimux lebih
moderate untuk
Indonesia mengingat
sejarah implementasi PM
TV Digital di Indonesia
Single/Multi
Mux
pengaturan yang ketat
terhadap komitmen
pembangunan
infrastruktur serta tarif
sewa badwidth multipleks
Regulasi
Multipleks
14. REGULASI PENYIARAN (3)
15
Konten dan OTT Broadcast
LANDSCAPEINDUSTRIPENYIARAN
Best Practise
Di banyak negara seperti JEPANG,INDIA,dan USA,
OTT broadcast tidak diatur,di beberapa negara lainnya
seperti UK & Cina, Korea Selatan mengatur konten
OTT
Casbaa.com, 2014
• OTT diklasifikasikan
sebagai Pemain OTT
AudioVisual
• Regulasi :
• - Hak Cipta & HAKI
• - Kerja sama dgn LP
berizin
• - Penguatan OTT Lokal
Pengaturan
OTT
• Perlu kejelasan mengenai
regulator yang mengatur
mengenai konten yang
disalurkan OTT
penyiaran.Apakah
membentuk badan
regulator baru, ataupun
memanfaatkan badan
regulator yang telah ada
Regulator
OTT
15. REGULASI PENYIARAN (4)
16
Kebijakan Entry barrier
LANDSCAPEINDUSTRIPENYIARAN
Best Practise
Banyak negara menerapkan kebijakan capital requirement
untuk membatasi jumlah penyelenggara penyiaran,baik televisi
maupun radio seperti Korea Selatan
Berbagai sumber
• Dapat berupa
komitmen
untuk
membangun
infrastruktur
serta
menghitung
jumlah ideal LP
secara
keekonomian
Regulasi
Barrier
to
Entry
16. REGULASI PENYIARAN (5)
17
LANDSCAPEINDUSTRIPENYIARAN
SetTop Box
Best Practise
Di beberapa negara USA , Italia ,Thailand menggunakan
dana hasil lelang frekuensi untuk menyediakan STB
• Opsi :
• Negara yang
menyediakan dgn
dana dr Digital
dividend
• Endorse
Kementerian
diimpor, diproduksi
dan diperjualbelikan
harus memenuhi
standar DVB-T2 spt
Ready Digital,
Suport EWS
Kebijakan
STB
17. REGULASI PENYIARAN (5)
18
Must Carry
LANDSCAPEINDUSTRIPENYIARAN
Best Practise
Di beberapa negara menerapkan kebijakan
must carry yang mewajibkan LPB untuk
memuat konten FTA,. (INDIA,USA, Belanda,
Austria,KANADA,IRLANDIA,dll)
Rekomendasi Regulasi
Kebijakan must carry mungkin diterapkan
untuk meningkatkan daya saing layanan LPB,
namun ada beberapa tantangan yang perlu
diselesaikan,seperti terkait HAKI.
Iris Plus, 2012
18. RENCANA IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN RADIO DIGITAL
19
Eksisting Migrasi Radio Digital
Best
Practice
Indonesia
Eksisting
Eropa terbagi atas 4 kelompok
negara yakni : Digital Leader,
Digital Embracers,Digital
Newbie,Wait-and-see
Baru Norwegia yg
readyASO 2017
Eksisting
Endorse kementerian
perdagangan,serta sosialisasi
kepada penyelenggara
Natural sesuai dengan
kesiapan pasar dengan
teknologi DAB+
Sumber : EBU, DigitalRadio Report 2016