Dokumen tersebut membahas tentang migrasi penyiaran analog ke digital di Indonesia. Tiga poin penting adalah pertama, efisiensi penggunaan spektrum frekuensi yang terbatas akibat infrastruktur analog yang mulai usang. Kedua, pemerintah menetapkan batas akhir siaran analog pada 2015. Ketiga, 85% wilayah dunia telah beralih ke penyiaran digital.
6. • Spektrum frekuensi digital bisa 4-8 saluran
• Efisiensi infrastruktur
• Kualitas gambar lebih baik (karna pake dvb t2)
• Suara lebih jernih
• bertambahnya jumlah saluran program siaran
7. Ada 3 keuntungan dari berbagai pihak :
dari aspek spektrum
frekuensi
keuntungan bagi
konsumen
keuntungan
bagi industri
8. Roadmap atau peta jalan
merupakan arahan bagi
pengembangan suatu program
kebijakan yang sifatnya strategis
dan berjangka panjang.
Tahap I
(2003-2008)
Tahap II
(2009-2012)
Siaran
Simulcast
11. Migrasi penyiaran dari sistem analog menjadi digital
merupakan bentuk kompromis inovasi teknologi yang
mampu mengefesiensikan penggunaan spektrum frekuensi.
Kewajiban internasional melakukan migrasi penyiaran
terestrial digital->ITU Regional Radiocommunication
Conference (RRC) pada 17 Juni 2006.
12. Pertemuan regional negara yang berada dalam region 1 telekomunikasi yang terdiri atas
negara-negara di Eropa, Afrika dan Timur Tengah, serta Republik Islam Iran yang
berperan sebagai chairman hingga menghasilkan berbagai kesepakatan yang tertuang
dalam Geneva Agreement 2006.
Penetapan batas waktu masa transisi dari analog ke digital mulai 17 Juni 2006.
13. • Model bisnis
• Standar dan teknologi digital yang akan
digunakan
• Regulasi tentang kerangka dan prosedur
perizinan
• Durasi perizinan
• Perencanaan spektrum frekuensi
• Aturan tentang izin lokal pembangunan
infrastruktur
• Penyiaran publik
• Keuntungan digital
• Perlindungan publik
• Model transisi
• Struktur organisasi pelaksana migrasi
analog ke digital
Terdapat berbagai
substansi regulasi yang
perlu disiapkan sebelum
migrasi analog ke digital
dilakukan, antara lain:
14. • Regulasi dan kebijakan berkaitan dengan perencanaan
penggunaan spektrum frekuensi nasional sebagai
kunci dari keseluruhan perencanaan migrasi penyiaran
analog ke digital.
• Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
nomor 23 tahun 2011 tentang rencana induk frekuensi
radio untuk keperluan televisi siaran digital terestrial
pada pita frekuensi radio 478-694 MHz.
15. Judhariksawan (2013): Migrasi penyiaran dari analog ke digital sendiri
bukanlah hal yang mudah.
Agar transisi berjalan dengan baik maka diperlukan strategi untuk
membantu mempertimbangkan implikasi dari berbagai aspek.
Blueprint sebagai pedoman dalam melakukan migrasi tersebut.
16. Berupaya untuk
menyusun pedoman
tersebut.
Tim Digital KPI sebagai bentuk
pelaksanaan tugas dan kewajiban
KPI yang telah diatur dalam Pasal
8 ayat 3 UU Penyiaran (UU no.
32 tahun 2002).
17. Dalam usaha implementasi
digitalisasi penyiaran di Indonesia
sangat banyak pihak yang terlibat,
turut andil, dan bersuara.
Empat pilar utama dalam pelaksanaan
digitalisasi penyiaran di Indonesia
bertemu dan menyuarakan tujuan dan
tuntutannya terhadap satu sama lain.
18. Pemerintah atau Regulator Ir.
Geryantika Kurnia, MA, M.Eng.
Menurut banyak pihak
pemerintah dinilai terburu-
buru dan sangat tidak
transparan terutama dalam
proses persiapan regulasi
digitalisasi.
Khawatir terhadap isu
kepemilikan swasta seperti
hal multiplexing,
kepemilikan, dan pengelolaan
penyiaran non swasta. LSM
R. Kristiawan, S.IP, M. Si.
19. Akademisi
Drs. Nina Mutmainnah Armando, M.Si.
Tuntutan terhadap pemerintah agar
lebih banyak melibatkan ‘kampus’
dan KPI terutama dalam sisi
persiapan regulasi penyiaran digital.
Pihak Industri
Drs. Gilang Iskandar, MM.
Permasalahan utama dari migrasi
penyiaran dari analog ke digital
adalah karena sebenarnya masih
menggunakan pola pikir yang
masih analog. Bagi kalangan
industri, penerapan digitalisasi
dinilai merugikan bisnis mereka.
35. PERMENKOMINFO
22 Tahun 2011
Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial
Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (free to air)
LP3S
LP3M
lembaga yang mengelola program siaran
untuk dipancarluaskan ke masyarakat di
suatu wilayah layanan siaran melalui saluran
siaran atau slot dalam kanal frekuensi radio.
lembaga yang menyalurkan beberapa
program siaran melalui suatu perangkat
multipleks dan perangkat transmisi kepada
masyarakat.
36. Yang dapat mendirikan LPPM adalah lembaga yang sudah mempunyai
izin penggunaan spektrum frekuensi radio dan izin penyelenggaraan
penyiaran dalam pasal 5 ayat 2 huruf A.
LPPM =
Lembaga
penyiaran
eksisting
37. Mengenalkan apa yang disebut dengan sistem ‘zona digital’ melalui
pembagian wilayah Indonesia ke dalam 15 zona dan 216 wilayah. Dalam
Permen tersebut ditulis bahwa LP3M dapat melayani lebih dari 1 zona
dari 15 zona yang ada dalam Indonesia.
DKI
Jakarta &
Banten
Jawa Barat
Jawa
Tengah
Jawa
Timur
Kep. Riau
38. Perizinan LP3M dan LP3S seluruhnya dilakukan
oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.
UU Penyiaran menurut Pasal 33 ayat 4,
izin tersebut akan diberikan setelah
menerima masukan dan hasil evaluasi
dengar pendapat antara pemohon dan
KPI, serta hasil kesepakatan dalam
forum rapat bersama antara KPI dan
pemerintah.
39. Idealnya bentuk
regulasi
penyelenggaraan
penyiaran TV digital
terestrial penerimaan
tetap tidak berbayar
ini adalah setingkat
UU
KPI tidak dilibatkan
dalam hal tersebut
dan hal tersebut tidak
sesuai dengan
mekanisme perizinan
yang diatur dalam
UU Penyiaran
Penyebutan kedua
jenis lembaga
penyiaran baru oleh
Kemenkominfo,
yakni LP3S dan
LP3M, tidak ada
dalam UU Penyiaran
Permen 22/2011 :
izin penyelenggaraan
penyiaran didapat
dari Menkominfo.
Seharusnya, IPP
diberikan oleh
negara, yang secara
adminsitratif menjadi
wewenang KPI
Peraturan digitalisasi
penyiaran tidak
sampai pada arah
pencegahan monopoli
kepemilikan dan
mendukung
persaingan yang sehat
di bidang penyiaran.
40. • Permenkominfo tersebut hanya
melanjutkan sistem penyiaran (digital) yang
monopolistis, oligarkis, Jakarta sentris, dan
jauh dari kepentingan rakyat Indonesia
secara umum.
• Tidak ada perlindungan yang proposional
untuk Lembaga Penyiaran Publik (LPP),
Lembaga Penyiaran Lokal (LPL),
Lembaga Penyiaran Berjaringan (LBJ),
maupun Lembaga Penyiaran Komunitas
(LPK).
41. • Tidak ada jaminan bagi lembaga
penyiaran swasta yang sudah memiliki
izin penyelenggara penyiaran dapat
melakukan kegiatan penyiaran
• Selain itu, penerapan analog switch off
juga tidak diatur dalam UU Penyiaran.
Terlebih lagi, KPI tidak diberikan
peranan apapun dalam Permen ini,
berbeda dengan UU Penyiaran saat ini.
42. Permenkominfo
32 tahun 2013
Hanya
menghilangkan
istilah-istilah teknis
yang tidak terdapat
dalam UU
Penyiaran
15 poin Peraturan
Menkominfo
nomor 32 tahun
2013 tentang
penyiaran digital,
KPI sama sekali
tidak dilibatkan di
dalamnya
Kata Kemkominfo,
tidak bertentangan
dengan putusan
MA.
49. Investasi yang telah dikeluarkan dalam ragka migrasi dari analog ke digital :
IDR 120,1 M
IDR 137 M
IDR 183,55 M
50. Penyediaan perangkat penerima siaran digital tanpa perlu mengganti
pesawat televisi (set top box). Permasalahannya :
Biaya Distribusi Sosialisasi
51. Perangkat eksternal yang akan
menangkap siaran televisi digital dengan
cara menerima siaran televisi digital
tersebut, kemudian mengkonversi dan
mengkompresi sinyal digital tersebut
sehingga dapat diterima oleh pesawat
televisi konvensional.
Diatur dalam Permen 22/2011