Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015

19,585 views

Published on

Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh P3I pada tanggal 29-30 Oktober 2015 di Jakarta

Published in: Government & Nonprofit
  • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/369VOVb ❶❶❶
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/369VOVb ❤❤❤
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here

Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015

  1. 1. LAPORAN DAN REKOMENDASI TEMU NASIONAL PENGELOLA PENGADAAN TAHUN 2015 “Panik Anggaran VS Panik Pengadaan” Formulasi Solusi Percepatan Penyerapan Anggaran Melalui Perbaikan Ekosistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Hotel Santika Premiere Jakarta, 29-30 Oktober 2015
  2. 2. 1 LAPORAN PELAKSANAAN
  3. 3. 2 A. LATAR BELAKANG Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengungkapkan bahwa banyak pejabat di daerah takut dikriminalisasi terjerat korupsi karena banyak aturan yang tak jelas. Akibatnya, uang Rp 255 triliun mengendap di daerah dan tak dipergunakan seperti selayaknya (Menkeu Kompas.com senin 13/07/2015 “Pemerintah Bakal Buat Peraturan agar Dana Rp 255 Triliun Tak Menganggur”) ketakutan para pejabat ini membuat anggaran yang sudah diproyeksikan untuk pembangunan justru terbengkalai atau tidak terpakai. Yang paling dirugikan adalah Rakyat dan daerah yang harusnya maju pembangunannya, semakin tertinggal akibat sejumlah pembangunan infrastruktur di daerah menjadi mandek. Tentunya hal ini tidak sejalan dengan keinginan pemerintah pusat yang menginginkan percepatan pembangunan infrastruktur demi percepatan pertumbuhan ekonomi. Selain itu tidak terserapnya anggaran ini juga berimplikasi pada jatuhnya sanksi kepada daerah yang lamban dalam menyerap anggaran. Hal tersebut telah ditegaskan oleh Menteri Keuangan pada 06/08/15 (Republika online 07/08/15 “Pemda Lamban Serap Anggaran Kena Sanksi”) Pemerintah saat ini tengah berupaya agar anggaran dapat terserap dengan baik di daerah, demi mendukung kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan daya serap anggaran, namun tidak menjadi sebuah jebakan kriminalisasi terhadap pengelolanya, merupakan salah satu terobosan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Tujuannya untuk menciptakan rasa aman kepada Para pengelola pengadaan dari tindak kriminalisasi karena menggunakan dana percepatan pembangunan di daerah. Bukan cuma dana dari pusat yang tersendat penyerapannya. Anggaran daerah juga tidak terserap secara maksimal. Data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan realisasi belanja APBD hingga 31 Juli 2015 rata- rata cuma 36,5%, dengan perincian APBD Provinsi 39,2% dan kabupaten/kota 24,29%. Padahal, dana sebesar itu akan menjadi amunisi
  4. 4. 3 yang sangat hebat bagi bertumbuhnya perekonomian nasional yang sedang dilanda kelesuan, bila bisa dipercepat penyerapannya. Penerbitan berbagai aturan ini demi untuk mempertegas jaminan pelaksanaan percepatan pembangunan infrastruktur di daerah. Kebijakan ini adalah terobosan penting bagi keberlangsungan proyek kebijakan pembangunan infrastruktur pemerintah dan kepastian hukum di Indonesia. Kebijakan ini akan membuat proyek percepatan pembangunan merata dan pejabat pemerintah tak perlu takut lagi menjalankan proyek pembangunan infrastruktur. Kebijakan ini juga bisa menutup peluang oknum penegak hukum untuk bermain-main kasus atau digunakan sebagai alat menjatuhkan jabatan yang dengan adanya berbagai kebijakan ini diharapkan pejabat tidak ragu dan takut lagi untuk melaksanakan pembangunan dan para penegak hukum juga tidak boleh gegabah dalam menangani dugaan korupsi. Apalagi Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla telah menegaskan mengenai pentingnya perlindungan terhadap pejabat dan kepala daerah dalam melaksanakan proyek-proyek pemerintah. Karena itu, kita perlu mengapresiasi seluruh upaya yang dilakukan untuk memotong mata rantai kelambanan penyerapan anggaran. Kita juga mengapresiasi daerah-daerah yang mampu menyerap anggaran lebih dari 50% hingga kini. Kepanikan penyerapan anggaran yang terjadi secara masif ini kemudian bermuara juga pada proses pengadaan Barang/Jasa. Salah satu ketakutan Pengguna Anggaran dalam membelanjakan anggaran adalah tidak amannya proses pengadaan barang/jasa dari tindakan kriminalisasi. Ketakutan ini tak urung menimbulkan kepanikan dalam sistem pengadaan barang/jasa yang sekarang ini dinaungi oleh Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya. Salah satu langkah defensive yang diciptakan pemerintah adalah dengan dibentuknya Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) oleh Kejaksaan Agung RI untuk mendampingi penggunaan anggaran di daerah yang diharapkan bisa menghapus alasan ketakutan untuk dikriminalisasi.
  5. 5. 4 Pertanyaan mendasarnya adalah apakah benar pengadaan barang/jasa pemerintah yang ada sekarang ini menghambat penyerapan anggaran? Sejurus dengan itu Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang baru, Agus Prabowo, dalam berbagai kesempatan mengungkapkan bahwa perbaikan pengadaan tidak akan terlepas dari kondisi ekosistem pengadaan. Percepatan Pengadaan barang/jasa pemerintah tidak bisa berdiri sendiri harus juga didukung oleh ekosistem lain diwilayah perencanaan, penganggaran, perbendaharaan, perpajakan, dunia usaha, pemeriksaan, pengawasan bahkan hukum. Paradigma percepatan ini menunjukkan kepanikan sistem penganggaran yang ujungnya berdampak pada kepanikan proses pengadaan barang/jasa. Tema inilah yang kemudian diangkat dalam kajian Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I). Tema kajian ini pula yang coba diangkat ketataran nasional sebagai salah satu upaya memberikan masukan solusi konstruktif dalam mengatasi kepanikan, bahkan mungkin bisa lebih jauh yaitu memberikan solusi jangka panjang dalam kerangka percepatan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian Indonesia. B. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Mensosialisasikan Kebijakan Pemerintah Dalam Percepatan Pembangunan dan Daya Serap Anggaran. 2. Mensosialisasikan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa terhadap Isu Percepatan Pembangunan dan Daya Serap Anggaran. 3. Mengidentifikasi Titik Kritis dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dikaitkan dengan upaya percepatan. 4. Menangkap pandangan para pemangku kepentingan terhadap paradigma percepatan daya serap anggaran dan pengadaan. 5. Mengupas aspek penanganan hukum pada wilayah pengadaan barang/jasa.
  6. 6. 5 C. TARGET KEGIATAN 1. Memahami kebijakan pemerintah berkaitan dengan percepatan pembangunan, daya serap anggaran dan pengadaan barang/jasa. 2. Memahami aspek-aspek kritis dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. 3. Memahami prosedur dan aspek penanganan hukum pada wilayah pengadaan barang/jasa. 4. Mencari solusi obyektif percepatan pembangunan melalui perbaikan manajemen pengadaan Barang/Jasa Pemerintah D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN Kamis – Jumat, 29 – 30 Oktober 2015 Bertempat di Hotel Santika Premiere, Jl. Hayam Wuruk, Jakarta
  7. 7. 6 E. SUSUNAN ACARA: HARI I (PERTAMA) Keynote Speaker Menteri PPN/Kepala BAPPENAS (Diwakili oleh Perencana Muda Aparatur Negara) Kebijakan Pemerintah dalam Percepatan Pembangunan dan Daya Serap Anggaran Keynote Speaker Kepala LKPP RI : DR. IR. AGUS PRABOWO, M.ENG Peran LKPP dalam Percepatan Pembangunan dan Daya Serap Anggaran Diskusi Panel 1. Direktur Kebijakan Umum LKPP (Titik Kritis dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) 2. Bupati Tapin (Pandangan Pemerintah Daerah terhadap Percepatan Daya Serap Anggaran dan Pengadaan) 3. BPKP (Peranan BPKP dalam Proses Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) 4. Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Agung (Peranan Kejaksaan dalam Proses Pendampingan Percepatan Daya Serap Anggaran)
  8. 8. 7 HARI II (KEDUA) Diskusi Panel 1 1. Prof Dr. Krisna Harahap SH,MH (hakum Agung Tipikor) (Membedakan Kesalahan Administrasi dan Pidana dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah) 2. Dr. Sabela Gayo (Ketua Asosiasi Pengacara Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (APPBJI)) (Kapan memerlukan pengacara dalam pengadaan barang/jasa) Diskusi Panel 2 1. Samsul Ramli (Pendiri P3I) (Berselancar di balik aturan yang berkaitan dengan Pengadaan barang dan jasa) 2. Agus Kuncoro (Pendiri P3I – Mantan Terpidana Tipikor) (Sekilas Pesan dari Balik Terali Besi) 3. Tama S. Langkun (ICW) (Peran masyarakat dalam memonitoring Pengadaan barang dan jasa) 4. Dr Ibrahim SH MH LLM (Komisi Yudisial) (Prinsip Kecermatan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
  9. 9. 8 REKOMENDASI
  10. 10. 9 Rekomendasi Temu Nasional Ahli Pengadaan Tahun 2015 Tema : Panik Anggaran versus Panik Pengadaan Pembangunan bergerak diatas dua komponen yang terpadu dalam rantai pasokan yang tidak terputus yaitu Pendapatan dan Belanja. Ujung tombak serapan anggaran disisi belanja adalah pengadaan barang/jasa. Sayangnya selama ini upaya perbaikan hanya ditujukan pada mengasah ujung tombak tapi tidak melakukan re-engineering dan re-analysis terhadap komponen lain yang mempengaruhi kinerja pengadaan dapat mencapai tujuan pembangunan secara menyeluruh. Untuk itu merangkum gelaran diskusi, debat, tanya jawab, usulan dan curahan hati lebih dari 300 pelaku pengadaan barang/jasa yang hadir pada even nasional ini, Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I), menyampaikan hasil Temu Nasional Ahli Pengadaan Tahun 2015 dalam bentuk rekomendasi sebagai berikut: Perbaikan serapan anggaran melalui perbaikan sistem pengadaan barang/jasa tidak hanya dapat dicapai dengan memperbaiki peraturan pengadaan barang/jasa saja namun perbaikan seluruh ekosistem yang mempengaruhi pengadaan barang/jasa baik eksternal maupun internal. 1. Ekosistem Eksternal Pengadaan Barang/Jasa yang perlu dilakukan perubahan dalam rangka mendukung perbaikan pengadaan barang/jasa adalah: a. Sistem Perencanaan Pembangunan. Dibutuhkan Sistem Perencanaan Pembangunan yang berbasiskan pengadaan barang/jasa yaitu menempatkan proses perencanaan umum pengadaan barang/jasa secara tegas dan jelas dalam tata urutan Pelaksanaan Teknis Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan demikian Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebagai output Perencanaan Pembangunan telah mencakup pembiayaan atas keseluruhan biaya perolehan pengadaan barang/jasa (Total Cost of Ownership).
  11. 11. 10 b. Sistem Penganggaran Pembangunan. Dibutuhkan sistem penganggaran yang lebih fleksibel mengikuti pola belanja yang semakin berkembang. Pola penganggaran tidak boleh mengikat pola belanja. Jika semangatnya adalah Anggaran berbasis kinerja maka kinerja yang memimpin anggaran. Kinerja adalah belanja dan belanja adalah pengadaan barang/jasa. Untuk itu fleksibilitas anggaran untuk mengakomodir belanja-belanja strategis pembangunan perlu dituangkan dalam regulasi yang jelas dan tegas. Fleksibilitas tersebut utamanya mengakomodir hal-hal sebagai berikut: i. Fleksibilitas ijin belanja multiyear untuk karakteristik pengadaan barang/jasa yang bersifat rutin, kritikal strategik, khusus dan/atau keadaan tertentu. ii. Fleksibilitas penggunaan Sisa Anggaran dalam rangka optimalisasi pencapaian target pembangunan. c. Sistem Pembayaran. Dibutuhkan sistem pembayaran yang update dan fleksibel untuk mendorong dunia usaha yang sehat bersedia mendekati sistem pengadaan barang/jasa pemerintah. Untuk itu sistem pembayaran belanja pemerintah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, harus mengakomodir fleksibilitas pola pembayaran sebagai berikut: i. Pola Pembayaran Mendahului Progres Fisik Pekerjaan seperti pembayaran Kontrak Sewa dan pembelian barang/jasa secara elektronik. ii. Memperluas jangkauan Jaminan Pembayaran hingga melewati tahun anggaran tanpa mengurangi prinsip akuntabilitas pengadaan barang/jasa misal untuk memfasilitasi pelaksanaan pekerjaan tahun tunggal di akhir tahun. iii. Menyederhanakan dan mempertegas administrasi pembayaran hanya sebatas unsur administratif pekerjaan. Sedangkan unsur teknis dan kualitas pekerjaan diserahkan kepada pelaksana pengadaan barang/jasa.
  12. 12. 11 d. Sistem Perpajakan. Kewajiban perpajakan yang dibebankan dalam proses pengadaan barang/jasa tidak memberikan nilai tambah bagi percepatan proses pengadaan barang/jasa bahkan cenderung menghambat. Disisi lain peranan sektor belanja dalam upaya disiplin perpajakan hanya meringankan risiko dan beban kerja sektor pendapatan dalam hal ini perpajakan. Kondisi beban kerja perpajakan di pengadaan barang/jasa ini berbanding terbalik dengan reward yang didapatkan jika dibandingkan dengan sektor perpajakan. Untuk itu kewajiban pemungutan PPN dan PPh direkomendasikan untuk dilakukan langsung kepada penyedia barang/jasa dan tidak membebani proses pengadaan barang/jasa. e. Sistem Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah. Sistem pengawasan dan pemeriksaan selama ini memandang proses pengadaan hanya terkait kepatuhan pada tata cara administratif namun tidak mempertimbangkan asas kinerja. Meski telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara bahwa unsur penting adalah Pemeriksaan Kinerja realisasinya jauh lebih dominan pemeriksaan administratif keuangan. Untuk itu disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut : i. Mempertegas ruang lingkup kewenangan pemeriksaan keuangan pemerintah terkait kasus hukum pengadaan barang/jasa. ii. Perlu dipertegas dari sisi aturan tentang mekanisme pemeriksaan kinerja dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. iii. Merubah atau mempertegas aturan tentang indikator kinerja pemeriksa/pemeriksaan atas dasar kuantitas temuan pelanggaran kearah kualitas temuan pemeriksaan sehingga temuan adanya prestasi dari terperiksa juga dapat dijadikan indikator kinerja pemeriksa/pemeriksaan. iv. Mendorong penyamaan persepsi pemeriksa/pengawas dengan pelaksana pengadaan barang/jasa dalam kerangka pencegahan dan penindakan. v. Mendorong peningkatan kompetensi auditor dalam mendukung kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah pengadaan dengan mewajibkan auditor minimal memiliki sertifikasi ahli pengadaan.
  13. 13. 12 f. Sistem Hukum. Sistem penegakan hukum disisi pengadaan barang/jasa selama ini menafikan kedudukan hukum proses pengadaan barang/jasa berada diwilayah Hukum Administrasi dan Hukum Perdata. Semua permasalahan pengadaan barang/jasa dijustifikasi sebagai persoalan pidana. Kondisi ini menjadi hambatan besar dalam percepatan proses pengadaan barang/jasa. Untuk itu direkomendasikan agar : i. Kedudukan Hukum Administrasi dan Hukum Perdata proses pengadaan barang/jasa pemerintah ditegaskan dalam bentuk peraturan. 1) Mempercepat terbitnya Peraturan Pelaksanaan Teknis Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 2) Mendorong percepatan penyusunan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menegaskan ruang lingkup hukum proses pengadaan barang/jasa pemerintah. ii. Mengaktifkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibidang Pengadaan Barang/Jasa untuk menjamin penyidik kasus pengadaan barang/jasa mengerti ruang lingkup hukum pengadaan barang/jasa. iii. Merubah indikator kinerja aparat penegak hukum dari atas dasar kuantitas kejahatan (Kerugian Negara) kearah kualitas penegakan hukum. Sehingga tidak dapat dibuktikannya kejahatan atas laporan/pengaduan/ temuan kejahatan juga dapat dijadikan indikator kinerja aparat penegak hukum. iv. Mendorong penyamaan persepsi pemeriksa/pengawas, aparat hukum dengan pelaksana pengadaan barang/jasa dalam kerangka pencegahan dan penindakan. v. Mendorong peningkatan kompetensi aparat hukum, khususnya dalam mendukung kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah dengan mewajibkan APH yang memeriksa kasus pengadaan wajib minimal memiliki sertifikasi ahli pengadaan. vi. Menyelenggarakan rapat koordinasi rutin pada tingkat nasional anatara APH, LKPP, BPKP dan BPK untuk menyelaraskan pencegahan dan penanganan kasus-kasus pengadaan barang.jasa secara nasional
  14. 14. 13 2. Ekosistem Internal Pengadaan Barang/Jasa yang perlu dilakukan perubahan dalam rangka mendukung perbaikan pengadaan barang/jasa adalah: a. Memperkuat kedudukan hukum kelembagaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. b. Memperkuat kelembagaan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai motor penggerak perbaikan pengadaan barang/jasa, melalui penegasan bentuk kelembagaan baik tingkat pusat maupun daerah salah satunya dengan merubah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang memberi ruang ULP menjadi permanen dan berdiri sendiri. c. Memperkuat organisasi pengadaan barang/jasa melalui pembagian kewenangan yang jelas, tegas dan berimbang diantaranya dengan: i. Membagi kewenangan yang sedemikian besar oleh PPK, dalam lingkup pengambilan kebijakan kepada Pengguna Anggaran. ii. Segera menyusun aturan yang menjamin karir, kesejahteraan dan sallary yang memadai untuk fungsional pengadaan barang/jasa. iii. Memberi ruang kesempatan dan kewajiban peningkatan kompetensi kepada seluruh pelaksana pengadaan barang/jasa baik disisi manajerial kegiatan hingga teknis pekerjaan. iv. Memberikan reward yang sesuai dengan beban kerja dan risiko terhadap seluruh pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penetapan tunjangan dan remunerasi setara dengan sektor pendapatan misal sektor perpajakan. d. Revisi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa ditingkat teknis yang secara penuh mendukung langkah-langkah strategis percepatan pengadaan barang/jasa seperti mendukung : i. Konsolidasi pengadaan barang/jasa seperti Lelang Itemized, Kontrak Bersama, Performance Base Contract untuk project strategis, lelang cepat, dan e-Purchasing melalui katalog.
  15. 15. 14 ii. Melepaskan larangan memecah paket pengadaan untuk 1 kode rekening belanja atau menggabungkan paket pengadaan yang terdiri dari beberapa rekening belanja bahkan lintas dokumen anggaran. iii. Melepaskan aturan pengadaan diatas 100 Milyar wajib menggunakan prakualifikasi. iv. Mempertegas tentang mekanisme perubahan kontrak pada jenis kontrak lumpsum. v. Sinkronisasi aturan pengadaan barang/jasa secara umum dengan aturan pengadaan teknis jasa konstruksi. e. Revisi peraturan terkait pengadaan barang/jasa agar membuka ruang bagi banyak pihak untuk memberikan koreksi, kritisi, masukan dan perbaikan sehingga peraturan yang diterbitkan benar-benar menggambarkan kondisi riil dilapangan. f. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Kepala Daerah dan Kementrian/Lembaga/Instansi untuk membuat aturan rinci pengadaan barang/jasa yang konsisten dengan tujuan kinerja pengadaan namun memenuhi kekhususan di masing-masing daerah/kementrian/lembaga/ instansi. Demikian Rekomendasi ini disampaikan untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam kerangka perbaikan sistem pengadaan barang/jasa yang pada akhirnya juga berujung pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat dan Bangsa. Atas perhatian kami ucapkan terimakasih. ________________
  16. 16. 15 FOTO KEGIATAN
  17. 17. 16 1-Suasana Ruangan 2-Suasana Ruangan
  18. 18. 17 3-Menyanyikan lagu Indonesia Raya 4-Menyanyikan lagu Indonesia Raya
  19. 19. 18 5-Sambutan Ketua Umum P3I 6-Sambutan Bappenas
  20. 20. 19 7-Sambutan Kepala LKPP 8-Panel LKPP-Bupati Tapin- TP4 Kejaksaan Agung-BPKP
  21. 21. 20 9-Panel Hakim Agung-APPBJI 10-Panel P3I-KY-ICW

×