Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018

2,421 views

Published on

Paparan tentang Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 10/2018 tentang Pemberlakuan SDP Pengadaan Jasa Konstruksi dalam rangka Lelang Dini di Kementerian PUPR.
Untuk mengunduh Surat Edarannya, silakan klik https://www.pengadaan.id/hukum/lihat/286--se-pupr-nomor-10-tahun-2018

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018

  1. 1. SURAT EDARAN MENTERI PUPR NO.10/SE/M/2018 TENTANG PEMBERLAKUANSTANDAR DOKUMEN PEMILIHAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DALAM RANGKA LELANG DINI DI KEMENTERIAN PEKERJAANUMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT UNTUK TA 2019 1 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Disampaikan pada Rapat Koordinasi ULP dan Pokja Jakarta, 30 Oktober 2018 Indro Pantja Pramodo Kasubdit Sistem Penyelenggaraan DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
  2. 2. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 2 01 PENGANTAR OUTLINE 02 JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI 03 PEKERJAAN KONSTRUKSI
  3. 3. pengantar 01
  4. 4. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 4 RUANG LINGKUP SE 01 Ketentuan Penetapan Metode Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi Konstruksi untuk Lelang Dini TA 2019 02 03 Ketentuan Jadwal Tahapan Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi Konstruksi untuk Lelang Dini TA 2019 Pemberlakuan Standar Dokumen Pemilihan untuk Lelang Dini TA 2019
  5. 5. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 5 METODE TENDER/SELEKSI01 METODE PENGADAAN LELANG DINI TAHUN 2019 menggunakan metode tender, pascakualifikasi, satu file, sistem harga terendah menggunakan metode seleksi, prakualifikasi, dua file, sistem kualitas dan biaya PEKERJAAN KONSTRUKSI JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BADAN USAHA
  6. 6. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 6 6 JENIS PENGADAAN METODE EVALUASI METODE PENYAMPAIAN DOKUMEN 1 FILE 2 FILE 2 TAHAP PRA PASCA PRA PASCA PRA PASCA Barang Sistem Nilai √ √ √ Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis √ √ √ Harga Terendah Ambang Batas √ Harga Terendah Sistem Gugur √ Konstruksi Sistem Nilai √ √ √ Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis √ √ √ Harga Terendah Ambang Batas √ Harga Terendah Sistem Gugur √ Jasa Lainnya Sistem Nilai √ √ √ Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis √ √ √ Harga Terendah Ambang Batas √ Harga Terendah Sistem Gugur √ Jasa Konsultasi Badan Usaha Kualitas dan Biaya √ Kualitas √ Pagu Anggaran √ Biaya Terendah √ Jasa Konsultasi Kualitas √ PERUBAHAN METODE TENDER LEGENDA ditiadakan baru tetap ✔️ ✔️
  7. 7. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 7 JADWAL TAHAPAN TENDER TAHAPAN WAKTU a. Pengumuman Tender Paling kurang 5 (lima) hari kerja b. Pendaftaran dan Pengunduhan Dokumen Sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir Penyampaian Dokumen Penawaran c. Pemberian Penjelasan Paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman Tender d. Penyampaian Dokumen Penawaran Disesuaikan dengan kebutuhan dan paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Hasil Pemberian Penjelasan e. Pembukaan Dokumen Penawaran Setelah masa penyampaian Dokumen Penawaran berakhir f. Evaluasi Administrasi, Teknis, Harga dan Kualifikasi Disesuaikan dengan kebutuhan g. Pembuktian Kualifikasi Kepada Calon Pemenang Disesuaikan dengan kebutuhan h. Penetapan Pemenang dan Pengumuman 1 (satu) hari kerja setelah klarifikasi kualifikasi i. Masa Sanggah Selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman Pemenang dan jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah j. Masa Sanggah Banding Selama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dan dan jawaban Sanggah Banding paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi Jaminan Sanggah Banding 02.a
  8. 8. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 8 JADWAL TAHAPAN SELEKSI TAHAPAN WAKTU a. Pengumuman prakualifikasi Paling kurang 7 (tujuh) hari kerja b. Pendaftaran dan pengunduhan Dokumen Kualifikasi Sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran c. Pemberian penjelasan (apabila diperlukan) Paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman prakualifikasi d. Penyampaian Dokumen Kualifikasi Paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman prakualifikasi e. Evaluasi Kualifikasi Disesuaikan dengan kebutuhan f. Pembuktian kualifikasi Disesuaikan dengan kebutuhan g. Penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi serta daftar pendek 1 (satu) hari setelah pembuktian kualifikasi h. Masa sanggah kualifikasi 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi (jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah) 02.b
  9. 9. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 9 JADWAL TAHAPAN SELEKSI TAHAPAN WAKTU a. Undangan Seleksi 1 (satu) hari kerja setelah selesai masa sanggah kualifikasi jika tidak ada sanggah atau 1 (satu) hari setelah semua sanggah dijawab b. Pendaftaran dan pengunduhan dokumen Sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir Penyampaian Dokumen Penawaran c. Pemberian penjelasan Paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal undangan Seleksi d. penyampaian Dokumen Penawaran Disesuaikan dengan kebutuhan e. Pembukaan Dokumen Penawaran administrasi dan teknis (file I) Setelah masa penyampaian Dokumen Penawaran berakhir f. Evaluasi administrasi Disesuaikan dengan kebutuhan g. Evaluasi teknis bagi yang lulus evaluasi administrasi Disesuaikan dengan kebutuhan h. Pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis 1 (satu) hari kerja setelah evaluasi penawaran i. Pembukaan Dokumen Penawaran (file II) bagi yang lulus evaluasi teknis 1 (satu) hari setelah pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis j. Evaluasi biaya Disesuaikan dengan kebutuhan k. Penetapan dan pengumuman pemenang 1 (satu) hari kerja setelah evaluasi l. Masa Sanggah Selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman Pemenang dan jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah m. Negosiasi teknis dan biaya Setelah masa sanggah berakhir 02.c
  10. 10. PERMEN PUPR No. 10/SE/M/2018 10 STANDAR DOKUMEN PEMILIHAN (SDP) 03 01 STANDAR DOKUMEN PEMILIHANJASA KONSULTANSI 1. Standar Dokumen Kualifikasi 2. Standar Dokumen Seleksi Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya a. Kontrak Waktu Penugasan b. Kontrak LS 02 STANDAR DOKUMEN PEMILIHANPEKERJAAN KONSTRUKSI 1. Standar Dokumen Pemilihan Evaluasi Harga Terendah Sistem Gugur a. Kontrak Gabungan b. Kontrak LS c. Kontrak HS
  11. 11. jasa konsultansi konstruksi 02
  12. 12. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 12 SEGMENTASI PEMAKETAN PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI Permen 31/2015 SE Lelang Dini & KECIL Max. 750 Juta NON KECIL Di atas 750 Juta KECIL Max. 1 M MENENGAH >1 M s/d 2,5 M BESAR Di atas2,5 M
  13. 13. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 13 PENGATURAN KERJASAMA OPERASI (KSO) PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI KSO dapat dilakukan antar penyedia Kualifikasi Sama Kualifikasi 1 Tingkat dibawahnya Besar – Menengah Menengah – Kecil Besar – Besar Menengah – Menengah
  14. 14. SE MENTERI PUPR NO .../2018 14 SYARAT KUALIFIKASI ADMINISTRASI BADAN USAHA PERMEN 31/2015 SE LELANG DINI TETAP TETAP MemilikiIjin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). Untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi Asing memiliki bukti Izin PerwakilanBadan Usaha Jasa Konsultansi Asing Mengisi data kualifikasipada DataIsian Kualifikasi melaluiSPSE MemilikiSertifikat Badan Usaha (SBU) sesuai dengan: a. Klasifikasi………, b. dan subklasifikasi ……… (hanya diisi untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi usaha menengah dan/ataubesar) MemilikiSertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasidan Klasifikasi/Subklasifikasiyang sesuai persyaratan PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI
  15. 15. SE MENTERI PUPR NO .../2018 15 TETAP Memiliki Akta PendirianPerusahaan dan perubahannya(apabila ada) MemilikiSertifikat ManajemenMutu untuk Jasa Konsultansiyang bersifatkompleks MemilikiNPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan Untuk pekerjaan kompleks dapat memiliki sertifikat manajemen mutu ISO atau persyaratan lainseperti peralatankhusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan, atau pengalamantertentu TIDAK DISYARATKAN Memiliki Sertifikasi Khusus sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan(apabila dipersyaratkan) TIDAK DISYARATKAN SYARAT KUALIFIKASI ADMINISTRASI BADAN USAHA PERMEN 31/2015 SE LELANG DINI PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI
  16. 16. SE MENTERI PUPR NO .../2018 16 Memilikipaling kurang 1 (satu) Tenaga Tetap bersertifikat Ahli (SKA) yang sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan Pengalamanpaling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahunterakhir, termasuk pengalamansubkontrakkecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun Memperoleh palingsedikit 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, termasuk pengalamansubkontrakkecuali bagi Penyediayang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun Memiliki kemampuan menyediakanpersonil yang diperlukanuntuk pelaksanaan pekerjaan; Memiliki kemampuan menyediakanfasilitasdan peralatanyang diperlukanuntukpelaksanaan pekerjaan Memiliki Tenaga Ahli Tetapdengan kualifikasi keahlianyang disyaratkan Bukan persyaratanKUALIFIKASI Bukan persyaratanKUALIFIKASI SYARAT KUALIFIKASI ADMINISTRASI BADAN USAHA PERMEN 31/2015 SE LELANG DINI PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI
  17. 17. PERMEN PUPR No. 10/SE/M/2018 17 SYARAT KUALIFIKASI TEKNIS BADAN USAHA PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI PENILAIAN PENGALAMAN PENGALAMAN PADA PEKERJAAN SEJENIS Bobot 25-40%Bobot 40-55% KESESUAIAN BESARAN NILAI PEKERJAAN SEJENIS PENGALAMAN PEKERJAAN DOMISILI PERUSAHAANINDUK Bobot 5-15% pada lokasiyang sama pada tingkat Kabupaten/Kota Bobot 5% (tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, kecuali ProvinsiDKI Jakarta) Bobot 35-45% Nilai pekerjaan diselesaikan dengan yang akan dikompetisikan Bobot 35-45% Bobot 20-30% Bobot 5% (tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, kecuali ProvinsiDKI Jakarta) pada lokasi yang sama pada tingkat Provinsi atau Kabupaten/ Kota (dipilih) Nilai pekerjaan diselesaikan dengan yang akan dikompetisikan PERMEN31/2015 SELELANGDINI dalam waktu 10 thn terakhir dalamwaktu 10 thn terakhir dalam waktu 10 thn terakhir
  18. 18. SE MENTERI PUPR No.10/SE/M/2018 18 SYARAT KUALIFIKASI TEKNIS BADAN USAHA PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI EVALUASI TEKNIS KUALIFIKASI MENGGUNAKAN AMBANG BATAS Nilaiambang batas ditentukanoleh Pokja berdasarkan kebutuhanpekerjaan. 01 02 MEMBERLAKUKAN SANGGAH KUALIFIKASI Sanggah disampaikankepadaPokja Pemilihansejak 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman sampai dengan 5 (lima) hari kerja. 03 PERUBAHAN BATAS SHORTLIST/DAFTAR PENDEK Untuk Jasa Konsultansi ditetapkanDaftar Pendek peserta seleksi yang lulus prakualifikasiberjumlah3 (tiga) sampai 7 (tujuh).
  19. 19. SE MENTERI PUPR No.10/SE/M/2018 19 EVALUASI TEKNIS PENAWARAN PERMEN 31/2015 Unsur-unsur yang dinilai,antaralainmeliputi: a. Pengalaman(10 – 25 %) b. ProposalTeknis (25 – 45 %) c. kualifikasitenaga ahli (50 – 70 %) Unsur-unsur yang dinilai,antaralainmeliputi: a. Pengalaman(10 – 20 %); b. pendekatandanmetodologi (20 – 40 %); c. kualifikasitenaga ahli (50 – 70 %) SE LELANG DINI PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI UNSUR YANG DIEVALUASI
  20. 20. SE MENTERI PUPR No.10/SE/M/2018 20 EVALUASI TEKNIS PENAWARAN 1. pengalaman melaksanakan proyek/ kegiatan sejenis 2. pengalaman melaksanakan di lokasi proyek/kegiatan 3. pengalaman manajerial dan fasilitas utama 4. kapasitasperusahaan dengan memperhatikanjumlah tenaga ahli tetap 1. pengalamanmelaksanakan proyek/ kegiatan sejenis (5-10%) 2. pengalamanmelaksanakan di lokasi proyek/kegiatan(2-7%) 3. nilaipaket tertinggi dari proyek/kegiatan sejenis yang pernah dikerjakan(3-8%) PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI SUB UNSUR DARI PENGALAMAN PERMEN 31/2015 SE LELANG DINI
  21. 21. SE MENTERI PUPR No.10/SE/M/2018 21 EVALUASI TEKNIS PENAWARAN 1. pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, 2. kualitas metodologi, 3. Penilaian hasil kerja, 4. fasilitas pendukung dalam melaksanakanpekerjaan yang diminta dalam KAK, 5. Gagasanbaru. 1. pemahaman atas jasa layananyang tercantum dalam KAK (5-10%), 2. kualitas metodologi (10-20%), 3. Penilaian hasil kerja (5-10%), 4. Gagasanbaru (5%). PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI SUB UNSUR DARI PROPOSAL TEKNIS PERMEN 31/2015 SE LELANG DINI
  22. 22. SE MENTERI PUPR No.10/SE/M/2018 22 EVALUASI TEKNIS PENAWARAN Dalam hal Tenaga Ahli yang diusulkan pernah menjabat sebagai ASN, maka pengalaman yang sesuai dengan lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan dapat diperhitungkan, dan dinilai kesesuaiannya dengan lingkup pekerjaan “MENUNJANG” dan posisi “TIDAKSESUAI” 1. tingkat pendidikan; 2. pengalamankerja profesional; 3. sertifikat keahlian/profesi 4. lain-lain:penguasaan bahasa Inggris, bahasa Indonesia 1. tingkat dan jurusan Pendidikan(10-15%); 2. pengalamankerja professional (30-45%); 3. Statustenaga ahli (5%); 4. lain-lain:penguasaanbahasa Inggris, bahasa Indonesia(5%) • SKA Personil yang ditawarkan harus dibuktikan pada saat Pre-award Meeting; PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI SUB UNSUR DARI KUALIFIKASI TENAGA AHLI PERMEN 31/2015 SE LELANG DINI
  23. 23. SE MENTERI PUPR No.10/SE/M/2018 23 EVALUASI HARGA PENAWARAN Pengguna dan Penyedia Jasa wajib memenuhi standar remunerasi minimal Penyedia yang menawar dibawah remunerasi minimal, maka nilai penawaran biaya = 0 PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI Salah satu unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalam evaluasi penawaran biaya adalah: KEWAJARAN BIAYA PADA RINCIAN BIAYA LANGSUNG PERSONEL (REMUNERATION)
  24. 24. SE MENTERI PUPR No.10/SE/M/2018 RAPAT PERSIAPAN PENUNJUKAN PENYEDIA PPK, Pokja Pemilihan dan Pemenang wajib melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah: a. Masa sanggahberakhir (apabila tidak ada sanggahan);atau b. Pokja Pemilihan menjawab semua sanggahandari peserta. Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia, dilaksanakan untuk memastikan pemenang memenuhi ketentuan: a. Keberlakuan data isian kualifikasi; b. Bukti sertifikat kompetensi tenaga ahli (SKA). PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI
  25. 25. pekerjaan konstruksi 03
  26. 26. PERMEN PUPR No. 10/SE/M/2018 26 SEGMENTASI PEMAKETAN PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI Permen 31/2015 SE Lelang Dini & KECIL Max. 10 M MENENGAH 10 M s/d 100 M BESAR Di atas100 M KECIL MENENGAH 2,5 M s/d 50 M BESAR Di atas 50 M Max. 2,5 M
  27. 27. PERMEN PUPR No. 10/SE/M/2018 27 PENGATURAN KERJASAMA OPERASI (KSO) KSO dapat dilakukan antar penyedia Kualifikasi Sama Kualifikasi 1 Tingkat dibawahnya Besar – Menengah Menengah – Kecil Besar – Besar Menengah – Menengah PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
  28. 28. PERMEN PUPR No. 10/SE/M/2018 28 SYARAT KUALIFIKASI ADMINISTRASI BADAN USAHA PERMEN 31/2015 SE LELANG DINI PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI Mengisi data Formulir isian kualifikasi MemilikiSertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasidan Klasifikasi/Subklasifikasiyang sesuai persyaratan • Untuk kualifikasikecil, memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasidan Klasifikasiyang sesuai persyaratan. • Untuk kualifikasiNon-kecil,memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasidan sub- Klasifikasi dan jenis pekerjaan yang sesuai persyaratan TETAP TETAP MemilikiIjin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). Untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi Asing memiliki bukti Izin PerwakilanBadan Usaha Jasa Konsultansi Asing
  29. 29. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 SYARAT KUALIFIKASI ADMINISTRASI BADAN USAHA PERMEN 31/2015 SE LELANG DINI PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI 29 Dalam hal pekerjaan kompleks/bersifatkompleks dapat mempersyaratkanmemilikiSertifikat ManajemenMutu perusahaan (SNI/ISO 9001), memiliki Sertifikat ManajemenKeselamatandan Kesehatan Kerja (K3) (misal : OHSAS 18000) dan/atauSertifikatManajemenLingkungan(misal : 14001) MemilikiSertifikat ManajemenMutu dan Sertifikat Manajemen Keselamatandan KesehatanKerja dan Sertifikat ManajemenLingkunganuntuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleksdan/atauuntuk pelakuusaha dengankualifikasiBesar TETAP MemilikiNPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan Memiliki Akta PendirianPerusahaan dan perubahannya (apabila ada)TIDAK DISYARATKAN
  30. 30. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 PERMEN 31/2015 SE LELANG DINI 30 memiliki pengalaman padasub klasifikasi.....dengan Kemampuan Dasar (KD) sekurang-kurangnya sebesar...... MemilikiKemampuan Dasar (KD) untuk pekerjaanyang diperuntukkan bagiUsaha Menengah dan Usaha Besar dengan nilaiKD sama dengan 3 NPt (Nilaipengalaman tertinggi) pada subklasifikasi, jenis pekerjaan, dan/atau key activities (major item) yang sesuai dengan persyaratan dalamkurun waktu 10 tahun terakhir Pengalamanpalingkurang 1 (satu) pekerjaandalam kurun waktu 4 (empat) tahunterakhir, termasuk pengalamansubkontrakkecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun memperolehpaling sedikit 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, termasuk pengalamansubkontrakkecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun SYARAT KUALIFIKASI TEKNIS BADAN USAHAPERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
  31. 31. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 31 Memilikipaling kurang : a. 1 (satu) Tenaga Tetap BersertifikatTerampil (SKT) yang sesuai dengan Klasifikasi SBU yang disyaratkan (Untuk Usaha Kecil) b. 1 (satu) Tenaga tetap BersertifikatAhli (SKA) yang sesuai dengan Subklasifikasi SBU yang disyaratkan (Untuk Usaha Menengahdan Besar) (dipilihsesuai Kualifikasiyangdipersyaratkan) Memenuhi Sisa KemampuanPaket (SKP) (bagi Usaha Kecil) memiliki kemampuan menyediakanPersonil yang diperlukanuntuk pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut: a. Tenaga Ahli bagi badan usaha [non kecil/menengah]; atau b. Tenaga Teknis bagi badan usaha kecil mempunyaiSisa Kemampuan Paket (SKP) PERMEN 31/2015 SE LELANG DINI SYARAT KUALIFIKASI TEKNIS BADAN USAHAPERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
  32. 32. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 PERMEN 31/2015 SE LELANG DINI SYARAT KUALIFIKASI TEKNIS BADAN USAHA 32 memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi Bukan persyaratan KUALIFIKASI PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
  33. 33. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 PERMEN 31/2015 SE LELANG DINI 33 Memiliki Sisa KemampuanNyata (SKN) dengan nilai paling kurang sama dengan 10% (sepuluh perseratus) dari HPS, yang disertai dengan laporankeuangan (untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagiUsaha Menengahdan Besar. Khusus untuk Usaha Besar, laporankeuanganwajib telah diaudit) memiliki surat keterangan dukungankeuangan dari bank pemerintah/swasta sebesar paling kurang 10% dari nilaitotalHPS SYARAT KUALIFIKASI KEUANGAN BADAN USAHA PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
  34. 34. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 34 PERHITUNGAN SISA KEMAMPUAN NYATA (SKN) SYARAT KUALIFIKASI KEUANGAN BADAN USAHA KN = fp. MK = fp. (fl. KB) KN = Rp….. SKN = KN - Σnilai kontrak paket pekerjaan/proyek yang sedang dikerjakan = Rp.......- Rp.......... = Rp...........(SKN minimal lebih besar 10% HPS) RumusanKemampuanNyata (KN) dan Sisa KemampuanNyata (SKN) adalah: Keterangan : fp = faktor perputaranmodal fp untuk Usaha Menengah dan Besar = 7 MK = Modal Kerja (hasil perhitungan dari : fl.KB) fl = faktor likuiditas fl untuk Usaha Menengah dan Besar = 0.6 KB = KekayaanBersih / total ekuitas yang dilihatdari neraca keuangan tahun terakhir PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
  35. 35. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 PERMEN 31/2015 SE LELANG DINI 35 Unsur-unsur yang dinilai: a. Metode Pelaksanaan Pekerjaan; b. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan c. Memiliki kemampuan menyediakanPersonil; d. Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatanutama; e. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukanpekerjaan utama; f. Menyampaikan isian Identifikasibahaya. UNSUR YANG DINILAI TETAP; PERUBAHAN PADA TATACARA EVALUASINYA EVALUASI TEKNIS PENAWARAN UNSUR YANG DIEVALUASI PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
  36. 36. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 36 Metode yang ditawarkan oleh peserta dibandingkan dengan metode yang menjadi bagian persyaratan teknis yang telah ditetapkan oleh PPK. EVALUASI TEKNIS PENAWARAN METODE PELAKSANAAN 01 Pokja Pemilihan harus menguraikan secara detail hal- hal yang akan dinilai pada metode pelaksanaan pekerjaan sehingga hasil penilaian bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan; DETAIL 02 BAGIAN PERSYARATAN TEKNIS PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
  37. 37. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 EVALUASI TEKNIS PENAWARAN KEMAMPUAN MENYEDIAKAN PERSONIL 01 02 03 04 Tidak dievaluasi dan tidak perlu melampirkan Sertifikat (SKT/SKA) pada saat pelelangan SKA Personil yang ditawarkanharus dibuktikan pada saat Pre-award Meeting (Rapat Persiapan PenunjukanPenyedia) Pengalaman dihitung berdasarkan tahun anggaran Pengalaman kerja yang dihitung adalah pengalaman sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditenderkan (bukan berdasarkan jabatan yang ditawarkan) SERTIFIKAT PEMBUKTIAN PENGALAMAN PENGALAMAN PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
  38. 38. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 38 EVALUASI TEKNIS PENAWARAN KEMAMPUAN MENYEDIAKAN PERALATAN PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PERALATAN UTAMA peralatanutamaadalah peralatanyang mendukung pekerjaan utama (major item EVALUASI SILO LAINNYA Evaluasi terhadap peralatan utama yang bersumber dari: 1. Sewa, dilakukan terhadap kebenaran surat perjanjian sewa; 2. Sewa beli, dilakukan terhadap bukti pembayaran Sewa Beli (contoh invoice uang muka, angsuran); 3. Milik sendiri, dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan (contoh STNK, BPKB, invoice) SILO dapat menjadi hal yang dievaluasi Lokasi, Merk, dan tahun pembuatantidak dievaluasi
  39. 39. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 39 “Ditambahkan kewajiban subkon kepada spesialis” EVALUASI TEKNIS PENAWARAN PEKERJAAN SUB KONTRAK PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI 01 0302 Pekerjaan utama dapat disubkontrakkan kepada subpenyedia spesialis Penawaran di atas 25 M s.d 50 M mensubkontrakkan sebagian pekerjaan utama kepada spesialis dan pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa Usaha Kecil; dan/atau Penawaran diatas 50 M mensubkontrakkan sebagian pekerjaan utama kepada spesialis danpekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa Usaha Kecil dan dalam penawarannya sudah menominasikan sub penyedia jasa dari lokasipekerjaan setempat (Lingkup Propinsi), kecuali tidak tersedia sub penyedia jasa yang dimaksud
  40. 40. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 40 “Apabila tidak menyampaikan perkiraan biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta Keselamatan Konstruksi maka dinyatakan GUGUR” EVALUASI HARGA PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI Total harga penawaran terkoreksi dibandingkan dengan nilai total HPS Biaya penyelenggaraanK3 dan Keselamatan Konstruksi harus diperhitungkan tersendiri dalam total biaya penawaran, dengan besaran biaya berkisar antara 1.0 sampai 2.5% dari nilai pekerjaan atau sesuai dengan kebutuhan
  41. 41. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 RAPAT PERSIAPAN PENUNJUKAN PENYEDIA PPK, Pokja Pemilihan dan Pemenang wajib melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah: a. Masa sanggahberakhir (apabila tidak ada sanggahan); b. Pokja Pemilihan menjawab semua sanggahan dari peserta dan masa sanggah telah berakhir (apabila tidak ada sanggahbanding); atau c. KPA menyatakansanggahbanding salah/ tidak diterima (apabila ada sanggahbanding). Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia, dilaksanakan untuk memastikan pemenang memenuhi ketentuan: a. Keberlakuan data isian kualifikasi; b. Bukti sertifikat kompetensi personel manajerial; c. Kewajiban melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi atau analis yang belum bersertifikasi pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan d. Pelaksanaan alih pengalaman/ keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/ magang, paling sedikit pembahasan terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan dan jenis keahlian. PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
  42. 42. SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 42 PENGATURAN LAINNYA Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak di atas 50 Milyar penyedia jasa pelaksana konstruksi diwajibkan memberikan alih pengalaman/keahlian melalui sistem kerja praktek/magang. • Peserta berkewajiban menyampaikan penawaran yang mengutamakan material/ bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan di Indonesia • Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri • Sanggah Banding merupakan keberatan dari penyanggah kepada KPA yang tidak setuju atas jawaban sanggah. Dalam hal tidak ada KPA, sanggah banding ditujukan kepada PA. • Jaminan Sanggah Banding sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI SANGGAH BANDING PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI PEMAGANGAN
  43. 43. TERIMA KASIH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

×