2. HUKUM PENGANTAR
DOSEN : Afrizal Tahar, Drs., S.H., Akt.
PRODI AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA
2014
3. Hukum adalah kumpulan peraturan yang
mengatur tingkah laku dalam kehidupan
bermayarakat yang bersifat memaksa
dengan adanya sanksi yang tegas.
Peraturan tersebut dibuat oleh lembaga
resmi yang berwenang/pemerintah
PENGERTIAN HUKUM
(law)
4.
5. Pengertian Hukum Bisnis
(business law)
Hukum bisnis dapat dipahami sebagai
hukum yang mengatur tentang
aktivitas ekonomi.
DASAR HUKUM TERTULIS TERDAPAT DALAM KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD) DAN KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA
(KUH PERDATA)
6. Subyek Hukum
Subyek hukum ialah pemegang hak dan
kewajiban menurut hukum.
Pembagian subyek hukum :
MANUSIA BADAN HUKUM
7. MANUSIA MEMPUNYAI DUA (2) KEWENANGAN :
1. Kewenangan bertindak :
• mampu berbuat karena
memenuhi syarat2 hukum
(dewasa, tdk gila)
2. Mampu berbuat krn kuasa yg
diakui oleh hukum (anak di
bawah umur)
2. Kewenangan berhak :
Dimiliki sejak manusia lahir,
Atau sejak dalam kandungan
Ibu, asal ia lahir hidup.
SUBYEK HUKUM MANUSIA(naturlife persoon)
Manusia sebagai subyek hukum telah mempunyai hak dan kewajiban serta
mampu menjalankan hak & kewajibannya yang dijamin oleh hukum yg berlaku
8. BADAN HUKUM (recht persoon)
Badan hukum bukan orang tapi merupakan
badan-badan (kumpulan manusia)yang oleh
hukum diberi status “persoon” yang
mempunyai hak dan kewajiban seperti
manusia.
Badan hukum sebagai pembawa hak dan tidak berjiwa dapat
melakukan sebagai pembawa hak manusia. Misalnya : dapat
melakukan persetujuan-persetujuan, memiliki kekayaan yang
sama sekali terlepaas dari kekayaan anggota-anggotanya
9. Badan hukum publik:
Badan hukum privat:
Badan hukum yang didirikan oleh
pemerintah/negara yang lapangan kerjanya
adalah untuk kepentingan umum, contoh:
Negara RI
Daerah tingkat 1
Bank-bank negara
Badan hukum yang bentuk dan susunanya
diatur oleh hukum privat dan menurut
tujuannya berbeda2 :
a. Perikatan dengan tujuan materiil
(perkumpulan,masjid,gereja dll)
b. Perikatan dengan tujuan memperoleh laba
(PT)
c. Perikatan dengan tujuan memenuhi
kebutuhan materil para anggotanya
(koperasi)
Badan
hukum
dapat
dibagi
menjadi 2
yaitu:
10. Obyek Hukum
Segala sesuatu yang berguna bagi subyek
hukum (manusia atau badan hukum) yang
menjadi pokok (obyek) suatu hubungan
hukum, karena hal itu dapat dikuasai oleh
subyek hukum. Biasanya obyek hukum
disebut benda
11. Menurut pasal 503 KUH perdata benda
dibedakan menjadi 2:
1. Benda berwujud, yaitu yang dapat diraba
oleh panca indra (buku, rumah, hp, meja
dsb)
2. Benda tidak berwujud, yaitu segala macam
hak ( hak cipta, hak paten,piutang dll)
12. Menurut pasal 504 KUHPerdata. Dilihat
dari segi sifatnyabenda yang menjadi
obyek hukum dibedakan menjadi :
1. Benda bergerak, yaitu yang dapat
berpindah dari tempat satu ketempat
lain (buku,meja,hewan dll)
2. Benda tidak bergerak, yaitu benda yang
sifatnya tetap tidak dapat di pindahkan
secara normal (tanah, rumah, bangunan
dll)
13. Faktor-faktor yang berpengaruh
terhadap timbulnya hukum. Faktor-
faktor yang merupakan sumber kekuatan
hukum yang berlaku dalam masyarakat.
Pengertian sumber Hukum
15. Sumber hukum materil dalah faktor yang turut serta
menentukan isi hukum.
Dapat ditinjau dari berbagai sudut seperti : sudut
ekonomi,sejarah,sosiologi,filsafat , agama dll
Macam-macam sumber hukum materil (van apeldoorn) :
1. Sumber hukum historis ( sejarah )
2. Sumber hukum sosiologis
3. Sumber hukum filosofis (filsafat)
Sumber Hukum Materil
16. Sumber hukum formal adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang
merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Jadi sumber hukum formal
merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh
masyarakat maupun oleh penegak hukum
Macam-macam sumber hukum formal :
A. Undang-undang (statute)
Adalah keputusan penguasa yang dilihat dari cara pembetukannya merupakan
produk lembaga legislatif yang merupakan representasi dari rakyat. Undang-
undang merupakan sumber hukum dan sekaligus hukum.
contoh undang-undang :
1. Undang-undang tentang perbankan
2. Undang-undang tentang pasar modal
3. Undang-undang tentang pajak penghasilan
4. dll
Sumber hukum formal
17. B. Kebiasaan (custom)
Tidak semua kebiasaan dapat menjadi sumber hukum, kebiasaan yang dapat menjadi
sumber hukum meniscayakan beberapa syarat:
1. Syarat materiil adanya perbuatan tingkah laku yang dilakukan berulang-ulang
2. Syarat intelektual adanya keyakinan hukum dari masyarakat yang bersangkutan
3. Adanya akibat hukum apabila kebiasaan dilanggar.
Kelemahan Hukum Kebiasaan:
Hukum kebiasaan bersifat tidak tertulis oleh karenanya tidak dapat dirumuskan secara
jelas dan sukar menggantinya.
Hukum kebiasaan tidak menjamin kepastian hukum dan sering menyulitkan dalam
beracara karena kebiasaan sangat beraneka ragam.
adalah sikap,perilaku atau tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang hingga
melahirkan satu keyakinan atau kesadaran bahwa hal itu patut dilakukan dan memiliki
kekuatan normatif yang mengikat
18. C. Perjanjian
Adalah suatu peristiwa dimana dua orang
atau lebih, sepakat untuk melakukan
sesuatu. Perjanjian merupakan sumber
hukum dan menjadi hukum bagi pihak
yang membuatnya. Isi perjanjian yang
dibuat harus sah mengikat para pihak dan
menjadi dasar bagi hakim dalam mengadili
apabila terjadi sengketa diantara para
pihak.
Contoh nya: perjanjian jual beli, sewa
19. D. Perjanjian Internasional/Traktat
Macam-macam perjanjian internasional:
adalah sebuah perjanjian yang dibuat di hukum internasional oleh beberapa pihak
yang berupa negara atau organisasi internasional. Sebuah perjanjian multilateral
dibuat oleh beberapa pihak yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Perjanjian bilateral dibuat antara dua negara :
perjanjian internasional antara indonesia-singapura tentang garis batas laut teritorial di
selat singapura, yang ditanda tangani pada tanggal 25-mei-1973
Perjanjian multilateral adalah perjanjian yang dibuat oleh lebih dari dua negara.
Konvensi wina tentang hubungan diplomatik, ditandatangani pada tahun 1961
Regional, melibatkan negara-negara dalam satu kawasan
ASEAN (Association of South East Asia Nations) atau Perbara (Perhimpunan
Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967. Pembentukan kerja
sama ini ditandai dengan Deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967.
Global, kesepakatan yang meliputi seluruh kawasan bumi
20. Adalah keputusan hakim yang terdahulu yang dijadikan dasar
pada keputusan hakim lain, sehingga keputusan ini menjelma
menjadi keputusan hakim yang tetap terhadap persoalan atau
peristiwa hukum tertentu.
Contoh : kasus korupsi yang merugikan keuangan
negara dihukum 8 tahun penjara. Hakim kemudian
dapat menjadikan kasus ini sebagai referensi apabila
menemukan kasus yang sejenis
E. Keputusan hakim(jurisprudentie)
21. Doktrin adalah sumber hukum namun bukan hukum karena tidakmengikat hakim
untuk mengikuti pendapat pakar tsb.Doktrin menjadi sumber hukum karena
UU perjanjian internasional dan yurisprudensi tidak memberi jawaban hukum
sehingga di carilah pendapat ahli hukum.
Berlaku: communis opinio doctorum: pendapat umum tidak boleh menyimpang
dari pendapat para ahli.
Contoh :
Dalam mengadili tindak pidana korupsi misalnya
hakim tidak hanya mendasarkan pada hukum
positif yang berlaku tapi juga memerlukan
pendapat para pakar yang relevan, seperti
pakar bid. Hukum , keuangan dan audit
forensic