SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
1
Sumber hukum dalam pengertian sebagai
“asalnya hukum”.
Sumber hukum dalam pengertian sebagai
“tempat” ditemukannya peraturan-peraturan
hukum yang berlaku.
Sumber hukum dalam pengertian sebagai “hal-
hal yang dapat atau seyogyanya mempengaruhi
penguasa dalam menentukan hukumnya”.
3
Sumber hukum materiil
 adalah sumber hukum yang menentukan isi
hukum (Perasaan / keyakinan individu dan
pendapat umum yang membentuk dan
menentukan isi hukum).
Sumber-Sumber Hukum Formil
1. Undang-undang
2. Kebiasaan/adat
3. Yurisprudensi
4.Traktat
5. Doktrin
6. Perjanjian/Kontrak
Sumber
 Dalam arti materiil: Semua aturan yang dibuat oleh
organ negara dan mengikat masyarakat (peraturan
perundang-undangan)
 Dalam arti formil: Hanyalah peraturan per-UU yang
memenuhi syarat sebagai undang-undang
1. Undang-
Undang
Hukum tertulis yang dibentuk melalui cara-cara
tertentu oleh pejabat yang berwenang.
Disebut perundang-undangan karena dibuat atau
dibentuk dan diterapkan oleh badan yang
menjalankan fungsi perundang-undangan (legislatif).
 Berlaku secara yuridis
 Berlaku secara sosiologis
 Teori pengakuan
 Teori kekuatan
 Berlaku secara filosofis
 Pada tanggal diundangkan
 Pada tanggal tertentu yg ditentukan
 Ditentukan kemudian dg keluarnya PP
 Jangka waktu berlakunya UU telah lampau
sebagaimana ditentukan dalam UU tsb.
 Keadaan/hal untuk mana UU itu diadakan
sudah tdk ada lagi
 Telah dicabut oleh instansi yg membuatnya
atau instansi yg berwenang mencabutnya
 Telah diadakan UU baru yg isinya
bertentangan UU tsb.
 Timbulnya hukum kebiasaan yg bertentang
dg UU tsb sehingga ia tdk lagi ditaati.
Undang-Undang Tidak Berlaku Lagi
8
 Hukum yang berasal dari suatu
tradisi yang berprores secara
berulang-ulang dan ditaati dalam
suatu masyarakat tertentu dlm hal
dan keadaan yg sama.
 Hukum kebiasaan yang lahir
pergaulan masyarakat modern
2. Hukum
Kebiasaan/Adat
Perbuatan manusia yang dilakukan
secara berulang-ulang untuk hal
yang sama
Dapat menjadi Hukum Kebiasaan
Syarat:
 Syarat materiil; pola tindakan yang berulang-ulang (jangka waktu
lama) mengenai suatu hal/peristiwa yang sama
 Syarat intelektual; adanya pendapat masyarakat yang menerima
pola yang berulang-ulang tsb sebagai suatu hal yang dipatuhi
/diterima sebagai aturan yang mengikat (opinio iuris necissitas)
 Syarat sanksi; adanya akibat/sanksi hukum jika dilanggar.
Kebiasaan
Perjanjian Internasional antara:
1. Negara – Negara
2. Negara – Organisasi Internasional
3. Sesama Organisasi Internasional
Traktat
Bilateral
Traktat
Kolektif/Terbuka
Traktat
Traktat
Multilateral
Putusan pengadilan yang memiliki kekuatan
hukum yang tetap yang kemudian diikuti hakim
lain untuk masalah yang sama
Peranan
1. Memberikan penafsiran terhadap
ketentuan perundang-undangan
2.Mengisi kekosongan peraturan perundang-
undangan
Syarat-Syarat Yurisprudensi
1. Putusan atas suatu peristiwa hukum yg belum
jelas pengaturan perundang-undangannya
2. Putusan tsb harus merupakan putusan yg telah
berkekuatan hukum tetap
3. Putusan tsb telah berulang kali dijadikan dasar
hukum untuk memutuskan perkara yg sama
4. Putusan tsb telah memenuhi rasa keadilan
5. Putusan tsb telah dibenarkan oleh Mahkamah
Agung
 Pendapat atau ajaran yang
dikemukan ahli/pakar hukum
terkenal, yg pendapatnya sdh
banyak dirujuk.
 Dapat ditemukan dalam
tulisan/opini hukum (legal writing).
 Doktrin merupakan sumber hukum
tidak langsung.
5. Doktrin
 Perjanjian adalah hubungan hukum antara
dua orang atau lebih di mana salah satu
pihak mengikatkan dirinya kepada pihak
lain atau keduanya saling mengikatkan diri.
 Kontrak atau kesepakatan yang mereka buat
menjadi landasan hukum untuk
menyelesaikan persoalan hukum yang
terjadi di antara mereka yg membuat
perjanjian atau kontrak.
.
6. Perjanjian atau Kontrak

More Related Content

Similar to 4 - Sumber-sumber hukum.ppt

PPT MATERI PPKN KLEAS 12 BAB 2.pptx
PPT MATERI PPKN KLEAS 12 BAB 2.pptxPPT MATERI PPKN KLEAS 12 BAB 2.pptx
PPT MATERI PPKN KLEAS 12 BAB 2.pptxEndangSitiJenab
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALZainal Abidin
 
Bab 5 menegakan keadilan bagi bangsa indonesia
Bab 5 menegakan keadilan bagi bangsa indonesiaBab 5 menegakan keadilan bagi bangsa indonesia
Bab 5 menegakan keadilan bagi bangsa indonesiaermisetyawati
 
09 sistem dan klasifikasi hukum
09 sistem dan klasifikasi hukum09 sistem dan klasifikasi hukum
09 sistem dan klasifikasi hukummudanp.com
 
IX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptx
IX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptxIX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptx
IX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptxdonihasmanto
 
Resume Hukum Tata Negara
Resume Hukum Tata NegaraResume Hukum Tata Negara
Resume Hukum Tata NegaraIca Diennissa
 
PPT sumber-sumber hukum dan subjek hukum
PPT sumber-sumber hukum dan subjek hukumPPT sumber-sumber hukum dan subjek hukum
PPT sumber-sumber hukum dan subjek hukumJemsTandodo
 
Sistem hukum
Sistem hukumSistem hukum
Sistem hukumdimahana
 
Sistem Hukum Di Indonesia
Sistem Hukum Di IndonesiaSistem Hukum Di Indonesia
Sistem Hukum Di IndonesiaLisaFlawless
 
RANGKUMAN_PKN_MODUL6_KELOMPOK6.pptx
RANGKUMAN_PKN_MODUL6_KELOMPOK6.pptxRANGKUMAN_PKN_MODUL6_KELOMPOK6.pptx
RANGKUMAN_PKN_MODUL6_KELOMPOK6.pptxArkhaRega1
 
Tugas merangkum ilmu hukum
Tugas merangkum ilmu hukumTugas merangkum ilmu hukum
Tugas merangkum ilmu hukumAndrew Hutabarat
 
Pertemuan 2 - Dasar Hukum dan Etika.pptx
Pertemuan 2 - Dasar Hukum dan Etika.pptxPertemuan 2 - Dasar Hukum dan Etika.pptx
Pertemuan 2 - Dasar Hukum dan Etika.pptxprasetya20
 
Sistem hukum 1
Sistem hukum 1Sistem hukum 1
Sistem hukum 1Riya Zayn
 
Bab ii-sis-hukum-perad-nas
Bab ii-sis-hukum-perad-nasBab ii-sis-hukum-perad-nas
Bab ii-sis-hukum-perad-nasAndri Yulipan
 
Pkn Kelas X Sistem Hukum di Indonesia
Pkn Kelas X Sistem Hukum di IndonesiaPkn Kelas X Sistem Hukum di Indonesia
Pkn Kelas X Sistem Hukum di IndonesiaNandha Zulyana
 

Similar to 4 - Sumber-sumber hukum.ppt (20)

PPT MATERI PPKN KLEAS 12 BAB 2.pptx
PPT MATERI PPKN KLEAS 12 BAB 2.pptxPPT MATERI PPKN KLEAS 12 BAB 2.pptx
PPT MATERI PPKN KLEAS 12 BAB 2.pptx
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
 
Bab 5 menegakan keadilan bagi bangsa indonesia
Bab 5 menegakan keadilan bagi bangsa indonesiaBab 5 menegakan keadilan bagi bangsa indonesia
Bab 5 menegakan keadilan bagi bangsa indonesia
 
09 sistem dan klasifikasi hukum
09 sistem dan klasifikasi hukum09 sistem dan klasifikasi hukum
09 sistem dan klasifikasi hukum
 
IX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptx
IX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptxIX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptx
IX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptx
 
Resume Hukum Tata Negara
Resume Hukum Tata NegaraResume Hukum Tata Negara
Resume Hukum Tata Negara
 
Pengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumPengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukum
 
PPT sumber-sumber hukum dan subjek hukum
PPT sumber-sumber hukum dan subjek hukumPPT sumber-sumber hukum dan subjek hukum
PPT sumber-sumber hukum dan subjek hukum
 
Sistem hukum
Sistem hukumSistem hukum
Sistem hukum
 
Hukum Indonesia
Hukum IndonesiaHukum Indonesia
Hukum Indonesia
 
Sistem Hukum Di Indonesia
Sistem Hukum Di IndonesiaSistem Hukum Di Indonesia
Sistem Hukum Di Indonesia
 
RANGKUMAN_PKN_MODUL6_KELOMPOK6.pptx
RANGKUMAN_PKN_MODUL6_KELOMPOK6.pptxRANGKUMAN_PKN_MODUL6_KELOMPOK6.pptx
RANGKUMAN_PKN_MODUL6_KELOMPOK6.pptx
 
SISTEM HUMUN INDONESIA
SISTEM HUMUN INDONESIASISTEM HUMUN INDONESIA
SISTEM HUMUN INDONESIA
 
Tugas merangkum ilmu hukum
Tugas merangkum ilmu hukumTugas merangkum ilmu hukum
Tugas merangkum ilmu hukum
 
Hukum dan peradilan nasional
Hukum dan peradilan nasionalHukum dan peradilan nasional
Hukum dan peradilan nasional
 
Pertemuan 2 - Dasar Hukum dan Etika.pptx
Pertemuan 2 - Dasar Hukum dan Etika.pptxPertemuan 2 - Dasar Hukum dan Etika.pptx
Pertemuan 2 - Dasar Hukum dan Etika.pptx
 
Sistem hukum 1
Sistem hukum 1Sistem hukum 1
Sistem hukum 1
 
Bab ii-sis-hukum-perad-nas
Bab ii-sis-hukum-perad-nasBab ii-sis-hukum-perad-nas
Bab ii-sis-hukum-perad-nas
 
KEWARGANEGARAAN DAN NEGARA
KEWARGANEGARAAN DAN NEGARAKEWARGANEGARAAN DAN NEGARA
KEWARGANEGARAAN DAN NEGARA
 
Pkn Kelas X Sistem Hukum di Indonesia
Pkn Kelas X Sistem Hukum di IndonesiaPkn Kelas X Sistem Hukum di Indonesia
Pkn Kelas X Sistem Hukum di Indonesia
 

Recently uploaded

UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfSumardi Arahbani
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum ViktimologiSaktaPrwt
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANharri34
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxekahariansyah96
 
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxINTANAMALINURAWALIA
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...Indra Wardhana
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptxmohamadhafiz651
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIdillaayuna
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxmuhammadarsyad77
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 

Recently uploaded (10)

UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 

4 - Sumber-sumber hukum.ppt

  • 1. 1
  • 2. Sumber hukum dalam pengertian sebagai “asalnya hukum”. Sumber hukum dalam pengertian sebagai “tempat” ditemukannya peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Sumber hukum dalam pengertian sebagai “hal- hal yang dapat atau seyogyanya mempengaruhi penguasa dalam menentukan hukumnya”.
  • 3. 3 Sumber hukum materiil  adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum (Perasaan / keyakinan individu dan pendapat umum yang membentuk dan menentukan isi hukum).
  • 4. Sumber-Sumber Hukum Formil 1. Undang-undang 2. Kebiasaan/adat 3. Yurisprudensi 4.Traktat 5. Doktrin 6. Perjanjian/Kontrak Sumber
  • 5.  Dalam arti materiil: Semua aturan yang dibuat oleh organ negara dan mengikat masyarakat (peraturan perundang-undangan)  Dalam arti formil: Hanyalah peraturan per-UU yang memenuhi syarat sebagai undang-undang 1. Undang- Undang Hukum tertulis yang dibentuk melalui cara-cara tertentu oleh pejabat yang berwenang. Disebut perundang-undangan karena dibuat atau dibentuk dan diterapkan oleh badan yang menjalankan fungsi perundang-undangan (legislatif).
  • 6.  Berlaku secara yuridis  Berlaku secara sosiologis  Teori pengakuan  Teori kekuatan  Berlaku secara filosofis  Pada tanggal diundangkan  Pada tanggal tertentu yg ditentukan  Ditentukan kemudian dg keluarnya PP
  • 7.  Jangka waktu berlakunya UU telah lampau sebagaimana ditentukan dalam UU tsb.  Keadaan/hal untuk mana UU itu diadakan sudah tdk ada lagi  Telah dicabut oleh instansi yg membuatnya atau instansi yg berwenang mencabutnya  Telah diadakan UU baru yg isinya bertentangan UU tsb.  Timbulnya hukum kebiasaan yg bertentang dg UU tsb sehingga ia tdk lagi ditaati. Undang-Undang Tidak Berlaku Lagi
  • 8. 8  Hukum yang berasal dari suatu tradisi yang berprores secara berulang-ulang dan ditaati dalam suatu masyarakat tertentu dlm hal dan keadaan yg sama.  Hukum kebiasaan yang lahir pergaulan masyarakat modern 2. Hukum Kebiasaan/Adat
  • 9. Perbuatan manusia yang dilakukan secara berulang-ulang untuk hal yang sama Dapat menjadi Hukum Kebiasaan Syarat:  Syarat materiil; pola tindakan yang berulang-ulang (jangka waktu lama) mengenai suatu hal/peristiwa yang sama  Syarat intelektual; adanya pendapat masyarakat yang menerima pola yang berulang-ulang tsb sebagai suatu hal yang dipatuhi /diterima sebagai aturan yang mengikat (opinio iuris necissitas)  Syarat sanksi; adanya akibat/sanksi hukum jika dilanggar. Kebiasaan
  • 10. Perjanjian Internasional antara: 1. Negara – Negara 2. Negara – Organisasi Internasional 3. Sesama Organisasi Internasional Traktat Bilateral Traktat Kolektif/Terbuka Traktat Traktat Multilateral
  • 11. Putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap yang kemudian diikuti hakim lain untuk masalah yang sama Peranan 1. Memberikan penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan 2.Mengisi kekosongan peraturan perundang- undangan
  • 12. Syarat-Syarat Yurisprudensi 1. Putusan atas suatu peristiwa hukum yg belum jelas pengaturan perundang-undangannya 2. Putusan tsb harus merupakan putusan yg telah berkekuatan hukum tetap 3. Putusan tsb telah berulang kali dijadikan dasar hukum untuk memutuskan perkara yg sama 4. Putusan tsb telah memenuhi rasa keadilan 5. Putusan tsb telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung
  • 13.  Pendapat atau ajaran yang dikemukan ahli/pakar hukum terkenal, yg pendapatnya sdh banyak dirujuk.  Dapat ditemukan dalam tulisan/opini hukum (legal writing).  Doktrin merupakan sumber hukum tidak langsung. 5. Doktrin
  • 14.  Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih di mana salah satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain atau keduanya saling mengikatkan diri.  Kontrak atau kesepakatan yang mereka buat menjadi landasan hukum untuk menyelesaikan persoalan hukum yang terjadi di antara mereka yg membuat perjanjian atau kontrak. . 6. Perjanjian atau Kontrak