1. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh Badan
Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pada masa itu Ir Soekarno
menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara yang beliau sebut Pancasila. Gagasan itu
disampaikan dihadapan panitia BPUPKI pada siang perdana mereka tanggal 28 Mei 1945 dan
berlangsung hingga tanggal 1 Juni 1945. Setelah dihasilkan sebuah rancangan UUD, berkas rancangan
tersebut selanjutnya diajukan ke Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan diperiksan
ulang. Dalam siding pembahasan, terlontar beberapa usualn penyempurnaan. Akhirnya, setelah
melali perdebatan, maka dicapai persetujuan untuk diadakan beberapa perubahan dan tambahan
atas rancangan UUD yang diajukan BPUPKI. Perubahan pertama pada kalimat Mukadimah adalah
rumusan kalimat yang diambil dari Piagam Jakarta, “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam
bagi pemeluk-pemeluknya” dihilangkan. Gagasan itu berlanjut dengan dibentuknya Panitia 9 yang
anggotanya diambil dari 38 anggota BPUPKI. Panitia 9 dibentuk pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9
mempunyai tugas untuk merancang sebuah rumusan pembukaan yang disebut Piagam Jakarta. Pada
tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah Proklamasi kemerdekaan dikumandangkan Piagam Jakarta
disahkan menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI. Dan kalimat Mukadimah
adalah rumusan kalimat yang diambil dari Piagam Jakarta, “dengan kewajiban 14 menjalankan syariat
Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti dengan kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sejarah
kemerdekaan Indonesia yang terlepas dari penjajahan asing membuktikan bahwa sejak semula salah
satu gagasan dasar dalam membangun sokoguru Negara Indonesia adalah konstitusionalisme dan
paham Negara hukum. Di dalam Negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi
konstitusional, Undang-undang dasar memiliki fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan
pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang.
Dengan demikian diharapkan hakhak warga Negara terlindungi. Gagasan ini dinamakan
konstitusionalisme. Kepustakaan hukum di Indonesia menjelaskan istilah Negara hukum sudah
sangat popular. Pada umumnya istilah tersebut dianggap merupakan terjemahan yang tepat dari dua
istilah yaitu rechtstaat dan the rule of law. Istilah Rechstaat (yang dilawankan dengan Matchstaat)
memang muncul di dalam penjelasan UUD 1945 yakni sebagai kunci pokok pertama dari system
Pemerintahan Negara yang berbunyi “Indonesia ialah Negara yang berdasar atas hukum (rechstaat)
dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (machtstaat)”. Kalau kita lihat di dalam UUD 1945 BAB I
tentang Bentuk dan Kedaulatan pasal 1 hasil Amandemen yang ketiga tahu 2001, berbunyi “Negara
Indonesia adalah Negara hukum”. Dari teori mengenai unsur-unsur Negara hukum, apabila
dihubungkan dengan Negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945, dapat ditemukan unsur-unsur Negara hukum, yaitu :
