SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 
( DPA SKPD ) 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2013 
KODE NAMA FORMULIR 
R i n g k a s a n Do k ume n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n S a t u a n K e r j a 
Perangkat Daerah 
Rinc ian Dokumen Pe l a k s ana an Angga r an Pendapa t an Sa tua n 
Kerja Perangkat Daerah 
R i n c i a n D o k ume n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n B e l a n j a T i d a k 
Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Ri n c i a n Do k ume n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n B e l a n j a L a n g s u n g 
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah 
Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah 
DPA SKPD 
DPA SKPD 1 
DPA SKPD 2.1 
DPA SKPD 2.2 
DPA SKPD 2.2.1 
DPA SKPD 3.1 
DPA SKPD 3.2
Formulir 
DPA SKPD 
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 
Tahun Anggaran 2013 
Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan 
Organisasi : 1 . 06 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
KODE 
REKENING 
URAIAN JUMLAH 
(Rp) 
1 2 3 
5 BELANJA 5.961.856.040,00 
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.384.811.240,00 
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.384.811.240,00 
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.577.044.800,00 
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.122.032.000,00 
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.314.092.800,00 
5 . 2 . 3 Belanja Modal 140.920.000,00 
SURPLUS / (DEFISIT) (5.961.856.040,00) 
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN 
NO. URAIAN 
TRIWULAN 
I II III IV JUMLAH 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.1 Belanja Tidak Langsung 711.176.644,00 700.626.351,00 561.394.947,00 411.613.298,00 2.384.811.240,00 
2.2 Belanja Langsung 1.088.925.400,00 1.598.476.400,00 620.792.700,00 268.850.300,00 3.577.044.800,00 
3.1 Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Salak, 22 January 2013 
Menyetujui 
SEKRETARIS DAERAH 
Drs. HOLLER SINAMO, MM 
NIP. 196105081986021002 
Formulir DPA SKPD Halaman 1

More Related Content

What's hot

31. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
31. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan31. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
31. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangankabupaten_pakpakbharat
 
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkutkabupaten_pakpakbharat
 
10. Badan penanggulangan bencana daerah
10. Badan penanggulangan bencana daerah10. Badan penanggulangan bencana daerah
10. Badan penanggulangan bencana daerahkabupaten_pakpakbharat
 
19. Badan kepagawaian daerah dan diklat
19. Badan kepagawaian daerah dan diklat19. Badan kepagawaian daerah dan diklat
19. Badan kepagawaian daerah dan diklatkabupaten_pakpakbharat
 
31. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
31. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan31. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
31. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangankabupaten_pakpakbharat
 
19. Badan kepegawaian daerah dan diklat
19. Badan kepegawaian daerah dan diklat19. Badan kepegawaian daerah dan diklat
19. Badan kepegawaian daerah dan diklatkabupaten_pakpakbharat
 
5. Badan perencanan pembangunan daerah
5. Badan perencanan pembangunan daerah5. Badan perencanan pembangunan daerah
5. Badan perencanan pembangunan daerahkabupaten_pakpakbharat
 

What's hot (20)

31. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
31. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan31. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
31. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
 
21. Kecamatan kerajaan
21. Kecamatan kerajaan21. Kecamatan kerajaan
21. Kecamatan kerajaan
 
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
 
27. Kecamatan sitellu tali urang julu
27. Kecamatan sitellu tali urang julu27. Kecamatan sitellu tali urang julu
27. Kecamatan sitellu tali urang julu
 
18. Inspektorat kabupaten
18. Inspektorat kabupaten18. Inspektorat kabupaten
18. Inspektorat kabupaten
 
11. Satuan polisi pamong praja
11. Satuan polisi pamong praja11. Satuan polisi pamong praja
11. Satuan polisi pamong praja
 
20. Kecamatan salak
20. Kecamatan salak20. Kecamatan salak
20. Kecamatan salak
 
27. Kecamatan sitellu tali urang julu
27. Kecamatan sitellu tali urang julu27. Kecamatan sitellu tali urang julu
27. Kecamatan sitellu tali urang julu
 
10. Badan penanggulangan bencana daerah
10. Badan penanggulangan bencana daerah10. Badan penanggulangan bencana daerah
10. Badan penanggulangan bencana daerah
 
15. Sekretariat dprd
15. Sekretariat dprd15. Sekretariat dprd
15. Sekretariat dprd
 
19. Badan kepagawaian daerah dan diklat
19. Badan kepagawaian daerah dan diklat19. Badan kepagawaian daerah dan diklat
19. Badan kepagawaian daerah dan diklat
 
22.Kecamatan sitellu talli urang jehe
22.Kecamatan sitellu talli urang jehe22.Kecamatan sitellu talli urang jehe
22.Kecamatan sitellu talli urang jehe
 
24. Kecamatan pagindar
24. Kecamatan pagindar24. Kecamatan pagindar
24. Kecamatan pagindar
 
21. Kecamatan kerajaan
21. Kecamatan kerajaan21. Kecamatan kerajaan
21. Kecamatan kerajaan
 
31. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
31. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan31. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
31. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
 
19. Badan kepegawaian daerah dan diklat
19. Badan kepegawaian daerah dan diklat19. Badan kepegawaian daerah dan diklat
19. Badan kepegawaian daerah dan diklat
 
11. Satuan polisi pamong praja
11. Satuan polisi pamong praja11. Satuan polisi pamong praja
11. Satuan polisi pamong praja
 
5. Badan perencanan pembangunan daerah
5. Badan perencanan pembangunan daerah5. Badan perencanan pembangunan daerah
5. Badan perencanan pembangunan daerah
 
26. Kecamatan tinada
26. Kecamatan tinada26. Kecamatan tinada
26. Kecamatan tinada
 
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
 

Similar to 5. Badan perencanaan pembangunan daerah

6. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
6. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil6. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
6. Dinas kependudukan dan pencatatan sipilkabupaten_pakpakbharat
 
10. Badan penanggulangan bencana daerah
10. Badan penanggulangan bencana daerah10. Badan penanggulangan bencana daerah
10. Badan penanggulangan bencana daerahkabupaten_pakpakbharat
 
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkutkabupaten_pakpakbharat
 
9. Dinas kebudayaan, pariwisatan, perhubungan, pertamanan dan kebersihan
9. Dinas kebudayaan, pariwisatan, perhubungan, pertamanan dan kebersihan9. Dinas kebudayaan, pariwisatan, perhubungan, pertamanan dan kebersihan
9. Dinas kebudayaan, pariwisatan, perhubungan, pertamanan dan kebersihankabupaten_pakpakbharat
 
7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasikabupaten_pakpakbharat
 
30. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
30. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan30. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
30. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunankabupaten_pakpakbharat
 
10. Badan penanggulangan bencana daerah
10. Badan penanggulangan bencana daerah10. Badan penanggulangan bencana daerah
10. Badan penanggulangan bencana daerahkabupaten_pakpakbharat
 

Similar to 5. Badan perencanaan pembangunan daerah (20)

3. RSUD
3. RSUD3. RSUD
3. RSUD
 
2. Dinas kesehatan
2. Dinas kesehatan2. Dinas kesehatan
2. Dinas kesehatan
 
6. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
6. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil6. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
6. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
 
10. Badan penanggulangan bencana daerah
10. Badan penanggulangan bencana daerah10. Badan penanggulangan bencana daerah
10. Badan penanggulangan bencana daerah
 
25. Kecamatan siempat rube
25. Kecamatan siempat rube25. Kecamatan siempat rube
25. Kecamatan siempat rube
 
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
 
15. Sekretariat dprd
15. Sekretariat dprd15. Sekretariat dprd
15. Sekretariat dprd
 
20. Kecamatan salak
20. Kecamatan salak20. Kecamatan salak
20. Kecamatan salak
 
29. Dinas pertanian dan perkebunan
29. Dinas pertanian dan perkebunan29. Dinas pertanian dan perkebunan
29. Dinas pertanian dan perkebunan
 
3. Rsud
3. Rsud3. Rsud
3. Rsud
 
1. dinas pendidikan
1. dinas pendidikan 1. dinas pendidikan
1. dinas pendidikan
 
9. Dinas kebudayaan, pariwisatan, perhubungan, pertamanan dan kebersihan
9. Dinas kebudayaan, pariwisatan, perhubungan, pertamanan dan kebersihan9. Dinas kebudayaan, pariwisatan, perhubungan, pertamanan dan kebersihan
9. Dinas kebudayaan, pariwisatan, perhubungan, pertamanan dan kebersihan
 
1. Dinas Pendidikan
1. Dinas Pendidikan1. Dinas Pendidikan
1. Dinas Pendidikan
 
4. Dinas pekerjaan umum
4. Dinas pekerjaan umum4. Dinas pekerjaan umum
4. Dinas pekerjaan umum
 
7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
 
30. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
30. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan30. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
30. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
 
4. Dinas pekerjaan umum
4. Dinas pekerjaan umum4. Dinas pekerjaan umum
4. Dinas pekerjaan umum
 
10. Badan penanggulangan bencana daerah
10. Badan penanggulangan bencana daerah10. Badan penanggulangan bencana daerah
10. Badan penanggulangan bencana daerah
 
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
 
11. Satuan polisi pamong praja
11. Satuan polisi pamong praja11. Satuan polisi pamong praja
11. Satuan polisi pamong praja
 

More from kabupaten_pakpakbharat

32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengahkabupaten_pakpakbharat
 
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunankabupaten_pakpakbharat
 
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangankabupaten_pakpakbharat
 
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kbkabupaten_pakpakbharat
 
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkutkabupaten_pakpakbharat
 
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahkabupaten_pakpakbharat
 

More from kabupaten_pakpakbharat (20)

Manual book v 3
Manual book v 3Manual book v 3
Manual book v 3
 
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
 
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
 
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
 
29. Dinas pertanian dan perkebunan
29. Dinas pertanian dan perkebunan29. Dinas pertanian dan perkebunan
29. Dinas pertanian dan perkebunan
 
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
 
27. Kecamatan sitellu tali urang julu
27. Kecamatan sitellu tali urang julu27. Kecamatan sitellu tali urang julu
27. Kecamatan sitellu tali urang julu
 
26. Kecamatan tinada
26. Kecamatan tinada26. Kecamatan tinada
26. Kecamatan tinada
 
25. Kecamatan siempat rube
25. Kecamatan siempat rube25. Kecamatan siempat rube
25. Kecamatan siempat rube
 
24. Kecamatan pagindar
24. Kecamatan pagindar24. Kecamatan pagindar
24. Kecamatan pagindar
 
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
 
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
 
21. Kecamatan kerajaan
21. Kecamatan kerajaan21. Kecamatan kerajaan
21. Kecamatan kerajaan
 
20. Kecamatan salak
20. Kecamatan salak20. Kecamatan salak
20. Kecamatan salak
 
19. Kantor kepegawaian daerah
19. Kantor kepegawaian  daerah19. Kantor kepegawaian  daerah
19. Kantor kepegawaian daerah
 
18. Inspektorat kabupaten
18. Inspektorat kabupaten18. Inspektorat kabupaten
18. Inspektorat kabupaten
 
17. Pejabat pengelola keuangan daerah
17. Pejabat pengelola keuangan daerah17. Pejabat pengelola keuangan daerah
17. Pejabat pengelola keuangan daerah
 
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
 
15. Sekretariat dprd
15. Sekretariat dprd15. Sekretariat dprd
15. Sekretariat dprd
 
14. sekretariat daerah
14. sekretariat daerah14. sekretariat daerah
14. sekretariat daerah
 

Recently uploaded

Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggiBahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi290165
 
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahVinaDawatulAropah
 
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMbahSantowaanCikeruh
 
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniKebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniTiaSofiani
 
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratMasterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratRyadhi EthniCitizen
 
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...gulieglue
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikTri Widodo W. UTOMO
 
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barangpermendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barangAli saepudin
 
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxPututJokoWibowo
 
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di IndonesiaPerbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesiaanissaputriaulia07
 

Recently uploaded (10)

Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggiBahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
 
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
 
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniKebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
 
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratMasterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
 
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
 
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barangpermendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
 
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
 
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di IndonesiaPerbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
 

5. Badan perencanaan pembangunan daerah

  • 1. PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 KODE NAMA FORMULIR R i n g k a s a n Do k ume n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n S a t u a n K e r j a Perangkat Daerah Rinc ian Dokumen Pe l a k s ana an Angga r an Pendapa t an Sa tua n Kerja Perangkat Daerah R i n c i a n D o k ume n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n B e l a n j a T i d a k Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Ri n c i a n Do k ume n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n B e l a n j a L a n g s u n g Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah DPA SKPD DPA SKPD 1 DPA SKPD 2.1 DPA SKPD 2.2 DPA SKPD 2.2.1 DPA SKPD 3.1 DPA SKPD 3.2
  • 2. Formulir DPA SKPD RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Organisasi : 1 . 06 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 5 BELANJA 5.961.856.040,00 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.384.811.240,00 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.384.811.240,00 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.577.044.800,00 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.122.032.000,00 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.314.092.800,00 5 . 2 . 3 Belanja Modal 140.920.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (5.961.856.040,00) RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN NO. URAIAN TRIWULAN I II III IV JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 1 Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1 Belanja Tidak Langsung 711.176.644,00 700.626.351,00 561.394.947,00 411.613.298,00 2.384.811.240,00 2.2 Belanja Langsung 1.088.925.400,00 1.598.476.400,00 620.792.700,00 268.850.300,00 3.577.044.800,00 3.1 Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Salak, 22 January 2013 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Drs. HOLLER SINAMO, MM NIP. 196105081986021002 Formulir DPA SKPD Halaman 1