Teks tersebut membahas tentang pembiayaan perbankan syariah, mulai dari pengertian pembiayaan perbankan syariah, tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan, hingga jenis-jenis produk pembiayaan perbankan syariah seperti murabahah, salam, dan istishna'."

1. Latar Belakang
Pembiayaan merupakan salah satu bentuk dari solidaritas sosial. Pemiliki modal dan
orang yang membutuhkan modal untuk melakukan suatu kegiatan usaha atau untuk
mengembangkan suatu usaha yang telah berjalan. Menggerakkan roda perekonomian agar
lebih produktif untuk menekan tingkat pendapatan masyarakat agar mengalami peningkatan.
Terciptanya lapangan pekerjaan baru dan berkurangnya angka pengangguran dengan
luasnya lapangan pekerjaan yang di buka dengan adanya pembiayaan modal bagi para
pebisnis.
Sejak terbentuknya undang-undang mengenai perbankan syariah yang bermula dari
Undang-undang No 7 Tahun 1992. Kemudian undang-undang perbankan syariah yang
dipertegas kembali pada Undang-undang No. 10 Tahun 1998. Undang-undang mengenai
perbankan syariah lebih memiliki titik terang ketika disahkannya Undang-undang No. 21
Tahun 2008. Akhirnya banyak dari sebagian perbankan membuka atau melakukan peralihan
dengan membentuk perbankan syariah demi menjaga kondisi kestabilan keuangan.
Dalam dunia perbankan dikenal dengan yang dinaman dengan produk pembiayaan.
Pada dasarnya sepintas dari segi tujuan produk pembiayaan yang dilakukan pihak perbakan
konvensional dan perbankan syariah memiliki persamaan yaitu melakukan pembiayaan atas
barang atau jasa yang di kehendaki oleh nasabah dengan tujuan memperoleh keuntungan
yang hanya dikehendaki pihak perbankan. Namun pada prinsipnya produk pembiyaan
perbankan syariah lebih mengarah pada ahklak yaitu mengedepankan pemberian bantuan
pembiayaan untuk mensejahterakan masyarakat dengan produk pembiayaan perbankan
syariah itu sendiri
B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, beberapa rumusan masalah yang penulisan
akan uraikan pada bab pembahasan yaitu:
1. Apa definisi pembiayaan perbankan syariah?
2. Apa tujuan dari dapa pembiayaan perbankan sayariah?
3. Apa manfaat dari pembiayaan perbankan syariah? dan
4. Berapa macam produk pembiayaan perbankan syariah.?
C. Tujuan
Beberapa tujuan dari penulisan makalah ini yaitu antara lain:
1. Mengetahui definisi pembiayaan perbankan syariah
2. Mengetahui tujuan daripada pembiayiaan
3. Mengetahui manfaat perbankan syariah

2. 4. Mengetahui macam-macam produk pembiayaan perbankan syariah.
BAB II
PEMBAHASAN
A. PENGERTIAN
Bank syari’ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada
bunga. Bank islam atau biasa disebut bank tanpa bunga, lembaga keuangan yang
operasional dan produknya dikembagkan berlandaskan pada al-qur’an dan hadits.
Menurut Karnaen A. Perwataatmadja, bank syari’ah adalah bank yang berperasi
sesuai dengan prinsip-prinsip islam, yakni bank dengan tata cara operasinya
mengikuti ketentuan-ketentuan syari’ah islam.[1]
Bank sebagai perantara jasa keuangan (financial intermediary), yang tugas
pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dana dimaksud
dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yag tidak disediakan oleh dua
lembaga sebelumnya (swasta dan negara). Pembiayaan dalam perbankan syari’ah
atau istilah teknisnya aktiva produktif[2],dimana perbankan memeberikan sejumlah
dana kepada nasabah untuk memutar uang yang dimiliki oleh perbankan dengan
memperoleh margin (tambahan) atas pembiayaan. menurut ketentuan bank
indonesia adalah peneneman dana bank syari’ah baik dalam rupiah maupun valuta
asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syari’ah,
penentapan, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening
administrasi serta sertifikat wadi’ah bank indonesia.
B. Tujuan Pembiayaan
Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syari’ah. Tujuan
pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syari’ah terkait dengan stake holder,
yakni:
1. Pemilik: dari sumber pendapatan diatas, para pemilik mengharapkan akan
memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.
2. Pegawai: para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bak
yang dikelolanya.
3. Masyarakat:
Pemilik dana, sebagai pemilik mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasi
akan diperoleh bagi hasil.
Debitur yang bersangkutan, dengan menyediakan dana baginya mereka membantu
guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan
barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).
Masyarakat umumnya-konsumen, mereka memperoleh barang-barang yang
dibutuhkan.
4. Pemerintah: akibat penyediaan pembiayaan pemerintah terbantu dalam
pembiayaan pembangunan negara, disamping akan diperoleh pajak (berupa pajak
penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-
perusahaan.
5. Bank: bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan,
diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap
survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang
dapat dilayaninya.
C. FUNGSI PEMBIAYAAN

3. Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syari’ah kepada
masyarakat penerimaan, diantaranya:
1. Meningkatkan daya guna uang
Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan
deposito. Uang tersebut dalam prosentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh
bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha menikmati
pembiayaan dari bank untuk memperluas/ memperbesar usahanya baik untuk
peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun
memulai usaha baru. Dengan demikian dana yang mengendap di bank tidak menjadi
idle (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan
bagi pengusaha maupun bagi masyarakat.
2. Meningkatkan daya guna barang
Dengan bantuan pembiayaan dari bank dapat meningkatkan daya guna barang
contohnya dapat memprodusir bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility
dari bahan tersebut meningkat.
3. Meningkatkan peredaran uang
Pembiayaan yag disalurkan via rekening-rekening koran pengusaha menciptakan
paertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel,
promes dan sebagainya. Melalui pembiayaan peredaran uang kartal maupun uang
giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu
kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif
apalagi secara kuantitatif.
4. Menimbulkan kegairahan berusaha
Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu
berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Karena itu pulalah maka pengusaha akan
selalu berhubungan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan
usahanya.
5. Stabiltas ekonomi
Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya
diarahkan pada usaha antara lain:
Ø Pengendalian inflasi
Ø Peningkatan ekspor
Ø Rehabiltasi prasarana
Ø Pemenuh kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat
Untuk menekan arus inflasi dan berlebih-lebih lagi untuk usaha pembangunan
ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan penting.
6. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional
Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk
meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila
keuntungan ini secara kumulatifd dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan
lagi kedalam struktur pemodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus
menerus.
Dengan earnings (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaan
pun akan terus bertambah. Di lain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk
merangsang pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa
negara. Disamping itu dengan semakin efektifnya kegiatan swasembada kebutuhan-
kebutuhan pokok, berarti akan dihemat devisa keuangan negara.

4. 7. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional
Bank sebagai lembaga kredit/ pembiayaan tidak hanya bergerak di dalam negeri
tetapi juga di luar negeri. Negara-negara yang kaya atau kuat ekonominya, demi
persahabatan antar negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara
yang sedang berkembang atau membangun. Bantuan tersebut tercermin dalam
bentuk bantuan kredit dengan syarat-syarat yang ringan yaitu margin (bunga) yang
relatif rendah dan jangka waktu penggunaan yang panjang.
D. Macam-Macam Pembiayaan
Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok, yaitu pemberian fasilitas
penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit
unit[3] pembiayaan perbankan syariah menurut sifat penggunaanya dapat dibagi
menjadi dua hal yaitu:
1. Pembiayaan yang bersifat produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk
memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik
untuk usaha produksi, perdagangan, maupun investasi, dan
2. Pembiayaan yang bersifat konsumtif, yaitu pembiayaan yang ditujukkan untuk
penggunaan pemenuhan kebutuhan konsumtif, yaitu yang akan habis digunakan
untuk memenuhi kebutuhan.
Sedangkan pembiayaan perbankan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang
dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:
1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (Sale and Purchase)
Transaksi jual-beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu
penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut:
a. Pembiayaan Murabahah (Deferred Payment sale)
Murabahah (al-bai’ bi tsaman ajil) lebih dikenal sebagai murabahah saja.
Murabahah, yang berasal dari kata ribhu (keuntungan), adalah transaksi jual-beli di
mana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual,
sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank di tambah
keuntungan (margin).
Landasan hukum al-Qur’an pembiayaan murabahah terdapat dalam surat al-
baqarah ayat 275
“….Alllah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…” (QS. Al-Baqarah:
275.
Kemudian landasan hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah dari Shuhaib
radhiyallahu Anhu yaitu:[4]
“ada tiga perkara yang diberkati, jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan
mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu
Majjah)
Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.
pencantuman dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak berubah selama
berlakunya akad, cara pembayaran pada akad murabahah dilakukan dengan cicilan
(bi tsaman ajil, atau muajjal). Barang akan diserahkan segera setelah terjadinya
akad.
b. Pembiayaan Salam (In Font Payment sale)

5. Pembiayaan salam dilakukan pada akad jual beli yang mana barang yang
diperjualbelikan belum ada. Sehingga pembayaran dilakukan secara tangguh
sementara pembayaran dilakukan tunai. Bank sebagai pembeli, sementara nasabah
sebagai penjual. Sehingga transaksi ini mirip dengan jual beli ijon, namun dalam
trankasi ini kuantitas, kualitas, harga dan waktu pembayaran barang ditentukan
secara pasti.
Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli, da tidak dapat berubah selama
berlakunya akad. Sehingga pada umumnya akan di diterapkan dalam pebiyaan
barang yang belum ada seperti pembelian komoditi pertanian oleh bank untuk
dimudian dijual kembali secara tunai atau cicilan.
Al-Qur’an dalam Surah al-Baqarah ayat 288.
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak dengan tunai
untuk jangka waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS. Al-
Baqarah: 282).
dan hardist yang diriwayatkan oleh Bukhari – Muslim
“dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhuma, dia berkata, ‘Rasulullah Shallallahu
Alaihi wa Sallam tiba di Madinah, sedang orang-orang biasa melakukan salaf dalam
buah-buahan selama setahun, dua tahun dan tiga tahun. Maka beliau bersabda,
‘siapa melakukan salam dalam sesuatu, maka hendaklah dia melakukannya dengan
timbangan tertentu, takaran tertentu dan sampai waktu tertentu,(HR Bukhari –
Muslim).
Begitu jelas bahwa larangan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, “ jangan
kalian menjual sesuatu yang tidak ada ditanganmu.” Akad untuk salam ini sesuai
dengan qiyas. Syarat terpenting sebagai fuqaha ialah ada yang mengetatkan
dengan menyebutkan beberapa batasan tertentu, yang sama sekali tidak didukung
dalil.[5]
c. Pembiayaan Istishna’ (Purchase by Order or Manufacture)
Merupakan pembiayaan yang menyerupai produk salam, tetapi dalam istishna’
pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin)
pembayaran.Skim Istinhna’ dalam perbankan syariah umumnya pada pembiayaan
manufaktur dan kontruksi.
Ketentuan pembiayaan istishna’ adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas
seperti jeni, macam ukuran, mutu dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati
dicantumkan dalam akad istishna’ tidak berubah selam berlakukan akad, jika terjadi
perubahan criteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad
ditandatangani, seleuruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.
2. Pembiayaan dengan prinsip sewa “Ijarah” (Operational Lease and Financial
Lease)
Prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, akan tetapi memiliki perbedaan yang
terletak dari pada objek transaksinya. Pada transaksi ijarah objek transaksinya
adalah barang maupun jasa.
Perinsip pembiayaan ijarah memiliki landasan dalam al-Qur’an dalam surat al-
Baqarah ayat 233.
“dan, jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila
kamu memberikan pembayaran menurut yang paput. Bertaqwalah kamu kepada
Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

6. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim[6]
“diriwayatkan dari ibu abbas bahwa rasulullah saw. Bersabda, “berbekamlah kamu,
kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu”.
dan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah[7]
“dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. Bersabda,”berikanlah upak pekerjaan
sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibju Majah).
3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (Profit Sharing)
Beberapa produk pembiayaan perbankan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi
hasil (profit sharing) adalah sebagai berikut:
a. Pembiayaan Musyarakakah (Partnership, Project Financing Participation)
Merupakan pembiayaan bagi hasil (profit and loss sharing) yang dilakukan dengan
bekerja sama untuk meningkatkan aset yang mereka miliki. Atau usaha bagi hasil
yang melibatkan beberapa atau kedua belah pihak yang sama-sama menggaungkan
sumber daya yang mereka miliki baik dalam bentuk berwujud maupun tidak
berwujud.
Bentuk kontribusi pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang dagangan
(trading asset), kewirauswastaan (entrepreneur ship), kepandaian (skill), kepemilikan
(property), peralatan (Equipment), atau intangibel aset (seperti hak paten atau
goodwill), kepercayaan/reputasi (Credit worthiness) dan barang-barang lain yang
dapat dinilai dengan uang.
Ketentuan umum dalam pembiayaan musyarakah dalam perbankan syariah adalah:
· Penyatuan modal proyek musyarakah yang kemudian dikelola bersama.
Kedua belah pihak berhak memberikan kebijakan usaha yang dijalankan pelaksana
usaha. Pelaksana diberikan kepercayaan (amanah) untuk menjalankan usaha
dengan tidak boleh melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
- Menggabungkan dana usaha dengan harta pribadi
- Menjalankan usaha musyarakah dengan pihak lain tanpa seizin pemilik
modal
- Memberikan pinjaman kepada pihak lain
- Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh
pihak lain.
- Dianggap tidak bekerja sama atau mengakhiri kerjasama ketika, menarik diri
dari kerjasama, meninggal dunia, tidak cakap hukum.
· Pengeluaran biaya dalam menjalan usaha diketahui bersama, keuntungan
atau kerugian dibagi sebagaimana porsinya.
· Menyebutkan jenis usaha dalam akad.
b. Pembiayaan Mudharabah ( Trust Financing, Trust Investement)
Pembiayan mudharabah merupakan pembiayaan yang pemilik modalnya (shahib al-
mall) memberikan modal secara penuh kepada pengelola (mudharib) dengan
perjanjian pembagian keuntungan, sedangkan kerugian di tanggung oleh pemilik
modal (shahib al-maal). Pembiayaan mudharabah yang dilakukan pihak bank
merupakan pembiayaan yang memberikan kepercayaan penuh kepada pengelola,
sehingga perlu adanya prinsip kehati-hatian untuk mengantisipasi kerugian yang
diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana.

7. 4. Pembiayaan dengan akad pelengkap
Akad pelengkap pembiayaan perbankan syariah yang ditunjukkan untuk
mempermudah pelaksanaan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah.
a. Pembiayaan Hawalah (Tranfer Service)
Pembiayaan hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berhutang
ditunjukkan untuk membantu perusahan untuk kelanjutan usaha produksinya. Bank
mendapatkan ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengurangi resiko
terjadinya kecurangan nasabah dan laporan palsu atau wanprestasi yang
merupakan kewajiban hawalah ke bank perlu adanya penelitian atas kemampuan
pihak berutang dan kebenaran transaksi antara memindahkan piutang dengan yang
berutang.
b. Rahn (Mortage)
Pembiayaan dengan memberikan jaminan atas pinjaman pinjaman yang telah diterimanya
dari pihak perbankan. Barang yang digadai harus memiliki nilai yang sebanding dengan
besarnya pinjaman, kepemilikan sendiri dan merupakan sector rill, serta dapat dikuasai oleh
pihak bank, namun tidak untuk dimanfaatkan. Sebatas sebagai jaminan atas pembiayaan.
Dalam surat al-Baqarah ayat 283
“jika kamu dalam perjalanna (dan bermuamalah tidak secara tunai) sednagkan kamu tidak
memperoleh seraogn penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang
berpiutang). (QS. Al-Baqarah: 283).
Dan dipertegas dengan beberapa hadis perihal gadai rahn (Mortage) yaitu sebagai
berikut:[8]
“Aisya r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. membeli makan dari seorang Yahudi dan
menjaminkan kepadanya baju besi.” (HR. Bukhari no. 1926 kitab al-Buyu, dan Muslim).
“Anas ra. Berkata, “Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di
Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau.”(HR. Bukhari no. 1927,
kitab al-Buyu, Ahmad, Nasa’I, dan Ibnu Majah)
“Abi Hurairah ra. Berkata bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “apabila ada ternah digadaikan,
punggunya boleh dinaiki (oleh orang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya
(menjaga)nya. Apabila ternah itu digadaikan, air susunya yang deras boleh diminum (oleh
orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada
orang yang naik dan minum harus mengeluarkan biaya (perawatan)nya.”(HR. Jamaah
kecuali Muslim dan Nasa’I, Bukhari no. 2329, kitab ar-Rahn).
“Abu Hurairah ra. Berkata bahwasannya Rasulullah saw. Bersabda, “barang yang digadai itu
tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan
tanggung jawabnyalah bila ada kerugian (atau biaya).” (HR. Syafi’I dan Daruqutni).
Resiko wanprestasi yang terjadi dalam pembiayaan dengan gadai diatasi dengan penjualan
barang jaminan atas perintah hakim. Dengan ketentuan ketika telah melakukan peneguran
secara berkala minimal 3 kali, dan ditambah dengan melakukan negosiasi kembali oleh
pihak perbankan kepada nasabah. Hasil penjualan digunakan untuk menutupi kekurangan
daripada pengganti atas pembiayaan yang didapat. Ketika terjadi kelebihan atas penjualan
maka dikembalikan kepada si pemilik barang jaminan tersebut.
c. Qarrd (Soft and Benevolent Loan)
Merupakan transaksi pembiayaan yang diberikan perbankan kepada nasabah dengan tanpa
mengharapkan imbalan. Dikategorikan sebagai aqd tathawwui atau akan saling membantu
dan bukan komersial[9]

8. Aplikasi pembiayaan qard dalam perbankan meliputi:
1. Pinjaman talangan haji.
2. Jaminan tunai (cash advanced)
3. Jaminan kepada pengusaha kecil
4. Pinjaman kepada pengurus bank,
Landasan hokum pembiayaan qard (soft and benevolent loan) terdapat dalam al-quran dan
beberapa hadis yaitu:[10]
“siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan
melipatgandakan (balasa) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang
banyak.”(QS. Al-Hadid: 11)
“Ibnu Masud meriwayatkan bahwa Nabi saw. Berkata, “Bukan seorang muslim (mereka)
yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai)
sedekah”(HR. Ibnu Majah no. 2421, kitab al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi).
“Anas Bin malik berkata bahwa rasulullah berkata, “aku melihat kepada waktu malam di
Isra’-kan, pada pintu surge tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qard delapan
belas kali, aku bertanya, “Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah?” ia
menjawab, karena peminta-minta suatu dan ia punya, sedangkan yang meminjamkan tidka
akan meminjam kecuali karena keperluan”(HR. Ibnu Majah no. 2422, kitab ahkam, dan
baihaqi).
d. Wakalah
Wakalah juga merupakan salah satu pembiayaan perbankan atas perwakilan melakukan
pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang. Khusus L/C,
apabila dana nasabah ternyata tidak cukup, maka pembiayaan dilakukan dengan
pembiayaan lain seperti, pembiayaan mudharabah, salam, ijarah, mudharabah, atau
musyarakah.
Landasan hokum pemberlakuaannya transaksi pembiayaa wakalah adalah seperti yang
terdapat dalam Qur’an dan Hadis[11]
“dan demikian kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antra mereka sendiri.
Berkata salah seorang diantara mereka, ‘sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Merek
menjawab, ‘ kita sudah berada (disini) satu atau setengah hari.’ Berkata (yang lain lagi),
‘tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamnya kamu berada (di sini), maka, suruhlah salah
seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini dan hendaklah ia
lihat manakah makanan yang lebih baik dan hendaklah ia membawa makanan itu untuk mu,
dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu
kepada seseorang pun.”(QS. Al-Hafi: 19).
”jadikanlah aku bendaharawan Negara mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai
menjaga lagi berpengalaman.” (QS. Yusuf: 55).
Dan dalam beberapa hadis.
Yang diriwayatkan oleh malik.[12]
“bahwasannya Rasulullah saw. Mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang anshar untuk
mewakilinya mengawini Maimunah binti-Harits” (Malik no. 678, kitab al-Muwaththa’, bab haji)
“dari Jabir ra. ia berkata: aku keluar pergi ke Khaibar, lalau aku dating kepada Rasulullah
saw. Maka beliau bersabda, “bila engkau dating pada wakilku di khaibar, maka ambilah
darinya 15 wasaq.”(HR Abu Dawud)[13]
“dari Jabir ra. bahwa Rasulullah saw. Menyemblih kurban sebanyak 63 ekor hewan dan Ali
ra. disuruh menyembelih binatang kurban yang belum disembelih.”(HR. Muslim).[14]

9. Bank yang ditunjuk oleh nasabah tidak diperbolehkan melakukan tindakan sendiri tanpa
adanya musyawarah dari pihak nasabah. Setiap tugas wewenang, dan tanggung jawab
bank harus jelas sesuai dengan kehendak nasabah dan mengatasnamakan nasabah dalam
pelaksanaan tugas.. Maka dalam hal pelaksanaan tugas tersebut bank dapat mengganti
biaya berdasarkan kesepakatan bersama.
e. Kafalah (Guaranty)
Merupakan pembiayaan dengan pengalihan tanggung jawab kewajiban pembayaran orang
kedua dalam hal ini nasabah atas orang ketiga (jasa atau objek) dengan jaminan
pelaksanaan yang akan dilakukan oleh orang pertama (bank). Dan dalam pelaksanaan
kegiatan ini si pemberi jasa berhak mendapatkan ganti rugi atas biaya jasa yang
dikeluarkan atau diberikan.
Landasan pembiayaan kafalah ini yaitu berdasarkan al-quran dan hadis.
”penyebu-penyebu itu berseru, “kami kehilangan piala raja dan barang siapa yang dapat
mengembalikkannya akan memperoleh makanan (seberat) beban unta dan akan menjamin
terhadapnya”(QS. Yusuf: 72).
Bentuk jaminan atas kafalah dipertegas dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh
Bukhari[15]
“telah dihadapkan kepada Rasulullah saw. (mayat seorang laki-laki untuk dihalatkan)…
Rasulullah bertanya “apakah dia mempunyai warisan?” para sahabat menjawab, “tidak”
Rasulullah bertanya lagi, “Apakah dia mempunyai utang?” sahabat menjawab “ya, sejumlah
tiga dinar”Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk menshalatkannya (tetapi beliau
sendiri tidak). Abu Qatadah lalu berkata, “saya menjamin utangnya, ya Rasulullah.” Maka
Rasulullah pun menshalatkan mayat tersebut.” (HR Bukhari no. 2127, kitab al-Hawalah.
Beberapa macam kafalah yang dilakukan oleh perbankan yaitu meliputi:
1. Kafalah bin Nafs
Merupakan pemberian jaminan atas diri (personal
2. Kafalah bil Mal
Merupakan jaminan pembayaran atas perlunasan utang atau barang
3. Kafalah bit-Taslim
Merupakan penjamin pengembalian atas barang yang disewa, pada waktu masa sewa
berakhir.
4. Kafalah al-Munjazah
Merupakan jaminan mut lak yang tidak adanya batas jangka waktu dan kepengingan/tujuan
tertentu
5. Kafalah al-Muallaqah
Merupakan jaminan penyederhanaan dari kafalah al-munjazah, baik oleh industry
perbankan maupun asuransi.

10. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari penjelasan yang telah diuraikan penulis diatas beberapa kesimpulan diambil
oleh penulis terkait daripada rumusan masalah dan tujuan yaitu:
1. Maskud pembiayaan perbankan syariah merupakan aktifa produktif dimana
perbankan memeberikan sejumlah dana kepada nasabah untuk memutar uang yang
dimiliki oleh perbankan dengan memperoleh margin (tambahan) atas pembiayaan.
2. Beberapa tujuan daripada pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah
berdasarkan penempatan (stakeholder) yaitu ditujukan kepada pemilik, pegawai,
masyarakat, pemerintah, bank
3. Manfaat daripada perbankan syariah diantaranya yaitu Sebagai jembatan untuk
meningkatkan pendapatan nasional atau tujuan peningkatan kesejahteraan
masyarakat
4. Produk pembiayaan perbankan meliputi pembiayaan yang bersifat konsumtif atau
pembiayaan yang bersifat produktif. Antara lain pembiayaan-pembiayan perbankan
syariah yaitu:
1. Pembiayaan berprinsip jual beli yaitu Murabahah, Salam, Istisna’
2. Pembiayaan berprinsip sewa yaitu Ijarah dan Ijarah munthia bit-Tamlik
3. Pembiayaan berprinsip bagi hasil yaitu Musyarakah, Mudharabah

11. 4. dan beberapa pembiayaan pelengkap yaitu, Hawalah, Kafalah, Rahn, Qard, dan
wakalah
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah bin Abdurrahman Ali Basam, Syariah Hadis Pilihan Bukhari Muslim, edisi
Indonesia
Karim A. Adiwarman. 2004. Bank Islam, Analis Fiqih dan Keuangan: edisi 3. Raja
Grafindo Persada. Jakarta.
Syafi’I Antonio, Muhammad. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Gema Insani
Pers. Jakarta.
Karnaen Perwataatmadja. 1997. Apa dan Bagaimana Bank Islam,: PT. Dana Bhakta
wakaf, Yogyakarta
Mardani. 2011. Ayat-ayat dan Hadist Ekonomi Syariah. Raja Grafindo persada.
Jakarta
Nurhayati Sri dan Wasilah. 2008. Akuntansi Syariah di Indonesia. Salemba Empat.
Jarkata
Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003
www.mandirisyariah.com

12. [1] Karnaen Perwataatmadja, Apa dan Bagaimana Bank Islam, Yogyakarta: PT.Dana Bhakta wakaf, 1997
[2] Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003
[3] Rifat Ahamd Abdul Karim.“The Impact ofthe Basie Capital Adequacy Ratio Regulation on the Financial Strategy ofIslamic Banks” dalam Proceeding ofthe 9th Expert level Conference on Islamic
Banking, disponsori oleh Bank Indonesia dan Internasional Association of Islamic Banks, 7-8 April 1995, Jakarta.
[4] Mardani. 2011. Ayat-ayat dan Hadist Ekonomi Syariah. Raja Grafindo persada. Jakarta.,hlm. 194
[5] Abdullah bin Abdurrahman Ali Basam, Syariah Hadis Pilihan Bukhari Muslim, edisi Indonesiahlm. 629
[6] Syafi’I Antonio, Muhammad. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Gema Insani Pers.Jakarta., hlm. 118
[7] Syafi’I Antonio, Muhammad. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Gema Insani Pers.Jakarta., hlm. 118
[8] Syafi’I Antonio, Muhammad. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Gema Insani Pers.Jakarta., hlm. 129
[9] Syafi’I Antonio, Muhammad. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Gema Insani Pers.Jakarta., hlm. 129
[10] Opcit Hlm. 132
[11] Syafi’I Antonio, Muhammad.2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktik.Gema Insani Pers. Jakarta., hlm.121
[12] opcit
[13] Mardani. 2011. Ayat-ayatdan HadistEkonomi Syariah.Raja Grafindo persada. Jakarta., hlm. 196
[14] Ibid
[15] Syafi’I Antonio, Muhammad.2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktik.Gema Insani Pers. Jakarta., hlm.124

13. Jenis-Jenis Akad Pembiayaan Bank Syariah (Oleh Riki abdul Rahman UIN
Badung
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam lembaga perbankan baik itu perbankan konvensional ataupun syariah dalam
operasionalnya meliputi 3 aspek pokok, yaitu penghimpunan dana (funding), pembiayaan
(financing) dan jasa (service). Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah, bank umum syariah dalam usaha untuk menghimpun dana dapat
melakukan usaha dalam bentuk simpanan berupa tabungan, giro atau bentuk lainnya baik
berdasarkan akad wadi’ah, mudharabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan.
Sedangkan dari sisi pembiayaan, perbankan syariah dapat menyalurkan pembiayaan
berdasarkan akad mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, qardh, atau akad
lain yang sesuai dengan syariah. Sedangkan kegiatan jasa yang dapat dilakukan oleh bank
umum syariah berdasarkan Undang-Undang tersebut diantaranya berupa akad hiwalah,
kafalah, ijarah, dan lain-lain.
Namun pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat, justru sangat mengkhwatirkan
dalam pengetahuan perbankan syari’ah, terutama dalam jenis pembiayaan di bank syari’ah.
Maka berangkat dari permasalahan tersebut maka penulis membuat makalah dengan judul
“JENIS-JENIS PEMBIAYAAN BANK SYARI’AH”.
B. Rumusan Masalah
1. Apa Pengertian Pembiayaan Bank Syari’ah?
2. Bagaimana Pembiayaan Bank Syari’ah, dan Apa saja Jenis-Jenis Pembiayaan Bank Syari’ah!
C. Tujuan Masalah
1. Untuk Menjelaskan Pengertian Pembiayaan
2. Untuk Memaparkan Bagaimana Pembiayaan Bank Syari’ah, dan Memaparkan Jenis-Jenis
Pembiayaan Bank Syari’ah
BAB II
PEMBAHASAN

14. A. Pengertian Pembiayaan
Pada dasarnya fungsi utama Bank Syariah tidak jauh beda dengan bank konvensional
yaitu menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali atau lebih
dikenal sebagai fungsi intermediasi. Dalam prakteknya bank syariah menyalurkan dana yang
diperolehnya dalam bentuk pemberian pembiayaan, baik itu pembiayaan modal usaha
maupun untuk komsumsi.
Adapun pengertian pembiayaan menurut berbagai litertur yang ada sebagai berikut,
Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Pembiayaan adalah penyediaan uang atau
tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan
uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
Menurut M. Syafii Antonio. (2001;160), Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Pembiayaan
adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang
merupakan defisit unit.
Menurut Muhammad (2002;260), Manajemen Bank Syariah. Pembiayaan dalam
secara luas diartikan sebagai pendanaan yang di keluarkan untuk mendukung investasi yang
telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.
Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah
pemberian fasilitas penyediaan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan
berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang
dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu
dengan imbalan atau bagi hasil.
B. Jenis-Jenis Pembiayaan Bank Syariah
Menurut Muhammad (2002;91), Manajemen Bank Syariah. Penyaluran dananya pada
nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi dalam empat kategori yang
dibedakan berdasarkan tujuan penggunaanya yaitu:
1. Pembiayaan dengan prinsip Jual Beli ( Ba’i )
Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan
barang atau benda (Transfer Of Property) Tingkat keuntungan ditentukan didepan dan
menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

15. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu
penyerahan yakni sebagai berikut:
a. Pembiayaan Murabahah
Menurut definisi Ulama Fiqh Murobahah adalah akad jual beli atas barang tertentu.
Dalam transasksi penjualan tersebut penjual menyebutkan secara jelas barang yang akan
dibeli termasuk harga pembelian barang dan keuntungan yang akan diambil.
Dalam perbankan Islam, Murobahah merupakan akad jual beli antara bank selaku
penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dari transaksi
tersebut bank mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Selain itu
murobahah juga merupakan jasa pembiayaan oleh bank melalui transaksi jual beli dengan
nasabah dengan cara cicilan.
Dalam hal ini bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah
dengan membeli barang tersebut dari pemasok kemudian mejualnya kepada nasabah dengan
menambahkan biaya keuntungan (cost-plus profit) dan ini dilakukan melalui perundingan
terlebih dahulu antara bank dengan pihak nasabah yang bersangkutan.
Pemilikan barang akan dialihkan kepada nasabah secara propisional sesuai dengan
cicilan yang sudah dibayar. Dengan demikian barang yang dibeli berfungsi sebagai agunan
sampai seluruh biaya dilunasi.
Rukun dan Syarat Murabahah:
1. Rukun
a. Ada penjual.
b. Ada pembeli.
c. Ada obyek yg akan dijual-belikan (tangible)
d. Ada harga jual yg disepakati kedua belah pihak.
e. Akad jual beli.
2. Syarat
a. Pembeli dan penjual dlm keadaan cakap hukum.
b. Barang yg dijual tidak termasuk kategori yg diharamkan.
c. Barang yg dijual sesuai dgn spesifikasi pembeli.
d. Barang yg dijual secarahukum syah dimiliki penjual.
Contoh:
MURABAHAH DGN PELUNASAN PADA AKHIR PERIODE

16. Harga beli : Rp. 50.000.000,-
Harga jual : Rp. 62.000.000,-
Laba : Rp. 12.000.000,-
Jangka waktu : 3 bulan
Cicilan : Rp. 4.000.000,-/bln (labanya saja)
Pelunasan : Rp. 54.000.000,-/bln (di akhir bulan ke 3)
MURABAHAH DGN PELUNASAN DIANGSUR
Harga beli : Rp. 50.000.000,-
Harga jual : Rp. 60.000.000,-
Laba : Rp. 10.000.000,-
Jangka waktu : 12 bulan
Cicilan : Rp. 5.000.000,-/bln (pokok + laba)
b. Pembiayaan Salam
Yaitu pembiayaan jual-beli di mana barang yang diperjual-belikan belum ada.
Pembayaran barang dilakukan di depaqn oleh bank namun penyerahan barang dilakukan
secara tangguh karena memerlukan proses pengadaannya. Setelah barang diserahkankepada
bank maka bank akan menjualnya epada pembeli yang telah nenesan sebelumnya. Hal ini
disebut salam paralel karena melibatkan pemesan dan bank, serta bank dan pelaksana yang
bertanggung jawab atas realisasipesanan tersebut.
Rukun dan Syarat Salam:
1. Rukun
a. Muslam (pembeli)
b. Muslam ilaih (penjual)
c. Modal/ Uang
d. Muslam Fiihi atau barang
e. Shigat
2. Syarat
a. Modal harus diketahui
b. Penerimaan pembayaran salam harus di temapat kontrak
c. Barang harus jelas, bisa diidentifikasi, penyerahan barang dikemudian hari, dan sebagainya
Contoh:
Biasa dipraktekkan bagi pembiayaan produk pertanian. Sebagai contoh seorang
pedagang besar sembako melakukan pemesanan 1000 ton beras yang tipe, kualitas, kuantitas

17. dan harganya sudah ditentukan kepada seorang petani. Karena petani tersebut tidak memiliki
modal kerja , maka bank akan membiayai modal kerja petani. Petani menerima dana di awal
akad dari bank yang akan digunakan untuk kebutuhan pengadaan sarana produksi maupun
kebutuhan proses penanaman hingga panen . Setelah panen, hasil beras sesuai spesifikasi
yang petani.diminta akan diserahkan kepada bank. Selanjutnya bank akan menjual kepada
pemesannya yaitu si pedagang besar dan bank akan menerima pembayaran sebagai sumber
pelunasan pembayaran.
c. Pembiayaan Istisna
Istishna adalah suatu transaksi jual beli antara mustashni’ (pemesan) dengan shani’i
(produsen) dimana barang yang akan diperjual belikan harus dipesan terlebih dahulu dengan
kriteria yang jelas.
Secara etimologis, istishna itu adalah minta dibuatkan. Dengan demikian menurut
jumhur ulama istishna sama dengan salam, karena dari objek/barang yang dipesannya harus
dibuat terlebih dahulu dengan ciri-ciri tertentu seperti halnya salam. Bedanya terletak pada
sistem pembayarannya, kalau salam pembayarannya dilakukan sebelum barang diterima,
sedang istishna boleh di awal, di tengah atau diakhir setelah pesanan diterima.
Rukun dan Syarat Istishna:
1. Rukun
a. Ada pembuat/produsen
b. Ada pemesan/pembeli.
c. Ada barang/proyek yang dipesan.
d. Ada kesepakatan harga jual.
e. Ada pengikatan.
2. Syarat
a. Pihak yg berakad hrs cakap hukum.
b. Produsen sanggup memenuhi persyaratan pemesanan
c. Obyek yg dipesan jelas spesifikasinya.
d. Harga jual adalah harga pesanan ditambah keuntungan.
e. Harga jual tetap selama jangka waktu pemesanan
f. Jangka waktu pembuatan disepakati bersama
Contoh Soal:
UIN berkeinginan untuk menambah sarana pendidikan berupa Laboratorium Audio
Visual senilai Rp. 3 M. UIN kemudian menghubungi BRI Syariah untuk membiayai proyek

18. tersebut. Kontraktor yang sudah dikenal dalam pembuatan Laboratorium Audio Visual adalah
PT. Sony.
Harga Pesanan Proyek : Rp. 3 Milyard.
Jangka waktu pembangunan : 1 tahun.
Kontraktor : PT. Sony.
Nasabah : UIN
Harga Jual pada UMY : Rp. 4,8 Milyard.
Cara Pelunasan : Cicilan selama 1 th (setelah
proyek selesai dibangun)
UIN akan membayar Hamisy Jidiyah (fee) sebagai uang tanda keseriusan pada waktu
melakukan transaksi Istishna ini.
Besarnya Hamisy Jidiyah ini tidak ditentukan dan sepenuhnya menjadi wewenang
BRI Syariah dan kesepakatan bersama dengan UIN.
Hamisy Jidiyah bisa dibayar setiap bulan, 3 bulan, atau 6 bulan tergantung
kesepakatan bersama antara BRI Syariah dengan UIN.
2. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (Ijarah)
Pengertian pemberian sewa menyewa dapat didefenisikan sebagai transaksi terhadap
penggunaan manfaat suatu barang dan jasa dengan pemberian imbalan,. Apabila obyek
pemanfaatannya berupa barang, maka imbalannya disebut dengan sewa , sedangkan bila
obyeknya berupa tenaga kerja maka imbalannya disebut upah Pada dasarnya ijarah
didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan
tertentu.
Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, Ijarah adalah
akad pemindahan hak guna (manfaat ) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu
melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu
sendiri, dengan demikian dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya
pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.
Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah.
Ada 2 ( dua ) jenis ijarah yaitu sebagai berikut.
a. Ijarah Murni
yaitu suatu transaksi sewa-menyewa obyek tanpa adanya perpindahan kepemilikan
yaitu obyek tetap dimiliki oleh si pemilik.
b. Ijarah Muntahiya Bitamilik

19. yaitu suatu transaksi sewa menyewa di mana terdapat pilihan bagi si penyewa untuk
memiliki barang yang disewa di akhir masa sewa melalui mekanisme sale and lease
backIjarah Muntahiyyah Bit-Tamlik di beberapa negara menyebutkan sebagai Ijarah Wa
Iqtina’ yang artinya sama juga yaitu sama juga yaitu menyewa dan setelah itu diakuisisi oleh
penyewa ( finance lease ).
Oleh karena Ijarah adalah akad yang mengatur pemanfaatan hak guna tanpa terjadi
pemindahan kepemilikan, maka banyak orang menyamaratakan ijarah dengan leasing. Hal ini
disebabkan karena kedua istilah tersebut sama-sama mengacu pada hal – ihwal sewa-
menyewa. Karena aktivitas perbankan umum tidak diperbolehkan melakukan leasing, maka
perbankan Syari’ah hanya mengambil Ijarah Muntahiyyah Bit-Tamlik yang artinya perjanjian
untuk memanfaatkan ( sewa ) barang antara Bank dengan nasabah dan pada akhir masa sewa,
maka nasabah wajib membeli barang yang telah disewanya.
Rukun dan Syarat Ijarah:
1. Rukun
a. Penyewa (musta’ jir)
b. Pemilik barang (mu’ajjir)
c. Barang atau obyek sewaan (ma’jur)
d. Harga sewa/manfaat sewa (ajran/ujran)
e. Ijab Qabul
2. Syarat
a. Pihak yang saling telibat harus saling ridha
b. Ma’ jur (Barang atau obyek sewa)
a) Manfaat tersebut dibenarkan agama atau halal.
b) Manfaat tersebut dapat dinilai dan diukur atau diperhitungkan.
c) Manfaatnya dapat diberikan kepada pihak yang menyewa
d) Ma’ jur wajib dibeli musta’ jir.
3. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil
Berdasarkan komposisi share modal bank dalam usaha nasabah, terdapat ( dua ) pola
pembayaran, yaitu :
a. Mudharabah
Perjanjian pembiayaan/ penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada
pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah,

20. dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah
disepakati sebelumnya.
Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada pengelola (mudharib), akad
kemitraan ini dibagi menjadi dua tipe yaitu:
1. Mudharabah Mutlaqah
Yaitu pemilik modal memberikan kebebasan penuh kepada pengelola untuk
menggunakan modal tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan.
2. Mudharabah Muqayyad
Yaitu pemilik modal menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam
menggunakan modal tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya.
Rukun Dan Syarat Sah Akad Mudharabah:
Mudharabah merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik
modal (investor) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (mudharib) untuk
digunakan dalam aktifitas ekonomi. Pembiayaan mudharabah tersebut tidaklah terlepas dari
mekanisme pelaksanaan perjanjian yang telah ditetapkan berdasarkan syarat dan rukun dalam
akad, sesuai dengan yang dikemukakan oleh ulama Fiqhiyah dan juga Dewan Syariah
Nasional MUI tentang mudharabah (qiradh).
Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi sedangkan syarat adalah
sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun. Namun syarat bukanlah rukun, jadi tidak
boleh dicampurkan. Oleh karena itu keabsahan suatu perjanjian pembiayaan mudharabah
tidak terlepas dari pada pemenuhan rukun dan syarat mudharabah itu sendiri.
Menurut ulama Hanafiyah, rukun mudharabah hanya satu, yaitu ijab dan qabul, sedangkan
menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, rukun mudharabah ada enam yaitu:
1. Rukun
a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang
c. Aqad mudharabah dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang
d. Mal, yaitu harta pokok atau modal
e. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba atau keuntungan
f. Keuntungan.
Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, rukun mudharabah adalah ijab dan kabul yang
keluar dari orang yang memiliki keahlian, selain itu rukun mudharabah terbagi kepada lima,
yaitu:Pemodal

21. a. Pengelola
b. Modal
c. Nisbah keuntungan
d. Sighat atau Akad
2. Syarat
a. Modal atau barang yang diserahkan berbentuk uang tunai. Apabila barang berbentuk emas
atau perak batangan (tabar), emas hiasan (imitasi) atau barang dagangan lainnya, maka
mudharabah tersebut batal dengan sendirinya.
b. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf. Sedangkan akad
yang dilakukan anak-anak yang masih kecil, orang gila dan orang-orang yang berada di
bawah pengampuan, maka akadnya batal atau tidak sah.
c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan
dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua
belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
d. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas
persentasenya, seperti setengah, sepertiga atau seperempat.
e. Melafazdkan ijab dari pemilik modal, misalnya: "Aku serahkan uang ini kepadamu untuk
dagang, jika ada keuntungan akan dibagi dua" dan kata-kata qabul dari pengelola.
f. Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang
di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu,
sementara di waktu-waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang
dari tujuan akad mudharabah, yaitu keuntungan. Bila dalam mudharabah ada persyaratan-
persyaratan, maka mudharabah tersebut menjadi rusak (fasid) menurut pendapat Imam Syafi'i
dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad
b. Musyarakah
Menurut Hanafiyah syirkah adalah : Perjanjian antara dua pihak yang bersyarikat
mengenai pokok harta dan keuntungannya. Menurut ulama Malikiyah syirkah adalah :
Keizinan untuk berbuat hukum bagi kedua belah pihak, yakni masing-masing mengizinkan
pihak lainnya berbuat hukum terhadap harta milik bersama antara kedua belah pihak, disertai
dengan tetapnya hak berbuat hukum (terhadap harta tersebut) bagi masing-masing.
Macam-macam musyarakah Secara garis besar musyarakah terbagi dua, yang pertama
musyarakah tentang kepemilikan bersama, yaitu musyarakah yang terjaIi tanpa adanya akad
antara kedua pihak. Ini ada yang atas perbuatan manusia, seperti secara bersama-sama
menerima hibah atau wasiat, dan ada pula yang tidak atas perbuatan manusia, seperti

22. bersamasama menerima hibah atau menerima wasiat, dan ada pula yang tidak atas perbuatan
manusia, seperti bersama-sama menjadi ahli waris. Bentuk kedua adalah musyarakah yang
lahir karena akad atau perjanjian antara pihak-pihak (syirkah al-“uqud). Ini ada beberapa
macam:
a. Syarikat ‘inan
yaitu syarikat antara dua orang atau beberapa orang mengenai harta, baik mengenai
modalnya, pengelolannya ataupun keuntungannya. Pembagian keuntungan tidak harus
berdasarkan besarnya partisipasi, tetapi adalah berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian.
b. Syarikat mufawadhah
yaitu syarikat antara dua orang atau lebih mengenai harta, baik mengenai modal, pekerjaan
ataupun tanggungjawab, maupun mengenai hasil atau keuntungan.
c. Syarikat wujuh
yakni syarikat antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan tingkat profesinal yang
baik mengenai sesuatu pekerjaan/bisnis, dimana mereka membeli barang dengan kredit dan
menjualnya secara tunai dengan jaminan reputasi mereka. Musyarakah seperti ini lazim juga
disebut musyarakah piutang.
d. Syarikat a’maal
yaitu syarikat antara dua orang atau lebih yang seprofesi untuk menerima pekerjaan bersama-
sama dan membagi untung bersama berdasarkankesepakatan dalam perjanjian.
Rukun Dan Syarat Musyarakah:
Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat suatu rukun dan syarat yang harus
dipenuhi. Mengenai rukun perikatan atau sering disebut juga dengan rukun akad dalam
Hukum Islam, terdapat beraneka ragam pendapat dikalangan para ahli fiqh. Dikalangan
mazhab Hanafi menyatakan bahwa rukun aqad hanya sighat al-‘aqad, yaitu ijab dan kabul.
Sedangkan syarat aqad adalah al-‘aqidain (subyek aqad) dan mahallul-‘aqd (obyek
aqad). Alasannya adalah al-‘aqidanin dan mahallul ‘aqd bukan merupakan bagian dari
tasharruf aqad (perbuatan hukum akad). Kedua hal tersebut berbeda diluar perbuatan akad.
Berbeda halnya dengan pendapa dari kalangan Syafi’i termasuk Imam Ghazali dan kalangan
mazhab Maliki termasuk Syihab al-Karakhi, bahwa al-‘aqidain dan mahallul ‘aqd termasuk
rukun aqad karena hal tersebut merupakan salah satu pilar utama dalam tegaknya aqad.
1. Rukun dan Syarat Musyarakah
a. Shigat (lafal) ijab dan qabul
b. Pelaku akad, yaitu para mitra usaha

23. c. Obyek akad, yaitu modal (mal), kerja (dharabah), dan keuntungan (ribh).
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Pembiayan di bank syariah terbagi atas beberapa jenis berdasarkan bentuk akadnya.
Secara umum aqda 3 jenis dasar transaksi pembiayaan di bank syariah yaitu :
1. Pembiayaan dengan prinsip Jual-Beli, yaitu Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan
dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (Transfer Of Property) Tingkat
keuntungan ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.
contohnya adalah murabahah, salam, istishna
2. Pembiayaan dengan prinsip Sewa Menyewa, yaitu sebagai transaksi terhadap penggunaan
manfaat suatu barang dan jasa dengan pemberian imbalan,. Apabila obyek pemanfaatannya
berupa barang, maka imbalannya disebut dengan sewa , sedangkan bila obyeknya berupa
tenaga kerja maka imbalannya disebut upah Pada dasarnya ijarah didefinisikan sebagai hak
untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu.
Contoh: adalah ijarah dan ijarah muntahiya bittamilk
3. Pembiayaan dengan prinsip Bagi hasil, yaitu Berdasarkan komposisi share modal bank
dalam usaha nasabah.
Contoh :musyarakah dan mudharabah
DAFTAR PUSTAKA
Muhammad Syafi’I Antonio. 2011. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani
Atang Abdul Hakim. Fiqh Perbankan Syariah
Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini. 2011. Perbankan Islam. Jakarta: Grafiti