Standar praktik kebidanan

1. 1
STANDAR PRAKTIK KEBIDANAN
STANDAR ADALAH :
Ukuran atau para meter yang digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat
kualitas yang telah disepakati dan mampu dicapai dengan ukuran yang telah
ditetapkan
KEBIDANAN MERUPAKAN :
Ilmu terapan yang terkait dengan ilmu kedokteran, ilmu keperawatan, ilmu
kesehatan masyarakat, ilmu prilaku dan ilmu sosial budaya.
PRAKTIK KEBIDANAN ADALAH :
Penerapan ilmu kebidanan dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada
klien dengan pendekatan manajemen kebidanan.
MANAJEMEN KEBIDANAN ADALAH :
Metode pelayanan kebidanan yang merupakan suatu langkah yang sistematis,
terarah dan terukur dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan
langkah :
1. Pengkajian data
2. Inter pretasi data
3. Mengidentifikasi masalah potensial
4. Antisipasi tindakan segera yang bersifatmandiri, kolaborasi, atau rujukan
5. Menentukan rencana tindakan
6. Tindakan atau pelaksanaan
7. Evaluasi
KOMPETENSI BIDAN DIKELOMPOKAN DALAM DUA KATEGORI YAITU :
1. Kompetensi inti/dasar :
Merupakan kompetensi minimal yang mutlak dimiliki oleh bidan
2. Kompetensi tambahan/lanjutan :

2. 2
Merupakan pengembangan dari pengetahuan dan keterampilan dasar, untuk
mendukung tugas bidan dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan
masyarakat, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi
Menurut sudut pandang pendidikan, Kompetensi adalah perpaduan dari
pengetahuan, keterampilan dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir
dan bertindak. Sehingga kompetensi bidan meliputi pengetahuan, keterampilan
dan prilaku yang harus dimiliki oleh seorang bidan dalam melaksanakan praktik
kebidanan secara aman dan bertanggung jawab.
Penentuan standar profesi selalu berkaitan erat denga situasi dan kondisi dari
tempat standar profesi itu berlaku.
Sebagai tenaga kesehatan yang professional, maka bidan dalam melakukan
tugasnya wajib memenuhi standar profesi sesuai dengan apa yang dinyatakan
dalam UU No 23/92 Tentang Kesehatan, bahwa tenaga kesehatan dalam
melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan
menghormati hak pasien.
Sesuai Pasal 53 UU No. 23/92 menetapkan sebagai berikut : Standar profesi
adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan
profesi secara baik. Tenaga kesehatan yang berhadapan dengan pasien seperti ;
dokter, bidan dan perawat dalam melaksanakan tugasnya harus menghormati
hak pasien.
Menurut Prof. Wila Chandrawil S, bahwa dalam melaksanakan profesinya,
seorang tenaga kesehatan perlu berpegang kepada tiga ukuran umum yaitu :
1. Kewenangan
2. Kemampuan rata-rata
3. Ketelitian yang umum
Kewenangan bidan diatur dalam KepMenKES No.900 / MenKes /SK/VII/2002
Tentang Registrasi dan Praktik Bidan, disini bidan berwenang untuk melakukan
atau memutuskan sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaannya. Jadi
merupakan dasar yang digunakan oleh bidan dalam melakukan tugasnya secara
otonomi dan mandiri.
DALAM MENJALANKAN KEWENANGAN YANG DIBERIKAN, BIDAN HARUS :
1. Melaksanakan tugas kewenangan sesuai standar profesi

3. 3
2. Memiliki keterampilan dan kemampuan untuk tindakan yang dilakukan
3. Mematuhi dan melaksanakan protap yang berlaku di wilayahnya
4. Bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan dan berupaya secara
optimal dengan mengutamakan keselamatan ibu atau janin.
Menurut Pasal 1 Ayat 3 UU No.23/92 Tentang Kesehatan, menetapkan apa yang
dimaksud dengan tenaga kesehatan yaitu : Setiap orang yang mengabdikan diri
dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan
melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan
kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
Sedangkan kewenangan adalah kewenangan dari tenaga kesehatan untuk
melaksanakan pekerjaan , yang dikenal dengan kewenangan profesional. Di
Indonesia yang berhak memberi kewenangan seorang tenaga kesehatan bekerja
sesuai dengan profesinya adalah Departemen Kesehatan dalam bentuk Surat Izin
Praktik.
Tanpa kewenangan professional, maka tenaga kesehatan tidak dapat melakukan
pekerjaan sebagai tenaga kesehatan seperti yang dimaksud oleh UU No.23/92
Tentang Kesehatan. Sesuai KepMenKes No.900/2002 disebutkan bahwa bidan
yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam KepMenKes
ini dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis sampai
pencabutan izin praktik.
STANDAR PRAKTIK KEBIDANAN YANG DITETAPKAN OLEH PIMPINAN PUSAT
IKATAN BIDAN INDONESIA :
A. STANDAR I : METODE ASUHAN
Asuhan kebidanan dilaksanakan dengan metode manajemen kebidanan
dengan langkah: Pengumpulan data, analisis data, penentuan diagnosa,
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan dokumentasi.
Definisi operasional :
1. Ada format manajemen kebidananyang sudah terdaftar pada catatan
medis.
2. Format manajemen kebidanan terdiri dari : format pengumpulan data,
rencana fomat pengawasan resume dan tindak lanjut catatan kegiatan
dan evaluas

4. 4
B. STANDAR II : PENGKAJIAN
Pengumpulan data tentang status kesehatan klien yang dilakukan secara
sistematis dan berkesinambungan. Data yang diperoleh dicatat dan dianalisis.
Definisi operasional :
1. Ada format pengumpulan data
2. Pengumpulan data dilakukan secara sistimatis, terfokus, yang meliputi
data :
a. Demografi identitas klien .
b. Riwayat penyakit terdahulu.
c. Riwayat kesehatan reproduksi.
d. Keadaan kesehatan saat ini termasuk kesehatan reproduksi.
e. Analisis data
3. Data dikumpulkan dari :
a. Klien/ pasien, keluarga dan sumber lain.
b. Tenaga kesehatan.
c. Individu dalam lingkungan terdekat
4. Data diperoleh dengan cara:
a. Wawancara
b. Observasi
c. Pemeriksaan fisik
d. Pemeriksaan penunjang
C. STANDAR III : DIAGNOSA KEBIDANAN
Diagnosa kebidanan dirumuskan berdasarkan analisis data yang telah
dikumpulkan.
Definisi operasional :
1. Diagnosa kebidanan dibuat sesuai dengan kesenjangan yang dihadapi
oleh klien atau suatu keadaan psikologis yang ada pada tindakan
kebidanan sesuai dengan wewenang bidan dan kebutuhan klien.
2. Diagnose kebidanan dirumuskan dengan padat, jelas, sistimatis mengarah
pada asuhan kebidanan yang diperlukan oleh klien.

5. 5
D. STANDAR IV : RENCANA ASUHAN
Rencana asuhan kebidanan dibuat berdasarkan diagnosa kebidanan.
Definisi operasional :
1. Ada format rencana asuhan kebidanan
2. Format rencana asuhan kebidanan terdiri dari diagnosa, rencana tindakan
dan evakuasi.
E. STANDAR V : TINDAKAN
Tindakan kebidanan dilaksanakan berdasarkan rencana dan perkembangan
klien : tindakan kebidanan dilanjutkan dengan evakuasi keadaan klien.
Definisi operasional :
1. Ada format tindakan kebidanan dan evakuasi
2. Format tindakan kebidanan terdiri dari tindakan dan evakuasi
3. Tindakan kebidanan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan
perkembangan klien
4. Tindakan kebidanan dilaksanakan sesuai dengan prosedur tetap dan
wewenang bidan atau tugas kolaborasi
5. Tindakn kebidanan dilaksanakan dengan menerapkan kode etik
kebidanan, etika kebidanan serta mempertimbangkan hak klien aman
dan nyaman
6. Seluruh tindakan kebidanan dicatat pada format yang telah tersdia
F. STANDAR VI : PARTISIPASI KLIEN
Tindakan kebidanan dilaksanakan bersama-sama / partisipasi klien dan
keluarga dalam rangka peningkatan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan.
Definisi operasional :
1. Klien / keluarga mendapatkan informasi tentang :
a) Status kesehatan saat ini
b) Rencana tindakan yang akan dilaksanakan
c) Peranan klien / keluarga dalam tindakan kebidanan
d) Peranan petugas kesehatan dalam tindakan kebidanan
e) Sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan

6. 6
2. Klien dan keluarga bersama-sama dengan petugas melaksanakan
tindakan /kegiatan.
G. STANDAR VII : PENGAWASAN
Monitoring /pengawasan terhadap klien dilaksanakan secara terus menerus
dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan klien.
Definisi operasional :
1. Adanya format pengawasan klien
2. Pengawasan dilaksanakn secara terus-menerus sistematis untuk
mengetahui keadaan perkembangan klien
3. Pengawasan yang dilaksanakan selalu dicatat pada catatan yang telah
disediakan
H. STANDAR VIII : EVAKUASI
Evakuasi asuhan kebidanan dilaksanakan terus menerus seiring dengan
tindakan kebidanan yang dilaksanakan dan evakuasi dari rencana yang telah
dirumuskan.
Definisi operasional :
1. Evaluasi dilaksanakan setelah dilaksanakan tindakan kebidanan klien
sesuai dengan standar ukuran yang telah ditetapkan.
2. Evaluasi dilaksanakan untuk mengukur rencana yang telah dirumuskan
3. Hasil evaluasi dicatat pada format yang telah disediakan
I. STANDAR IX : DOKUMENTASI
Asuhan kebidanan didokumentasikan sesuai dengan standar dokumentasi
asuhan kebidanan yang diberikan.
Definisi operasional :
1. Dokumentasi dilaksanakan untuk disetiap langkah manajemen kebidanan
2. Dokumentasi dilaksanakan secara jujur sistematis jelas dan ada yang
bertanggung jawab
3. Dokumentasi merupakan bukti legal dari pelaksanaan asuhan kebidanan

7. 7
STANDAR PELAYANAN KEBIDANAN
1. STANDAR I : FALSAFAH DAN TUJUAN
Pengelola pelayanan kebidanan memiliki visi,misi, filosofi dan tujuan
pelayanan serta organisasi pelayanan sebagai dasar untuk melaksanakan
tugas pelayanan yang efektif dan efesien.
Definisi operasional :
a. Pengelola pelayanan kebidanan memiliki visi, misi, dan filosofi pelayanan
kebidanan yang mengacu pada visi, mis, dan filosofi masing-masing.
b. Ada bagian stuktur organisasi yang menggambarkan garis komando,
fungsi dan tanggung jawab serta kewenangan dalam pelayanan
kebidanan hubungan dengan unit lain dan disahkan oleh pimpinan .
c. Ada uraian tertulis untuk seiap tenaga yang ada pada organisasi yang
disahkan oleh pimpinan
d. Ada bukti tertulis tentang persyaratan tenaga yang menduduki tenaga
yang memduduki jabatan organisasi yang disahkan oleh pimpinan.
2. STANDAR II : ADMIISTRASI DAN PENGELOLAAN
Pengelola pelayanan kebidanan memiliki pedoman pengelolaan pelayanan,
standar pelayanan, prosedur tetap dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan
pelayanan yang kondusif yang memungkinkan terjadinya praktik pelayanan
kebidanan akurat.
Definisi operasional :
a. Ada pedoman penyelenggaraan pengelolaan pelayanan yang
mencerminkan mekanisme kerja di unit pelayanan tersebut yang
disahkan oleh pimpinan
b. Ada standar pelayanan yang dibuat mengacu pada pedoman standar alat,
standar ruangan, standar ketenagaan yang telah disahkan oleh pimpinan
c. Ada prosedur tetap untuk setiap jenis kegiatan / tindakan kebidanan yang
disahkan oleh pimpinan
d. Ada rencana/ program kerja setiap institusi pengelolaan yang mengacu ke
institusi induk
e. Ada bukti tertulis terselenggaranya pertemuan berkala secara teratur,
dilengkapi dengan daftar hadir dan notulen rapat

8. 8
f. Ada naskah kerjasama, program praktik dari institusi yang menggunakan
lahan praktik, program, pengajaran klinik dan penilaian klinik. Ada bukti
administrasi yang meliputi buku registrasi
3. STANDAR III : STAF DAN PIMPINAN
Pengelola pelayanan kebidanan mempunyai program pengelolaan sumber
daya manusia, agar pelayanan kebidanan berjalan efektif dan efisien.
Definisi operasional :
a. Ada program kebutuhan SDM sesuai dengan kebutuhan
b. Mempunyai jadwal pengaturan kerja harian
c. Ada jadwal dinas yang menggambarkan keampuan tiap-tiap per unit yang
menduduki tanggung jawab yang dimiliki oleh bidan
d. Ada seorang bidan pengganti dengan peran dan fungsi yang jelas dan
kualifikasi minimal selaku kepala ruangan berhalangan tugas
e. Ada data personil yang bertugas diruangan tersebut
4. STANDAR IV : PASILITAS DAN PERALATAN
Tersedia sarana dan peralatan untuk mendukung tercapainya tujuan
pelayanan kebidanan sesuai dengan beban tugasnya dan fungsi institusi
pelayanan.
Definisi operasional :
a. Tersedia peralatan sesuai dengan standar dan ada mekanisme keterlibatan
b. Ada buku inventaris peralatan yang mencerminkan jumlah barang dan
kualitas barang
c. Ada apelatihan khusus unuk bidan tentang penggunaan alat tertentu
d. Ada prosedur permintaan dan penghapusan alat
5. STANDAR V : KEBIJAKSANAAN DAN PROSEDUR
Pengelola pelayanan kebidanan memiliki kebijakan dalam penyelenggaraan
pelayanan kebidanan dan pembinaan personil menuju pelayanan yang
berkualitas.

9. 9
Definisi operasional :
a. Ada kebijaksanaan tertulis tentang prosedur pelayanan dan standar
pelayanan yang disahkan pimpinan
b. Ada prosedur personalia : penerimaan pegawai kontrak kerja, hak dan
kewajiban personalia
c. Ada personalia cuti personil, istirahat, sakit dan lain-lain
d. Ada prosedur pembinaan personal
6. STANDAR VI : PENGEMBANGAN STAF DAN PROGRAM PENDIDIKAN
Pengelola pelayanan kebidanan memiliki program pengembangan staf dan
perencanaan pendidikan, sesuai dengan kebutuhan pelayanan.
Definisi operasional :
a. Ada program pembinaan staf dan program pendidikan secara
berkesinambungan
b. Ada program pelatihan dan orientasi bagi tenaga bidan / personil baru dan
lama agar dapat beradaptasi dengan pekerjaan
c. Ada data hasil identifikasi kebutuhan pelatihan dan evaluasi hasil pelatihan
7. STANDAR VII : STANDAR ASUHAN
Pengelola pelayanan kebidanan memiliki standar asuhan manajemen
kebidanan yang diterapkan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan
kepada pasien.
Definisi opersional :
a. Ada standar manajemen kebidanan sebagai pedoman dalam memberikan
pelayanan kebidanan
b. Ada format manajemen kebidanan yang terdaftar pada catatan medik
c. Ada pengkajian asuhan kebidanan bagi setiap klien
d. Ada diagnosa kebidanan
e. Ada rencana asuhan kebidanan
f. Ada dokumen tertulis tentang tindakan kebidanan
g. Ada evaluasi dalam memberikan asuhan kebidanan
h. Ada dokumentasi untuk kegiatan manajemen keidanan

10. 10
8. STANDAR VIII : EVALUASI DAN PENGENDALIAN MUTU
Pengelola pelayanan kebidanan mamiliki program dan pelaksanaan dalam
evaluasi dan pengendalian mutu palayanan kebidanan yang dilaksanakan
secara berkesinambungan.
Definisi operasional :
a. Ada program mutu pelatihan dan pengembangan
b. Ada penilaian mutu proses pelatihan
c. Ada penilaian mutu pelatih
d. Ada umpan balik tentang penilaian mutu
e. Ada tindak lanjut dari penilaian mutu