Dokumen tersebut membahas mengenai transisi UGM dari PT BHMN menjadi PK BLU pada tahun 2013. Hal ini akan berimplikasi pada pengelolaan keuangan, anggaran, sistem akuntansi, pelaporan keuangan, sistem treasury, dan kelembagaan UGM. Beberapa persiapan yang perlu dilakukan antara lain merevisi sistem anggaran, tarif, akuntansi, pelaporan keuangan, sistem treasury, dan struktur organisasi.

1. UGM Menuju Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (PK BLU)
Dr. Didi Achjari, M.Com, Ak
Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Keuangan
Disampaikan di:
Rapat Kerja Fakultas Kedokteran
Universitas Gadjah Mada
Hotel Larasati, Salatiga, 28 Januari 2012

2. 2
UGM Menuju Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU)
Didi Achjari1
Masa transisi UGM dari PT BHMN menjadi PK BLU akan segera berakhir tahun ini.
Pada 1 Januari 2013, UGM akan secara resmi menjadi PK BLU. Walaupun waktu transisi
tinggal kurang dari setahun, tampaknya masih banyak hal yang harus disiapkan dan
dikerjakan oleh semua pihak termasuk Rektorat dan Fakultas. Tulisan ini dimaksudkan untuk
membantu civitas akademika UGM dalam memahami BLU secara umum dan konsekuensi
atas perubahan menjadi PK BLU. Tulisan ini dibuat dengan dasar peraturan yang saat ini ada
dan interpretasi serta praktik yang terjadi di PTN yang sudah menjadi BLU. Jadi ada
kemungkinan perbedaan interpretasi dan perubahan dibanding PTN. Apalagi nanti kalau UU
Perguruan Tinggi sudah disyahkan oleh DPR.
Dengan dibatalkannya UU BHP dan diterbitkannya PP 66 th 2010, maka PT BHMN
mempunyai pilihan untuk kembali menjadi PTN murni atau PTN dengan Pengelolaan
Keuangan (PK) Badan Layanan Umum (BLU). Kembali menjadi PTN bisa jadi merupakan
“mimpi buruk” terkait dengan otonomi (akademik dan keuangan) Perguruan Tinggi. Mungkin
sebagian besar dari kita juga bisa mengingat bagaimana kondisi UGM sebelum tahun 2000
ketika masih berbentuk PTN. Karena itulah PK BLU menjadi alternatif yang lebih layak karena
masih “menyisakan” sedikit kelonggaran dibanding bentuk PTN. Lantas apakah tidak ada
bentuk lain yang bisa digunakan PT BHMN? Beberapa pihak masih berharap pada Undang-
Undang Perguruan Tinggi yang sampai saat ini masih belum selesai dibahas di Komisi X DPR
RI. Kebetulan kami mengikuti dinamika di forum PT BHMN dan juga pembahasan UU PT
tersebut. Tampaknya sejauh ini harapan untuk tetap bisa mengelola PT seperti BHMN sudah
99% tertutup. Kecuali ada keajaiban yang mana 1% harapan yang tersisa bisa jadi kenyataan.
Karena tidak ada kepastian kapan UU PT bisa disyahkan, maka bentuk PK BLU menjadi
keniscayaan saat ini bagi PT BHMN. Tanpa bentuk yang jelas, pengelolaan keuangan kita
1 Dipersiapkan untuk bahan diskusi dan sosialisasi BLU di UGM. Artikel ini bukan peraturan atau keputusan
pimpinan UGM, tapi interpretasi atas peraturan-peraturan yangterkaitdengan BLU dan refleksi dari
implementasi BLU di Perguruan Tinggi Negeri lain.Terimakasih kepada semua pihak yangtelah mereview dan
memberi masukan.

3. 3
(UGM) akan menjadi ilegal (ada yang mau jadi martir?). PK BLU menjadi “soft landing” yang
rasional dan legal bagi PT BHMN.
Sebagai informasi terkini pada bulan Januari tahun 2012 ini, meskipun UGM belum
disyahkan secara formal menjadi PK BLU, namun UGM sudah diwajibkan untuk (1) merevisi
DIPA menjadi DIPA BLU, (2) menyampaikan Pengesahan realisasi Pendapatan dan Belanja
tahun 2011 ke Direktorat Perbendaharaan (Kemenkeu) dan (3) menyampaikan laporan
keuangan 2011 yang akan dikonsolidasikan di Kemendikbud. Ditambah lagi, bahkan sudah
ada surat dari Dirjen Anggaran yang meminta UGM memasukkan pagu anggaran PNBP untuk
tahun 2013, 2014 dan 2015 paling lambat pada tanggal 13 Januari 2012. Konsekuensinya
adalah pada tahun 2012 ini, UGM secara praktik sudah menjadi PK BLU meskipun dalam PP
66 tahun 2010, kita masih diberi masa transisi sampai dengan 31 Desember 2012. Sehingga
pada tahun 2012 ini, UGM sudah harus menyampaikan realisasi Pendapatan dan Belanja
minimal setiap triwulan ke Direktorat Perbendaharaan. Hal ini menjadi tantangan kita
bersama karena selama ini UGM hanya diwajibkan menyampaikan laporan keuangan dua kali
dalam setahun, yaitu laporan interim dan akhir tahun.
Mungkin ada pertanyaan apa perbedaan PT BHMN dengan PK BLU? Sebelum
menjelaskan secara lebih detil perbedaannya, kita perlu cermati persamaan berikut:
(1). BLU ≠ BHMN – (baca: BLU tidak sama dengan BHMN minus)
(2). BLU = PTN ++ (baca: BLU sama dengan PTN plus plus)
Dengan melihat Persamaan 1, kita diajak untuk meninggalkan “mimpi” kita bahwa kita masih
BHMN dengan segala kelonggarannya (otonomi). BLU tidak sama dengan BHMN yang
dikurangi kewenangannya. Banyak aspek yang berubah atau dikurangi. Kita harus kembali
“membumi” dan suka tidak suka untuk bersiap-siap menggunakan Persamaan 2. Dengan
meninggalkan Persamaan 1, kita akan relatif tidak akan terlalu “sakit” dan menyesali nasib
terus menerus ketika berhadapan dengan kesulitan dan keribetan ala PK BLU. Mengapa?
Karena Persamaan 2 mengatakan BLU itu adalah PTN plus plus (PTN yang diberi beberapa
fleksibilitas, seperti: tidak perlu setor uang ke KPPN, dll.). Dengan membumikan kesadaran

4. 4
kita bahwa kita adalah PTN yang merupakan satuan kerja (satker) pemerintah maka akan
lebih mudah untuk menerima kenyataan. Jadi mulai sekarang kita harus berlatih mengubah
mindset dari BHMN menjadi PTN PK BLU seperti di Persamaan 2.
Apakah nasib kita akan “buruk” itu? Semoga tidak. Ada upaya dari Kemdikbud, Tujuh
anggota PT BHMN dan Kemenkeu untuk merevisi PP 23 th 2005 tentang BLU yang bersifat
generik agar lebih fleksibel dan akomodatif terhadap perguruan tinggi. Walaupun
berlangsung alot dan memakan waktu hampir setahun, Alhamdulillah sejauh ini sudah ada
titik temu dari para pihak. Sebagai contoh, kewenangan penentuan tarif penerimaan dan
tarif biaya yang tadinya ada di Menkeu, nantinya akan dialihkan ke Mendikbud dan
kemudian didelegasikan ke Pimpinan BLU (Rektor). Kalau itu disyahkan, akan cukup
melegakan (di tengah kepahitan he he ) karena Rektor tidak perlu kuatir dianggap
menerapkan tarif ilegal di luar Standar Biaya Umum (SBU) yang ditetapkan pemerintah. Yang
perlu dicermati adalah perubahan mindset tentang kewenangan membuat tarif yang saat ini
cukup “fleksibel“ (semua level struktural “bisa” mengeluarkan SK tarif?). Kelonggaran lain
adalah terkait dengan pengadaan barang dan jasa (PBJ).
Apa implikasi UGM ketika menjadi PK BLU? Perlu digarisbawahi bahwa UGM akan
menjadi PK BLU pada 1 Januari 2013 ketika masa transisi berakhir. Untuk itu, masa transisi
yang tersisa kurang dari setahun ini harus dimanfaatkan untuk melakukan persiapan dan
pembenahan terhadap isu-isu utama:
1. Keuangan dan Anggaran
Pada tahun 2013, pengelolaan anggaran dan keuangan UGM akan kembali
sepenuhnya seperti satker pemerintah (PTN). Dana masyarakat (uang apapun yang diterima
selagi menggunakan cap, kewenangan dari dan atas nama UGM) akan menjadi Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP). Karena menjadi PNBP, maka pengelolaannya harus tunduk pada
UU Keuangan Negara. Penyimpangan atas PNBP bisa dianggap merugikan keuangan Negara.
Konsekuensi lain adalah UGM akan mengikuti siklus APBN. Nama sistem anggaran kita akan
berubah dari RKAT menjadi Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)/RKAKL. Yang mengesyahkan
anggaran UGM tidak lagi MWA tapi Dewan Pengawas. Anggaran UGM yang dikonsolidasi ke

5. 5
anggaran Kemdikbud (pemerintah) kemudian disyahkan DPR menjadi UU APBN. Berikut
perbandingan persamaan keuangan ala BHMN dan BLU:
(3). Anggaran BHMN = DIPA (atau disebut Rupiah Murni) + Dana Masyarakat
(4). Anggaran PTN PK BLU = DIPA (atau disebut Rupiah Murni) + PNBP
Persamaan antara Dana Masyarakat (Damas) dan PNBP adalah sumber perolehannya, yaitu
dari mahasiswa, kerjasama dan hasil usaha. Perbedaannya adalah dasar hukumnya, Damas
mengacu pada PP 153/2000 UGM sebagai BHMN dimana otonomi pengelolaan keuangan
secara internal. Sedangkan PNBP, diperlakukan sebagai keuangan Negara.
Tarif penerimaan dan pengeluaran yang saat ini masih merupakan kewenangan
Menkeu nantinya akan didelegasikan ke Pimpinan BLU (Rektor). Sebagai konsekuensi,
seluruh UGM akan berpotensi menerapkan sistem tarif yang sama. Mengingat nilai/angka
dan dasar pengenaan tarif yang sangat bervariasi di lingkungan UGM, hal ini tentu saja perlu
disiapkan dan diterjemahkan secara bijak dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh
peraturan dan perundangan pemerintah. Mengubah dasar pengenaan tarif adalah pekerjaan
yang sangat besar karena bisa berarti mengubah cara kita melakukan suatu pekerjaan
(“proses bisnis”) agar sesuai dengan cara penarifan. Dalam konteks akuntansi, hal ini bisa
diartikan perubahan cost driver (pemicu kos/biaya). Perubahan ini pada gilirannya akan
berimplikasi pada aspek kelembagaan (siapa berwenang melakukan apa).
Perubahan UGM menjadi BLU pada tahun 2013 juga akan berimplikasi pada
pelaporan keuangan. UGM akan mengkosolidasikan laporan keuangannya yang bersumber
dari dana Rupiah Murni (DIPA) dan PNBP. Dana DIPA dilaporkan dengan cara Sistem
Akuntansi Instansi (SAI) yang mengacu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sedangkan dana
masyarakat/PNBP dilaporkan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
Pengkonsolidasian dua metoda ini merupakan kesulitan tersendiri karena masing-masing
mempunyai kode akun yang berbeda dan tata cara pengakuannya juga berbeda. DIPA
mengacu pada pencatatan berbasis kas sedangkan PNBP akan dicatat berbasiskan waktu

6. 6
keterjadian transaksi, meskipun transaksi tersebut belum terealisasi dalamwujud kas
(accrual basis).
Sistem keuangan (treasury) UGM juga akan berpotensi berubah ketika menjadi PK
BLU. Seperti saat ini, Universitas memiliki rekening penerimaan dan rekening pengeluaran.
Tapi nantinya Fakultas/Unit hanya memiliki rekening pengeluaran. Implikasinya bendahara
penerimaan dan pengeluaran ada di Universitas. Fakultas/Unit hanya memiliki bendahara
pengeluaran. Bagaimana dengan level Prodi? Sejauh ini BLU hanya mengatur rekening dan
bendahara sampai di level Fakultas saja. Dengan demikian, perlu ada penataan dan
penyesuaian sistem treasury (misal SPJ) di Prodi/Jurusan/Bagian ke Fakultas dan/atau Kantor
Pusat. Implikasinya juga akan terkait dengan SDM administrasi dan keuangan lebih terpusat
di Fakultas dan/atau Kantor Pusat. Aspek treasury tersebut diatas membawa konsekuensi di
tingkat kelembagaan, bagaimana bentuk kelembagaan yang harus ditata ulang agar sesuai
dengan tugas dan fungsi dalam pengelolaan keuangan. Terkait dengan kelembagaan, sesuai
PP 66/2010, Universitas diharuskan menyusun struktur organisasi sesuai dengan aturan yang
diselenggarkan oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. Saat ini UGM bersama PT
BHMN yang lain tengah berupaya agar struktur dan fungsi pengelolaan model PT BHMN
masih dapat diakomodir, meskipun dalam beberapa pertemuan dengan pihak Kementerian
belum ditemukan titik temunya.
Sejauh ini sering ada kritik terkait dengan sistem alokasi anggaran dari Kantor Pusat
ke Fakultas/Prodi. Terkait dengan BLU, pertanyaannya, apakah metoda pengalokasian
anggaran pendapatan akan berubah? Jawabannya bisa ya, bisa tidak karena tergantung dari
seberapa besar kita ingin berubah. Yang jelas, hal tersebut tidak terkait langsung dengan BLU
(tidak diatur di PP 23 th 2005). Walaupun perubahan mungkin bisa menjadikan UGM lebih
baik (ingat perencanaan dan penganggaran merupakan alat kita dalam mencapai tujuan),
tapi itu sangat berat dan tidak mudah. Ada perguruan tinggi BHMN yang sudah menerapkan
sistem perencanaan dan penganggaran yang relatif baik sehingga bisa menjadi
perbandingan. Sebagai contoh ITB memiliki metoda pengalokasian anggaran yang relatif fair
karena berdasar sumber daya yang dikelola (bukan prosentase atas pendapatan). Tapi perlu

7. 7
diingat, untuk mengubah sistem penganggaran ini tentunya perlu mengubah dan
menstandarisasi kelembagaan. Untuk itu, UGM perlu pembenahan kelembagaan, eselonisasi
jabatan, dan nomenklatur. Ini nantinya menjadi penting karena terkait “siapa memberi
kewenangan dan hak kepada siapa”. Aspek akuntabilitas penganggaran pun menjadi bagian
yang perlu dilakukan penyesuaian, hal ini terkait dengan kepatuhan terhadap
pendokumentasian output kegiatan dan capaian kinerja, bagaimana agar capaian anggaran
dan capaian fisik dapat didokumentasikan secara terintegrasi, sehingga keterkaitan antara
kinerja keuangan dan kinerja kegiatan dapat disajikan secara utuh.
Implikasi dari penanganan aspek kelembagaan adalah terkait dengan perlakuan
lembaga secara keuangan. Ada entitas yang bisa diperlakukan sebagai “cost center”.
Pimpinan entitas ini akan diukur kinerjanya dengan efisiensi yang diperoleh untuk
menjalankan kewajibannya (tupoksinya atau SPM-nya). Lembaga tersebut bisa minta alokasi
anggaran tanpa ditanya berapa pendapatan/uang yang dihasilkan entitas tersebut. Tentu
saja dalam BLU, semua pendapatan harus disetor ke rekening Rektor. Yang kadang dijumpai
adalah ada unit/lembaga yang kalau ada biaya dibebankan ke Kantor Pusat, tapi kalau ada
pendapatan disimpan sendiri. Sebenarnya masih ada beberapa jenis lembaga/entitas
berdasar perlakuan keuangan. Tapi tidak akan dibahas di sini. Yang jelas kita perlu mengubah
mindset tentang “uangku” menjadi “Uang Negara”. Kita tidak bisa lagi mengklaim“ini uangku
karena saya telah bersusah payah mencarinya”. Sebaiknya kita mengubah mindset menjadi
“ini uang negara yang diperoleh melalui unit/lembaga saya yang bekerja/ada di bawah
UGM”. Walaupun sulit dan “pahit” tapi mindset baru ini mau tidak mau harus kita terima.
2. Pengelolaan Aset
Perubahan status menjadi Perguruan Tinggi dengan pengelolaan BLU juga berdampak
pada pengelolaan aset, karena aset yang dioperasionalkan di Universitas akan masuk sebagai
kategori barang milik Negara. Untuk itu pengelolaannya akan mengikuti aturan yang
diterbitkan Negara (aturan-aturan tentang barang milik Negara antara lain: PP no 6/2006
tentang Barang Milik Negara). Dalam PP No. 6/2006 tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan
barang milik Negara meliputi:

8. 8
a. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran.
b. Pengadaan.
c. Penggunaan.
d. Pemanfaatan (sewa, pinjam pakai, kerjasama penggunaan, bangun guna serah dan
bangun serah guna).
e. Pengamanan dan Pemeliharaan.
f. Penghapusan.
g. Penilaian.
h. Pemindahtanganan (penjualan, tukar menukarm hibah, dan penyertaan modal).
i. Penatausahaan.
j. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian.
Masing-masing kegiatan diatas mempunyai memberikan implikasi baik secara teknis
pengelolaan barang maupun secara akuntansi (pencatatannya). Sesuai dengan Undang-
undang nomor 23 tahun 2005 pasal 20, tentang pengelolaan keuangan BLU, pengadaan
barang/ jasa oleh BLU dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan
praktek bisnis yang sehat dimana kewenangan atas pengadaan tersebut diselenggarakan
berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan/gubernur/bupati/walikota. Sehingga nantinya dalam pengadaan barang/jasa di
UGM yang sumber dananya berasal dari pendapatan operasional, hibah tidak terikat, hasil
kerjasama lainnya dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang
ditetapkan pimpinan Universitas, tanpa mengikuti ketentuan PP 54 tahun 2010, dengan
mengikuti prinsip-prinsip transparansi, adil,/tidak diskriminatif, akuntabilitas, dan praktik
bisnis yang sehat. Sehingga dapat dibebaskan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan
mengenai pengadaan barang/jasa, dengan alasan efektivitas dan efisiensi. Dengan dasar
tersebut Kemdikbud sudah menyusun pedoman PBJ yang merupakan modifikasian Perpres
54 thn 2010 untuk PTN PK BLU. Pedoman PBJ ini dirancang untuk mengakomodir proses
pengadaan yang unik dan lazim terjadi di perguruan tinggi. Diharapkan PTN PK BLU akan
lebih efisien dan efektif pengelolaan pengadaan barang dan jasanya.

9. 9
Pengelolaan, pencatatan, pengalihan dan penghapusan aset harus ijin kepada pejabat
yang berwenang sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Selama menjadi BHMN pengelolaan
aset yang bersumber dari dana masyakarat cukup dilaporkan kedalam laporan keuangan
UGM dan dicatat dalam daftar inventaris barang, setelah UGM menjadi BLU nanti tentu
semua aset baik yang berasal dari dana DIPA dan PNBP (dana masyakarat) harus dikelola,
dicatat dan jika ada pengalihan dan penghapusan aset harus mengikuti mekanisme
pemerintah yaitu harus melaporkan kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD terkait.
3. Pengelolaan Utang dan Piutang
a. Pengelolaan piutang
Sebagaimana pada pasal 17 PP 23 Tahun 2005, mengenai pengelolaan piutang BLU
disebutkan bahwa:
1. BLU dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa,
dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan
kegiatan BLU sepanjang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis,
transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai
dengan praktek bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
2. Piutang BLU yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Menteri
Keuangan/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
3. Pada implementasi selanjutnya, piutang BLU dapat dihapus secara mutlak atau
bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
4. Adapun kewenangan penghapusan piutang secara berjenjang tersebut ditetapkan
dengan Peraturan Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota, sesuai dengan
kewenangannya, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada prinsipnya pengelolaan piutang BLU mengikuti aturan-aturan yang berlaku pada
satker pemerintah lainnya. Dalam pengelolaan keuangannya, BLU dapat memberikan
piutang terkait dengan kegiatannya. Terkait dengan penghapusannya, berdasarkan

10. 10
Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang
Negara/Daerah, penghapusan piutang negara/daerah terdiri dari Penghapusan Secara
Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak, kecuali piutang yang cara penyelesaiannya diatur
tersendiri.
b. Pengelolaan Utang
UGM yang nantinya menjadi BLU dapat memiliki utang yang dikelola secara tertib,
efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan praktik bisnis yang
sehat sesuai dengan pasal 18 PP 23 tahun 2005. Pembayaran utang BLU pada prinsipnya juga
menjadi tanggung jawab BLU itu sendiri. Pengelolaan utang harus sesuai dengan
peruntukannya yaitu utang jangka pendek ditujukan hanya untuk belanja operasional,
sedangkan utang jangka panjang ditujukan untuk menutupi belanja modal.
Hak tagih atas utang BLU kadaluarsa setelah lima tahun sejak utang tersebut jatuh tempo,
kecuali diterapkan lain oleh peraturan yang ada (Undang-undang).
4. Pengelolaan Investasi
Dalam hal investasi, kita mengenal dua jenis investasi dalam pengelolaan keuangan,
yaitu:
1. Investasi jangka panjang;
2. Investasi jangka pendek.
Satker BLU tidak diperkenankan melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan
Menteri Keuangan. Meskipun demikian, dapat dijelaskan bahwa investasi jangka panjang
dimaksud antara lain berupa penyertaan modal, pemilikan obligasi jangka panjang atau
investasi langsung (misal; pendirian perusahaan). Apabila suatu satker BLU mandirikan atau
membeli badan usaha yang berbadan hukum, maka kepemilikannya berada pada Menteri
Keuangan, tetapi keuntungan yang diperoleh menjadi pendapatan satker BLU dimaksud.
Perlu diketahui, dari hasil pembahasan perubahan atas PP no 23 tahun 2005, disepakai
bahwa Perguruan Tinggi PK BLU ex BHMN tidak perlu minta ijin atas kepemilikikan investasi
jangka panjang yang ada (diputihkan).

11. 11
Masih banyak aspek BLU yang ada di PP 23 tahun 2005, tapi yang didiskusikan di sini
hanya sebagian saja. Artikel ini juga masih banyak kelemahannya. Silakan untuk
menambahkan kelengkapan bahasan di artikel ini agar bisa menjadi alat untuk berbagi
pengetahuan tentang BLU di UGM. Untuk menambah wawasan dan pemahaman tentang
BLU, kita juga bisa melihat penerapan BLU di tetangga kita misalnya UIN, UNY, UNNES, UNS
atau bahkan UNDIP. Untuk menambah pemahaman, terlampir adalah 1) isu-isu terkait
tentang BLU, 2) hasil diskusi tentang BLU antara WR SIK dengan seorang WD2. Sebagai
penutup, perubahan regulasi dan kelembagaan pemerintah di sektor pendidikan tinggi,
walaupun “pahit”, sebaiknya dihadapi bersama dengan pikiran positif dan tetap berusaha
mencapai visi UGM dengan peraturan yang ada.

12. 12
Lampiran 1
Isu-Isu Terkait Rencana BLU di UGM

13. 13
Lampiran 2
Diskusi BLU UGM
(Bersumber dari diskusi WR SISTEM INFORMASI & KEUANGAN dengan WD2)
Pertanyaan:
Latar belakang
 Tahun 2013: pemberlakuan status kelembagaan UGM sbg BLU scr penuh;
 Tahun 2012 adl masa transisi: pengelolaan keuangan masih dg skema BHMN melalui
RKAT
 Namun, mulai Januari 2012, semua penerimaan UGM yg semula disebut Damas
dianggap/dinyatakan sbg PNBP (Penerimaan negara bukan pajak) oleh KPPN, yg berarti
bagian dari penerimaan APBN. Hal ini tampak dari kebijakan untuk men-declare SALDO
AKHIR TAHUN 2011 sbg SALDO AWAL sbg PK-BLU oleh KPPN.
 Implikasinya : karena semua penerimaan adalah PNBP maka belanja atau
pengeluarannya seharusnya sesuai dg atau merujuk kepada aturan-aturan pemerintah.
Padahal selama ini (sbg BHMN), fakultas punya ‘kewenangan’ utk membuat dan
memberlakukan sejumlah kebijakan belanja dan pengeluaran.
Pertanyaan dasar:
Dalam periode transisi tahun 2012, apakah Fakultas masih memiliki kewenangan untuk
membuat dan memberlakukan sejumlah kebijakan belanja atau pengeluaran sendiri, melalui
SK Dekan? Jika ya, sejauh mana ‘kewenangan’ itu dimiliki oleh Fakultas/dekan?
Pertanyaan lebih detil:
no Isu kondisi yg berjalan di Fakultas X Pertanyaan
1 pembayaran tunjangan
jabatan bg tenaga
kependidikan
sejak th 2009, Fak memberikan
tunjangan jab (remunerasi) yg
didasarkan atas variabel tk
apakah kebijakan tsb
masih bisa diteruskan?
Jika tidak, apa

14. 14
(remunerasi) pendidikan, masa kerja, resiko
pekerjaan, dll
alternatifnya?
2 insentif kesejahteraan bg
tng pendidik (dosen) &
tng kependidikan
Fak memberikan tambahan
insentif kesejahteraan berupa:
tunjangan hari tua (tab Simponi
BNI), asuransi kesehatan
(Takaful), rekreasi, insentif
kinerja per semester, sembako
(natura), baju seragam (3 item
terakhir khusus utk karyawan).
apakah kebijakan tsb
masih bisa diteruskan?
Jika tidak, apa
alternatifnya?
3 insentif kesejahteraan
bagi Dosen, dan honor
mengajar, mbimbing &
nguji prodi pasca
Fak (berdasarkan SK Dekan)
memberikan insentif kehadiran
mengajar, ketepatan
penyerahan nilai ujian.
Fak mmbuat tarif honor utk
mengajar, membimbing dan
menguji di prodi S2 & S3, serta
prodi SI- IUP & program
‘immersion’
skema dan tarif seperti
ini blum dikembangkan
pd level univ.
apakah skema insentif
‘kelebihan mengajar’ yg
sdh dirancang UGM
akan segera diterapkan?
4 pembayaran tunjangan
krn rangkap jabatan atau
perluasan tanggung
jawab
Dekan, WD & Kajur yg sdh
memiliki tarif honor dr UGM,
mndapatkan tambahan honor
dr pos Pascasarjana (S2 & S3)
apakah tambahan
honor ini masih bisa
diteruskan?
5 Honorarium utk Kaprodi
& Sekprodi
UGM belum mengatur tarif
honornya. Fakultas membayar
honor mrk berdasar SK Dekan.
apakah bisa diteruskan?
Jika tdk, apa
alternatifnya?
6 honorarium utk jabatan
khusus di Fak: Asisten
mereka diangkat dg SK Dekan
sbg bagian dr upaya pencapaian
apakah bisa diteruskan?
Jika tdk, apa

15. 15
Dekan visi & misi Fak, & diberikan
honor bulanan
alternatifnya?
7 kontrak kerja dg tenaga
profesioal
utk kategori pekerjaan ‘high
skill’, Fak mengontrak sejumlah
tenaga profesional (misal utk
KUI, CDC, dll) dg tarif yg cukup
tinggi
apakah masih bisa
diteruskan?
8 Mekanisme Pengelolaan
Dana riset & bentuk
kerjasama lainnya
Dana dr sumber tsb masuk mll
rekening fak, & dg mekanisme
in-out dikelola olh unit kerja yg
terkait. Unit kerja memiliki
rekening bank tersendiri.
bagaimana pengelolaan
dana dari sumber-2 tsb,
pd masa transisi dan
nantinya dg skema PK-
BLU
9 Pengelolaan Dana Bebas
(dahulu model ‘yayasan’)
Rencana : dg skema institusi
perkumpulan dosen
Model pengelolaan
dana bebas seperti apa
yg sesuai dg PK-BLU?
Kami mohon agar Fakultas diberi kewenangan untuk membuat pos-pos belanja baru dalam
rangka meningkatkan kinerja staff dan kinerja pelayanan. Juga, struktur tarif yg ada yg terkait
dengan peningkatan kinerja bisa dipertahankan, agar tidak mengganggu kinerja yg sdh
berjalan.
Jawaban/Respon:
Pendahuluan
Pasal 220B PP No. 66 tahun 2010 telah memberikan konsekuensi terhadap perubahan
status UGM berikut pola pengelolaan keuangannya, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa
UGM dan PT BHMN yang lainnya diharuskan menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan
Layanan Umum (BLU), dengan memberikan masa transisi PT BHMN beralih menjadi BLU

16. 16
ditetapkan hingga 31 Desember 2012. Pengelolaan BLU sendiri telah diatur melalui PP No. 23
tahun 2005. Dalam PP No. 23/2005 tersebut memberikan penjelasan bahwa pengelolaan
keuangan model PT BHMN tidak dapat diterapkan lagi, beberapa ketentuan tentang
pengelolaan keuangan yang dapat diatur dan ditetapkan sendiri menjadi tidak dapat
diberlakukan. Aturan-aturan pengelolaan keuangan tersebut antara lain: Standar Tarif dan
Biaya, Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pendapatan dan Belanja,
Pengelolaan Kas, Utang, Piutang, Investasi Jangka Panjang, Pengelolaan Aset, Kebijakan
Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan, dan Kelembagaan Pengelola
Keuangan.
Dari hasil analisis bersama 7 (tujuh) PT BHMN, menyebutkan bahwa hilangnya
otonomi pengelolaan pada beberapa jenis pengelolaan tersebut berpotensi menghambat
operasional penyelenggaraan Tri Dharma, untuk itu jika dipaksakan bahwa PT BHMN
diharuskan menjalankan pola pengelolaan keuangan BLU, berpotensi pengelolaan PT
menjadi tidak efektif, untuk itu saat ini sedang diperjuangkan adanya
perubahan/amandemen PP 23/2005 untuk beberapa jenis pengelolaan keuangan dengan
tetap dimintakan pendelegasian kepada pimpinan PT atau setidaknya kepada Kementerian
teknis (Mendikbud). Hasil usaha negoisasi dengan pihak Kementerian Keuangan yang sudah
berhasil ditempuh adalah bahwa untuk menjadi BLU, PT BHMN tidak diperlukan pengusulan
melalui proses administrasi dan langsung ditetapkan sebagai BLU Penuh. Sejalan dengan hal
tersebut saat ini UGM juga telah menyusun prosedur-prosedur yang harus dijalankan
meskipun masa transisi sampai dengan 31 Desember 2012. Adapun beberapa hal yang telah
diupayakan untuk dibuatkan prosedurnya adalah:
1. Rencana uji coba pola perencanaan yang disesuikan dengan pola perencanaan ala
APBN; hal ini dimanfaatkan sebagai pembelajaran bahwa kedepan jika telah menjadi
BLU perencanaan dana PNBP harus bersamaan dengan perencanaan dana DIPA
(rupiah murni). Tidak lagi seperti saat ini, bahwa perencanaan Dana Masyarakat (RKT
dan RKAT) jadwalnya berbeda dengan perencanaan dana DIPA. Siklus anggaran DIPA
(Anggaran Penerimaan) tahun 2013 dimulai sekitar awal Maret 2012. Perlu diketahui,
saat ini bahkan sudah ada surat dari Dirjen Anggaran yang meminta UGM

17. 17
memasukkan pagu anggaran PNBP tahun 2013 paling lambat tanggal 13 Januari
2012.
2. Melakukan kompilasi atas struktur tarif dan satuan biaya; dalam PP 23/2005
penetapan tarif dan satuan biaya dilakukan Menteri Keuangan. Untuk itu diperlukan
pemetaan atas struktur dan jenis tarif serta satuan biaya yang digunakan di UGM,
sebagai informasi tambahan bahwa jenis tarif pada peruntukan yang sama di UGM
saat ini variasinya mencapai lebih dari 3000 jenis. Untuk itu diharapkan dengan
penataan tarif, kondisi yang berlaku pada seluruh Unit Kerja di UGM dapat sesuai
ketentuan, yaitu mendapat persetujuan Rektor. Implikasi dari penataan tarif adalah
standarisasi dasar pengenaan tarif. Pola tarif kelebihan mengajar adalah salah satu
contoh standarisasi mekanisme dan tarif honor mengajar. Model ini akan
diberlakukan di semua jenis tarif.
3. Penataan kelembagaan, terutama kelembagaan pengelolaan keuangan. Meskipun
dalam pola BLU, UGM tidak perlu menyetorkan penerimaannya kepada Kas Negara,
tetapi setiap realisasi dari penerimaan dan pengeluaran diharuskan mendapat
pengesahan dari Kementerian Keuangan setiap Triwulan. Untuk itu diperlukan
kelembagaan pengelolaan keuangan yang memadai mengingat dalam model PT
BHMN pola penerimaan (khususnya diluar penerimaan pendidikan) masih terdapat
jenis penerimaan yang dikelola langsung di beberapa Unit Kerja.
4. Penataan pengelolaan Rekening Bank, saat ini rekening bank yang dimiliki Unit Kerja
di UGM mencapai sekitar 760 rekening, dan tingkat kepatuhan terhadap kepemilikan
rekening masih perlu ditingkatkan (tidak diatasnamakan perorangan), dan
keberadaan rekening tersebut harus dikendalikan oleh pimpinan BLU (Rektor). Untuk
itu diperlukan kesediaan (keharusan) pada setiap pimpinan unit kerja untuk
melakukan konversi rekening menjadi rekening atas nama lembaga dan
mengefisienkan jumlahnya. Pola pengelolaan rekening bank di beberapa PTN BLU
saat ini (misal UNY, UIN dan UNDIP), fakultas/unit kerja hanya memiliki rekening
bank yang digunakan untuk aktivitas pengeluaran (rekening pengeluaran).

18. 18
Sedangkan Kantor Pusat mempunyai rekening bank yang menampung penerimaan
(rekening penerimaan) dan pengeluaran (rekening pengeluaran).
5. Tanggapan ini dibuat berdasarkan pelajaran yang ada di BLU lain dan pemahaman
yang ada saat ini. Jadi tidak menjamin akan seperti ini realisasinya karena peraturan
pemerintah bisa berubah. Namun setidaknya, deskripsi ini bisa memberikan garis
besar arah pengelolaan BLU di UGM. Nantinya akan ada tim asistensi dari Kemenkeu
yang akan membantu kita dalam proses transisi menuju BLU. Jadi Kantor Pusat tidak
dalam kapasitas sebagai yang paling tahu dan paling benar mengenai BLU (krn UGM
belum terapkan BLU; UGM juga masih belajar). Demikian juga dalam penyusunan
standar biaya dan penentuan besaran tarif perlu koordinasi yang memadai antara
Kantor Pusat bersama dengan pihak-pihak selaku pelaksana kegiatan agar dapat
mengakomodir peraturan dan kewenangan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Tanggapan atas Pertanyaan
Dari butir-butir permintaan diskusi yang diajukan pihak Fakultas X, kami coba kelompokan
dalam beberapa bagian dengan jawaban sesuai pengembangan prosedur yang sedang
disiapkan oleh Pimpinan Universitas terkait persiapan pola pengelolaan BLU di UGM, adalah
sebagai berikut:
No.
Butir Pertanyaan
dari Fakultas X
Tanggapan
Jawaban Syarat
Kesesuaian
dengan
pengembanga
n prosedur
1 1-6 (mengenai jenis
belanja pegawai
berikut tarifnya)
Bisa
dijalankan,
dengan
syarat
1) Jenis belanja pegawai
dan tarif berdasar standar yang
dibuat Rektor. Fakultas dan unit
dibawahnya tidak berhak
membuat standar dan jenis tarif.
Lihat no. 2
tentang
kompilasi tarif

19. 19
No.
Butir Pertanyaan
dari Fakultas X
Tanggapan
Jawaban Syarat
Kesesuaian
dengan
pengembanga
n prosedur
2) Nomenklaturnya ada di
peraturan pemerintah. Saat ini
Menpan dan RB belum
menyepakati nomenklatur
BHMN dan BLU. Kalau
nomenkaltur ditolak, ada potensi
UGM akan kembali
menggunakan nomenklatur
jabatan ala PTN (misal
Pembantu Rektor, Pembantu
Dekan, Kepala Biro, dll)
3) Honorarium tambahan
dimungkinkan bisa tetap
diberlakukan meski ketentuan
pemberiannya tidak sesederhana
pada masa PT BHMN karena
semua sumbernya menjadi APBN
yg akan ditentukan tarifnya oleh
Rektor. UGM akan coba
konsultasikan dengan
Kemenkeu.
4) Secara prinsip, uang
alokasi tidak ditransfer

20. 20
No.
Butir Pertanyaan
dari Fakultas X
Tanggapan
Jawaban Syarat
Kesesuaian
dengan
pengembanga
n prosedur
seluruhnya (seperti sekarang) ke
Fak/Unit, tapi ditransfer pada
saat dibutuhkan/adanya
kegiatan. Fak/Unit bisa
mengambil alokasinya melalui
mekanisme anggaran/kegiatan
(uang muka dan/atau LS).
Konsep ini sama dengan konsep
hubungan keuangan UGM
dengan KPPN (Kemenkeu) yang
berlangsung saat ini. Anggaran
DIPA UGM tidak akan ditransfer
semua oleh KPPN tapi bisa
diambil pada saat dibutuhkan
(misal setiap bulan) sesuai
kegiatan yang diajukan.
2 7 (kontrak kerja
tenaga profesional
dgn tarif tinggi)
Bisa
dijalankan,
dengan
syarat
Besaran tarif dan dokumentasi
kontrak ditetapkan oleh Rektor
sesuai dengan ketentuan
Lihat no. 2
tentang
kompilasi tarif
3 8 (Mekanisme
Pengelolaan Dana
riset & bentuk
Bisa
dijalankan,
dengan
Mekanisme pengelolaan dana
kerjasama diterima melalui
rekening Rektor dan
Lihat no. 1
tentang pola
perencanaan

21. 21
No.
Butir Pertanyaan
dari Fakultas X
Tanggapan
Jawaban Syarat
Kesesuaian
dengan
pengembanga
n prosedur
kerjasama lainnya) penyesuaia
n
dokumentasi kontrak kerjasama
melalui persetujuan Rektor yang
sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Pengeluarannya
diharapkan bisa ditarik In-Out ke
Fakultas (detilnya masih perlu
konfirmasi ke Kemenkeu). Selain
itu, perlu diestimasi
kemungkinan terjadinya kontrak
kerjasama pada awal tahun
anggaran agar nantinya tidak
mempengaruhi realisasi pagu
PNBP yang sudah ditetapan.
dan Lihat no.
2 tentang
kompilasi tarif
4 9 (Pengelolaan
Dana Bebas)
Bisa
dijalankan,
dengan
syarat
Pengelolaan dana bebas seperti
Yayasan atau “urunan/iuran
dosen” sebaiknya dipisah dari
keuangan BLU (berdasarkan
masukan dari Kemenkeu). Hal ini
karena Yayasan/Perkumpulan
merupakan entitas yang berbeda
dari Unsur Penunjang
Universitas (UPU)/Unsur
Pelaksana Akademik (UPA)
Lihat no. 1
tentang pola
perencanaan
dan Lihat no.
2 tentang
kompilasi tarif

22. 22
No.
Butir Pertanyaan
dari Fakultas X
Tanggapan
Jawaban Syarat
Kesesuaian
dengan
pengembanga
n prosedur
UGM.
Tapi ada pendapat bahwa
yayasan harus dimasukkan
dalam keuangan BLU.
Konsekuensinya uang yayasan
menjadi penerimaan/uang
Negara (PNBP). Mekanisme
pengeluaran/belanja mengacu
pada tarif yang sudah
ditetapkan. Pada intinya BLU
memungkinkan untuk berbagai
belanja asalkan sudah disajikan
dalam mata anggaran dalam
penyusunan PNBP. UGM akan
mencermati dan mengikuti
peraturan yang berlaku.