Materi Islamic Business Coaching 10

1. ISLAMIC BUSINESS
COACHING
Materi 10
Oleh: H. Dwi CondroTriono, Ph.D

3. RUMAH
TANGGA
PERUSAHAAN
UANG
BARANG & JASA
PASAR BARANG
PASAR FAKTOR PRODUKSI
LAHAN TENAGA KERJA MODAL
UANG
HUKUM
PERMODALAN
HUKUM
KETENAGAKERJAAN
HUKUM LAHAN
(PERTANIAN)
HUKUM
INDUSTRI
HUKUM
PERDAGANGAN
DALAM NEGERI
HUKUM
PERDAGANGAN
LUAR NEGERI
HUKUM
PERSEROAN
MEKANISME PASAR SYARI’AH

4. BISNIS DI BIDANG PERTANIAN
• Indonesia adalah negara agraris, sebab sekitar 80 % dari penduduknya
menggantungkan mata pencahariannya dari sektor pertanian.
• Namun dalam kenyataannya, bisnis di bidang pertanian tidak pernah
menjadi penyangga utama dari perekonomian Indonesia.
• Sektor pertanian juga belum pernah menempatkan produk pertanian
sebagai primadona komoditas ekonomi Indonesia.
• Nasib para petani di Indonesia juga tidak semakin sejahtera, bahkan
semakin lama semakin terpuruk.
• Penguasaan lahan pertaniannya semakin menyempit, bahkan tidak
sedikit yang akhirnya kehilangan kepemilikan lahan pertaniannya dan
berubah menjadi buruh tani.

5. PROBLEMA DI BIDANG PERTANIAN
• Apakah yang menjadi pokok (asas) dalam bidang pertanian?
• Ada 4 unsur yang menentukan berlangsungnya aktivitas pertanian.
Keempat unsur tersebut adalah:
1. Tenaga dan ketrampilan manusia.
2. Alat produksi pertanian.
3. Sarana produksi (saprodi) pertanian.
4. Lahan pertanian.
• Pokok (asas) dalam bidang pertanian adalah: lahan pertanian.
• Sedangkan, tenaga manusia, alat produksi dan saprodi hanyalah
sebagai sarana, bukan asas.

6. • Persoalan lahan pertanian senantiasa menjadi problem yang tidak
pernah ada habisnya.
• Bahkan dapat dikatakan, sepanjang sejarah manusia, problem
penguasaan lahan pertanian senantiasa mewarnai dinamika kehidupan
manusia.
• Penjajahan negara, perang besar antar negara, perang antar penduduk
kampung, juga tidak terlepas dari persoalan lahan pertanian ini.
• Termasuk di Indonesia, berbagai kerusuhan akibat persengketaan lahan,
terus-menerus mewarnai kehidupan, baik itu persengketaan antar
individu, antara perusahaan dengan masyarakat, antara negara dengan
perusahaan, maupun antara negara dengan masyarakat.
PROBLEM LAHAN PERTANIAN

7. •Pandangan sistem ekonomi kapitalisme dalam pengaturan
penguasaan lahan pertanian adalah:
1. Setiap individu bebas untuk memiliki lahan
pertanian.
2. Setiap individu bebas untuk memanfaatkan lahan
pertaniannya, untuk ditanami apapun juga.
3. Setiap individu bebas untuk mengembangkan dan
memperbesar kepemilikan lahan pertaniannya.
SOLUSI SISTEM EKONOMI KAPITALISME

8. DAMPAK SISTEM EKONOMI KAPITALISME
1. Munculnya persaingan bebas dalam kepemilikan lahan pertanian.
2. Terjadinya ketidakseimbangan dalam penguasaan lahan pertanian.
3. Pemilik lahan pertanian besar, akan semakin besar dan terus
melakukan ekspansi untuk memperbesar kepemilikan lahannya.
4. Petani pemilik lahan kecil akan semakin sempit penguasaan
lahannya.
5. Petani-petani akan kehilangan kepemilikan lahannya dan akhirnya
hanya menjadi buruh tani.
6. Puncaknya adalah terjadinya feodalisme dalam bidang pertanian.

9. 1. Sosialisme memandang bahwa penyebab utama terjadinya
ketidakadilan dalam penguasaan lahan pertanian adalah feodalisme.
2. Solusinya adalah: dihapuskannya hak kepemilikan secara mutlak bagi
setiap individu.
3. Negaralah yang berperan dalam mengatur aspek produksi,
penjualan, distribusi, serta penentuan upah rakyatnya dalam bidang
pertanian.
4. Sebagian sosialisme memandang hanya kepemilikan lahan produktif
yang dilarang, sedangkan kepemilikan lahan konsumtif
diperbolehkan.
5. Sosialisme yang lain menganjurkan land reform (pembagian kembali
secara sama seluruh lahan pertanian di suatu negara).
SOLUSI SISTEM EKONOMI SOSIALISME

10. 1. Menyebabkan produktivitas pertanian negara sosialis
menjadi merosot dibanding negara Eropa yang kapitalis.
2. Penyebabnya adalah hilangnya motivasi berproduksi dari
rakyatnya, akibat dihapuskannya hak kepemilikan dan
rendahnya upah buruh oleh negara.
3. Diterapkannya sistem land reform, ternyata juga
mengakibatkan keadaan yang serupa.
4. Pengapusan hak kepemilikan dan land reform adalah tidakan
zalim terhadap rakyat, karena telah mencabut hak
kepemilikan lahan.
DAMPAK SISTEM EKONOMI SOSIALISME

11. • Apakah Sistem Ekonomi Islam akan mampu menyelesaikan dua
problem sekaligus?
• Yaitu: problem feodalisme dan merosotnya produktivitas
pertanian?
• Solusi dari sistem ekonomi Islam sangat jelas, yaitu: penyatuan
kepemilikan lahan pertanian dengan produksinya.
• Solusi di atas digali dari tiga hukum sekaligus, yaitu:
1. Hukum ihya’u al-mawat.
2. Hukum larangan menterlantarkan lahan lebih tiga tahun.
3. Hukum larangan menyewakan lahan pertanian.
SOLUSI SISTEM EKONOMI ISLAM

12. • Hukum ini membolehkan setiap individu untuk memiliki lahan mati,
kosong dan terlantar, yang tidak nampak adanya bekas suatu pagar,
tanaman budidaya, bangunan dan sebagainya, dengan cara
memagarinya seluas apapun yang dia kehendaki dengan satu syarat:
harus menghidupkannya, mengolah lahannya atau menanaminya.
• Dalil-dalilnya adalah sebagi berikut:
•‫له‬ ‫فهي‬ ً‫ة‬‫ميت‬ ً‫ا‬‫أرض‬ َ‫ا‬‫أحي‬ ‫من‬
• “Siapa saja menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi
miliknya”(HR. Abu Dawud, Tirmidzi dan Ahmad).
•‫بها‬ ُّ‫فهوأحق‬ ‫ألحد‬ ‫ليست‬ ً‫ا‬‫أرض‬ َ‫ر‬ّ‫م‬‫ع‬ ‫من‬
• “Siapa saja memakmurkan tanah yang tidak dimiliki siapapun, maka
dia berhak atas tanah itu” (HR. Ahmad).
1. HUKUM IHYA’U AL-MAWAT

13. •‫ب‬ ّ‫أحق‬ ‫فهم‬ ‫روه‬ّ‫م‬‫ع‬ ‫أو‬ ‫األرض‬ ‫من‬ ‫ا‬ً‫ء‬‫شي‬ ‫ا‬ ْ‫و‬َ‫ي‬ْ‫أح‬ ٍ‫قوم‬ ‫ُّما‬‫ي‬‫أ‬‫ه‬
• “Kaum manapun yang menghidupkan sesuatu dari bumi atau mereka
memakmurkannya, maka mereka berhak atasnya”
•‫له‬ ‫فهى‬ ٍ‫ارض‬ ‫على‬ ‫حاءطا‬ ‫أحاط‬ ‫من‬
• “Siapa saja yang membatasi tanah dengan dinding, maka dia berhak
atas tanah itu” (HR. Abu Dawud dan Ahmad).
•‫له‬ ‫فهى‬ ٍ‫شئ‬ ‫على‬ ‫أحاط‬ ‫من‬
• “Siapa yang membatasi sesuatu (dengan dinding), maka dia berhak
atasnya” (HR. Baihaqi).
DALIL IHYA’U AL-MAWAT (lanjutan)

14. •‫ف‬ ‫بعدي‬ ‫ن‬ِ‫م‬ ‫لكم‬ ‫ثم‬ ‫ولرسوله‬ ‫هلل‬ ِ‫االرض‬ ُ‫ى‬ِ‫د‬‫عا‬‫ا‬َ‫ي‬‫أح‬ ‫من‬
‫ب‬ ٌ‫حق‬ ‫ر‬ ِ‫ج‬َ‫ت‬ْ‫ح‬ُ‫م‬‫ل‬ ‫وليس‬ ‫له‬ ‫فهي‬ ً‫ة‬‫ميت‬ ‫ا‬ً‫ض‬‫أر‬َ‫سنين‬ َ‫ثالث‬ َ‫د‬‫ع‬
• “Sebelumnya tanah itu milik Allah dan Rasulnya, kemudian setelah
itu milik kalian. Siapa saja yang menghidupkan tanah yang mati,
maka dia menjadi pemiliknya. Dan tidak ada hak bagi yang
memagari setelah (menterlantarkan tanahnya) selama tiga tahun”
(HR. Baihaqi).
2. HUKUM LARANGAN MENTERLANTARKAN
LAHAN SELAMA LEBIH DARI TIGA TAHUN

15. • Yahya bin Adam meriwayatkan melalui sanad Amru bin Syu’aib,
mengatakan:
• “Rasulullah SAW telah memberi sebidang tanah kepada beberapa orang dari
Muzainah atau Juhainah, kemudian mereka menterlantarkannya, lalu ada suatu
kaum yang menghidupkannya. Umar berkata:
•َ‫ب‬ ‫ي‬ِ‫ب‬‫أ‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ْ‫أو‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ِ‫م‬ ٌ‫ة‬َ‫ع‬ْ‫ي‬ِ‫ط‬َ‫ق‬ ْ‫َت‬‫ن‬‫ا‬َ‫ك‬ ْ‫و‬َ‫ل‬ْ‫ن‬ِ‫م‬ ْ‫ن‬ِ‫ك‬َ‫ل‬ َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُ‫ت‬ْ‫د‬َ‫د‬َ‫ر‬َ‫ل‬ ٍ‫ر‬ْ‫ك‬ِ‫هللا‬ ِ‫ل‬ ْ‫و‬ُ‫س‬َ‫ر‬
‫صلى‬.َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬:ُ‫ر‬َ‫م‬ُ‫ع‬ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ َ‫و‬:‫ا‬ً‫ض‬ ْ‫أر‬ َ‫ل‬َّ‫ط‬َ‫ع‬ ْ‫ن‬َ‫م‬َ‫ع‬ُ‫ي‬ ْ‫م‬َ‫ل‬ َ‫ْن‬‫ي‬ِ‫ن‬ِ‫س‬ َ‫الث‬َ‫ث‬‫ا‬َ‫ه‬ ْ‫ر‬ِ‫م‬
ُ‫ه‬َ‫ل‬ َ‫ي‬ِ‫ه‬َ‫ف‬ ‫ا‬َ‫ه‬َ‫ر‬َّ‫م‬َ‫ع‬َ‫ف‬ ُ‫ه‬ُ‫ْر‬‫ي‬َ‫غ‬ َ‫ء‬‫ا‬َ‫ج‬َ‫ف‬
• Kalau seandainya tanah tersebut pemberian dariku atau Abu Bakar, tentu aku
akan mengembalikannya, akan tetapi (tanah tersebut) dari Rasulullah SAW’. Dia
(Amru bin Syu’aib) berkata: ‘Umar mengatakan: ‘Siapa saja yang mengabaikan
tanah selama tiga tahun, tidak dia kelola, lalu ada orang lain yang
mengelolanya, maka tanah tersebut menjadi miliknya’“.
DALIL HUKUM LARANGAN (lanjutan)

16. • Abu Ubaid telah mengeluarkan sebuah riwayat dalam Kitab Al-Amwal,
dari Bilal bin Al-Harits Al-Muzni:
• “Bahwa Rasulullah SAW telah memberikan lembah secara keseluruhan.
Dia berkata: ‘Maka pada masa Umar, dia berkata kepada Bilal:
•‫صلى‬ ‫هللا‬ ُ‫ل‬‫و‬ُ‫س‬َ‫ر‬ َّ‫أن‬.َ‫ر‬ُ‫ج‬ْ‫ح‬َ‫ت‬ِ‫ل‬ َ‫ك‬ْ‫ع‬ِ‫ط‬ْ‫ق‬ُ‫ي‬ ْ‫م‬َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ط‬ْ‫ق‬َ‫ا‬ ‫ا‬َّ‫م‬‫إن‬ ِ‫اس‬َّ‫ن‬‫ال‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ُ‫ه‬َ‫ك‬،َ‫ل‬َ‫م‬ْ‫ع‬َ‫ت‬ِ‫ل‬
َ‫ب‬‫ال‬ َّ‫د‬ُ‫ر‬ َ‫و‬ ِ‫ه‬ِ‫ت‬َ‫ار‬َ‫م‬َ‫ع‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫ت‬ ْ‫ر‬َ‫د‬َ‫ق‬ ‫ا‬َ‫م‬ ْ‫ذ‬ُ‫خ‬َ‫ف‬‫ي‬ِ‫ق‬‫ا‬
• ‘Bahwa Rasulullah SAW tidak memberikan (lembah) itu kepadamu untuk
kamu pagari agar orang-orang tidak dapat mengambilnya, akan tetapi
beliau memberikan kepadamu agar kamu menggarapnya. Maka, ambillah
dari tanah tersebut yang mampu kamu kelola dan yang lain (yang tidak
bisa kamu kelola), kamu harus mengembalikannya”.
DALIL HUKUM LARANGAN (lanjutan)

17. •‫بعد‬ ٌّ‫حق‬ ٍ‫جر‬َ‫ت‬ْ‫ح‬ُ‫م‬‫ل‬ ‫وليس‬ ‫له‬ ‫فهي‬ ً‫ة‬‫ميت‬ ‫ا‬ً‫ض‬‫أر‬ َ‫ا‬‫أحي‬ ‫من‬َ‫سنين‬ َ‫ثالث‬
• “Siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka dia adalah
pemiliknya dan tidak ada hak bagi yang memagari, setelah (diabaikan)
selama tiga tahun” (HR. Baihaqi).
•ْ‫ِن‬‫ا‬‫ف‬ ‫أخاه‬ ‫ها‬ْ‫َح‬‫ن‬ْ‫م‬َ‫ي‬ِ‫ل‬ ‫أو‬ ‫ها‬ْ‫ع‬َ‫ر‬ ْ‫ز‬َ‫ي‬ْ‫فل‬ ٌ‫أرض‬ ‫له‬ ‫كانت‬ ‫من‬ُ‫ه‬َ‫ض‬‫أر‬ ِْْ‫س‬ْ‫م‬ُ‫ي‬ْ‫فل‬ ‫أبى‬
• “Siapa yang memiliki sebidang tanah, maka hendaklah dia
menanaminya atau hendaklah dia berikan kepada saudaranya. Apabila
dia mengabaikannya, maka hendaklah tanahnya diambil”.(HR. Bukhari).
DALIL HUKUM LARANGAN (lanjutan)

18. •‫صلى‬ ‫هللا‬ ‫رسول‬ ‫نهى‬.ٌ‫ظ‬َ‫ح‬ ‫أو‬ ٌ‫أجر‬ ِ‫لألرض‬ َ‫ذ‬َ‫خ‬‫ؤ‬ُ‫ي‬ ‫أن‬
• “Rasulullah SAW melarang mengambil sewa atau bagian atas tanah” (HR.
Muslim).
•ِ‫ب‬ ‫يها‬ ِ‫ار‬َ‫ك‬ُ‫ي‬ ‫وال‬ ‫أخاه‬ ‫ْها‬‫ع‬ ِ‫ر‬ ْ‫ز‬ُ‫ي‬‫ل‬ ‫أو‬ ‫ْها‬‫ع‬ َ‫ر‬ ْ‫ز‬َ‫ي‬‫فل‬ ٌ‫أرض‬ ‫له‬ ‫كانت‬ ‫من‬‫وال‬ ٍ‫بع‬ُ‫ر‬ِ‫ب‬ ‫وال‬ ٍ‫ث‬‫و‬ُ‫ل‬ُ‫ث‬
‫ى‬َّ‫م‬‫س‬ُ‫م‬ ٍ‫طعام‬ِ‫ب‬
• “Siapa saja yang memiliki sebidang tanah, hendaklah dia menanaminya, atau
hendaklah saudaranya yang menanaminya, dia tidak boleh menyewakannya
dengan sepertiga atau seperempat (dari hasil pertanian), dan tidak pula dengan
makanan yang telah ditentukan” (HR. Abu Dawud).
•ُ‫سمعت‬‫صلى‬ ‫هللا‬ ُ‫ل‬‫رسو‬.‫يقول‬:‫ن‬ِ‫ذ‬‫ؤ‬ُ‫ي‬‫فل‬ َ‫ة‬ َ‫ر‬َ‫ب‬‫خا‬ُ‫م‬‫ال‬ ِ‫ر‬َ‫ذ‬َ‫ي‬ ‫لم‬ ‫من‬‫ه‬ِ‫ل‬‫ورسو‬ ‫هللا‬ ‫من‬ ِ‫ب‬‫بحر‬
• “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: ‘Siapa yang tidak meninggalkan
(akad) al-mukhabarah, maka hendaknya dia mengumumkan perang dengan
Allah dan Rasul-Nya” (HR. Abu Dawud).
3. HUKUM LARANGAN MENYEWAKAN LAHAN PERTANIAN

19. •َ‫س‬ َ‫و‬ ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ُ َّ‫اَّلل‬ ‫ى‬َّ‫ل‬َ‫ص‬ ِ َّ‫اَّلل‬ ُ‫ل‬‫و‬ُ‫س‬َ‫ر‬ ‫ى‬َ‫ه‬َ‫ن‬‫َا‬‫ن‬ْ‫ل‬ُ‫ق‬ ِ‫ض‬ ْ‫ر‬َ ْ‫اْل‬ ِ‫اء‬َ‫ر‬ِ‫ك‬ ْ‫ن‬َ‫ع‬ َ‫م‬َّ‫ل‬ِ َّ‫اَّلل‬ َ‫ل‬‫و‬ُ‫س‬َ‫ر‬ ‫ا‬َ‫ي‬
َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ َ‫َل‬ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ِ‫ب‬َ‫ح‬ْ‫ال‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ٍ‫ء‬ْ‫ي‬َ‫ش‬ِ‫ب‬ ‫ا‬َ‫ه‬‫ي‬ ِ‫ر‬ْ‫ك‬ُ‫ن‬ ‫ا‬ً‫ذ‬ِ‫إ‬ِ‫ْن‬‫ب‬ِ‫الت‬ِ‫ب‬ ‫ا‬َ‫ه‬‫ي‬ ِ‫ر‬ْ‫ك‬ُ‫ن‬ ‫ا‬َّ‫ن‬ُ‫ك‬ َ‫و‬‫ا‬َّ‫ن‬ُ‫ك‬ َ‫و‬ َ‫َل‬ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬َ‫ف‬
َ‫َل‬ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ‫ي‬ِ‫ق‬‫ا‬َّ‫س‬‫ال‬ ِ‫يع‬ِ‫ب‬َّ‫الر‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ا‬َ‫م‬ِ‫ب‬ ‫ا‬َ‫ه‬‫ي‬ ِ‫ر‬ْ‫ك‬ُ‫ن‬ََ‫َا‬ََ‫أ‬ ‫ا‬َ‫ه‬ْ‫َح‬‫ن‬ْ‫ام‬ ْ‫و‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫ه‬ْ‫ع‬َ‫ر‬ ْْ‫ا‬
• “Rasulullah SAW melarang menyewakan tanah. Kami bertanya: ‘Wahai Rasulullah,
kalau begitu kami akan menyewakannya dengan bibit’. Beliau menjawab: ‘jangan’.
Bertanya (shahabat): ‘Kami akan menyewakannya dengan jerami’. Beliau menjawab:
‘jangan’. Bertanya (shahabat): ‘Kami akan menyewakan dengan sesuatu yang ada di
atas rabi’ yang mengalir’. Beliau menjawab: ‘jangan. Kamu tanami atau kamu
berikan tanah itu kepada saudaramu’”. (HR. An Nasa’i).
DALIL LARANGAN MENYEWAKAN LAHAN PERTANIAN (lanjutan)

20. •‫ي‬ِ‫ب‬َّ‫ن‬‫ال‬ ِ‫ه‬ِ‫ب‬ َّ‫ر‬َ‫م‬َ‫ف‬ ‫ا‬ً‫ض‬ ْ‫ر‬َ‫أ‬ َ‫ع‬َ‫ر‬َْ ُ‫ه‬َّ‫ن‬َ‫أ‬َّ‫ل‬َ‫س‬ َ‫و‬ ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ُ َّ‫اَّلل‬ ‫ى‬َّ‫ل‬َ‫ص‬‫ا‬َ‫ه‬‫ي‬ِ‫ق‬ْ‫س‬َ‫ي‬ َ‫و‬ُ‫ه‬ َ‫و‬ َ‫م‬
ُ‫ض‬ ْ‫ر‬َ ْ‫اْل‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ِ‫ل‬ َ‫و‬ ُ‫ع‬ ْ‫ر‬َّ‫الز‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ِ‫ل‬ ُ‫ه‬َ‫ل‬َ‫أ‬َ‫س‬َ‫ف‬َ‫و‬ ‫ي‬ ِ‫ر‬ْ‫ذ‬َ‫ب‬ِ‫ب‬ ‫ي‬ِ‫ع‬ ْ‫ر‬َْ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬َ‫ف‬‫ي‬ِ‫ل‬ ‫ي‬ِ‫ل‬َ‫م‬َ‫ع‬
َ‫ق‬َ‫ف‬ ُ‫ر‬ْ‫ط‬َّ‫ش‬‫ال‬ ٍ‫ن‬ َ‫ال‬ُ‫ف‬ ‫ي‬ِ‫ن‬َ‫ب‬ِ‫ل‬ َ‫و‬ ُ‫ر‬ْ‫ط‬َّ‫ش‬‫ال‬ْ‫ر‬َ ْ‫اْل‬ َّ‫د‬ُ‫ر‬َ‫ف‬ ‫ا‬َ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫ي‬َ‫ب‬ ْ‫ر‬َ‫أ‬ َ‫ل‬‫ا‬‫ا‬َ‫ه‬ِ‫ل‬ْ‫ه‬َ‫أ‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫ض‬
َ‫ك‬َ‫ت‬َ‫ق‬َ‫ف‬َ‫ن‬ ْ‫ذ‬َُ َ‫و‬
• “Bahwa dia telah menanami sebidang tanah, lalu Rasulullah SAW melewatinya,
ketika itu dia (Rafi’) sedang mengairinya. Rasulullah bertanya kepadanya: ‘Milik
siapa tanaman dan lahan ini?’ Dia menjawab: ‘Tanamanku dengan benihku,
kerjaku dan (hasilnya) sebagian untukku sedang sebagian lain untuk fulan’. Beliau
bersabda: ‘Kamu berdua telah berbuat riba. Kembalikan tanah itu pada pemiliknya
dan ambillah biaya yang telah kamu keluarkan’”.(HR. Abu Dawud).
DALIL LARANGAN MENYEWAKAN LAHAN PERTANIAN (lanjutan)

21. 1. Peningkatan produksi pertanian
• Islam memberi kebebasan bagi individu untuk memiliki lahan
seberapapun luasnya, selama masih mampu memproduksinya.
• Hal itu diharapkan tidak ada lahan kosong yang menganggur,
sehingga semua lahan diharapkan akan produktif.
• Islam juga membebaskan pengembangan komoditas pertanian
untuk menjamin terjadinya diversifikasi di bidang pertanian.
• Dengan adanya kepemilikan individu, produktivitas pertanian terus
meningkat, karena motivasi berproduksi tetap terjaga.
• Problem rendahnya produktivitas, sebagaimana dalam pertanian
sosialisme dapat teratasi, insya Allah.
MANFAAT YANG DIHARAPKAN

22. 2. Pemerataan ekonomi di bidang pertanian
• Adanya larangan menterlantarkan dan menyewakan lahan
pertanian, keserakahan dalam kepemilikan lahan dapat dicegah.
• Peluang bagi buruh tani untuk memiliki lahan pertanian sendiri
juga akan semakin terbuka.
• Ketrampilan (skill) petani mendapatkan penghargaan yang tinggi.
• Bagi pemilik lahan luas, jika tidak mampu menggarapnya, dapat
mengupah petani, namun tentu dengan upah yang tinggi. Apabila
tidak mau, petani tinggal menunggu 3 tahun untuk memiliki
lahan yang tidak tergarap, dengan jalan menggarapnya.
• Problem feodalisme dapat teratasi, sehingga pemerataan
ekonomi di bidang pertanian dapat diwujudkan. Insya Allah.
MANFAAT YANG DIHARAPKAN (lanjutan)