PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

2. Standar Operasional Prosedur Perpanjangan SIM A dan C 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran yang sangat strategis dalam
menunjang pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembinaan serta
penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan menjadi tanggung jawab pemerintah
yang dalam hal ini dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diberikan
tanggung jawab oleh pemerintah untuk melakukan pembinaan dan penyelenggaraan
registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum,
operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pendidikan berlalu lintas.
Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu tanggung jawab Polri dalam
penyelenggaraan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan kepada masyarakat adalah
pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
SIM (Surat Izin Mengemudi) merupakan bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan
oleh POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia) kepada seseorang yang telah
memenuhi persyaratan baik persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani,
memahami peraturan lalu lintas dan terampil dalam mengemudikan kendaraan
bermotor. Surat Izin Mengemudi ( SIM ) merupakan salah satu syarat mutlak yang
DITLANTAS
POLDA METRO JAYA
SUBDIT REGIDENT
STANDAR PELAYANAN
PERPANJANGAN SIM A DAN C
DI SATPAS JAKARTA SELATAN
TANGGAL TERBIT : JUNI 2018
Dibuat Oleh
KANIT SIM
SATPAS JAKARTA SELATAN
YUNITA NATALIA R, S.H, SIK
AKP NRP. 87061276
Mengetahui
KASI SIM
POLDA METRO JAYA
M. FAHRI SIREGAR, S.H, SIK, M.H
KOMPOL NRP. 81080644
Disahkan Oleh
KASUBDIT REGIDENT
POLDA METRO JAYA
SUMARDJI, S.H.
AKBP NRP. 72020146

3. Standar Operasional Prosedur Perpanjangan SIM A dan C 2
harus dimiliki oleh pengendara bermotor. Sementara itu, peranan unit pelayanan SIM
dalam hal ini Satpas Jakarta Selatan adalah membantu masyarakat yang hendak
memperpanjang Suarat Izin Mengemudi (SIM) A / C, sesuai dengan prosedur yang
ada. Ketentuan ini sesuai dengan rumusan pasal 88 dan 89 Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2009, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan Kapolri
Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi.
Penyusunan standar pelayanan ini menggambarkan kemampuan pelayanan Satpas
SIM Jakarta Selatan baik dalam aspek sarana dan prasarana maupun kompetensi
petugas dalam melaksanakan pelayanan.
B. Tujuan
1. Terjaminnya kualitas kompetensi pengemudi kendaraan bermotor dalam rangka
mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas.
2. Terwujudnya tertib administrasi pelayanan dalam penerbitan Surat Ijin
mengemudi Kendaraan bermotor yang transparan, efektif, efisien dan
akuntabel.
3. Terwujudnya pusat data Registrasi dan Identifikasi pengemudi kendaraan
bermotor yang akurat guna kepentingan forensic Kepolisian.
4. Terwujudnya sistem manajemen Informasi dan komunikasi Surat Ijin
Mengemudi terpadu dalam rangka pengawasan dan Pengendalian Pengemudi
kendaraan bermotor.
5. Terwujudnya budaya tertib berlalu lintas
C. Pedoman / Acuan
1. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang jenis dan tarif atas jenis
penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

4. Standar Operasional Prosedur Perpanjangan SIM A dan C 3
5. Peraturan Kapolri Nomor 17 Tanggal 17 Agustus 2007 tentang kearsipan di
lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012
tentang Surat Izin Mengemudi;
D. Pengertian
1. Satuan Penyelenggara Administrasi SIM yang selanjutnya disebut Satpas,
adalah unsur pelaksanaan Polri di bidang lalu lintas yang berada dilingkungan
Kantor Kepolisian setempat atau diluar lingkungan kantor Kepolisian;
2. Surat Izin Mengemudi yang selanjutnya disingkat SIM adalah tanda bukti
legitimasi kompetensi, alat control dan data forensic Kepolisian bagi seseorang
yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk
mengemudikan Ranmor di jalan sesuai dengan persyaratan berdasarkan
Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Pengemudi Adalah orang yang mengemudikan Ranmor Jalan yang telah
memiliki SIM;
4. Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Ranmor adalah setiap
kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain
kendaraan yang berjalan di atas rel;
5. Sepeda motor adalah Ranmor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan
dengan atau tanpa kereta samping atau ranmor beroda tiga tanpa rumah-
rumah;
6. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah
alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,
pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya
keamanan dalam negeri;
7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat
Kapolri adalah pemimpin Polri dan penanggungjawab penyelenggaraan fungsi
kepolisian;
8. Registrasi dan identifikasi Pengemudi yang selanjutnya disebut Regident
Pengemudi adalah segala usaha dan kegiatan pencatatan identifikasi
pemegang SIM, kualifikasi dan kemmuan dalam mengemudikan Ranmor sesuai
dengan golongannya;

5. Standar Operasional Prosedur Perpanjangan SIM A dan C 4
9. Komputerisasi Administrasi SIM yang selanjutnya disebut dengan KA-SIM,
adalah perangkat komputer yang digunakan dalam proses pendaftaran,
pengujian, sampai dengan penerbitan hingga ke pengearsipan dan server
database;
10. Audio Visual Integrited System yang selanjutnya disebut AVIS adalah
mekanisme pembuatan SIM yang terintegrasi sejak proses pendaftaran,
pengujian sampai dengan penerbitan;
7. Biaya administrasi penerbitan SIM adalah biaya yang dipungut sebagai biaya
penerbitan SIM oleh Kantor Kas BRI atau Pembantu Bendahara Penerima
dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2016 Tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang
berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. Standar pelayanan adalah suatu tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan kepada
masyarakat;
BAB II
STANDAR PELAYANAN
PERPANJANGAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) A & C
SI SATPAS JAKARTA SELATAN
1.
Persyaratan
Pelayanan
1. Melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli yang
masih berlaku beserta fotocopy-nya sebanyak 2
(dua) lembar.
2. Melampirkan Surat Izin Mengemudi (SIM) asli A / C
yang masih berlaku beserta fotocopy-nya sebanyak
2 (dua) lembar.
3. Melampirkan surat keterangan hasil pemeriksaan
kesehatan.

6. Standar Operasional Prosedur Perpanjangan SIM A dan C 5
2.
Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan struk
pembayaran biaya SIM melalui ATM / BRI ke petugas
pendaftaran dengan melampirkan persyaratan
sesuai ketentuan.
2. Registrasi identitas pemohon ke computer.
3. Pengambilan sidik jari, foto dan tanda tangan SIM.
4. Produksi / cetak SIM.
5. Penyerahan SIM ke Pemohon.
3.
Jangka Waktu
Penyelesaian
1. Perpanjangan SIM A : 30 Menit
2. Perpanjangan SIM C : 30 Menit
4. Biaya / Tarif
1. SIM A Perpanjangan : Rp. 80.000,-
2. SIM C Perpanjangan : Rp. 75.000,-
5. Produk Pelayanan
1. SIM C untuk mengemudikan sepeda motor.
2. SIM A untuk mengemudikan mobil (R4).
6.
Sarana Prasarana
dan/atau fasilitas
1. Kantor Satpas yang dilengkapi tempat / ruang
pelayanan.
2. Peralatan Komputerisasi SIM.
3. Sarana prasarana ruang pelayanan yang meliputi :
a) Meja dan kursi pemohon perpanjangan SIM A /
C
b) Nomor antrian.
c) Perangkat Komputer.
d) Alat Identifikasi.
e) Finger Print.
f) Alat Pengambilan Gambar (Foto)
g) Pengeras suara.
4. Material (bahan baku) SIM dan komponen
pendukungnya.
5. Ruang Arsip

7. Standar Operasional Prosedur Perpanjangan SIM A dan C 6
7.
Kompetensi
Pelaksana
1. Mampu mengoperasionalkan computer.
2. Mampu meneliti keabsahan dan kelengkapan
dokumen persyaratan penerbitan perpanjangan SIM
A & C.
3. Menguasai Mekanisme prosedur Perpanjangan SIM
A & C sesuai ketentuan.
4. Memahami Spektek SIM dan dokumen persyaratan
Regident Pengemudi lainnya.
5. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan
pihak terkait.
6. Mampu membuat laporan hasil kegiatan pelayanan
SIM.
7. Memiliki sertifikat Dikjur Pa/Ba Regident Pengemudi
/ Sertifikasi Kompetensi penguji SIM.
8. Menguasai system manajemen Regident Pengemudi
(SIM) dan system informasi Regident Pengemudi
(SIM).
8. Pengawasan Internal
1. Atasan langsung.
2. Irwasda Polda Metro Jaya.
3. Propam Polda Metro Jaya.
4. Dit Intelkam Polda Metro Jaya.
5. Pembina fungsi ( Korlantas Polri dan Ditlantas Polda
Metro Jaya).
9.
Penanganan
Pengaduan, Saran,
dan Masukan
1. Melalui Kotak Saran yang sudah disiapkan di Satpas
SIM Jakarta Selatan.
2. Melalui surat resmi yang ditujukan kepada Pejabat
penyelenggara pelayanan SIM (Dirlantas, Kasubdit
Regident, dan Kasi SIM).
3. Melalui Telp / SMS / Email.
4. Melalui RTMC (call center yang tersedia)
10. Jumlah Pelaksana
1. Satpas Level I ( < 100/hari) : 6 orang
2. Satpas Level II ( 101 s.d. 250/hari) : 9 orang
11. Jaminan Pelayanan
SIM yang diterbitkan oleh Satpas SIM Jakarta Selatan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ( UU
No. 22 Tahun 2009 dan Perkap Nomor 5 tahun 2012 ).

8. Standar Operasional Prosedur Perpanjangan SIM A dan C 7
12.
Jaminan keamanan
dan keselamatan
pelayanan
Setiap pengemudi kendaraan bermotor yang telah
memiliki SIM A / C hasil perpanjangan di Satpas SIM
Jakarta Selatan berarti telah lulus secara administrasi
dan kesehatan dalam memperpanjang lisensi atas
kompetensinya dalam mengemudikan kendaraan
bermotor secara baik dan benar. SIM adalah tanda bukti
legitimasi kompetensi, alat control dan data forensik
Kepolisian untuk mengemudikan Kendaraan Bermotor di
jalan.
13.
Evaluasi kinerja
pelaksana
Setiap hari, minggu, bulan dan tahun dibuat laporan anev
oleh kelompok kerja Satpas SIM Jakarta Selatan dan
dilaporkan ke pimpinan secara berjenjang dan ke
Pembina Fungsi (Dirlantas Polri).
BAB III
PENUTUP
Demikian Standar Pelayanan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) A dan C dibuat guna
dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas di Satpas SIM Jakarta Selatan.