mengulik sejarah perkembangan hak asasi manusia

1. Sejarah Perkembangan
Hak Asasi Manusia

2. Para ahli sepakat sejarah perjuangan
penegakan hak asasi manusia dimulai sejak
ada Piagam Madinah.
Sementara di dunia (barat) baru dimulai
sekitar abad ke XIII, dengan dibuatnya
Magna Charta.
Sejarah Perkembangan
Hak Asasi Manusia
Perjuangan penegakan hak asasi manusia dimulai sejak manusia
mengenal peradaban.
Semakin maju peradaban manusia semakin kuat tuntutan untuk
menegakkan hak asasi manusia.

3. Magna
Charta,
Inggris
1679
Habeas
Corpus,
Inggris
Bill of
Rights,
Inggris
Declaration
des roits
de’lhomme
et du
citoyen,
Perancis
Funda-
mentals
of Human
Rights,
Piagam
Pendirian
PBB
Universal
Declaration
of Human
Rights,
PBB
1689
1799
1945 1948
1966
International
Covenants on
CP& ECOSOC
Rights, PBB
INTERNATIONAL
BILL OF RIGHTS
Bundles of
International
Coventions,
PBB;
Vienna
Declaration
1993, PBB
….sekarang
1215
627
Piagam
Madinah

4. PIAGAM MADINAH
Piagam Madinah terdiri dari 10 Bab dan 47 pasal.
Piagam Madinah merupakan perjanjian
yang mengatur hubungan antar
masyarakat yang sangat majemuk, baik
dari segi asal keturunan, budaya
maupun agama yang dianut.
Piagam ini mengikat masyarakat dengan nilai
kemanusiaan dan penghormatan atas Hak yang
berorientasi pada pencapaian cita-cita bersama.

5. Magna Charta memuat:
King John signing the Magna Charta
Magna Cahrta atau biasa
disebut
Piagam Agung,
Lahir di Inggris pada
Tahun 1215.
Magna Charta
Raja tidak boleh memungut pajak tanpa
persetujuan dari Great Council.
Orang tidak boleh ditangkap, dipenjara, disiksa atau disita
miliknya tanpa cukup alasan menurut hukum.
Pembatasan terhadap kekuasaan raja,
yang tadinya memiliki kekuasaan absolut
(raja yang menciptakan hukum, tetapi ia
sendiri tidak terikat dengan hukum yang
dibuatnya) dan mulai dapat diminta
pertanggungawabannya di muka hukum .

6. Lahir di Inggris pada masa
Raja Charles I, Tahun 1629.
Orang tidak boleh ditangkap tanpa
tuduhan
Petition of Rights
Piagam HAM ini berisi:
Pemungutan pajak harus seijin parlemen
Tentara tidak boleh diberi penginapan di
rumah-rumah penduduk.
Dalam keadaan damai tidak boleh
diberlakukan hukum perang

7. Piagam Hak Asasi Manusia ini berisi :
Habeas Corpus Act
Lahir di Inggris pada masa
pemerintahan Charles II.
Jika diminta ,hakim harus dapat menunjukkan orang
yang ditangkapnya lengkap dengan alasan
penangkapannya itu.
Orang yang ditangkap harus diperiksa selambat-
lambatnya dua hari setelah ditangkap.

8. Undang - undang yang diterima oleh parlemen Inggris sesudah berhasil
mengadakan perlawanan terhadap Raja James III,dalam suatu revolusi
tak berdarah.
Undang-Undang Hak 1689
Pandangan ini memperkuat dorongan timbulnya
negara hukum dan negara demokrasi.
Revolusi ini dikenal dengan istilah “The Glorious Revolution of l688”.
Bill Of Right melahirkan pandangan (adagium) yang intinya bahwa manusia
sama di muka hukum (equality before the law).
Bill of rights juga melahirkan asas persamaan.
Para pejuang HAM dahulu sudah berketatapan
bahwa hak persamaan harus diwujudkan
betapapun beratnya resiko yang dihadapi karena
hak kebebasan baru dapat diwujudkan kalau ada
hak persamaan.

9. Piagam ini antara lain berisi bahwa semua orang diciptakan oleh Tuhan
mempunyai kedudukan yang sama. Manusia diciptakan oleh Tuhan
mempunyai hak yang tidak dapat dapat dicabut oleh siapapun, seperti
hak hidup, Hak atas kebebasan dan hak mengejar kebahagiaan.
Declaration of Independence
(Amerika Serikat 1776 )
Amerika Serikat dianggap
sebagai negara pertama
yang mencantumkan Hak
Asasi Manusia dalam
konstitusi negara.
Pengakuan atas Hak Asasi
Manusia ini, dimuat secara
resmi dalam contitution of
USA, tahun 1787 atas jasa
presiden Thomas Jefferson.

10. Declaration
des Droits de L`homme et du citoyen
Suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan Revolusi
Perancis sebagai perlawanan terhadap rezim lama.
Pernyataan Hak-hak Manusia dan Warga Negara l789
Kedua, Presumption of innocence (praduga tak
bersalah): artinya orang-orang yang ditangkap
kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan
tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan
yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan
ia bersalah.
Ketentuan tentang hak lebih dirinci
dan dimuat dalam The Rule of
Law, yang berisi:
Pertama, tidak boleh ada penangkapan dan
penahanan yang semena-mena, termasuk
penangkapan tanpa alasan yang sah dan
penahanan tanpa surat perintah yang dikeluarkan
oleh pejabat yang sah.

11. Kebebasan dari
kemelaratan(Freedom from
Want)
"The first is freedom of speech and
expression everywhere in the world. The
second is freedom of every person to
worship God in his own way-every where
in the world. The third is freedom from
want which, translated into world terms,
means economic understandings which
will secure to every nation a healthy
peacetime life for its inhabitants-every
where in the world. The fourth is freedom
from fear-which, translated into world
terms, means a worldwide reduction of
armaments to such a point and in such a
through fashion that no nation will be in a
position to commit an act of physical
agression against any neighbor-
anywhere in the world."
Dicanangkan pada tanggal 6
Januari 1941, oleh Presiden
Amerika Serikat Franklin
Delano Roosevelt.
The Four Freedoms
Intinya adalah
Kebebasan untuk berbicara
dan mengeluarkan pendapat
(Freedom of Speech)
Kebebasan untuk memeluk
agama(Freedom of Religion)
Kebebasan dari ketakutan
(Freedom from Fear)
(Encyclopedia Americana, p.65)

12. Piagam Hak Asasi Manusia ini membuktikan bahwa Hak
Asasi Manusia bukan ajaran paham liberalis atau individualis
semata, karena piagam ini disetujui oleh sebagian besar
anggota PBB.
Universal Declaration of Human Rights
Puncak perkembangan pengakuan Hak
Asasi Manusia adalah disahkannya
Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia -
DUHAM (Universal Declaration of Human
Rights) pada tanggal 10 Desember l948
oleh PBB.
Piagam ini disusun oleh suatu panitia yang
dibentuk PBB dengan nama Komisi Hak
Asasi Manusia, pada tahun l946.
Lihat arsip

13. Convenants of Human Rights
International Covenant on Economic, Social
and Cultural Rights (Kovenan Internasional
tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya).
International Covenant on Civil and Political
Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-
hak Sipil dan Politik)
Convenants of Human Right disahkan oleh
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa,
pada tanggal 16 Desember 1966
Convenants of Human Right ini berisi:
Lihat arsip
Untuk Indonesia, Konvenan ini diratifikasi
melalui UU no 11/2005 dan UU No 12/2005