SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
» Ketika itu pembentukan sistem ini bertujuan
merapatkan barisan diantara penduduk Indonesia.
Sistem ini bermaksud mengetatkan pengendalian
pemerintah militer Jepang terhadap penduduk.
» Tonarigumi/ RT, terdiri dari 10-20 rumah tangga,
beberapa Tonarigumi dikelompokkan ke dalam Ku
(desa atau bagian kota). Inilah salah peninggalan
militer Jepang terhadap bangsa Indonesia
» Sumber: Sartono Kartodirjo, Sejarah Nasional
Indonesia Jilid VI, hlm. 14
» Pembentukan RT dan RW oleh Jepang
didasarkan alasan kemudahan administrasi dan
kontrol. Jadi, bukan seperti desa asli Indonesia
yang tumbuh alami, “tonarigumi” digunakan
sebagai upaya kendali dan mobilisasi Jepang
atas penduduk Indonesia.
» Ironisnya, upaya ini justru dilestarikan oleh
pemerintah Indonesia oleh sebab hingga kini RT
dan RW tetap dipertahankan selaku unit
administratif terkecil.
» Di DKI JAKARTA, RT dan RW mendapat dana
operasional dengan rincian Rp975 ribu untuk
RT, Rp1,2 juta untuk RW, dan Rp1,5 juta per
bulan untuk Lembaga Musyawarah Kelurahan.
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENATAAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN ;
Pasal 1 :
Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan
lainnya adalah bagian dari kerja lurah/Kepala Desa dan
merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah
pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh
Pemerintah Desa atau Lurah.
Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan
lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah
masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan
dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa
atau Lurah.
Pasal 7
Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari:
 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga
Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain;
 Lembaga Adat;
 Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan;
 RT/RW;
 Karang Taruna; dan
 Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
Pasal 14
»RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf d mempunyai tugas membantu Pemerintah
Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan.
Pasal 15
RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 mempunyai fungsi:
pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi
pemerintahan lainnya;
pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar
warga;
pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan
mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di
wilayahnya.
Proses pembangunan yang dilaksanakan sampai
saat ini telah membentuk pola-pola
kemasyarakatan yang cenderung terkotak-kotak
baik berdasarkan penghasilan, suku/ras, agama,
politik, dsb.
Situasi ini sebenarnya sangat tidak kondusif untuk
pembangunan itu sendiri yang pada hakekatnya
menuntut adanya kesatuan dan persatuan
berdasarkan kewargaan.
Lebih lanjut situasi ini juga memudarkan
kepemimpinan yang berakar pada masyarakat,
sehingga sulit sekali ditemukan pemimpin masyarakat
yang sejati, yang banyak muncul adalah pemimpin
golongan/kelompok yang justeru secara konseptional
memperkuat polarisasi masyarakat
dan menghasilkan keputusan-keputusan yang tidak
dilandasi oleh nilai-nilai moral yang universal, hal ini
terlihat dimana keputusan yang dihasilkan lebih untuk
kepentingan kelompok tertentu saja yang pada akhir
menyebabkan terjadinya bias pembangunan dengan
korbannya adalah rakyat kecil.
Bagaimana proses
pemilihan BKM di
Desa
Hegarmanah ???
» menyaring orangorang seperti ini tentu saja
tidak dapat dilakukan dengan cara KAMPANYE,
tetapi harus dilakukan melalui proses
konfirmasi nama-nama orang yang dapat
dipercayai memiliki ciri-ciri kemanusiaan
semacam itu langsung dari masyarakat
» BKM sebagai Persemaian Modal Sosial
Demokrasi (pileg Vs BKM???)
» Modal Sosial = kemampuan masyarakat untuk
bekerjasama dan terpercaya demi mencapai
tujuan bersama di dalam berbagai kelompok
dan organisasi
» KEMAMPUAN MASY = muncul dari bagian
terkecil masyarkat = RT dan RW !!!
» IKATAN SOSIAL = kelompok petani, kelompok
ojeg, kelompok buruh, ikatan nelayan dlsbnya

More Related Content

What's hot

Ppt Memahami sistem pemerintah desa dan pemerintahan kecamatan
Ppt Memahami sistem pemerintah desa dan pemerintahan kecamatanPpt Memahami sistem pemerintah desa dan pemerintahan kecamatan
Ppt Memahami sistem pemerintah desa dan pemerintahan kecamatanCha-cha Taulanys
 
Seri 9 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Membangun jaringan dan kemitraan
Seri 9 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Membangun jaringan dan kemitraanSeri 9 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Membangun jaringan dan kemitraan
Seri 9 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Membangun jaringan dan kemitraanAgus hariyanto
 
Badan permusyawaratan desa (bpd) dalam mendukung tata
Badan  permusyawaratan  desa (bpd)  dalam  mendukung  tataBadan  permusyawaratan  desa (bpd)  dalam  mendukung  tata
Badan permusyawaratan desa (bpd) dalam mendukung tataOperator Warnet Vast Raha
 
Seri Buku 2 Kepemimpinan desa
Seri Buku 2 Kepemimpinan desaSeri Buku 2 Kepemimpinan desa
Seri Buku 2 Kepemimpinan desaAgus hariyanto
 
Buku 5 Desa mandiri desa membangun
Buku 5 Desa mandiri desa membangunBuku 5 Desa mandiri desa membangun
Buku 5 Desa mandiri desa membangunAgus hariyanto
 
Masyarakat desa dan masyarakat perkotaan
Masyarakat desa dan masyarakat perkotaanMasyarakat desa dan masyarakat perkotaan
Masyarakat desa dan masyarakat perkotaanarlanridfan farid
 
Seri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desa
Seri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desaSeri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desa
Seri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desaAgus hariyanto
 
Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan dengan baik
Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan dengan baikPeran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan dengan baik
Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan dengan baikOperator Warnet Vast Raha
 
Koperasi, Rangkuman IPS
Koperasi, Rangkuman IPSKoperasi, Rangkuman IPS
Koperasi, Rangkuman IPSRaniaAndini
 
Seri 7 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Badan Usaha Milik Desa
Seri 7 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Badan Usaha Milik DesaSeri 7 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Badan Usaha Milik Desa
Seri 7 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Badan Usaha Milik DesaAgus hariyanto
 
Manajemen pemerintahan desa dalam rangka otonomi daerah
Manajemen pemerintahan desa dalam rangka otonomi daerahManajemen pemerintahan desa dalam rangka otonomi daerah
Manajemen pemerintahan desa dalam rangka otonomi daerahOperator Warnet Vast Raha
 

What's hot (16)

Hakim endah-pengembangan-kelembagaan-desa
Hakim endah-pengembangan-kelembagaan-desaHakim endah-pengembangan-kelembagaan-desa
Hakim endah-pengembangan-kelembagaan-desa
 
Ppt Memahami sistem pemerintah desa dan pemerintahan kecamatan
Ppt Memahami sistem pemerintah desa dan pemerintahan kecamatanPpt Memahami sistem pemerintah desa dan pemerintahan kecamatan
Ppt Memahami sistem pemerintah desa dan pemerintahan kecamatan
 
Seri 9 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Membangun jaringan dan kemitraan
Seri 9 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Membangun jaringan dan kemitraanSeri 9 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Membangun jaringan dan kemitraan
Seri 9 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Membangun jaringan dan kemitraan
 
Badan permusyawaratan desa (bpd) dalam mendukung tata
Badan  permusyawaratan  desa (bpd)  dalam  mendukung  tataBadan  permusyawaratan  desa (bpd)  dalam  mendukung  tata
Badan permusyawaratan desa (bpd) dalam mendukung tata
 
Bpd klaten
Bpd klatenBpd klaten
Bpd klaten
 
Seri Buku 2 Kepemimpinan desa
Seri Buku 2 Kepemimpinan desaSeri Buku 2 Kepemimpinan desa
Seri Buku 2 Kepemimpinan desa
 
Bpd klaten
Bpd klatenBpd klaten
Bpd klaten
 
Buku 5 Desa mandiri desa membangun
Buku 5 Desa mandiri desa membangunBuku 5 Desa mandiri desa membangun
Buku 5 Desa mandiri desa membangun
 
Kepemimpinan
KepemimpinanKepemimpinan
Kepemimpinan
 
Masyarakat desa dan masyarakat perkotaan
Masyarakat desa dan masyarakat perkotaanMasyarakat desa dan masyarakat perkotaan
Masyarakat desa dan masyarakat perkotaan
 
Seri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desa
Seri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desaSeri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desa
Seri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desa
 
Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan dengan baik
Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan dengan baikPeran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan dengan baik
Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan dengan baik
 
Koperasi, Rangkuman IPS
Koperasi, Rangkuman IPSKoperasi, Rangkuman IPS
Koperasi, Rangkuman IPS
 
Seri 7 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Badan Usaha Milik Desa
Seri 7 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Badan Usaha Milik DesaSeri 7 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Badan Usaha Milik Desa
Seri 7 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Badan Usaha Milik Desa
 
Manajemen pemerintahan desa dalam rangka otonomi daerah
Manajemen pemerintahan desa dalam rangka otonomi daerahManajemen pemerintahan desa dalam rangka otonomi daerah
Manajemen pemerintahan desa dalam rangka otonomi daerah
 
Bahan ajar pkn 4
Bahan ajar pkn 4Bahan ajar pkn 4
Bahan ajar pkn 4
 

Viewers also liked

Sejarah rt rw di indonesia
Sejarah rt rw di indonesiaSejarah rt rw di indonesia
Sejarah rt rw di indonesiaheri hermawan
 
MAKALAH RUKUN TETANGGA
MAKALAH RUKUN TETANGGAMAKALAH RUKUN TETANGGA
MAKALAH RUKUN TETANGGAdoubleuland
 
Pergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasi
Pergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasiPergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasi
Pergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasiNugroho Satrio S
 
Visual Design with Data
Visual Design with DataVisual Design with Data
Visual Design with DataSeth Familian
 
3 Things Every Sales Team Needs to Be Thinking About in 2017
3 Things Every Sales Team Needs to Be Thinking About in 20173 Things Every Sales Team Needs to Be Thinking About in 2017
3 Things Every Sales Team Needs to Be Thinking About in 2017Drift
 

Viewers also liked (7)

Sejarah rt rw di indonesia
Sejarah rt rw di indonesiaSejarah rt rw di indonesia
Sejarah rt rw di indonesia
 
MAKALAH RUKUN TETANGGA
MAKALAH RUKUN TETANGGAMAKALAH RUKUN TETANGGA
MAKALAH RUKUN TETANGGA
 
Cover buku data
Cover buku dataCover buku data
Cover buku data
 
Pergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasi
Pergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasiPergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasi
Pergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasi
 
Materi pembinaan rtrw
Materi pembinaan rtrwMateri pembinaan rtrw
Materi pembinaan rtrw
 
Visual Design with Data
Visual Design with DataVisual Design with Data
Visual Design with Data
 
3 Things Every Sales Team Needs to Be Thinking About in 2017
3 Things Every Sales Team Needs to Be Thinking About in 20173 Things Every Sales Team Needs to Be Thinking About in 2017
3 Things Every Sales Team Needs to Be Thinking About in 2017
 

Similar to RT dan RW Sejarah

Seri 8 Buku UU No 6 Tahun 2014 - Ketahanan masyarakat desa
Seri 8 Buku UU No 6 Tahun 2014 - Ketahanan masyarakat desaSeri 8 Buku UU No 6 Tahun 2014 - Ketahanan masyarakat desa
Seri 8 Buku UU No 6 Tahun 2014 - Ketahanan masyarakat desaAgus hariyanto
 
Menafsir Undang-undang Desa yyang Menyembuhkan Indonesia
Menafsir Undang-undang Desa yyang Menyembuhkan IndonesiaMenafsir Undang-undang Desa yyang Menyembuhkan Indonesia
Menafsir Undang-undang Desa yyang Menyembuhkan IndonesiaIlham Maulana Ash Shiddieq
 
IMPLEMENTASI FUNGSI,HAK DAN KEWENANGAN BPD.pptx
IMPLEMENTASI FUNGSI,HAK DAN KEWENANGAN BPD.pptxIMPLEMENTASI FUNGSI,HAK DAN KEWENANGAN BPD.pptx
IMPLEMENTASI FUNGSI,HAK DAN KEWENANGAN BPD.pptxHusen53
 
Saling Silang UU dan PP Tentang DESA
Saling Silang UU dan PP Tentang DESASaling Silang UU dan PP Tentang DESA
Saling Silang UU dan PP Tentang DESAsuryokoco suryoputro
 
Seri 4 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Kader Desa Penggerak Prakarsa D...
Seri 4 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Kader Desa Penggerak Prakarsa D...Seri 4 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Kader Desa Penggerak Prakarsa D...
Seri 4 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Kader Desa Penggerak Prakarsa D...Agus hariyanto
 
Pergeseran pengaturan desa
Pergeseran pengaturan desaPergeseran pengaturan desa
Pergeseran pengaturan desafasilitatorsid
 
Penjelasan Undang-Undang Desa
Penjelasan Undang-Undang DesaPenjelasan Undang-Undang Desa
Penjelasan Undang-Undang DesaYossy Suparyo
 
Peran Strategis Lembaga Adat Desa Dalam Pembangunan Desa.pptx
Peran Strategis Lembaga Adat Desa Dalam Pembangunan Desa.pptxPeran Strategis Lembaga Adat Desa Dalam Pembangunan Desa.pptx
Peran Strategis Lembaga Adat Desa Dalam Pembangunan Desa.pptxMulyadiSiagian
 
Buku 7-bdan-usaha-milik-desa
Buku 7-bdan-usaha-milik-desaBuku 7-bdan-usaha-milik-desa
Buku 7-bdan-usaha-milik-desarastilah iyas
 
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU DesaKesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desasuryokoco suryoputro
 
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU DesaKesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU DesaDesa Institute
 
Desa Mandiri, Desa Membangun (DPR RI)
Desa Mandiri, Desa Membangun (DPR RI)Desa Mandiri, Desa Membangun (DPR RI)
Desa Mandiri, Desa Membangun (DPR RI)BPD Ajakkang
 
Badan permusyawaratan desa (bpd) dalam mendukung tata
Badan  permusyawaratan  desa (bpd)  dalam  mendukung  tataBadan  permusyawaratan  desa (bpd)  dalam  mendukung  tata
Badan permusyawaratan desa (bpd) dalam mendukung tataOperator Warnet Vast Raha
 
Buku 10-regulasi-baru-desa-baru
Buku 10-regulasi-baru-desa-baruBuku 10-regulasi-baru-desa-baru
Buku 10-regulasi-baru-desa-baruWardi Ashli
 

Similar to RT dan RW Sejarah (20)

Seri 8 Buku UU No 6 Tahun 2014 - Ketahanan masyarakat desa
Seri 8 Buku UU No 6 Tahun 2014 - Ketahanan masyarakat desaSeri 8 Buku UU No 6 Tahun 2014 - Ketahanan masyarakat desa
Seri 8 Buku UU No 6 Tahun 2014 - Ketahanan masyarakat desa
 
Bab I-III
Bab I-IIIBab I-III
Bab I-III
 
Menafsir Undang-undang Desa yyang Menyembuhkan Indonesia
Menafsir Undang-undang Desa yyang Menyembuhkan IndonesiaMenafsir Undang-undang Desa yyang Menyembuhkan Indonesia
Menafsir Undang-undang Desa yyang Menyembuhkan Indonesia
 
IMPLEMENTASI FUNGSI,HAK DAN KEWENANGAN BPD.pptx
IMPLEMENTASI FUNGSI,HAK DAN KEWENANGAN BPD.pptxIMPLEMENTASI FUNGSI,HAK DAN KEWENANGAN BPD.pptx
IMPLEMENTASI FUNGSI,HAK DAN KEWENANGAN BPD.pptx
 
Saling Silang UU dan PP Tentang DESA
Saling Silang UU dan PP Tentang DESASaling Silang UU dan PP Tentang DESA
Saling Silang UU dan PP Tentang DESA
 
Buku 4-kader-desa
Buku 4-kader-desaBuku 4-kader-desa
Buku 4-kader-desa
 
Seri 4 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Kader Desa Penggerak Prakarsa D...
Seri 4 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Kader Desa Penggerak Prakarsa D...Seri 4 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Kader Desa Penggerak Prakarsa D...
Seri 4 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Kader Desa Penggerak Prakarsa D...
 
Perbup 13 2011
Perbup 13 2011Perbup 13 2011
Perbup 13 2011
 
Pergeseran pengaturan desa
Pergeseran pengaturan desaPergeseran pengaturan desa
Pergeseran pengaturan desa
 
Jurnal lan mp-desanew (suryanto)
Jurnal lan mp-desanew (suryanto)Jurnal lan mp-desanew (suryanto)
Jurnal lan mp-desanew (suryanto)
 
Penjelasan Undang-Undang Desa
Penjelasan Undang-Undang DesaPenjelasan Undang-Undang Desa
Penjelasan Undang-Undang Desa
 
Peran Strategis Lembaga Adat Desa Dalam Pembangunan Desa.pptx
Peran Strategis Lembaga Adat Desa Dalam Pembangunan Desa.pptxPeran Strategis Lembaga Adat Desa Dalam Pembangunan Desa.pptx
Peran Strategis Lembaga Adat Desa Dalam Pembangunan Desa.pptx
 
Buku 7-bdan-usaha-milik-desa
Buku 7-bdan-usaha-milik-desaBuku 7-bdan-usaha-milik-desa
Buku 7-bdan-usaha-milik-desa
 
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU DesaKesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
 
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU DesaKesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
 
Desa Mandiri, Desa Membangun (DPR RI)
Desa Mandiri, Desa Membangun (DPR RI)Desa Mandiri, Desa Membangun (DPR RI)
Desa Mandiri, Desa Membangun (DPR RI)
 
Bpd klaten
Bpd klatenBpd klaten
Bpd klaten
 
Badan permusyawaratan desa (bpd) dalam mendukung tata
Badan  permusyawaratan  desa (bpd)  dalam  mendukung  tataBadan  permusyawaratan  desa (bpd)  dalam  mendukung  tata
Badan permusyawaratan desa (bpd) dalam mendukung tata
 
Buku 10-regulasi-baru-desa-baru
Buku 10-regulasi-baru-desa-baruBuku 10-regulasi-baru-desa-baru
Buku 10-regulasi-baru-desa-baru
 
95532571 makalah
95532571 makalah95532571 makalah
95532571 makalah
 

Recently uploaded

mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (9)

mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 

RT dan RW Sejarah

  • 1.
  • 2.
  • 3. » Ketika itu pembentukan sistem ini bertujuan merapatkan barisan diantara penduduk Indonesia. Sistem ini bermaksud mengetatkan pengendalian pemerintah militer Jepang terhadap penduduk. » Tonarigumi/ RT, terdiri dari 10-20 rumah tangga, beberapa Tonarigumi dikelompokkan ke dalam Ku (desa atau bagian kota). Inilah salah peninggalan militer Jepang terhadap bangsa Indonesia » Sumber: Sartono Kartodirjo, Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI, hlm. 14
  • 4. » Pembentukan RT dan RW oleh Jepang didasarkan alasan kemudahan administrasi dan kontrol. Jadi, bukan seperti desa asli Indonesia yang tumbuh alami, “tonarigumi” digunakan sebagai upaya kendali dan mobilisasi Jepang atas penduduk Indonesia. » Ironisnya, upaya ini justru dilestarikan oleh pemerintah Indonesia oleh sebab hingga kini RT dan RW tetap dipertahankan selaku unit administratif terkecil.
  • 5. » Di DKI JAKARTA, RT dan RW mendapat dana operasional dengan rincian Rp975 ribu untuk RT, Rp1,2 juta untuk RW, dan Rp1,5 juta per bulan untuk Lembaga Musyawarah Kelurahan.
  • 6. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN ; Pasal 1 : Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah/Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
  • 7. Pasal 7 Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari:  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain;  Lembaga Adat;  Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan;  RT/RW;  Karang Taruna; dan  Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
  • 8. Pasal 14 »RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
  • 9. Pasal 15 RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai fungsi: pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya; pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga; pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
  • 10.
  • 11. Proses pembangunan yang dilaksanakan sampai saat ini telah membentuk pola-pola kemasyarakatan yang cenderung terkotak-kotak baik berdasarkan penghasilan, suku/ras, agama, politik, dsb. Situasi ini sebenarnya sangat tidak kondusif untuk pembangunan itu sendiri yang pada hakekatnya menuntut adanya kesatuan dan persatuan berdasarkan kewargaan.
  • 12. Lebih lanjut situasi ini juga memudarkan kepemimpinan yang berakar pada masyarakat, sehingga sulit sekali ditemukan pemimpin masyarakat yang sejati, yang banyak muncul adalah pemimpin golongan/kelompok yang justeru secara konseptional memperkuat polarisasi masyarakat dan menghasilkan keputusan-keputusan yang tidak dilandasi oleh nilai-nilai moral yang universal, hal ini terlihat dimana keputusan yang dihasilkan lebih untuk kepentingan kelompok tertentu saja yang pada akhir menyebabkan terjadinya bias pembangunan dengan korbannya adalah rakyat kecil.
  • 13. Bagaimana proses pemilihan BKM di Desa Hegarmanah ???
  • 14. » menyaring orangorang seperti ini tentu saja tidak dapat dilakukan dengan cara KAMPANYE, tetapi harus dilakukan melalui proses konfirmasi nama-nama orang yang dapat dipercayai memiliki ciri-ciri kemanusiaan semacam itu langsung dari masyarakat
  • 15. » BKM sebagai Persemaian Modal Sosial Demokrasi (pileg Vs BKM???) » Modal Sosial = kemampuan masyarakat untuk bekerjasama dan terpercaya demi mencapai tujuan bersama di dalam berbagai kelompok dan organisasi » KEMAMPUAN MASY = muncul dari bagian terkecil masyarkat = RT dan RW !!!
  • 16.
  • 17. » IKATAN SOSIAL = kelompok petani, kelompok ojeg, kelompok buruh, ikatan nelayan dlsbnya