Dokumen ini membahas masalah pengelolaan dana desa di Kabupaten Sorong Selatan dan Tamrow, Papua Barat, yaitu rendahnya kemampuan SDM, komitmen pemerintah setempat, kualitas aparatur desa, dan penyimpangan dana oleh aparatur. Untuk menyelesaikan masalah tersebut diperlukan pertukaran pengetahuan antar desa, peningkatan komitmen melalui Musrenbang, pelatihan bagi aparatur, serta pengawasan yang lebi

1. PEMBANGUNAN DESA MENGGUNAKAN DANA DESA
“Kasus di Kabupaten Sorong Selatan dan Tamrow Provinsi Papua Barat”
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
JAKARTA, 2018
1. Hendra NIM 1852001114
2. Eko Mardiyono NIM 1861001066
3. Novrizal Wahyudi NIM 1861001067

2. PEMBANGUNAN DESA MENGGUNAKAN DANA DESA “Kasus di Kabupaten
Sorong Selatan dan Tamrow Provinsi Papua Barat”
No. Identifikasi
Masalah
Masalah Pokok Upaya Pemecahan Masalah Kesimpulan
1. Pengelolaan Dana
Desa yang belum
Maksimal
Kemampuan SDM dalam
Mengelola Dana Desa
Memperkuat jejaring pembelajaran
antar pendamping desa dan antar desa
sehingga terjadi pertukaran
pengetahuan dalam pengelolaan dana
desa
Kesimpulan :
Pertukaran pengetahuan dalam pengelolaan dana desa
sangat dibutuhkan antara desa yang menerima bantuan
tersebut.
Saran :
Koordinasi dan studi banding antar desa sangat diperlukan
dalam pengelolaan dana desa agar tepat sasaran.
Rendahnya Komitmen
local good governance
Mendorong Komitmen local good
governance untuk mengalokasikan
sumber dayanya pada
program/kegiatan prioritas desa yang
berorientasi pada program/kegiatan
pembangunan
Kesimpulan :
Komitmen dari penduduk dan pemerintah setempat sangat
dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa.
Saran :
Lebih mengoptimalkan event/acara Musrebang tingkat desa
agar sesuai dengan program pembangunan.
Rendahnya Kualitas
Pendidikan dan
Pengetahuan Aparatur
Desa
Melakukan Diklat, Bimtek dan Seminar
terhadap Aparatur Desa dalam
pengelolaan Dana Desa
Kesimpulan :
Kualitas yang bagus dari Aparatur Desa sangat dibutuhkan
dalam pengelolaan dana desa.
Saran :
Melakukan Diklat, Bimtek dan Seminar yang lebih intensif
terhadap Aparatur Desa.
Penyimpangan Dana Desa
yang dilakukan oleh
Aparatur Desa
Melakukan pengawasan secara
menyeluruh baik dari Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah
Kesimpulan :
Peran Pengawas dalam hal ini dari Pusat dan Daerah sangat
diperlukan sehingga Dana Desa dapat dipergunakan tepat
sasaran.
Saran :
Pengawas dari Pusat dan Pemerintah Daerah sangat
dibutuhkan sehingga pengelolaan dana desa dapat tepat
sasaran.