[Ringkasan] Kajian ini membahas pengelolaan persampahan di Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal. Beberapa masalah utama yang diidentifikasi meliputi kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah, belum tersedianya Tempat Pembuangan Sampah di beberapa desa, serta biaya pengangkutan sampah yang mahal. Kajian ini bertujuan meningkatkan kebersihan lingkungan, mengidentifikasi masalah, dan memberikan solusi pengelolaan samp

1. KAJIAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KECAMATAN
PAGERBARANG KABUPATEN TEGAL
OLEH :
TIM II KULIAH KERJA NYATA 2019
KECAMATAN PAGERBARANG
UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS DIPONEGORO
TEGAL
2019
BAB 1
PEMBUKAAN

2. 1.1 Latar Belakang
Permasalahan sampah menjadi masalah yang sudah tidak asing lagi di dengar oleh
masyarakat bahkan masalah ini pun sering terdengar klasik oleh beberapa masyarakat yang
ada. Namun demikian, masalah ini tetap tidak kunjung mendapatkan solusi-solusi yang konkret
akibat kurangnya kesadaran baik dari masyarakat ataupun dari pemerintah itu sendiri.
Dari survei yang telah dilakukan oleh seluruh mahasiswa Tim II KKN UNDIP, pastinya
mendapati permasalahan tentang sampah di masing-masing desa. Permasalahan ini pun juga
menjadi prioritas dalam beberapa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) di Kecamatan
Pagerbarang. Dari hasil tersebut, setidaknya terdapat beberapa faktor utama yang
menyebabkan permasalahan sampah terjadi.
Pertama, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang sampah. Beberapa pengetahuan
yang dimaksud dalam faktor ini adalah pengetahuan masyarakat terkait dampak yang
disebabkan jika membuang sampah sembarangan. Tim juga menemukan hal yang menarik
bahwa warga sekitar tidak mempermasalahkan hal tersebut, justru malah mendukung.
Beberapa warga menganggap bahwa dengan menumpuk atau mengumpulkan sampah dapat
mengganti material tanah urugan untuk keperluan menaikkan tinggi permukaan tanah. Selain
pengetahuan akan dampak, pengetahuan masyarakat bahwa sampah bisa memiliki nilai jual
juga masih rendah. Faktor ini menjadi faktor utama karena hal ini merupakan dasar munculnya
perilaku membuang sampah sembarangan oleh masyarakat. Jika sudah terdapat fasilitas di
suatu desa tetapi masyarakat tidak menyadari fungsi ataupun kegunaannya, maka hal tersebut
menjadi sia-sia.
Kedua, belum adanya Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Dari hasil suvei, beberapa
desa yang belum memiliki TPS antara lain adalah desa Kertaharja, Karanganyar, Pagerbarang,
Pasarean, Srengseng, Jatiwangi, dan Semboja. Untuk desa Sidomulyo sendiri sudah memiliki
TPS tetapi belum diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Dengan tidak adanya TPS
di dekat pemukiman, hal tersebut menyebabkan masyarakat untuk membuang sampah di
sungai, sawah, sumur, lahan kosong, ataupun paling parah sampah di bakar di tong sampah
yang seharusnya dijadikan wadah untuk sampah
Ketiga, proses pengangkutan yang membutuhkan biaya. Beberapa desa yang sudah
memiliki TPS memiliki dilema dalam biaya pengangkutan yang tidak sedikit untuk melakukan
pengangkutan ke TPA, sehingga perlu pertimbangan berulang kali untuk melakukan

3. pengangkutan tersebut. Hal ini juga dikarenakan tidak adanya armada pengangkut dari TPS
setiap kecamatan ke TPA Jatinegara yang dimiliki oleh Kabupaten Tegal.
Dari penjabaran masalah – masalah diatas maka Tim II KKN Undip 2019 yang
ditempatkan di Kecamatan Pagerbarang tertarik dan termotivasi untuk membuat kajian
mengenai pengelolaan sampah di Kecamatan Pagerbarang yang dilihat dari kondisi eksisting
sehingga terdapat data primer ( wawancara, observasi ) dan data sekunder yang didapatkan dari
Dinas Lingkungan Hidup ( DLH ) Kota Kabupaten. Diharapkan dengan adanya kajian ini dapat
meminimalisasi permasalahan sampah dikarenakan dengan adanya kajian ini pun tidak
sepenuhnya menyelesaiakan masalah jika hanya menjadi bacaan pengelolaan sampah, tetapi
harus ada aksi nyata untuk menyelesaikan masalah sampah dari hulu sampai hilir.
1.2 Maksud Kajian
1. Memudahkan Pemerintah Kecamatan Pagerbarang dan Kabupaten Tegal dalam
mengelola persampahan di wilayah Kecamatan Pagerbarang
2. Membantu perencanaan dan pelaksanaan dalam pengelolaan sampah di Kecamatan
Pagerbarang dalam hal pembangunan unit – unit pengolahan sampah ataupun
pemanfaatan kembali sampah yang telah di buang
3. Membantu mencari masalah pengelolaan sampah di Kecamatan Pagerbarang yang
ditinjau dari setiap desa – desa untuk dapat diketahui oleh Pemerintah Kecamatan
Pagerbarang
4. Membuat solusi dan tuntutan terhadap pengelolaan sampah di Kecamatan Pagerbarang
berdasarkan masalah yang terjadi di lapangan
1.3 Tujuan Kajian
1. Meningkatnya kebersihan lingkungan yang sehat dan bersih
2. Mengetahui sumber permasalahan pengelolaan sampah di Kecamatan Pagerbarang
3. Memberikan solusi terhadap permasalahan pengelolaan sampahh di Kecamatan
Pagerbarang
4. Memberikan arahan dan kebijakan yang dapat mengurangi permasalahan pengelolaan
sampah di Kecamatan Pagerbarang
1.4 Ruang Lingkup Kajian
Ruang lingkup kajian ini meliputi beberapa aspek / sudut bidang antara lain mengenai
lingkungan hidup yang terdiri dari kebersihan lingkungan , perilaku dan budaya masyarakat

4. untuk mengelola sampah , sistem dan jumlah operasional pengangkutan, ada atau tidaknya TPS
di setiap desa, Ruang lingkup kajian ini meliputi :
1. Observasi lapangan terhadap pengelolaan sampah dan TPS di setiap Desa di
Kecamatan Pagebarang
2. Pengumpulan data yang meliputi data primer dan data sekunder
3. Prioritas permasalahan yang dipilih beserta alasan dan solusi mengenai
pengelolaan sampah tersebut
4. Pembuatan solusi dan tuntutat yang bisa menjadi masukan untuk menentuka n
kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Pagerbarang beserta setiap
desanya.
1.5 Keluaran
Untuk keluaran yang diharapkan dari kajian mengenai pengelolaan persampahan di
Kecamatan Pagebarang sebagai berikut :
1. Solusi – solusi terhadap pengelolaan sampah di Kecamatan Pagerbarang
berdasarkan pada prioritas permasalahan yang paling sulit dan harus segera di
kelola yang disesuaikan dengan kondisi geografis, ekonomi dan sosial-budaya
di Kecamatan Pagerbarang
2. Peninjauan permasalahan – permasalahan pengelolaan sampah yang terdapat di
Kecamatan Pagerbarang dapat dituntas dan dicari akar permasalahannya
3. Hasil survey atau pendapat dari masyarakat Kecamatan Pagerbarang dalam
pengelolaan sampah yang dilakukan di setiap desa
BAB II
GAMBARAN UMUM KECAMATAN PAGERBARANG
2.1 Geografis

5. Kecamatan Pagerbarang terletak pada posisi antara 109°01’45,97” BT - 109°06’00,67”
BT dan antara 6°28’28,98” LS – 7°3’04.09” LS, memiliki wilayah yang terdiri dari daratan
bukan pesisir dan tepi hutan Negara, dengan kemiringan datar. Luas kecamatan Pagerbarang
adalah 4.300,00 hektar terdiri dari 61,45 % merupakan lahan sawah yaitu seluas 2.631,97
hektar, sementara 38,45 % lahan bukan sawah pada tahun 2017 seluas 1.651,01 hektar. Dari
Luas lahan sawah 2.010 hektar diantaranya merupakan lahan sawah beririgasi teknis dan
347,75 hektar lainnya merupakan sawah beririgasi ½ teknis dan 96 ha adalah pengairan
sederhana dan 194,94 ha merupakan sawah tadah hujan. Lahan sawah umumnya ditanami padi
sebanyak dua kali dalam setahun seluas 3.913,93 hektar, Sedangkan lahan kering terdiri dari
1.403,84 hektar merupakan bangunan dan pekarangan, dan 98,98 hektar adalah lahan
tegal/kebun.
Wilayah kecamatan Pagerbarang berada +10 km di sebelah selatan ibukota Kabupaten
Tegal. Merupakan dataran rendah dengan ketinggian 25-42 m dari atas permukaan laut. Terdiri
dari 13 desa dengan jarak terjauh sekitar 9 km dari desa Srengseng di sebelah selatan ke desa
Pesarean di bagian utara wilayah kecamatan ini. Batas-batas kecamatan Pagerbarang sebagai
berikut :
Sebelah Utara : Kabupaten Brebes
Sebelah Timur : Kec. Dukuhwaru
Sebelah Selatan : Kec. Margasari
Sebelah Barat : Kabupaten Brebes
Dengan luas 4.300,00 hektar, Kecamatan Pagerbarang merupakan kecamatan yang luas
dari segi wilayah. Wilayah ini diwakili dengan persawahan yang berarti petani sebagai
lumbung utama dalam keberjalanan Kecamatan Pagerbarang, hal ini didukung dengan letaknya
yang strategis karena berdekatan dengan Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal sebagai
penyokong dalam menjalankan aktivitas di pemerintahan yang berarti juga memiliki jumlah
penduduk yang cukup padat.
2.2 Pemerintahan
Dari segi pemerintahan, Kecamatan Pagerbarang memiliki jumlah desa yang cukup
banyak yaitu 13 desa yang seluruhnya berstatus pemerintahan desa. Sebagian besar desa di
kecamatan Pagerbarang dipimpin oleh generasi muda, hal ini tergambar dari rata-rata usia
Kepala Desa yang berumur 44 tahun. Dengan Kepala Desa termuda berusia 35 tahun dan tertua
59 tahun. Sedangkan pendidikan Kepala Desa sebagian besar adalah lulus SLTA.

6. Sumber Daya Manusia yang mengelola Pemerintahan Desa sudah cukup memadai
75,00% aparat Desa adalah lulusan SLTA, hal ini menunjukan kenaikan dibandingkan kondisi
tahun-tahun sebelumnya. Di Kecamatan Pagerbarang terdapat 286 RT (rukun tetangga) dan
57 RW serta terbagi dalam 11 pedukuhan. Sementara itu dari segi keuangan desa pemerintahan
desa secara umum belum mandiri, rata-rata hanya 29.41 % dari operasional pemerintahan dan
pembangunan desa dibiayai oleh dana pendapatan asli desa (PAD), sedangkan selebihnya
sebesar dana tersebut berasal dari Dana Alokasi Desa dari Pemerintah Pusat lewat Pemda
Kabupaten Tegal.
2.3 Kependudukan
Penduduk di kecamatan Pagerbarang pada tahun 2017 tercatat 52.684 jiwa. Terdiri dari
28.136 lakilaki dan 26.605 penduduk perempuan. Desa Randusari merupakan desa dengan
penduduk terbanyak yaitu 9.781 jiwa sedangkan desa Kedungsugih hanya memiliki jumlah
penduduk 1.812 jiwa. Kepadatan penduduk di Kecamatan Pagerbarang adalah 1.265 jiwa per
km2. Desa Randusari merupakan desa terpadat di kecamatan ini dengan 6.672 jiwa per km2.
Sedangkan desa Srengseng memiliki kepadatan penduduk terjarang dengan 288 jiwa per km2.
Program KB di Kecamatan Pagerbarang masih didominasi dengan akseptor aktif yang
menggunakan kontrasepsi jangka pendek (non-MKJP) yaitu 60,31% sedangkan mereka yang
menggunakan MKJP sebesar 39,69%. Sementara itu jika dilihat dari tingkat kemandirian
akseptor KB sebanyak 60,85% telah mandiri sedangkan 39.15% lainnya masih memanfaatkan
jalur pelayanan pemerintah. Adapun jenis kontrasepsi yang paling banyak digunakan saat ini
adalah suntikan KB dengan 58,26%.
Sebagai kawasan perdesaan, penduduk kecamatan Pagerbarang sebagian besar bekerja
di sektor pertanian. Sektor lapangan pekerjaan tersebut menyerap 50 % Sementara sektor lain
yang banyak digeluti masyarakat adalah perdangangan sekitar 16 %. Sektor transportasi 11%
dan Jasa Kemasyarakatan sebanyak 8%.
Tabel 2.1
Jumlah Penduduk per Desa Kecamatan Pagerbarang
Desa /
Kelurhan
Laki – Laki Perempuan Jumlah Rasio Jenis
Kelamin
Luas Daerah (
km2
)
Srengseng 1.688 1689 1.367 99,82 12,06
Rajegwesi 1.727 1.788 3.507 96,69 2,75
Sidomulyo 1.141 1.073 2.207 106,45 1,24

7. Sumber : BPS Kabupaten Tegal, 2018
2.4 Sosial
Fasilitas pendidikan di kecamatan Pagerbarang relatif lengkap. Sejumlah sekolah dan
madrasah berdiri tersebar di wilayah kecamatan. Secara ringkas dapat disebutkan bahwa
jumlah sekolah Taman Kanak Kanak adalah 7 unit, sedangkan sekolah dasar terdapat 32 unit
SD negeri. Untuk tingkat sekolah menengah masing-masing SMP negeri 2 unit, SMA negeri 1
unit. Sementara untuk tingkat sekolah tinggi tidak terdapat di kecamatan Pagerbarang.
Siswa TK tercatat 247, sedangkan siswa SD N total 6.012. Adapun siswa SMP Tahun
2017 sebanyak 1.655 siswa dan tingkat SMK sebanyak 663 siswa. Jumlah MI terdapat 4 unit
MI swasta. Untuk tingkat sekolah menengah masing-masing MTs swasta 4 unit, MA swasta 1
unit. Jumlah siswa MI sejumlah 787. Adapun jumlah siswa MTs 986 dan siswa MA sebanyak
364.
Pelayanan kesehatan juga didukung dengan terdapatnya 1 Puskesmas, 2 tempat Praktek
Dokter dan 13 Praktek bidan desa. Dari sisi sosial keagamaan tercatat bahwa mayoritas
penduduk di kecamatan Pagerbarang beragama islam. Adapun sarana peribadatan terdapat 26
unit masjid, 149 unit mushola
2.5 Pertanian
Sektor pertanian di Kecamatan Pagerbarang merupakan lapangan pekerjaan mayoritas
penduduknya. Sebagian besar usaha pertanian padi yang masih bertahan umumnya karena hasil
Mulyoharjo 1.695 1.643 3.333 103,11 1,37
Semboja 1.466 1.467 2.924 100,00 2,50
Randusari 4.788 2.119 9.781 93,51 4,52
Jatiwangi 1.980 4.999 4.083 95,78 0,63
Pagerbarang 2.907 3.119 6.020 93,20 3,05
Karanganyar 2.510 2.451 4.953 102,49 2,24
Kertaharja 1.768 1.867 3.625 94,89 1,88
Kedungsugih 902 917 1.812 98.47 6,25
Surokidul 1.825 1.767 3.587 103,34 1,93
Pasarean 1.787 1.706 3.485 104,64 2,59

8. pertanian tersebut dimanfaatkan untuk keperluan sendiri. Pada tahun 2017 tercatat luas tanam
padi adalah 6.004 ha dan luas panen 5.366 ha. Desa dengan luas tanaman padi terluas adalah
desa Srengseng dengan 961 ha luas tanam dan 921 ha luas panen, Sedangkan yang paling
sedikit adalah desa Sidomulyo dengan 269 ha dan 209 ha.
Produksi padi tahun 2017 adalah 34.294 ton dan tingkat produktifitas mencapai 6,39
ton/ha. Produktifitas tanaman padi rata-rata sama setiap desa, Namun demikian terdapat
beberapa desa dengan produktifitas sedikit lebih rendah yaitu di desa Sidomulyo dan desa
Semboja Tanaman jagung dengan luas tanam 486 ha dan luas panen 444 ha dengan produksi
2.570 ton serta produktifitas 5,65 ton/ha. Jenis tanaman pangan lain yang banyak ditanam di
Kecamatan Pagerbarang meliputi kedelai, bawang merah, semangka dan mentimun.
2.6 Perekonomian
Usaha Industri Besar Sedang tercatat di Kecamatan Pagerbarang 2 unit tahun 2017
dengan tenaga kerja mencapai 107 orang. Sedangkan untuk usaha penggalian Golongan C
terdapat 38 hektar merupakan kegiatan produksi bata merah, dan terkonsentrasi di desa
Mulyoharjo dengan 38 hektar, kegiatan ini menyerap tenaga kerja sekitar 288 orang
Sementara itu untuk mendukung kegiatan ekonomi dan juga kegiatan rumah tangga
lainnya. Listrik PLN telah tersebar di seluruh desa di wilayah Kecamatan Pagerbarang.
Tercatat 86,11% rumah tangga telah menggunakan fasiltas ini.
2.7 Perdagangan
Kegiatan ekonomi selain pertanian yang cukup menonjol di Kecamatan Pagerbarang
adalah sektor perdagangan. Sarana dan infra struktur sektor perdagangan di Kecamatan
Pagerbarang belum memadai. Hal ini mungkin saja disebabkan karena kecamatan ini dekat
dengan pusat perdagangan yang ada yaitu Pasar Jatibarang Kabupaten Brebes. Pergerakan
ekonomi di Kecamatan Pagerbarang, menunjang penghasilan masyarakatnya di sector
pertanian di sini.
Pertumbuhan Bank di kecamatan Pagerbarang tahun 2017 masih saja stagnan dengan
satu BRI Unit Desa di ibu kota kecamatan yaitu desa Pagerbarang . Sarana perdagangan took
swalayan franchase tercatat tahun 2017 hanya ada 2 unit. Sedangkan pasar tradisonal di
Pagerbarang ada 2 unit. Adapun Koperasi terdapat 14 yaitu 1 KUD dan 13 Koperasi non-
KUD.
2.8 Transportasi dan Komunikasi

9. Pembangunan di bidang tranportasi dan komunikasi telah menjadi prioritas dalam
sasaran program pembangunan nasional sekarang ini. Bahkan publik merasakan kemajuan di
bidang transoprtasi saat ini sebagai gambaran revolusi di bidang transportasi. Era kemajuan
pembangunan transportasi dan komunikasi juga merambah sampai di wilayah Kecamatan
Pagerbarang.
Pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi memang seharusnya didukung oleh
sarana transportasi dan komunikasi yang memadai agar mobilitas dan comutter activity
masyarakat dapat berjalan lancar. Data tahun 2017 menunjukan panjang jalan di wilayah
Kecamatan Pagerbarang mencapai 87,8 KM, dimana 76,1 KM merupakan jalan aspal, 8,5 KM
berupa jalan kerikil atau jalan diperkeras, dan 3,2 KM lainnya adalah jalan tanah. Sepanjang
61,8 KM jalan tersebut dilaporkan dalam kondisi baik dan 24,1 KM dalam kondisi sedang,
sementara untuk lainnya sepanjang 2,7 KM jalan dalam kondisi rusak

10. BAB III
KONDISI EKSISTING PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
KECAMATAN PAGERBARANG
3.1 Umum
Kondisi pengelolaan persampahan di Kabupaten Tegal , Kecamatan Pagerbarang akan
dijelaskan secara rinci dibawah ini dengan melihat komponen – komponen / subsistem pada
masing – masing sistem, yaitu :
1. Subsistem Kelembagaan dan Organisasi
2. Subsistem Teknik Operasional
3. Subsistem Pembiayaan
4. Subsistem Peraturan
5. Komponen Peran Serta Masyarakat
3.1.1 Subsistem Kelembagaan dan Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No 9 Tahun 2008 Tentang
Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah instansi yang berwenang
dalam pengelolaan kebersihan adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal yang
memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam penyelengaraan pemerintahan Daerah di bidang
pengkajian dampak lingkungan dan pengembangan kapasitas, sarana dan teknologi
lingkungan, pencemaran lingkungan, dan pengendalian kerusakan lingkungan. Di dalam DLH
ini dispesifikasikan kembali bidang – bidang yang mengurusi permasalahan mengenai
lingkungan
Selain peraturan tersebut, kelembagaan dan organisasi yang juga berwenang mengurusi
pengelolaan sampah ialah Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal
No 6 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah. Pada Peraturan Daerah tersebut tercatat juga
tugas Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah
yang baik dan berwawasan lingkungan.

11. 3.1.2 Subsistem Teknis Operasional
Berdasarkan timbulan sampah 2,65 lt/org/hari yang sesuai dengan SNI, maka jumlah
timbulan sampah yang dihasilkan 0,139 m3/hari. Diasumsikan jumlah penduduk berjumlah
52.684 jiwa pada tahun 2017 dengan data dari BPS . Dengan timbulan sampah yang dihasilkan
tersebut maka diperlukan pola pelayanan, pola pelayanan di Kecamatan Pagerbarang
difokuskan kepada masing – masing desa yang melayani daerah permukiman, komersil,
perkantoran, jalan sehingga terjadi pola individual langsung, pola komunal langsung dan pola
penyapuan.
Selain itu tempat untuk menaruh sampah – sampah dari setiap Desa tidak ada, karena
tidak semua Desa memiliki TPS, sehingga dari segi teknis operasional pola pelayanan tidak
berjalan secara benar.
3.1.3 Subsistem Peraturan
Terdapat dua produk hukum terkait dengan pengelolaan persampahan di Kabupaten
Tegal yang dihasilkan oleh Pemda Kabupaten Tegal, yaitu:
1. Produk hukum yang mendasari kewenanangan institusi formal pengelola
persampahan di Kabupaten Tegal adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor
6 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal
Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga
Teknis Daerah
2. Produk hukum yang mendasari retribusi pelayanan persampahan / kebersihan adalah
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah
Selain produk hukum tersebut, pengelolaan persampahan terdapat di RKP ( Rencana
Kerja Program ) seperti di Desa Surokidul, sementara di desa – desa lainnya belum terdapat di
RKP Desa Tahun 2019. Sementara untuk Peraturan Desa mengenai pengelolaan persampahan
hanya terdapat di Desa Semboja. Kebanyakan desa yang sudah memiliki TPS tidak
memfokuskan permasalahan sampah seperti Desa Rajegwesi, Desa Mulyoharjo.
3.1.4 Subsistem Pendanaan
Sumber utama pembiayaan pengelolaan kebersihan / persampahan Kecamatan
Pagerbarang adalah APBD Kabupaten Tegal yang diberikan kepada Kecamatan Pagerbarang,
sehingga pengelolaan dana untuk kebersihan / persampahan sepenuhnya diberikan wewenang
kepada Kecamatan Pagerbarang untuk menentukannya.

12. Selain APBD, terdapat retribusi daerah yang jumlah nya menyesuaikan jumlah /
volume sampah dari perumahan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dari masing –
masing perumahan atauapun non domestik dari pihak pengurusnya.
3.1.5 Subsistem Peran Serta Masyarakat
1. Peran serta pada pembiayaan
Peran serta masyarakat pada pembiayaan yang diwujudkan dengan membayar retribusi
kebersihan ini tidak berjalan, karena sampah – sampah setiap desa – desa di Kecamatan
Pagerbarang tidak diangkut ke TPA oleh DLH. Sehingga retribusi sampah tidak berjalan sama
sekali
2. Peran serta pada teknis operasional
Peran serta masyarakat pada teknis operasional pengelolaan persampahan seharusnya
diwujudkan dalam beberapa bentuk kegiatan seperti keikutsertaan pada sebagian tahap
pengelolaan persampahan, seperti pengumpulan sampah di kontainer/bak sampah dan
menyediakan sendiri pewadahan, serta kegiatan pengolahan sampah skala rumah tangga.
Namun hal ini tidak berjalan karena kebanyakan di setiap rumah warga di Kecamatan
Pagerbarang tidak tersedia tong sampah. Sehingga peran serta pada teknis operasional
masyarakat tidak berjalan dan hanya melakukan pembuangan sampah ke sungai ataupun
dibakar.
3.2 Permasalahan
3.2.1 Subsistem Teknis Operasional
Permasalahan pada subsistem teknis operasional di Kecamatan Pagerbarang meliputi hal-
hal di bawah ini :
1. Tidak adanya pewadahan / tong sampah di setiap rumah warga , sehingga sampah
– sampah di skala rumah tangga tidak dibuang ke tong sampah, melainkan
dibakar ataupun di buang ke sungai, lahan kosong, ataupun tempat yang dianggap
sebagai tempat pembuangan
2. Tidak ada TPS di setiap desa di Kecamatan Pagerbarang, hanya beberapa desa
saja yang mempunyai TPS. Desa – desa yang belum mempunyai TPS yaitu Desa

13. Kertaharja, Desa Karanganyar, Desa Pagerbarang, Desa Pasarean, Desa
Srengseng, Desa Jatiwangi, Desa Sidomulyo, Desa Semboja, Desa Kedungsugih
dan Desa Randusari
3. Sarana dan prasarana yang dimiliki tidak memadai dengan jumlah penduduk
Kecamatan Pagerbarang yang tidak memiliki TPS Kecamatan, sehingga tidak ada
pengelolaan sampah di tingkat Kecamatan.
4. Tidak ada pengangkutan sampah – sampah dari desa ke TPA , sehingga desa –
desa yang memiliki TPS pun akan menyimpan sampahnya terus menerus di TPS
hingga tertumpuk dan tertimbun
5. Tidak adanya armada pengangkutan sampah di setiap – setiap desa, yang
seharusnya terdapat armada pengangkutan seperti tosa ataupun mobil berban 3
untuk mengambil sampah dari setiap rumah warga yang diangkut ke TPS, lalu
dari TPS tersebut di angkut ke TPA Jatinegara
3.2.2 Subsistem Kelembagaan dan Organisasi
Permasalahan susbsistem kelembagaan dan organisasi pada pengelolaan sampah di
Kecamatan Pagerbarang, meliputi hal-hal berikut :
1. Rasio antara jumlah petugas pengumpul , pengangkut dengan jumlah penduduk
yang dilayani tidak sebanding. Disetiap desa pun hanya terdapat paling banyak
2 pengumpul sampah yang harus melayani seluruh warga di desa tersebut.
2. Tidak adanya tupoksi yang jelas mengenai pengelolaan sampah di pemerintahan
desa karena pada peraturan terkait hanya memfokuskan kepada pemerintahan
daerah. Tidak memiliki bidang – bidang tertentu yang mengurusi bagian
permasalahan persampah
3. DLH yang berwenang mengurusi pengelolaan persampahan di Kecamatan
Pagerbarang pun tidak mengurusi sampah – sampah permukiman yang
seharusnya menjadi tugas dan fungsi dari DLH itu sendiri
3.2.3 Subsistem Pembiayaan
Permasalahan pada subsistem pembiayaan di Kecamatan Pagerbarang meliputi hal – hal
berikut :
1. Dana dari APBD yang diberikan kepada DLH tidak cukup untuk pengelolaan
sampah yang terbatas pada 26 armada. Sementara terdapat 25 pasar di Kabupaten
Tegal yang setiap harinya harus diangkut sampahnya, sehingga menyisakan 1

14. armada untuk mengelola sampah di setiap kecamatan. Hal ini membuat
Kecamatan Pagerbarang tidak diangkut sampah – sampahnya
2. Sumber pembiayaan APBD Kabupaten Tegal untuk pengelolaan sampah
berjumlah sedikit dari total APBD setiap tahunnya, sehingga pengelolaan
sampah tidak menjadi prioritas anggaran dari APBD.
3. APBD Kabupaten Tegal yang diberikan ke setiap desa di Kecamatan Pagerbarang
terbatas, sehingga pengelolaan sampah di setiap desanya sering dinomor duakan
karena fokus terhadap anggaran yang terlihat secara fisik untuk masyarakat
3.2.4 Subsistem Peraturan
Permasalahan pada subsistem peraturan di Kecamatan Pagerbarang meliputi hal-hal
berikut :
1. Peraturan yang mengelola terkait retribusi tidak spesifik kepada biaya yang
harus dibayarkan setiap warganya untuk pengelolaan sampah
2. Peraturan terkait tidak mengatur bidang – bidang khusus yang mengatur
pengelolaan persampahan
3.2.5 Subsistem Peran Serta Masyarakat
Permasalahan pada subsistem peran serta masyarakat di Kecamatan Pagerbarang
meliputi hal – hal berikut :
1. Pengelolaan sampah yang buruk diperparah dengan budaya masyarakat sendiri yang
menganggap bahwa dengan membuang sampah secara sembarangan tidak
menimbulkan dampak signifikan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan salah satu
warga bahwa “wong desa kita tidak pernah kebanjiran karena sampah, jadi tidak apa-
apa kalau kita membuang ke sungai”. Sebenarnya ada beberapa warga yang sudah
menyadari bahaya laten dari sampah yang tidak dikelola dengan baik. Namun,
keterbatasan tempat pembuangan sampah dan tempat pembuangan sampah
sementara menjadikan mereka menjadi acuh terhadap permasalahan sampah dan
bahkan mengikuti masyarakat yang sudah terlanjur buang sampah sembarangan.
2. Masyarakat hingga perangkat desa masih memiliki pengetahuan yang minim terkait
pengelolaan sampah yang baik. Hal ini tentunya menyebabkan Desa- desa di
Kecamatan Pagerbarang khususnya memiliki berbagai masalah. Dengan minimnya
pengetahuan mereka, masalah tentunya sulit diselesaikan. Justru bisa saja justru
mereka akan semakin memperburuk kondisi yang sudah ada.

15. 3. Budaya masyarakat yang membuang sampah sembarangan, di perparah dengan
pembakaran sampah yang dilakukan warga- warga agar sampah tidak menumpuk,
tentunya hal ini sangat berbahaya bagi kesehatan apalagi jika bahan – bahan B3,
plastik dan reaktif yang dibakar.
3.3 Solusi
3.3.1 Subsistem Teknis Operasional
Solusi terhadap subsistem teknis operasional di Kecamatan Pagerbarang mengenai
pengelolaan persampahan sebagai berikut :
1. Adanya pendanaan dari APBD Kabupaten Tegal, Dana Desa ataupun DLH
untuk pengadaan tong sampah di setiap rumah warga untuk mengantisipasi
pembuangan sampah ke sungai , lahan kosong ataupun tempat yang dianggap
sebagai tempat pembuangan padahal bukan tempat pembuangan
2. Dibangunnya TPS di setiap desa – desa di Kecamatan Pagerbarang untuk
menampung sampah – sampah dari domestik ataupun non domestik, untuk
desa – desa yang sudah memiliki TPS harus dilakukan pembaharuan teknologi
pengelolaan sampah ataupun terdapat sekat – sekat untuk pemilahan sampah.
Karena berdasarkan survei TPS – TPS yang ada di desa hanya berbentuk
bangunan semi permanen
3. Dibangunnya TPS di Kecamatan Pagebarang untuk mengumpulkan sampah –
sampah yang ada di desa untuk selanjutnya diangkut ke TPA Jatinegara
4. Diadakan anggaran kendaraan pengangkut sampah di setiap desa, seperti tosa
ataupun mobil berban 3 untuk mengangkut sampah, hal ini harus dilakukan
karena kurangnya kesadaran masyrakat yang mau membuang sampahnya ke
TPS
3.3.2 Subsistem Kelembagaan dan Organisasi
Solusi untuk subsistem kelembagaan dan organisasi pada pengelolaan sampah di
Kecamatan Pagerbarang, sebagai berikut :
1. Penambahan petugas pengumpul, pengangkut di setiap desa yang harus dibayar /
digaji dengan dana dari desa agar petugas tersebut mau mengangkut sampah –
sampah dari setiap rumah warga
2. Dibuat nya bidang – bidang tertentu di kelembagaan / organisasi khusus untuk
pengelolaan persampahan

16. 3. Dibuatnya timeline perencanaan pembangunan pengelolaan persampahan oleh DLH,
sehingga fungsi dan tugasnya dapat sesuai dengan peraturan terkait.
3.3.3 Subsistem Pembiayaan
Solusi pada subsistem pembiayaan di Kecamatan Pagerbarang meliputi hal – hal berikut:
1. Penambahan anggaran kepada DLH, sehingga pengelolaan sampah dapat teratasi
dengan penambahan armada ataupun pelatihan – pelatihan terhadap warga. Tetapi
lebih baik fokusnya terhadap penambahan armada agar ada pengangkutan sampah –
sampah di desa – desa Kecamatan Pagerbarang
2. Peningkatan anggaran untuk pengelolaan sampah dari APBD Kabupaten Tegal
3. Menjadikan pengelolaan sampah prioritas utama untuk dapat dana dari APBD
Kabupaten Tegal
3.2.4 Subsistem Peraturan
Solusi pada subsistem peraturan di Kecamatan Pagerbarang meliputi hal-hal berikut :
1. Membuat peraturan spesifik mengenai biaya retribusi yang berdasarkan pada jarak dan
biaya / volume sampah yang diproduksi dari skala rumah tangga
2. Menambahkan peraturan atau pasal – pasal terkait agar pengelolaan persampahan
dapat terfokuskan menjadi bidang – bidang tertentu di instansi / organisasi yang berwenang
3.2.5 Subsistem Peran Serta Masyarakat
Solusi pada subsistem peran serta masyarakat di Kecamatan Pagerbarang meliputi hal –
hal berikut :
1. Memberikan pelatihan dan pendampingan terhadap pengelolaan sampah skala rumah
tangga yang menyangkut materi – materi pemilahan sampah, bahaya pembakaran sampah, dan
dampak dari sampah yang dibuang sembarangan
2. Memberikan pelatihan dan pendampingan terhadap pengelolaan sampah di skala
pemerintahan desa, agar dapat merubah budaya – budaya buruk pengelolaan persampahan oleh
masyarakat yang diharapkan dapat diberitahukan oleh pemerintah desa, karena biasanya
budaya – budaya tersebut bisa hilang jika dilakukan oleh orang – orang yang disegani dalam
Desa.

17. BAB IV
PENUTUPAN
4.1 Kesimpulan
1. Pengelolaan persampahan di Kecamatan Pagerbarang masih jauh dari kata baik, karena
tidak adanya sistem pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, dari setiap – setiap tahapan yang
seharusnya pun terdapat kekurangan ataupun malah tidak dilakukan sama sekali
2. Pengelolaan persampahan meliputi beberapa aspek yaitu aspek operasional, aspek
peraturan, aspek pendanaan, aspek kelembagaan / organisasi, dan aspek peran serta
masyarakat. Di Kecamatan Pagerbarang setiap aspek tidak berjalan baik terutama pada peran
serta masyrakat dan aspek operasional, dari dua hal ini lah penyebab utama pengelolaan
sampah di Kecamatan Pagerbarang bisa dikatakan buruk
4.2 Saran / Solusi / Tuntutat
Tim II KKN Undip 2019 Kecamatan Pagerbarang, memberikan saran / solusi / tuntutat
yang sederhana yaitu kesadaran dari pemerintah desa untuk melakukan solusi – solusi
pengelolaan sampah yang sudah disampaikan diatas, hal ini karena sampah jika dibiarkan
terlalu lama akan berdampak pada sanitasi masyrakat, air tanah, kesehatan masyarakat .
Dampak yang diberikan memang tidak secara langsung tetapi secara jangka panjang dapat
berbahaya bagi masyarakat di setiap desa.

18. DAFTAR PUSTAKA
Gheewala, S. H.; Liamsanguan C., (2008). LCA: A decision support tool for
environmental assessment of MSW management systems. J. Environ. Manage., 87 (1),
132138 (7 pages).
Grieco, E.; Poggio, A., (2009). Simulation of the influence of flue gas cleaning system
on the energetic efficiency of a waste-to-energy plant. Appl. Energ., 86 (9), 1517-1523 (7
pages).
Hallenbeck, W, H., (1995). Health impact of a proposed waste to energy facility in
Illinois. Bull. Environ. Contam. Toxicol., 54 (3), 342-348 (7 pages).
Halton EFW Business Case, (2007). The regional municipality of Halton, Step 1B: EFW
Technology Overview. Khoo, H. H., (2009). Life cycle impact assessment of various waste
conversion technologies. Waste Manage., 29 (6), 1892-1900 (9 pages).
Liamsanguan, C.; Gheewala, S., (2007). Environmental assessment of energy production
from municipal solid waste incineration. Int. J. LCA., 12 (7) 529-536 (8 pages).
Ludwing, C.; Hellweg, S.; Stucki., S., (2002). Municipal solid waste management;
strategies and technologies for sustainable solutions, Springer

19. LAMPIRAN