2. Perencanaan kebutuhan
kegiatan merumuskan rincian
kebutuhan BMD Untuk menghubungkan
pengadaan barang yang telah lalu dengan
keadaan yang sedang berjalan, sebagai
dasar dalam melakukan tindakan yang
akan datang.
3. Perencanaan dilaksanakan setiap
tahun setelah rencana kerja (Renja)
SKPD ditetapkan.
Perencanaan kebutuhan merupakan
salah satu dasar bagi SKPD dalam
mengusulkan penyediaan anggaran
untuk kebutuhan baru (new
initiative) dan angka dasar (baseline)
serta penyusunan rencana kerja dan
anggaran.
4. Perencanaan kebutuhan meliputi:
1. perencanaan pengadaan BMD yang
dituangkan dalam dokumen Rencana
Kebutuhan BMD (RKBMD) Pengadaan;
2.pemeliharaan BMD yang dituangkan dalam
dokumen RKBMD Pemeliharaan;
3.pemanfaatan BMD yang dituangkan dalam
dokumen RKBMD Pemanfaatan;
4.pemindahtanganan BMD yang dituangkan
dalam dokumen RKBMD Pemlndahtanganan;
5.penghapusan BMD yang dituangkan dalam
dokumen RKBMD Penghapusan.
5. standardisasi merupakan penentuan
jenis barang dengan titik berat pada
keseragaman, kualitas, kapasitas, dan
bentuk yang memudahkan dalam hal
pengadaan dan perawatan, yang berlaku
untuk suatu jenis barang dan untuk
suatu jangka waktu tertentu.
6. Dalam melakukan perencanaan pengadaan, pemeliharaan,
pemanfaatan, dan pemindahtanganan harus berpedoman pada:
1. Standar barang
Adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan
perhitungan pengadaan dalam perencanaan kebutuhan.
2. Standar kebutuhan
Standar kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang
dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan
penggunaan barang dalam perencanaan kebutuhan.
3. Standar harga
Standar harga adalah besaran harga yang ditetapkan
sebagai acuan pengadaan BMD dalam perencanaan kebutuhan.
7. Standar barang dan standar kebutuhan disebut
juga standardisasi sarana dan prasarana kerja
pemerintahan daerah.
Standar ini ditetapkan oleh kepala daerah setelah
berkoordinasi dengan dinas teknis terkait.
Penetapan standar barang dan kebutuhan
dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan
Menteri Dalam Negeri (Permendagri No. 7 Tahun
2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana
Kerja Pemerintahan Daerah).
8. Standar harga ditetapkan melalui
keputusan kepala daerah. Pengguna
Barang dan/atau Kuasa Pengguna
Barang mengusulkan RKBMD
pengadaan BMD dengan berpedoman
pada standar barang dan standar
kebutuhan.
9. B Perlengkapan Ruangan Kantor Wakil Walikota
1 Dalam ruang kerja Wakil Walikota dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
a Meja kerja besar 1 ( satu ) unit dengan spesifikasi dan kelengkapan :
1 Ukuran : Panjang 185 cm (seratus delapan puluh lima sentimeter) ,
lebar/dalam 100 cm(seratus sentimeter), tinggi 75
cm(tujuh puluh lima centimeter
2 Model / Tipe : Meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal
5 mm (lima millimeter)
3 Bahan : Kayu kelas 1 atau kualitasnya setara
4 Warna : Coklat tua atau warna lain yang di sesuaikan dengan
komposisi warna ruangan kerja
5 Kelengkapan : Writing set, almanak meja, bendera Negara kecil, bak
potlot, bak surat bersusun, asbak, kotak memo. Dan
Lembar disposisi
Sumber: Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2010
10. Pertimbangan dalam melakukan perencanaan kebutuhan
barang:
1. untuk mengisi kebutuhan barang pada masing - masing
unit/satuan kerja sesuai besaran organisasi/jumlah pegawai
dalam satu organisasi;
2. adanya barang-barang yang rusak, dihapus, dijual, hilang, mati,
atau sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga
memerlukan penggantian;
3. adanya peruntukan barang yang didasarkan pada peruntukan
standar perorangan. Misalnya, terjadi mutasi/pertambahan
personil sehingga memengaruhi kebutuhan barang;
4. menjaga tingkat persediaan barang milik daerah untuk tahun
anggaran bersangkutan, agar efisien dan efektif;
5. pertimbangan teknologi.
11. Perencanaan BMD harus dapat mencerminkan
kebutuhan riil BMD pada SKPD, sehingga dapat
dijadikan dasar dalam penyusunan anggaran dan
pengadaan BMD.
Perencanaan pengadaan dibuat dengan
mempertimbangkan pengadaan barang melalui
mekanisme pembelian (solusi aset), pinjam pakai, sewa,
sewa beli (leasing/solusi non aset), atau mekanisme
lainnya yang lebih efektif dan efisien sesuai kebutuhan
peyelenggara pemerintah daerah.
Perencanaan pemeliharaan, pemanfaatan,
pemindahtanganan, dan penghapusan BMD dapat
dilakukan untuk periode satu tahun dan tiga tahun.
12. ALUR PERENCANAAN BMD
Perencanaan kebutuhan BMD disusun dengan memperhatikan
kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah
serta ketersediaan BMD yang ada.
13. 1. Penyusunan RKBMD Pengadaan pada Pengguna Barang
Gambar 2.2 Tata Cara Penyusunan RKBMD
Pengadaan pada Pengguna Barang
Kuasa Pengguna Barang
Menyusun usulan
RKBMD
Pengguna Barang
• PeneIaahan usulan
RKBMD Pengadaan
• Menandatangani
hasil telaahan
sebagai dasar
menyusun RKBMD
Pengguna Barang
14. Penelaahan BMD dilakukan oleh Pengguna Barang dengan mengikutsertakan
Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola untuk
menyiapkan dan memberikan pertimbangan terhadap kebenaran dan
kelengkapan usulan RKBMD.
Penelaahan dilaksanakan selambat-Iambatnya minggu kedua bulan Juni dan
hasilnya disampaikan kepada Pengelola Barang paling lambat minggu ketiga
bulan Juni.
15. Penelaahan atas RKBMD Pengadaan BMD oleh Pengguna
Barang dilakukan terhadap:
1. kebenaran data masukan (input) penyusunan usulan
RKBMD Pengadaan;
2. kesesuaian program perencanaan dan standar;
3. ketersediaan BMD di lingkungan Pengguna Barang.
16. Penelaahan atas RKBMD Pengadaan dituangkan
dalam Hasil Penelaahan RKBMD pengadaan yang
sekurang-kurangnya memuat:
a. nama Kuasa Pengguna Barang;
b. nama Pengguna Barang;
c. program;
d. kegiatan;
e. data daftar barang pada Pengguna Barang
dan/atau daftar barang pada Kuasa Pengguna
Barang;
f. rencana kebutuhan pengadaan barang yang
disetujui.
17. 2. Penyusunan RKBMD Pemeliharaan pada Pengguna Barang
RKBMD pemeliharaan BMD tidak dapat diusulkan oleh
pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang
terhadap:
a. BMD yang berada dalam kondisi rusak berat;
b. BMD yang sedang dalam status penggunaan sementara;
c. BMD yang sedang dalam status untuk dioperasikan oleh
pihak lain;
d. BMD yang sedang menjadi objek pemanfaatan (tidak
termasuk pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai
dengan jangka waktu kurang dari enam bulan).
18. Gambar 2.3 Tata Cara Penyusunan RKBMD
Pemeliharaan pada Pengguna Barang
Kuasa Pengguna Barang
Menyusun usulan
RKBMD
Pemeliharaan
Pengguna Barang
• PeneIaahan usulan
RKBMD
Pemeliaraan
• Menandatangani
hasil telaahan
sebagai dasar
menyusun RKBMD
Pengguna Barang
19. 3. Penelaahan RKBMD Pengadaan pada Pengelola Barang
Penelaahan atas RKBMD Pengadaan BMD
dilakukan terhadap:
a. relevansi program dengan rencana
keluaran (output) Pengguna Barang;
b. optimalisasi penggunaan BMD pada
Pengguna Barang;
c. efektivitas penggunaan BMD pada
Pengguna Barang telah sesuai
peruntukannya dalam rangka menunjang
tugas dan fungsi SKPD.
20. Penelaahan oleh Pengelola Barang dilakukan
dengan memperhatikan kesesuaian program
perencanaan dan standar, serta data barang.
Pengelola Barang mengikutsertakan Pejabat
Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang
Pengelola untuk menyiapkan dan memberikan
pertimbangan terhadap kebenaran dan kelengkapan
usulan RKBMD Pengadaan yang dilaksanakan
selambat-Iambatnya minggu kedua bulan Juni.
21. Penelaahan atas RKBMD Pengadaan BMD dituangkan
dalam Hasil Penelaahan RKBMD Pengadaan BMD yang
sekurang-kurangnya memuat:
a. nama Kuasa Pengguna Barang;
b. nama Pengguna Barang;
c. program;
d. kegiatan;
e. data daftar barang pada Pengguna Barang dan/atau
daftar barang pada Kuasa Pengguna Barang;
f. rencana kebutuhan pengadaan barang yang disetujui.
22. 4. Penelaahan RKBMD Pemeliharaan pada Pengelola Barang
Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan dilakukan dengan
menelaah data BMD yang diusulkan rencana
pemeliharaannya. Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan
sekurang-kurangnya memperhatikan daftar barang pada
Pengguna Barang yang memuat informasi mengenai status
barang dan kondisi barang.
Pengelola Barang mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan
Barang dan Pengurus Barang Pengelola untuk menyiapkan
dan memberikan pertimbangan terhadap kebenaran dan
kelengkapan usulan RKBMD Pemeliharaan. Penelaahan ihi
dilaksanakan selambat-lambatnya minggu kedua bulan Juni.
23. Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan
dituangkan dalam hasil penelaahan
RKBMD Pemeliharaan yang sekurang-
kurangnya memuat:
a. nama Kuasa Pengguna Barang;
b.nama Pengguna Barang;
c. nama barang yang dipelihara;
d.usulan kebutuhan pemeliharaan;
e. rencana kebutuhan barang milik
daerah yang disetujui.
24. 5. Perubahan RKBMD
Pengguna Barang dapat melakukan
perubahan RKBMD sebelum
penyusunan perubahan APBD. Tahapan
penyusunan perubahan RKBMD sama
dengan tahapan penyusunan RKBMD.
25. 6. Penyusunan RKBMD untuk Kondisi Darurat
Dalam hal setelah batas akhir penyampaian
RKBMD terdapat kondisi darurat, pengusulan
penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new
initiative) dan penyediaan anggaran angka dasar
(baseline) dalam rangka rencana pengadaan
dan/atau rencana pemeliharaan BMD, dilakukan
berdasarkan mekanisme penganggaran sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kondisi darurat meliputi bencana alam dan
gangguan keamanan skala besar.
26. Hasil pengusulan harus dilaporkan oleh
Pengguna Barang kepada Pengelola Barang
bersamaan dengan penyampaian RKBMD
Perubahan dan/atau RKBMD tahun berikutnya,
dan digunakan oleh Pengelola Barang sebagai
bahan pertimbangan tambahan dalam
penelahaan atas RKBMD yang disampaikan
oleh Pengguna Barang bersangkutan pada
APBD Perubahan tahun anggaran berkenaan
dan/atau APBD tahun anggaran berikutnya.
27. Form-form yang berkaitan
dengan perencanaan kebutuhan
BMD, sesuai Permendagri No. 19
Tahun 2016, terdapat pada
Lampiran I Form-Form
Perencanaan Kebutuhan BMD.
28. Pemanfaatan BMD
pendayagunaan barang milik daerah
yang tidak digunakan untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi
SKPD dan/atau optimalisasi barang
milik daerah dengan tidak mengubah
status kepemilikan.
29. Prinsip Umum Pemanfaatan
Pemanfaatan BMD dilaksanakan berdasarkan
pertimbangan teknis dengan memperhatikan
kepentingan daerah dan kepentingan umum.
Pemanfaatan BMD dapat dilakukan sepanjang tidak
mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pemanfaatan BMD dilakukan tanpa memerlukan
persetujuan DPRD.
30. Ketentuan mengenai biaya dan pendapatan atas
pemanfaatan BMD sebagai berikut
Biaya pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah serta biaya
pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra
pemanfaatan.
Biaya persiapan pemanfaataan barang milik daerah sampai dengan
penunjukkan mitra Pemanfaatan dibebankan pada APBD.
Pendapatan daerah dari pemanfaatan BMD merupakan penerimaan daerah
yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka
selain penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD merupakan penerimaan
daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah
BMD yang menjadi objek Pemanfaatan dilarang dijaminkan atau
digadaikan.
BMD yang merupakan objek retribusi daerah tidak dapat dikenakan sebagai
objek pemanfaatan BMD.
31. Bentuk Pemanfaatan BMD
Bentuk Pemanfaatan BMD berupa :
1. Sewa, mitra pemanfaatannya disebut sebagai penyewa.
2. Pinjam pakai, mitra pemanfaatanya disebut sebagai
peminjam pakai.
3. Kerja sama pemanfaatan, mitra pemanfaatanya disebut
sebagai mitra KSP.
4. Bangun guna serah atau bangun serah guna(BGS/BSG),
mitra pemanfaatanya disebut sebagai mitra BDS/BSG.
5. Kerja sama penyediaan infrastruktur(KSPI), mitra
pemanfaatanya disebut sebagai mitra KSPI.
33. Penyewaan BMD dilakukan dengan tujuan :
1. Mengoptimalkan pendayagunaan BMD yang
belum/tidak dilakukan penggunaan dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan
pemerintah daerah;
2. Memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka
menunjang tugas dan fungsi pengguna barang;
3. Mencegah penggunaan BMD oleh pihak lain secara
tidak sah.
34. BMD yang dapat disewa berupa :
1. Tanah dan/atau bangunan yang sudah
diserahakan oleh pengguna barang
kepada kepala daerah.
2. Sebagian tanah dan/atau bangunan yang
masih digunakan oleh pengguna barang.
3. Selain tanah dan/atau bangunan.
35. Pinjam Pakai
Penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah
daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa
menerima imbalan dan setelah jangka waktu
tersebut berakhir diserahkan kembali kepada
kepala daerah.
Jangka waktu pinjam pakai 5 (lima)
Tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali
dengan Persetujuan kepala daerah.
36. Kerja sama pemanfaatan
Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang
milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan
pendapatandaerahatausumber pembiayaan lainnya.
Dilaksanakan dalam rangka:
mengoptimalkandayagunadanhasilgunabarangmilikdaerah; dan/atau
meningkatkanpenerimaanpendapatan daerah.
Objek :Tanahdan/BangunandanSelainTanahdan/Bangunan.
dilaksanakanapabilatidaktersediaatautidakcukuptersediadanadalamAPBD untuk
memenuhibiayaoperasional,pemeliharaan,dan/atauperbaikanyang diperlukanterhadap
barangmilikdaerahyangdikerjasamakan
37. Pemilihan Mitra dapat dilakukan penunjukan
langsung untuk yang bersifat khusus.
Jangka Waktu 30 (tiga puluh) tahun sejak
perjanjian dan dapat diperpanjang serta KSP
untuk penyediaan infrastruktur paling lama 50
(lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang Mitra
KSP wajib menyetorkan kontribusi tetap selama
jangka waktu pengoperasian dan pembagian
keuntungan KSP
38. Bangun guna serah atau bangun serah
guna(BGS/BSG)
Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah
pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan
cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya,
kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu
tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali
tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah
berakhirnya jangka waktu.
Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah
pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan
cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan
setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh
pihaklaintersebut dalamjangkawaktu tertentu yang disepakati
39. BGS/BSG barang milik daerah dilaksanakan
dengan pertimbangan :
Pengguna Barang memerlukan bangunan dan
fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan
daerah untuk kepentingan pelayanan umum
dalam rangka penyelenggaraan tugas dan
fungsi; dan
tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana
dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan
fasilitas tersebut
40. Objek berupaTanah pada Pengelola Barang/Pengguna
Barang
Pihak yang dapat melakukan BGS/BSG adalah
Pengelola Barang setelah persetujuan Kepala Daerah
Mitra BGS atau mitra BSG selama jangka waktu
pengoperasian wajib membayar kontribusi ke rekening
Kas Umum Daerah setiap tahun sesuai besaran yang
telah ditetapkan .
Jangka waktu BGS/BSG paling lama 30 (tiga puluh) tahun
sejak perjanjian ditandatangani dan hanya berlaku untuk 1
(satu) kali perjanjian dan tidak dapat dilakukan perpanjangan.
41. Kerja sama penyediaan
infrastruktur(KSPI)
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang
selanjutnya disingkat KSPI adalah
kerjasama antara pemerintah dan badan
usaha untuk kegiatan penyediaan
infrastruktur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
42. KSPI atas barang milik daerah dilakukan dengan
pertimbangan.
dalam rangka kepentingan umum dan/atau penyediaan
infrastruktur guna mendukung tugas dan fungsi
pemerintahan;
tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD
untuk penyediaan infrastruktur; dan
termasuk dalam daftar prioritas program
penyediaan infrastruktur yang ditetapkan oleh
pemerintah.
43. Mitra KSPI selama jangka waktu KSPI dapat
dibebankan pembagian kelebihan keuntungan
sepanjang terdapat kelebihan keuntungan yang
diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian
dimulai (clawback).
Jangka waktu KSPI paling lama 50 (lima puluh) tahun
sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
Perpanjangan hanya dapat dilakukan apabila terjadi
government force majeure, seperti dampak kebijakan
pemerintah yang disebabkan oleh terjadinya krisis
ekonomi, politik, sosial, dan keamanan
