paparan untuk desa

1. SINKRONISASI ANTARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH DENGAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA
OLEH:
Drs. JOKO WARDHONO, M. Si

2. BIODATA NARASUMBER

3. PENGERTIAN SEDERHANA
 Sinkronisasi = Keserasian antar berbagai
hal untuk efisiensi dan efektifitas
 Perencanaan = adalah suatu proses untuk
menentukan tindakan masa depan yang
tepat, melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumber daya yang
tersedia.

4. PENGERTIAN SEDERHANA
 Pembangunan = pemanfaatan sumber daya yang
dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat yang nyata, baik dalam aspek
pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha,
akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya
saing, maupun peningkatan indeks pembangunan
manusia
 Daerah = kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. PENGERTIAN SEDERHANA
 Desa = kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati
dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia

6. Tinjauan Hukum:
 UU. 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL;
 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH
 PP 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA;
 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 66 TAHUN 2007
TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA;
 PERATURAN PEMERINTAH NO. 8 TAHUN 2008 TENTANG TAHAPAN,
TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH;
 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 2010
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8
TAHUN 2008 TENTANG TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN,
PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH;

7. Ruang Lingkup Perencanaan
Daerah dan Desa
DAERAH DESA
Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD)
-
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD)
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJM-Des)
Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renstra-
SKPD)
-
Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD)
Rencana Kerja Pembangunan
Desa (RKP-Des)
Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renja-SKPD)
Daftar Usulan Rencana Kegiatan
Pembangunan Desa (DURKP-Des)

8. Pendekatan Perencanaan (Pasal 6
Permendagri 54 2010)
 Perencanaan Politis => Pemilihan Presiden/Kepala
Daerah menghasilkan proses politik (khususnya
penjabaran visi dan misi ke dalam RPJM)
 Perencanaan Tenokratis => Menggunakan metode
dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau
satuan kerja secara fungsional bertugas untuk itu
 Perencanaan Partisipatif => Dilaksanakan dengan
melibatkan seluruh pemangku kepentingan
(stakeholders) melalui musrenbang
 Proses Top-Down and Bottom up => Dilaksanakan
secara berjenjang menurut struktur pemerintahan

9. Pola Penyusunan RPKD

10. Pentingnya Musrenbang
 Upaya penyesuaian usulan dari bawah
(bottom-up) dengan program kegiatan
tahunan SKPD (top-down)
 Pengakuan pendekatan partisipatif di
dalam pembangunan (akomodasi usulan
masyarakat di dalam RKPD)
 Upaya konsistensi pengerucutan usulan
dari bawah berdasarkan prioritas tahunan
pembangunan daerah

11. Jadwal Ideal Musrenbang

12. Persoalan Sinkronisasi
 Permendagri yang mengatur perencanaan
pembangunan desa lebih dahulu terbit
dibandingkan dengan Permendagri yang
mengatur penjelasan perencanaan
pembangunan daerah secara detail
 Pola sinkronisasi di dalam kedua peraturan
belum nampak pada pasal-pasalnya
 Belum tergambar pada kedua peraturan
(khususnya Permendagri No. 54 tahun 2010)
terkait alur sinkronisasi antara perencanaan
pemb. daerah dan desa, baru penyebutan
adanya musrenbang di desa/keluarahan

13. Dampaknya (Sebuah
Kenyataan)
 Miss antara usulan dari bawah
(desa/keluarahan) dengan rencana program
kegiatan tahunan SKPD (bottom-up)
 Pengawalan usulan dari bawah sering terlepas
ketika SKPD hendak mengakomodasi dan
mensikronisasi usulan dengan SKPD provinsi
dan Kementerian/Lembaga (top-down) maupun
di dalam pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD
 Keberpihakan rencana pembangunan dari
pemangku kepentingan (partisipatif) belum
optimal di dalam RKPD, KUA-PPAS hingga
APBD dilaksanakan.

14. Life Must Go On...
 Peningkatan peran musrenbang desa/kelurahan
dengan mensinkronkan antara DURKP-Des
dengan renja SKPD (lewat UPTD terkait);
 Menelaah masukkan dari masyarakat (usulan dan
pendapat) di dalam musrenbang desa untuk
disiinkronkan dengan program-program
pemerintah yang berlokasi di desa (PNPM, Inbup
PPIP dan UED);
 DURKP-Desa juga perlu disinkronkan dengan
Program Penguatan Kelembagaan Kecamatan
(terutama pada pembangunan infrastruktur di
desa).

15. Terobosan.....
 Perlunya peranan/masukkan dari legislatif pada daerah
pemilihannya melalui musrenbang desa/musrenbang
kecamatan;
 Penguatan peranan pra-musrenbang desa/kel untuk
menyaring usulan masyarakat tingkat dusun luar dari
DURKP-Des (untuk dipayungi oleh program-program
daerah di desa misal inbup, PNPM dan UED) sehingga
pada musrenbang desa tinggal mensinkronkan dengan
renja SKPD;
 Perlunya peraturan-peraturan daerah yang dapat
memayungi pola sinkronisasi, juknis musrenbang dan
partisipatif sehingga sinkronisasi dan akomodasi
kepentingan masyarakat akan menjadi lebih baik lagi.

16. Diskusi Kelompok (Bermain
Peran)
 Bentuk kelompok menjadi kelompok desa, kelompok program-
program daerah, kelompok SKPD dan kelompok pengamat dan
pilihlah tema yang akan disinkronkan (misal: usulan pemb. Jalan,
usulan pemb. Jembatan dsb);
 Siapkan usulan masing-masing kelompok dengan format yang
sesuai dengan peraturan (Permendagri 54 2010, Permendagri
66 2007 dan Juknis penyusunan kegiatan pada PNPM dan Inbup
PPIP);
 Mainkan peranan masing-masing di dalam sebuah musrenbang
desa/kel, dimana kelompok pengamat akan mengamati
persoalan-persoalan sinkronisasi yang muncul selama
musrenbang (peranan sebagai pengamat dapat berganti sesuai
tema);
 Diskusikan setiap persoalan yang teramati dan buatlah
rekomendasinya.

17. Rekomendasi Sinkronisasi
(Hasil Diskusi Kelompok)

18. TERIMA KASIH TELAH
MENGIKUTI PRESENTASI
INI...