Dokumen tersebut membahas tentang konsep konstitusi sebagai norma sistem politik dan hukum yang mengatur pemerintahan suatu negara, yang biasanya berupa dokumen tertulis. Dokumen tersebut juga membahas definisi konstitusi menurut para ahli seperti K.C. Wheare, Herman Heller, Koernimanto Soetopawiro, dan L.J. Van Apeldoorn. Selain itu, dibahas pula teori menilai konstitusi oleh Karl Loewenstein dan syarat-syarat terjad

1. Konstitusi
A. Konsep Konstitusi
 Konstitusi (constitutio) dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan
hukum bentukan pada pemerintahan negara yang biasanya dikodifikasikan
sebagai dokumen tertulis. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat
aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum,
 Dalam pengertian yang luas, konstitusi adalah keseluruhan dari ketentuan-
ketentuan dasar atau hukum dasar (droit constituonelle), baik yang tertulis
ataupun tidak tertulis maupun campuran keduanya
 Dalam pengertian sempit (terbatas), Konstitusi berarti piagam dasar atau
Undang-Undang Dasar (Loi constitutionelle), ialah suatu dokumen lengkap
mengenai peraturan-peraturan dasar negara.
B. Konstitusi menurut para ahli
 K. C. Wheare : Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketaatanegaraaan suatu
negara yang berupa kumpulan peraturan yang mmbentuk mengatur
/memerintah dalam pemerintahan suatu negara.
 Herman heller : Konstitusi mempunyai arti luas daripada uud. Konstitusi tidak
hanya bersifat yuridis tettapi juga sosiologis dan politis
 Koernimanto soetopawiro : Istilah konstitusi berasal dari bahasa latin cisme
yang berarati bewrsama dengan dan statute yang berarti membuat sesuatu agar
berdiri. Jadi konstitusi berarti menetapkan secara bersama
 Lasalle : Konstitusi adalah hubungan antara kekuasaaan yang terdapat didalam
masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata didalam
masyarakat misalnya kepala negara angkatan perang, partai politik, dan
sebagainya.
 L.j Van Apeldoorn : Konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun
peraturan tak tertulis.
C. Teori untuk menilai sebuah konstitusi oleh Karl Loewenstein
 Konstitusi bernilai normative, artinya secara hukum diakui dan semua
ketentuan yang ada secara murni dan konsekuen dilaksanakan.
 Konstitusi memiliki nilai nominal, artinya bahwa secara hukum konstitusi
tersebut diakui kedudukannya sebagai konstitusi di suatu Negara, namun tidak
semua ketentuan di dalamnya dilaksanakan, ada beberapa pasal yang
dikesampingkan.
 Sedangkan konstitusi yang memilki nilai simpati apabila secara yuridis diakui
namun dalam prakteknya tidak dilaksanakan.hanya dijadikan hiasan
konstitusional.
D. Syarat Terjadinya Konstitusi
Agar suatu bentuk pemerintahan dapat dijalankan secara demokrasi dengan
memperhatikan kepentingan rakyat. Melinmdungi asas demokrasi Menciptakan kedaulatan
tertinggi yang berada ditangan rakyat Untuk melaksanakan dasar negara Menentukan suatu
hukum yang bersifat adil.
Paper Diskusi Kelompok IV
Nama : Fuad Nasir
NIM : E31112007