14. 1. Negara harus seminimal
mungkin turut campur
dalam perekonomian.
2. Negara cukup menjadi
regulator (pengatur) saja.
3. Subsidi dianggap haram.
4. Negara tidak boleh
mengelola langsung
kekayaan alam.
5. Pengelolaan kekayaan alam
itu harus diserahkan
kepada swasta.
15.
16. UNTUK MEMENUHI TARGET
APBN SETIDAKNYA AKAN
DILAKUKAN DENGAN TIGA
CARA, YAITU:
1. Menaikkan besaran pajak.
2. Memperluas penyetor pajak
yakni yang sebelumnya
belum membayar pajak akan
dikejar supaya bayar pajak.
3. Memperluas obyek yang
dikenai pajak.
17.
18.
19. Dengan demikian kenaikan harga itu lebih banyak
dipengaruhi oleh faktor PENERAPAN IDEOLOGI dan
SISTEM KAPITALISME oleh Pemerintah selama ini.
20.
21.
22. Sistem moneter Islam yang berbasis emas & perak,
NILAI KURS MATA UANG MENJADI STABIL.
1
23. 2
Dalam sistem Islam, pajak & cukai haram sehingga
TIDAK BOLEH MENJADI SUMBER PEMASUKAN NEGARA
24. 3
Dalam sistem Islam, sumber pemasukan Negara diantaranya dari
PENGELOLAAN HARTA MILIK UMUM (MIS. TAMBANG, DLL)
25. 4
Islam pun melarang infrastruktur (sarana) yang
menguasai hajat hidup rakyat banyak
DIKUASAI OLEH PIHAK SWASTA.
26. Jika ada penyimpangan pasar semisal penimbunan
maka pelakunya akan ditindak tegas. Sebab,
menimbun adalah HARAM. Rasul saw. bersabda:
ئَِاطخ َّالِإ ُرِكَتْحَي َال
Tidaklah menimbun kecuali orang yang berbuat salah
(HR Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibn Majah dan Ahmad).
5
28. Islam juga mengharamkan praktik kartel dan adanya kesepakatan antar
pelaku ekonomi, baik produsen atau pedagang, untuk menetapkan harga
tertentu. Rasul saw. bersabda:
« ِمِلْسُمْلا ِارَعْسَأ ْنِم ٍءْيَش يِف َلَخَد ْنَمَف ،ْمِهْيَلَع ُهَيِلْغُيِل َينَّنِإ
َّنال َنِم ٍمْظُعِب ُهَدِعْقُي ْنَأ ِهللا ىَلَع اًّقَحَِِماَيِقْلا َم َْْي ِار»
Siapa saja yang campur tangan terhadap harga kaum Muslim untuk membuat
harga itu mahal atas mereka, maka Allah berhak mendudukkan dia di tempat
duduk dari neraka pada Hari Kiamat
(HR Ahmad, al-Hakim dan al-Baihaqi).
7
31. Untuk MENGONTROL HARGA
karena faktor mekanisme
pasar, negara akan
menerapkan MANAJEMEN
LOGISTIK termasuk zonasi
produksi, pemberian bantuan
untuk berproduksi, sistem
informasi pasar dan
manajemen distribusi yang
baik.
32. Selain itu juga dilakukan
KONTROL KESEIMBANGAN
penawaran dan permintaan.
Untuk itu, institusi negara
penyangga harga (semacam
Bulog sekarang) membeli hasil
produksi dan mengalirkan
barang ke pasar secara kontinu
sesuai kebutuhan dalam rangka
menstabilkan harga.
33. Hal itu seperti yang
dilakukan oleh Khalifah
UMAR BIN AL-KHATHAB
ketika di Hijaz harga-harga
melambung dan terjadi
paceklik. Khalifah Umar
lalu mendatangkan bahan
makanan dan barang
lainnya dari Syam, Irak dan
Mesir sehingga MASALAH
BISA DIATASI.
34. Begitulah karakter pemimpin dalam Islam. Dalam Islam, Pemerintah
wajib memelihara kepentingan umat dan bertanggung jawab di
hadapan Allah SWT atas hal itu. Rasul saw. bersabda:
Setiap kalian adalah pengatur/pemelihara dan setiap kalian bertanggung jawab
35. Semua itu hanya bisa berjalan efektif jika syariah Islam
diterapkan secara total di bawah sistem KHILAFAH AR-
RASYIDAH yang mengikuti manhaj kenabian yang
memang menjadi KEWAJIBAN bagi kaum Muslim.
36. Karena itu umat Islam harus
BERJUANG bersama secara
SUNGGUH-SUNGGUH untuk
mewujudkan KHILAFAH itu
sesegera mungkin dengan
pertolongan Allah SWT.
37. TERIMA KASIH
@ f r e n k y s m a n i k
Referensi : http://hizbut-tahrir.or.id/2015/03/11/kebijakan-kapitalistik-penyebab-utama-harga-harga-naik/
Editor's Notes
Kenaikan harga juga terjadi pada barang dan jasa lainnya. Kenaikan harga itu bukan saat ini saja, namun sudah terjadi sejak Jokowi menaikkan harga BBM pada 18 November 2014 lalu.
Hanya sedikit turun memasuki bulan Maret. Memasuki bulan Maret, harga cabai, bawang dan sebagian sayuran juga naik lagi.
Pertamina menaikkan harga gas 12 kg menjadi Rp 134 ribu pertabung. Sebagian orang lantas beralih ke gas 3 kg. Gas 3 kg di beberapa daerah pun langka. Harganya naik menjadi Rp 20 ribu pertabung.
Di luar Jawa-Madura-Bali, harga Premium naik dari Rp 6.600/liter menjadi Rp 6.800/liter. Di Jawa-Madura-Bali, harganya naik Rp 100/liter menjadi Rp 6.900/liter.
Dengan alasan defisit, iuran BPJS diusulkan naik. Tarif listrik akan dinaikkan lagi agar sama dengan harga keekonomian. Pemerintah pun akan mengenakan PPN 10% untuk tarif tol per 1 April. Itu artinya per 1 April tarif semua ruas tol akan naik 10%. Dipastikan hal itu akan menaikkan biaya logistik dan transportasi. Berikutnya, lagi-lagi harga berbagai barang juga akan naik. Ini akan makin parah sebab pada Oktober 2015 nanti tarif 20 ruas tol akan dinaikkan lagi sekitar 15%.
Nilai rupiah malah terus terpuruk sejak beberapa hari setelah Jokowi dilantik. Bahkan mengutip Reuters, Kamis (5/3/2015), dolar AS saat ini tembus sampai Rp 13.020. Dolar AS berada di posisi terkuat dalam 17 tahun terakhir.
Jelas, penyebab utama kenaikan harga-harga itu adalah kebijakan Pemerintah yang sangat kapitalistik. Akibatnya, rakyat makin tercekik.
Faktor mekanisme pasar adalah faktor penawaran dan permintaan. Ketika penawaran berkurang, karena stok berkurang atau minim, atau karena permintaan naik drastis, maka harga akan naik. Faktor itu memang ada, tetapi tampak tidak terjadi secara alami.
Rezim Jokowi malah mencabut subsidi untuk Premium dan menetapkan subsidi tetap Rp 1.000 perliter untuk solar. Akibatnya, harga Premium dan Solar naik-turun mengikuti harga pasar. Kenaikan per 1 Maret lalu adalah konsekuensi dari hal itu. Doktrin ini pulalah yang ada di balik kenaikan harga gas 12 kg dan kenaikan tarif kereta api jarak jauh mulai April nanti.
Di sisi lain, teori kontrak sosial dalam demokrasi mengharuskan rakyat membiayai semua yang dilakukan Pemerintah yang diangkat untuk mengurusi rakyat. Pembiayaan itu dilakukan oleh rakyat melalui pajak.
Selama sistem kapitalisme itu diterapkan dan terus dipertahankan maka kenaikan harga-harga akan terus terjadi.
Sistem Islam, ketika diterapkan sepenuhnya, akan bisa mewujudkan kestabilan harga-harga.
Kepemilikan umum ini wajib dikelola oleh negara. Semua hasilnya adalah untuk kemaslahatan rakyat.
Semua itu harus dibangun oleh negara dan digunakan oleh seluruh rakyat tanpa bayaran.
Dengan begitu biaya logistik menjadi murah. Pada akhirnya, kestabilan harga akan bisa diwujudkan.
Penerapan sistem ekonomi Islam akan bisa membuat mekanisme pasar berjalan dengan baik.
Qadhi (hakim) dan aparat penegak hukum bisa langsung memeriksa dan menindak pelakunya seketika di tempat.
Sebab, pematokan harga (at-tas’îr) juga haram meski dilakukan oleh Pemerintah sekalipun.
Dengan semua itu maka gejolak harga tinggal disebabkan faktor alami atau mekanisme pasar.