1. PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR
D I N A S L I N G K U N G A N H I D U P
Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
Jl. Raya Manggar-Gantung Desa Padang Kecamatan Manggar 33511
Telepon/Fax : (0719) 9220080 lhamdal@yahoo.com
SELASA, 19 OKTOBER 2021
202
K A B U P A T E N
BELITUNG TIMUR
KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUPSTRATEGIS(KLHS) KONSULTASI
PUBLIK I
ISU PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN
3. PENDAHULUAN
0
1
Penyusunan KLHS Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Belitung Timur
• Latar Belakang
• Maksud dan Tujuan
• Ruang Lingkup Pekerjaan
4. Latar Belakang
• Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan
salah satu instrumen dalam mencapai tujuan
pembangunan yang memberikan arahan
penggunaan dan alokasi ruang.
• Sebagai upaya untuk meyakinkan kegiatan
pembangunan tidak merusak lingkungan sekaligus
menjamin keberlanjutan pembangunan itu sendiri,
instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis wajib
dilaksanakan.
Untuk memastikan bahwa prinsip
Pembangunan Berkelanjutan telah
menjadi dasar dan terintegrasi dalam
pembangunan suatu wilayah dan/atau
Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.
Maksud
• Terlaksananya pengkajian pengaruh RTRW Kabupaten
Belitung Timur;
• Terumuskannya alternatif penyempurnaan kebijakan,
rencana, dan/atau program yang termuat dalam
RTRW Kabupaten Belitung Timur;
• Tersusunnya rekomendasi perbaikan bagi RTRW
Kabupaten Belitung Timur yang telah
mengintegrasikan prinsip pembangunan
berkelanjutan.
Tujuan
5. CAKUPAN WILAYAH KLHS REVISI RTRW KABUPATEN BELITUNG TIMUR
Meliputi Kabupaten Belitung Timur
dengan Luas 259.363,347 Ha
Kabupaten Belitung Timur merupakan salah 1 (satu) dari
7 (tujuh) kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung.
Batas administrasi wilayah terdiri atas:
Utara : berbatasan dengan Laut Cina Selatan;
Timur : berbatasan dengan Selat Karimata;
Selatan : berbatasan dengan Laut Jawa; dan
Barat : berbatasan dengan Kabupaten Belitung
Berdasarkan pembagian wilayah administratif,
Kabupaten Belitung Timur terdiri dari 7 kecamatan dan
39 desa
Kecamatan Luas (Ha)
Damar 23.380,102
Dendang 41.669,913
Gantung 60.454,745
Kelapa Kampit 53.104,334
Manggar 16.623,674
Simpang Pesak 24.418,951
Simpang Renggiang 39.711,627
6. PENDEKATAN DAN
METODOLOGI
0
2
Penyusunan KLHS Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Belitung Timur
• Definisi Dan Peranan KLHS
• Tahapan Pelaksanaan KLHS
• Kegiatan yang Sudah Dilaksanakan
7.
8. Identifikasi
pemangku
kepentingan
Penyusunan KAK
KLHS
Pembentukan
Pokja KLHS
3. Isu Pembangunan
Berkelanjutan PRIORITAS
2. Isu Pembangunan
Berkelanjutan STRATEGIS
1. IDENTIFIKASI Isu
Pembangunan
Berkelanjutan
4b. Muatan materi KRP
yang Berdampak
4a. Identifikasi Materi
KRP
5. Analisis Pengaruh
KRP terhadap LH
Daya Dukung &
Daya Tampung LH
Dampak &
Resiko LH
Kinerja Jasa
Eksosistem
Mutu & ketersediaan
SDA
Adaptasi
Perubahan Iklim
Ketahanan &
Potensi KEHATI
7. Rumusan
Alternatif
8. Rekomendasi
Perbaikan
9. Penjaminan
Kualitas
10.
Pendokumen-
tasian
11. Validasi
KLHS
Integrasi
hasil KLHS
Rapat Pokja (FGD)
KP
kajian 6 muatan
November 2021 November 2021
10 Agustus 2021
13 September 2021 19 Oktober 2021
Oktober 2021
9. KEGIATAN YANG SUDAH DILAKSANAKAN – PENJARINGAN ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 10 AGUSTUS 2021
10. KEGIATAN YANG SUDAH DILAKSANAKAN – TINDAK LANJUT PENJARINGAN ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 13 SEPTEMBER 2021
12. TAHAPAN KLHS SAAT INI
Identifikasi Isu PB
Isu PB Strategis
Isu PB Prioritas
ISU AKTUAL
1
2
3
DIKUMPULKAN
LITERATUR
PENDAPAT
POKJA
DIPUSATKAN
KESAMAAN
SEBAB
AKIBAT
Sebagai dasar
untuk
menentukan Isu
Strategis dan
Isu Prioritas
Hasil
pemusatan
dikonsultasikan
dengan
Pemangku
Kepentingan
• Lintas Sektor
• Lintas Wilayah
• Lintas
Pemangku
Kepentingan
• Lintas Waktu
IDENTIFIKASI ISU PB
TARGET
KONSULTASI
PUBLIK I
Penentuan Isu
PB Strategis
Penandatanganan
BA Kesepakatan
Isu PB
Strategis
dan
Prioritas
Penentuan Isu
PB Prioritas
Penyampaian
Daftar Panjang
dan Daftar
Pendek
Isu PB
Identifikasi Pemangku
Kepentingan
Penyusunan Kerangka
Acuan Kerja KLHS
Pembentukan
POKJA KLHS
BERITA ACARA TTD
KETUA POKJA DAN
WAKIL,
DOKUMENTASI,
NOTULENSI,
DAFTAR HADIR,
DAN UNDANGAN
14. IDENTIFIKASI ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Sumber: Lampiran IV Permen LHK No. P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017
Merumuskan Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis
Dirumuskan berdasarkan prioritas dengan
mempertimbangkan unsur-unsur paling sedikit : (1)
Krakteristik wilayah, (2) Tingkat pentingnya potensi
dampak. (3) Keterkaitan antar isu strategis
pembangunan berkelanjutan, (4) Keterkaitan dengan
Materi Muatan KRP, (5) Muatan RPPLH, dan (6) Hasil
KLHS dari KRP pada hirarki di atasnya.
Merumuskan Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas
(1) Kapasitas DDDTLH,
(2) Perkiraan dampak dan resiko lingkungan hidup,
(3) Kinerja layanan atau jasa ekosistem,
(4) Intensitas dan cakupan wilayah bencana alam,
(5) Status mutu dan ketersediaan sumber daya alam,
(6) Ketahanan dan potensi keanekaragaman haayati,
(7) Kerentanan dan Kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim,
(8) Tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok
maasyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat,
(9) Risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat;,
(10) Ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara
tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat.
03
04
Membuat Daftar Panjang (Long List) Isu Pembangunan
Berkelanjutan
Membuat Daftar Pendek (Short List) Isu Pembangunan
Berkelanjutan
Dilakukan dengan melalui:
1. Data sekunder (telaah literatur: RPJMD, KLHS
RPJMD, KLHS RTRW, IKA, IKU, IRBI, dst)
2. Data Primer (Penjaringan isu Pendapat Pokja
melalui FGD I dan FGD II)
Dilakukan dengan konfirmasi dan verifikasi
daftar Panjang isu PB dengan pemangku
kepentingan melalui Konsultasi Publik, melalui
pemilihan isu paling signifikan yang akan
menjadi bahan untuk analisis isu PB Strategis
Sumber: Pasal 9 ayat (1) PP No. 46 Tahun 2016
Sumber: Pasal 9 ayat (2) PP No. 46 Tahun 2016
15. DAFTAR PANJANG (LONG LIST) ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN*)
ISU LINGKUNGAN
1 Menurunnya kualitas dan ketersediaan sumber daya air
2 Degradasi lingkungan akibat penambangan yang tidak menerapkan "good
mining practice"
3 Alih fungsi lahan dan hutan ke sektor perkebunan (kelapa sawit) dan tambang
4 Masih rendahnya upaya pengelolaan sampah
5 Aktivitas tambang tak terkendali dan tidak bisa dihentikan (commodity price
driven)
6 Lokasi eks tambang yang tidak direklamasi
7 Degradasi sumber air baku akibat adanya pertambangan
8 Belum adanya Fasilitas Penimbusan Akhir Limbah TENORM (zat radioaktif
alam) Timah
9 Degradasi lahan di hulu daerah aliran sungai dan sedimentasi akibat kegiatan
penambangan (TI) di alur sungai.
10 Pengelolaan lahan kritis yang belum optimal
11 Penurunan kualitas lingkungan pesisir
12 Belum terciptanya pemeliharaan kawasan Daerah Aliran Sungai
13 Perlindungan sumber-sumber air baku
14 Perlindungan geopark
15 Infrastruktur mitigasi kebencanaan belum memadai
16 Sebagian wilayah masuk dalam kelas bencana banjir dengan risiko kelas
tinggi
17 Sebagian wilayah masuk dalam kelas bencana kekeringan dengan risiko kelas
tinggi
18 Sebagian wilayah masuk dalam kelas bencana gelombang tinggi dan abrasi
dengan risiko kelas tinggi
19 Sebagian wilayah masuk dalam kelas bencana kebakaran hutan dan lahan
dengan risiko kelas tinggi
20 Sebagian wilayah masuk dalam kelas bencana cuaca ekstrim dengan risiko
kelas tinggi
20 Isu
*) urutan berdasarkan Suara Terbanyak
https://www.mongabay.co.id/2020/06/23/
Air Sungai Gantung Keruh Akibat Adanya Tambang Timah
Banjir
Kebakaran Hutan
Sampah
16. DAFTAR PANJANG (LONG LIST) ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN*)
ISU SOSIAL
1 Lapangan kerja terbatas
2 Potensi konflik sosial dari kegiatan pertambangan dan
pemanfaatan kawasan hutan
3 Tingkat kemiskinan masih tinggi
4 Rendahnya tingkat sanitasi masyarakat
5 Tingkat pendidikan rendah
6 Menurunnya ketahanan keluarga (Tingkat perceraian
tinggi)
7 Masih adanya anak putus dan tidak melanjutkan
sekolah
8 Masih terdapat kawasan kumuh
9 Kualitas angkatan kerja lokal masih rendah
10 Budaya/etos kerja easy & fast money dan konsumtif
11 Kenaikan Kasus Balita Gizi Kurang, Balita Pendek, dan
Balita Kurus
12 Meningkatnya angka kematian ibu
13 Perlu adanya sinkronisasi adat sehingga tidak
menyimpang dan sesat
14 Tingkat kenakalan remaja yang masih tinggi
*) urutan berdasarkan Suara Terbanyak
14 Isu
Kemiskinan dan Kawasan Kumuh Tingginya Angka Putus Sekolah
https://belitung.tribunnews.com/
17. DAFTAR PANJANG (LONG LIST) ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN*)
ISU EKONOMI
1 Menurunnya daya beli masyarakat
2 Belum optimalnya pengembangan industri agro,
pertambangan, hasil hutan, dan perikanan
3 Pendapatan masyarakat menurun akibat pandemi
4 Menurunnya hasil tangkap nelayan
5 Ketergantungan ketersediaan pangan, energi, dan logistik dari
daerah lain masih tinggi
6 Belum optimalnya pengembangan pariwisata
7 Daya saing dan pengembangan ekonomi yang belum optimal
8 Menurunnya hasil sawah akibat berkurangnya air untuk irigasi
9 Pengembangan usaha kecil dan menengah lokal belum optimal
10 Keberadaan investasi tambang belum mengangkat geliat
ekonomi masyarakat
11 Murahnya harga jual hasil perkebunan rakyat
12 Tingginya harga kebutuhan pokok
13 Pemerataan ekonomi masyarakat belum tercapai
14 Sarana dan prasarana di bidang perikanan belum memadai
15 Loss tax dari sektor tambang
16 Rendahnya tingkat investasi
17 Peningkatan program kemitraan inti plasma
18 Rendahnya PAD
19 Menumbuhkan minat masyarakat untuk bercocok tanam dan
berkebun sebagai alternatif PAD bagi kabupaten
*) urutan berdasarkan Suara Terbanyak
19 Isu
Pariwisata
Lahan Ketahanan Pangan Desa Balok, Kec. Dendang
https://www.satamexpose.com/2
020/06/massa-datangi-lokasi-
tambang-di-das_21.html
Sawah di Danau Nujau, Gantung
18. DAFTAR PANJANG (LONG LIST) ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN*)
ISU PENATAAN RUANG DAN PENEGAKAN HUKUM
1 Masih adanya illegal mining dan illegal logging
2 Maraknya tempat hiburan, judi online, prostitusi, miras, dan gaming
3 Kurangnya sosialisasi rencana tataruang wilayah kepada masyarakat
4 Belum adanya rencana tataruang daerah dalam pembangunan kawasan
perikanan/budidaya perikanan, khususnya tambak udang
5 Banyaknya pendatang yang tidak memiliki dokumen adminduk, dan menjadi
pekerja tambang ilegal
6 Kurangnya penindakan hukum terhadap pertambangan yang merusak alam,
perusakan hutan lindung, dan daerah resapan air
7 Perlu penertiban TI rajuk agar tidak merusak ekosistem yang ada
8 Perbatasan antar desa masih belum ada
9 Belum tertatanya kawasan dengan pemetaan yang tepat, khususnya untuk
hutan produksi
10 Perlunya penataan pemberian izin perkebunan swasta
11 Konflik pemanfaatan ruang antara pertambangan dan perikanan (tambak
udang)
12 Banyaknya pendatang selapan yang bermukim di area hutan
13 Masih terjadinya pembakaran lahan untuk pembukaan lahan
14 Perlu peningkatan sarana dan prasarana di bidang permukiman
15 Perlu peningkatan akses jalan, pelebaran jalan, dan peningkatan kualitas jalan
16 Angkutan umum laik jalan masih rendah
17 Infrastruktur persampahan belum memadai/mencukupi
18 Adanya rencana TPA Regional
19 Akses masyarakat terhadap air minum dan air bersih belum merata
20 Rendahnya akses masyarakat terhadap pengelolaan air limbah dan lumpur
tinja
21 Luasan hutan lindung atau taman kota belum memenuhi syarat minimum
22 Pemanfaatan pelabuhan belum optimal
23 Belum adanya pintu keluar/masuk komoditas sendiri di Kabupaten
(Pelabuhan)
*) urutan berdasarkan Suara Terbanyak
23 Isu
Pertambangan Ilegal di Hutan Mangrove di Desa Sukamandi Damar
Terminal Manggar
Timah Apung menyebabkan air sungai keruh
dan mengganggu kawasan sumber air baku
milik PDAM Kecamatan Gantung 24/06/21
(https://babel.inews.id/berita/)
19. Pemusatan Isu Pembangunan Berkelanjutan (Shortlist)
Isu Lingkungan
1 Degradasi Kualitas
Ekosistem DAS dan
Pesisir
1 Menurunnya kualitas dan ketersediaan sumber daya air
2 Degradasi sumber air baku akibat adanya pertambangan
3 Degradasi lahan di hulu daerah aliran sungai dan sedimentasi akibat kegiatan penambangan (TI) di alur sungai.
4 Belum terciptanya pemeliharaan kawasan Daerah Aliran Sungai
5 Perlindungan sumber-sumber air baku
6 Penurunan kualitas lingkungan pesisir
2 Kerusakan Lahan dan
Hutan
1 Degradasi lingkungan akibat penambangan yang tidak menerapkan "good mining practice"
2 Alih fungsi lahan dan hutan ke sektor perkebunan (kelapa sawit) dan tambang
3 Masih adanya illegal mining dan illegal logging
4 Lokasi eks tambang yang tidak direklamasi
5 Pengelolaan lahan kritis yang belum optimal
6 Perlindungan geopark
7 Aktivitas tambang tak terkendali dan tidak bisa dihentikan (commodity price driven)
8 Kurangnya penindakan hukum terhadap pertambangan yang merusak alam, perusakan hutan lindung, dan daerah resapan air
9 Perlu penertiban TI rajuk agar tidak merusak ekosistem yang ada
10 Belum adanya Fasilitas Penimbusan Akhir Limbah TENORM (zat radioaktif alam) Timah
11 Masih terjadinya pembakaran lahan untuk pembukaan lahan
3 Sampah 1 Masih rendahnya upaya pengelolaan sampah
2 Infrastruktur persampahan belum memadai/mencukupi
3 Adanya rencana TPA Regional
4 Sanitasi 1 Rendahnya tingkat sanitasi masyarakat
2 Rendahnya akses masyarakat terhadap pengelolaan air limbah dan lumpur tinja
3 Akses masyarakat terhadap air minum dan air bersih belum merata
5 Kebencanaan 1 Infrastruktur mitigasi kebencanaan belum memadai
2 Sebagian wilayah masuk dalam kelas bencana banjir dengan risiko kelas tinggi
3 Sebagian wilayah masuk dalam kelas bencana kekeringan dengan risiko kelas tinggi
4 Sebagian wilayah masuk dalam kelas bencana gelombang tinggi dan abrasi dengan risiko kelas tinggi
5 Sebagian wilayah masuk dalam kelas bencana kebakaran hutan dan lahan dengan risiko kelas tinggi
6 Sebagian wilayah masuk dalam kelas bencana cuaca ekstrim dengan risiko kelas tinggi
5 Isu
20. Pemusatan Isu Pembangunan Berkelanjutan (Shortlist)
Isu Sosial
6 Konflik Lahan (Tenurial)
dan Sosial
1 Potensi konflik sosial dari kegiatan pertambangan dan pemanfaatan kawasan hutan
2 Kurangnya sosialisasi rencana tataruang wilayah kepada masyarakat
3 Perlunya penataan pemberian izin perkebunan swasta
4 Konflik pemanfaatan ruang antara pertambangan dan perikanan (tambak udang)
5 Belum adanya rencana tataruang daerah dalam pembangunan kawasan perikanan/budidaya perikanan, khususnya tambak udang
6 Belum tertatanya kawasan dengan pemetaan yang tepat, khususnya untuk hutan produksi
7 Kemiskinan 1 Menurunnya daya beli masyarakat
2 Tingkat kemiskinan masih tinggi
3 Pendapatan masyarakat menurun akibat pandemi
4 Masih terdapat kawasan kumuh
5 Murahnya harga jual hasil perkebunan rakyat
6 Tingginya harga kebutuhan pokok
7 Pemerataan ekonomi masyarakat belum tercapai
8 Penegakan Hukum 1 Maraknya tempat hiburan, judi online, prostitusi, miras, dan gaming
2 Banyaknya pendatang yang tidak memiliki dokumen adminduk, dan menjadi pekerja tambang ilegal
3 Banyaknya pendatang selapan yang bermukim di area hutan
9 Ketahanan Pangan dan
Energi
1 Menurunnya hasil tangkap nelayan
2 Ketergantungan ketersediaan pangan, energi, dan logistik dari daerah lain masih tinggi
3 Menurunnya hasil sawah akibat berkurangnya air untuk irigasi
10 Kualitas Sumber Daya
Manusia dan
Kelembagaan
1 Tingkat pendidikan rendah
2 Masih adanya anak putus dan tidak melanjutkan sekolah
3 Menurunnya ketahanan keluarga (Tingkat perceraian tinggi)
4 Budaya/etos kerja easy & fast money dan konsumtif
5 Perlu adanya sinkronisasi adat sehingga tidak menyimpang dan sesat
6 Tingkat kenakalan remaja yang masih tinggi
11 Kesehatan 1 Kenaikan Kasus Balita Gizi Kurang, Balita Pendek, dan Balita Kurus
2 Meningkatnya angka kematian ibu
12 Pengangguran Tinggi 1 Lapangan kerja terbatas
2 Kualitas angkatan kerja lokal masih rendah
7 Isu
21. Isu Ekonomi
13 Konektivitas dan Infrastruktur 1 Perbatasan antar desa masih belum ada
2 Perlu peningkatan sarana dan prasarana di bidang permukiman
3 Perlu peningkatan akses jalan, pelebaran jalan, dan peningkatan kualitas jalan
4 Angkutan umum laik jalan masih rendah
5 Luasan hutan lindung atau taman kota belum memenuhi syarat minimum
6 Pemanfaatan pelabuhan belum optimal
7 Belum adanya pintu keluar/masuk komoditas sendiri di Kabupaten (Pelabuhan)
14 Diversifikasi Ekonomi 1 Belum optimalnya pengembangan industri agro, pertambangan, hasil hutan, dan perikanan
2 Belum optimalnya pengembangan pariwisata
3 Daya saing dan pengembangan ekonomi yang belum optimal
4 Pengembangan usaha kecil dan menengah lokal belum optimal
5 Keberadaan investasi tambang belum mengangkat geliat ekonomi masyarakat
6 Sarana dan prasarana di bidang perikanan belum memadai
7 Peningkatan program kemitraan inti plasma
8 Menumbuhkan minat masyarakat untuk bercocok tanam dan berkebun sebagai alternatif PAD bagi kabupaten
15 Kemampuan Ekonomi Daerah 1 Loss tax dari sektor tambang
2 Rendahnya tingkat investasi
3 Rendahnya PAD
Pemusatan Isu Pembangunan Berkelanjutan (Shortlist) 3 Isu
No
KELOMPOK ISU PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN
1 Degradasi Kualitas Ekosistem DAS dan Pesisir
2 Kerusakan Lahan dan Hutan
3 Sampah
4 Sanitasi
5 Kebencanaan
6 Konflik Lahan (Tenurial) dan Sosial
7 Kemiskinan
No KELOMPOK ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
8 Penegakan Hukum
9 Ketahanan Pangan dan Energi
10 Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan
11 Kesehatan
12 Pengangguran Tinggi
13 Konektivitas dan Infrastruktur
14 Diversifikasi Ekonomi
15 Kemampuan Ekonomi Daerah
Daftar
Pendek Isu
PB
22. ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN STRATEGIS
Unsur-unsur Pasal 9 ayat (1) PP No. 46 Tahun 2016
NO
ISU
PEMBANGUNAN
BERKELANJUT
AN
LOKASI
TELAAH KARAKTERISTIK WILAYAH
SCO
RE
TINGKAT PENTINGNYA POTENSI
SCOR
E
KETERKAITAN
ANTAR ISU
PEMBANGUNAN
BERKELANJUTA
N
KETERKAITAN
DENGAN
MATERI
MUATAN KRP
MUATAN
RPPLH
HASIL KLHS
PADA KRP
DENGAN
HIERARKI DI
ATASNYA
TOTA
L
KETERAN
GAN
PETA RBI PETA RTR PETA PL
INDIKASI CAKUPAN WILAYAH
FREKUENSI
DAN/ATAU
INTENSITAS
INDIKASI LUAS
SERING/TIDA
K ANALISIS
SCO
RE ANALISIS
SCO
RE
ANALISI
S
SCO
RE
ANALISI
S
SCOR
E
1 Degradasi
Kualitas
Ekosistem DAS
dan Pesisir
Dendang, Simpang
Pesak, Gantung,
Simpang
Renggiang,
Manggar, Damar,
Kelapa Kampit
< 25 m Badan air,
hutan lindung,
hutan produksi
tetap,
pertambangan,
permukiman
Hutan lahan kering primer, Hutan
lahan kering sekunder, Hutan
mangrove primer, Hutan mangrove
sekunder, Hutan rawa sekunder,
Lahan terbuka, Perkebunan,
Permukiman / Lahan terbangun,
Pertambangan, Rawa, Sawah,
Semak Belukar, Tambak, Tubuh Air
1 - Data hasil pemantauan kualitas air pada tahun 2018 untuk empat sungai di Kabupaten
Belitung Timur yaitu Sungai Manggar di Kecamatan Manggar, Sungai Lenggang di Kecamatan
Gantung, Sungai Pala di Kecamatan Dendang dan Sungai Buding di Kecamatan Kelapa
Kampit, terindikasi bahwa semua sungai tersebut tidak bisa dijadikan sebagai sumber air baku.
- Berkurangnya tutupan lahan juga mempercepat aliran air permukaan (surface run off),
sehingga mengurangi jumlah air yang meresap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan
cadangan air tanah semakin berkurang, karena sebagian besar masyarakat menggunakan air
tanah untuk memenuhi kebutuhan air (sumber: RPPLH Kab Beltim, 2019).
Berlangsung
hingga saat ini
1 Terkait
dengan isu
No. 2, 3, 5, 8
1 Sangat
terkait
dengan
KRP
1 RPPLH
ada
(2019)
1 Ada
KLHS
RPJMD
Kabupate
n 2021-
2026
1 6 Strategis
2 Kerusakan Lahan
dan Hutan
Dendang, Simpang
Pesak, Gantung,
Simpang
Renggiang,
Manggar, Damar,
Kelapa Kampit
< 25 m, 25 -
50 m, 50 - 75
m, 75 - 100 m,
100 - 200 m,
200 - 300 m,
300 - 400 m
Badan air,
hutan lindung,
hutan produksi
tetap,
pertambangan,
permukiman
Hutan lahan kering primer, Hutan
lahan kering sekunder, Hutan
mangrove primer, Hutan mangrove
sekunder, Hutan rawa sekunder,
Lahan terbuka, Perkebunan,
Permukiman / Lahan terbangun,
Pertambangan, Rawa, Sawah,
Semak Belukar, Tambak, Tubuh Air
1 - Lahan kritis atau rusak di Kabupaten Belitung Belitung Timur mencapai 30.865,75 hektar atau
12 persen dari seluruh lahan yang ada. Hasil penilaian citra untuk pemetaan areal lahan di
Kabupaten Beltim, berdasarkan data KPHP Gunung Duren menyebutkan saat ini lahan baik
atau tidak kritis hanya sekitar 44.271,33 hektar. Sedangkan 72.864,58 hektar merupakan lahan
potensial kritis dan lahan agak kritis sudah mencapai 109.862,05 hektar. Diperkirakan setiap
tahun, jumlah lahan kritis akan bertambah seiring pembukaan lahan baru areal pertambangan.
Lahan kritis paling banyak berada di Kecamatan Gantung, yakni mencapai 11.822,85 hektar,
atau 38 persen dari total lahan kritis yang ada di Kabupaten Beltim, dikarenakan aktivitas
pertambangan timah maupun galian non logam dan batuan, paling banyak terdapat di wilayah
ini
- Di Kabupaten Belitung Timur, kebanyakan lahan hutan dialihfungsikan untuk aktivitas
pertambangan dan perkebunan (sumber: RPPLH Kab Beltim, 2019).
Berlangsung
hingga saat ini
1 Terkait
dengan isu
No. 1, 5, 8, 9
1 Sangat
terkait
dengan
KRP
1 RPPLH
ada
(2019)
1 Ada
KLHS
RPJMD
Kabupate
n 2021-
2026
1 6 Strategis
3 Sampah Dendang, Simpang
Pesak, Gantung,
Simpang
Renggiang,
Manggar, Damar,
Kelapa Kampit
< 25 m, 25 -
50 m, 50 - 75
m, 75 - 100 m,
100 - 200 m,
200 - 300 m,
300 - 400 m
Permukiman,
peruntukan
industri,
pariwisata,
perdagangan
dan jasa
Lahan terbuka, Perkebunan,
Permukiman / Lahan terbangun,
Pertambangan, Rawa, Sawah,
Semak Belukar, Tambak, Tubuh Air
1 - Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur, pada tahun 2018
sampah yang dikelola oleh TPA Trafo Mayang sebanyak 28.420,928 m3. Sampah ini
merupakan sampah yang dikumpulkan dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Manggar, Damar
dan Kelapa Kampit.
- Potensi timbulan sampah di Kabupaten Belitung Timur, bila diasumsikan setiap orang
menghasilkan 0,4 kg/orang/hari, maka potensi timbulan sampah sebanyak 74,205.376
m3/tahun. Hal ini mengindikasikan sampah yang mampu dikelola oleh TPA Trafo Mayang baru
38% dari potensi timbulan sampah yang dihasilkan (sumber: RPPLH Kab Beltim, 2019)
Berlangsung
hingga saat ini
1 Terkait
dengan isu
No. 1, 4, 11,
13
1 Terkait
KRP
1 RPPLH
ada
(2019)
1 Ada
KLHS
RPJMD
Kabupate
n 2021-
2026
1 6 Strategis
4 Sanitasi Dendang, Simpang
Pesak, Gantung,
Simpang
Renggiang,
Manggar, Damar,
Kelapa Kampit
< 25 m, 25 -
50 m, 50 - 75
m, 75 - 100 m,
100 - 200 m,
200 - 300 m,
300 - 400 m
Permukiman,
peruntukan
industri,
pariwisata,
perdagangan
dan jasa
Permukiman / Lahan terbangun,
Tubuh Air
1 - Pada tahun 2020, masih terdapat 21,45 persen masyarakat Kabupaten Belitung Timur yang
belum terlayani oleh jaringan penyediaan air minum. Sedangkan, 12,33 persen masyarakat
juga belum terlayani oleh penyediaan air bersih. Pada tahun 2020, masih terdapat 6,64 persen
masyarakat Kabupaten Belitung Timur yang belum terlayani oleh jaringan sanitasi. Hal ini
dikarenakan pengelolaan Instalasi Pengelolaan Limbah Terpadu (IPLT) masih belum optimal.
Pada tahun 2020, pengelolaan air limbah dan lumpur tinja masih kecil dimana masing-masing
5% dan 0,73% (Sumber: RPJMD Kab. Beltim 2021-2026).
- Rendahnya kesadaran masyarakat akan kesehatan dibuktikan dengan belum semua desa
mendapatkan status Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defacation Free
(ODF) yaitu hanya sekitar 61 persen dari keseluruhan desa pada tahun 2020. Persentase desa
yang menyelenggarakan Sanitasi Total berbasis Masyarakat (STBM) juga masih 0 persen.
Selain itu, proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air juga
masih kecil yaitu 5 persen (Sumber: RPJMD Kab. Beltim 2021-2026).
Berlangsung
hingga saat ini
1 Terkait
dengan isu
No. 1, 3, 11,
13
1 Terkait
KRP
1 RPPLH
ada
(2019)
0 Ada
KLHS
RPJMD
Kabupate
n 2021-
2026
0 4 Strategis
23. ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN STRATEGIS
Unsur-unsur Pasal 9 ayat (1) PP No. 46 Tahun 2016
NO
ISU
PEMBANGUNA
N
BERKELANJU
TAN
LOKASI
TELAAH KARAKTERISTIK WILAYAH
SCOR
E
TINGKAT PENTINGNYA POTENSI
SCOR
E
KETERKAITAN
ANTAR ISU
PEMBANGUNA
N
BERKELANJUT
AN
KETERKAITA
N DENGAN
MATERI
MUATAN
KRP
MUATAN
RPPLH
HASIL KLHS
PADA KRP
DENGAN
HIERARKI DI
ATASNYA
TOTA
L
KETERAN
GAN
PETA RBI PETA RTR PETA PL
INDIKASI CAKUPAN WILAYAH
FREKUENSI
DAN/ATAU
INTENSITAS
INDIKASI LUAS
SERING/TIDA
K
ANALISI
S
SCOR
E
ANALI
SIS
SCO
RE
ANALISI
S
SCOR
E
ANALISI
S
SCOR
E
5 Kebencanaan Dendang, Simpang
Pesak, Gantung,
Simpang Renggiang,
Manggar, Damar,
Kelapa Kampit
< 25 m, 25 -
50 m, 50 - 75
m, 75 - 100 m,
100 - 200 m,
200 - 300 m,
300 - 400 m
Badan air, hutan
lindung, hutan
produksi tetap,
pertambangan,
permukiman
Hutan lahan kering primer, Hutan
lahan kering sekunder, Hutan
mangrove primer, Hutan mangrove
sekunder, Hutan rawa sekunder,
Lahan terbuka, Perkebunan,
Permukiman / Lahan terbangun,
Pertambangan, Rawa, Sawah,
Semak Belukar, Tambak, Tubuh
Air
1 Hasil kajian risiko bencana banjir yang disusun oleh BNPB pada tahun 2019 menunjukkan bahwa
Kabupaten Belitung Timur masuk dalam kelas risiko kelas tinggi (Indeks Risiko Bencana
Indonesia/IRBI, 2019). Wilayah rawan banjir, meliputi: a. Lokasi sekitar Jembatan Sungai Buding
Kecamatan Kelapa Kampit, b. Dusun Balai Selatan Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit, c.
Desa Mempaya RT 02, 07, 08, dan 10 Kecamatan Damar, d. Desa Sukamandi Kecamatan Damar,
e. Kampung Bugis Desa Lenggang Kecamatan Gantung, f. Dusun Canggu Desa Lenggang
Kecamatan Gantung, dan g. Air Kundor Desa Batu Penyu Kecamatan Gantung (Sumber: RPJMD
2021-2026)
Berlangsung
hingga saat ini
1 Terkait
dengan
isu No. 1,
2, 9, 13
1 Terkait
KRP
1 RPPLH
ada
(2019)
1 Ada
KLHS
RPJMD
Kabupate
n 2021-
2026
1 6 Strategis
Hasil kajian risiko bencana gelombang tinggi dan abrasi yang disusun oleh BNPB pada tahun 2019
menunjukkan bahwa Kabupaten Belitung Timur masuk dalam kelas risiko kelas tinggi. Daerah
terdampak berada di Kec. Dendang, Simpang Pesak, Gantung, Manggar, Damar, dan Kelapa
Kampit (Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia/IRBI, 2019). Wilayah rawan abrasi, meliputi:
Pantai Mudong, meliputi Kecamatan Gantung dan Manggar, Pulau Buku Limau, Pulau Long, Pulau
Sekunyit, Pulau Ketapang, Pulau Bulian, Pulau Batu, dan Pulau Pesemut, Muara Sungai Manggar
sampai ke Pantai Kuala Tambak, Wilayah Dusun Canggu sepanjang Sungai Lenggang Kecamatan
Gantung (Sumber: RPJMD Kab. Beltim 2021-2026).
Hasil kajian risiko bencana kekeringan yang disusun oleh BNPB pada tahun 2019 menunjukkan
bahwa Kabupaten Belitung Timur masuk dalam kelas risiko kelas tinggi, terutama di desa-desa
Jangkang, Nyuruk, Air Madu, Renggiang, Kelubi, Bentaian Jaya, Air Kelik, Buding, Senyubuk,
Mayang, dan Pembaharuan (Indeks Risiko Bencana Indonesia/IRBI, 2020)
Hasil kajian risiko bencana cuaca ekstrim yang disusun oleh BNPB pada tahun 2018 menunjukkan
bahwa Kabupaten Belitung Timur masuk dalam kelas risiko kelas tinggi (Sumber: Indeks Risiko
Bencana Indonesia/IRBI, 2020).
Hasil kajian risiko bencana Kebakaran Lahan dan Hutan yang disusun oleh BNPB pada tahun 2019
menunjukkan bahwa Kabupaten Belitung Timur masuk dalam kelas risiko kelas tinggi. Jumlah
kejadian karhutla selama tahun 2016 tercatat 8 kejadian, pada tahun 2017, sebanyak 24 kejadian,
dan pada tahun 2018 mencapai 42 kejadian (Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia/IRBI, 2020
dan RPJMD 2021-2026)
Persentase terpenuhinya infrastruktur penahan tanah dan daya rusak air baru mencapai 77,78
persen di tahun 2020. Pada tahun yang sama penanggulangan kawasan rawan abrasi dan rawan
gelombang pasang pada beberapa titik juga baru mencapai 33,33 persen (Sumber: RPJMD Kab.
Beltim 2021-2026).
6 Konflik Lahan
(Tenurial) dan
Sosial
Dendang, Simpang
Pesak, Gantung,
Simpang Renggiang,
Manggar, Damar,
Kelapa Kampit
< 25 m, 25 -
50 m, 50 - 75
m, 75 - 100 m,
100 - 200 m,
200 - 300 m,
300 - 400 m
Hutan lindung,
hutan produksi
tetap,
pertambangan,
kawasan
pertanian
Hutan lahan kering primer, Hutan
lahan kering sekunder, Hutan
mangrove primer, Hutan mangrove
sekunder, Hutan rawa sekunder,
Perkebunan, Permukiman / Lahan
terbangun, Pertambangan, Rawa,
Sawah, Tambak
1 Pada tahun 2019 dan 2020, persentase penurunan kasus konflik sosial tersebut mengalami
peningkatan yang signifikan menjadi 100 persen (Sumber: RPJMD Kab. Beltim 2021-2026).
- Sebagian penduduk masuk ke kawasan hutan untuk membuka hutan karena lahan pertanian yang
tersedia semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- Kurangnya lahan pertanian yang disebabkan oleh para pelaku penambangan illegal (sumber:
RPPLH Kab Beltim, 2019).
Berlangsung
hingga saat ini
1 Terkait
dengan
isu No. 2,
5, 8, 9,
14
1 Terkait
KRP
1 RPPLH
ada
(2019)
1 Ada
KLHS
RPJMD
Kabupate
n 2021-
2026
0 5 Strategis
24. ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN STRATEGIS
Unsur-unsur Pasal 9 ayat (1) PP No. 46 Tahun 2016
NO
ISU
PEMBANGUNA
N
BERKELANJUT
AN
LOKASI
TELAAH KARAKTERISTIK WILAYAH
SCORE
TINGKAT PENTINGNYA POTENSI
SCOR
E
KETERKAITAN
ANTAR ISU
PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN
KETERKAITAN
DENGAN
MATERI
MUATAN KRP
MUATAN
RPPLH
HASIL KLHS
PADA KRP
DENGAN
HIERARKI DI
ATASNYA
TOTA
L
KETERAN
GAN
PETA RBI PETA RTR PETA PL
INDIKASI CAKUPAN WILAYAH
FREKUENSI
DAN/ATAU
INTENSITAS
INDIKASI LUAS
SERING/TID
AK ANALISIS SCORE
ANALIS
IS SCORE
ANALIS
IS
SCOR
E ANALISIS
SCOR
E
7 Kemiskinan Dendang, Simpang
Pesak, Gantung,
Simpang Renggiang,
Manggar, Damar,
Kelapa Kampit
0 Persentase angka kemiskinan Kabupatem Belitung Timur pada tahun 2020 sebesar 6,52%,
masih di atas target yang direncanakan (4-6%). Persentase penduduk miskin di Kabupaten
Belitung Timur pada periode 2013 sampai 2020 cenderung stagnan persentasenya yaitu di
kisaran 6%-7%. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan Kabupaten Belitung Timur merupakan
yang tertinggi di antara kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Sumber:
Indikator Kesejahteraan Masyarakat 2019-2020, BPS Kabupaten Belitung Timur)
Berlangsung
hingga saat
ini
1 Terkait
dengan isu
No. 4, 9, 10,
11, 12, 14
1 Terkait
KRP
1 RPPLH
ada
(2019)
0 Ada KLHS
RPJMD
Kabupaten
2021-2026
1 4 Strategis
8 Penegakan
Hukum
Dendang, Simpang
Pesak, Gantung,
Simpang Renggiang,
Manggar, Damar,
Kelapa Kampit
0 Persentase penegakan perda yang hanya mencapai 43,75 persen pada tahun 2020. Masih
menjamurnya tempat usaha ilegal dan juga penyalahgunaan izin usaha khususnya pada
warung – warung kecil serta kenakalan remaja yang masih tinggi. Disisi lain rendahnya
pemahaman terhadap konsep bela negara, pengendalian, dan pengawasan penyalahgunaan
NAPZA; belum adanya peta kerawanan sosial; dan rendahnya tingkat kerjasama intelijen
(Sumber: RPJMD Kab. Beltim 2021-2026).
Berlangsung
hingga saat
ini
1 Terkait
dengan isu
No. 1, 2, 6,
9
1 Terkait
KRP
1 RPPLH
ada
(2019)
0 Ada KLHS
RPJMD
Kabupaten
2021-2026
1 4 Strategis
9 Ketahanan
Pangan dan
Energi
Dendang, Simpang
Pesak, Gantung,
Simpang Renggiang,
Manggar, Damar,
Kelapa Kampit
< 25 m, 25 - 50
m, 50 - 75 m, 75 -
100 m, 100 - 200
m, 200 - 300 m,
300 - 400 m
Hutan lindung,
hutan produksi
tetap,
pertambangan,
kawasan pertanian
Permukiman /
Lahan terbangun,
Pertambangan,
Rawa, Sawah,
Tambak, Tubuh Air
1 - Terdapat perubahan penggunaan lahan pertanian baik sawah maupun tegalan yang berperan
dalam menurunkan produktivitas usaha pertanian. Selain itu, penerapan teknologi tepat guna
oleh petani yang masih minim. Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Belitung Timur
mengalami penurunan dimana pada tahun 2019 sebesar 104.643 kg/tahun/1000 penduduk
menjadi 100.910 kg/tahun/1000 pada tahun 2020. Penurunan tersebut juga diperparah dengan
produksi beras lokal yang hanya memenuhi 16,64 persen dari total kebutuhan masyarakat
dalam satu tahun (Sumber: RPJMD Kab. Beltim 2021-2026).
- 'Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2018 adalah 57,32, atau
masuk ke dalam kelompok IKP 3. Kelompok IKP 3 merupakan kelompok yang tergantung pada
supply pangan dari wilayah lain yang merupakan daerah sentra untuk memenuhi kebutuhan
pangan penduduknya (Sumber: Indeks Ketahanan Pangan Indonesia, 2018, Badan Ketahanan
Pangan). Sumber beras dari luar provinsi berasal dari DKI Jakarta dan Sumatera Selatan.
Bawang merah dari Jatim, Jateng, DKI Jakarta, dan Lampung
Berlangsung
hingga saat
ini
1 Terkait
dengan isu
No. 1, 2, 7,
11, 13
1 Terkait
KRP
1 RPPLH
ada
(2019)
1 Ada KLHS
RPJMD
Kabupaten
2021-2026
1 6 Strategis
10 Kualitas Sumber
Daya Manusia
dan
Kelembagaan
Dendang, Simpang
Pesak, Gantung,
Simpang Renggiang,
Manggar, Damar,
Kelapa Kampit
0 - Tahun 2020, lulusan sekolah dasar masih mendominasi latar belakang pendidikan tenaga
kerja lokal sebesar 43,53 persen, sedangkan untuk SMA sebesar 26,48 persen, dan lulusan
perguruan tinggi yaitu 9,08 persen
- Pada tahun 2020, masih ditemukan anak putus sekolah di Kabupaten Belitung Timur pada
jenjang pendidikan SD sebanyak 40 siswa atau 0,01 persen sedangkan untuk jenjang
pendidikan SMP sebesar 108 siswa atau 1,26 persen (Sumber: RPJMD Kab. Beltim 2021-
2026).
Berlangsung
hingga saat
ini
1 Terkait
dengan isu
No. 1, 2, 7,
10, 11
1 Terkait
KRP
1 RPPLH
ada
(2019)
0 Ada KLHS
RPJMD
Kabupaten
2021-2026
1 4 Strategis
11 Kesehatan Dendang, Simpang
Pesak, Gantung,
Simpang Renggiang,
Manggar, Damar,
Kelapa Kampit
0 Pada tahun 2019 angka kematian ibu masih mencapai 102 kasus, sedangkan kematian balita
pada tahun 2020 sebesar 12 kasus, dan kematian neonatal sebesar 6 kasus. Pada tahun yang
sama 2,4 persen bayi menderita wasting dan 7,6 persen bayi menderita stunting. Selain itu,
imunisasi dasar lengkap anak umur 12 – 23 bulan juga baru mencapai 58 persen (Sumber:
RPJMD Kab. Beltim 2021-2026).
Berlangsung
hingga saat
ini
1 Terkait
dengan isu
No. 1, 3, 4,
7, 9, 10, 13
1 Terkait
KRP
1 RPPLH
ada
(2019)
0 Ada KLHS
RPJMD
Kabupaten
2021-2026
1 4 Strategis
12 Pengangguran
Tinggi
Dendang, Simpang
Pesak, Gantung,
Simpang Renggiang,
Manggar, Damar,
Kelapa Kampit
0 Keterbatasan lapangan kerja menyebabkan masih ditemukannya pengangguran terbuka di
Kabupaten Belitung Timur sebesar 3,93 persen. Pengangguran terbuka disebabkan kurangnya
motivasi masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja, informasi bursa kerja yang relatif
terbatas, serta kurangnya kemampuan atau kompetensi penduduk usia kerja (Sumber: RPJMD
Kab. Beltim 2021-2026).
Berlangsung
hingga saat
ini
1 Terkait
dengan isu
No. 7, 10,
14
1 Terkait
KRP
1 RPPLH
ada
(2019)
0 Ada KLHS
RPJMD
Kabupaten
2021-2026
1 4 Strategis
25. ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN STRATEGIS
Unsur-unsur Pasal 9 ayat (1) PP No. 46 Tahun 2016
NO
ISU
PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN
LOKASI
TELAAH KARAKTERISTIK
WILAYAH
SCORE
TINGKAT PENTINGNYA POTENSI
SCOR
E
KETERKAITAN
ANTAR ISU
PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN
KETERKAITAN
DENGAN
MATERI
MUATAN KRP
MUATAN
RPPLH
HASIL KLHS
PADA KRP
DENGAN
HIERARKI DI
ATASNYA
TOT
AL
KETERANG
AN
PETA
RBI
PETA
RTR
PETA PL
INDIKASI CAKUPAN WILAYAH
FREKUENSI
DAN/ATAU
INTENSITAS
INDIKASI LUAS SERING/TIDAK ANALISIS SCORE
ANALIS
IS SCORE
ANALIS
IS
SCOR
E ANALISIS
SCOR
E
13 Konektivitas dan
Infrastruktur
Dendang, Simpang
Pesak, Gantung,
Simpang Renggiang,
Manggar, Damar,
Kelapa Kampit
0 - Pada tahun 2020, masih terdapat 21,33 persen panjang jalan di Kabupaten Belitung Timur dalam kondisi kurang
baik atau terkategorikan rusak sedang – berat.
- Ruas jalan di Kabupaten Belitung Timur yang memenuhi standar keselamatan masih rendah yaitu sekitar 18,15
persen di tahun 2020.
- Jumlah angkutan umum laik jalan di Kabupaten Belitung Timur masih sangat rendah yaitu sebesar 16,66 persen
di tahun 2020
- Pelabuhan-pelabuhan seperti Pelabuhan ASDP Manggar, Pelabuhan Dendang, dan pelabuhan pengumpan lokal
lainnya masih belum optimal pemanfaatannya (Sumber: RPJMD Kab. Beltim 2021-2026)
Berlangsung
hingga saat ini
1 Terkait
dengan isu
No. 3, 4, 5,
9, 11
1 Terkait
KRP
1 RPPLH
ada
(2019)
0 Ada KLHS
RPJMD
Kabupaten
2021-2026
1 4 Strategis
14 Diversifikasi
Ekonomi
Dendang, Simpang
Pesak, Gantung,
Simpang Renggiang,
Manggar, Damar,
Kelapa Kampit
0 - Situasi pandemi Covid – 19 menyebabkan perekonomian dan daya beli masyarakat menurun, sehingga usaha
yang dilakukan pelaku UMKM lebih mengarah kepada strategi bertahan daripada berkembang. Selain itu belum
optimalnya sarana pemasaran produk UMKM juga menjadi penyebab pengembangan usaha kecil dan menengah
lokal belum optimal.
- Jumlah obyek wisata layak beserta kunjungannya mengalami penurunan, terjadi penurunan pada jumlah obyek
wisata yang layak dikunjungi di Kabupaten Belitung Timur. Kualitas pelaku jasa pariwisata yang rendah dibuktikan
dengan belum adanya pelaku jasa pariwisata lokal di Kabupaten Belitung Timur yang bersertifikasi pada tahun
2019 dan 2020. Selain itu, jumlah jasa usaha pariwisata juga mengalami penurunan drastis dari 520 penyedia jasa
di tahun 2019 menjadi hanya 166 pada tahun 2020
- Bahan baku untuk beberapa industri belum dibudidayakan
- Kesulitan pemasaran bagi hasil industri kriya dan kuliner
- Ketidakcukupan stok bahan baku untuk industri pengolahan perikanan
- Produk unggulan daerah masih kalah bersaing dengan produk daerah lain (Sumber: RPJMD Kab. Beltim 2021-
2026).
Berlangsung
hingga saat ini
1 Terkait
dengan isu
No. 7, 10,
13, 14, 15
1 Terkait
KRP
1 RPPLH
ada
(2019)
0 Ada KLHS
RPJMD
Kabupaten
2021-2026
1 4 Strategis
15 Kemampuan
Ekonomi Daerah
Dendang, Simpang
Pesak, Gantung,
Simpang Renggiang,
Manggar, Damar,
Kelapa Kampit
0 - Belum optimalnya pengelolaan sistem penanaman modal oleh pemerintah daerah dimulai dari kurangnya
kerjasama promosi, tidak adanya feedback nyata dari event investasi, belum optimalnya pemberian insentif dan
kemudahan bagi investor, serta belum optimalnya fasilitasi koordinasi kemitraan usaha bagi usaha kecil dan
menengah dengan investor.
- Persentase pajak daerah terhadap PAD menurun, penyerapan keuangan sesuai target menurun (Sumber:
RPJMD Kab. Beltim 2021-2026).
Berlangsung
hingga saat ini
1 Terkait
dengan isu
No. 13, 14
1 Terkait
KRP
1 RPPLH
ada
(2019)
0 Ada KLHS
RPJMD
Kabupaten
2021-2026
1 4 Strategis
Total Skor Kriteria
< 3 Tidak Strategis
≥ 3 Strategis
No ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN STRATEGIS
1 Degradasi Kualitas Ekosistem DAS dan Pesisir
2 Kerusakan Lahan dan Hutan
3 Sampah
4 Sanitasi
5 Kebencanaan
6 Konflik Lahan (Tenurial) dan Sosial
7 Kemiskinan
No ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN STRATEGIS
8 Penegakan Hukum
9 Ketahanan Pangan dan Energi
10 Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan
11 Kesehatan
12 Pengangguran Tinggi
13 Konektivitas dan Infrastruktur
14 Diversifikasi Ekonomi
15 Kemampuan Ekonomi Daerah
Isu PB
Strategis
26. ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PRIORITAS
Identifikasi Isu PB Prioritas (Pasal 9 ayat (2) PP No. 46 Tahun 2016)
No Isu PB Strategis Kapasitas D3TLH
Perkiraan
Dampak dan
Risiko LH
Kinerja layanan/JE
Intensitas dan
Cakupan Wil.
Bencana
Status Mutu dan
Ketersediaan SDA
Ketahanan dan
Potensi Kehati
Kerentanan dan
Kapasitas Adaptasi
thd Perubahan Iklim
Tingkat dan
Status Jumlah
Penduduk Miskin
Risiko thd
Kesehatan dan
Keselamatan
Manusia
Ancaman thd
Perlindungan
dan Hak Adat
Bobot Prioritas Ranking
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Degradasi Kualitas
Ekosistem DAS dan
Pesisir
5 Sangat
Mempengaruhi
DDDT Air dan
Pangan
5 Sangat
Berisiko
langsung
terhadap
LH
5 Sangat
Mempengaruhi
kinerja layanan
JE penyedia
dan
pengaturan air
dan penyedia
pangan
4 Mempengaru
hi intensitas
dan cakupan
layanan
bencana
4 Mempengaru
hi Status
Mutu dan
Ketersediaan
SDA
4 Mempengaru
hi Ketahanan
dan Potensi
Kehati
4 Mempengaruhi
Kerentanan dan
Kapasitas
Adaptasi thd
Perubahan Iklim
3 Cukup
Mempengar
uhi Tingkat
dan Status
Jumlah
Penduduk
Miskin
4 Mempengar
uhi Risiko
thd
Kesehatan
dan
Keselamata
n Manusia
1 Sangat tidak
mempengar
uhi
Ancaman
thd
Perlindunga
n dan Hak
Adat
39 Ya 1
2 Kerusakan Lahan
dan Hutan
5 Sangat
Mempengaruhi
DDDT Air dan
Pangan
5 Sangat
Berisiko
langsung
terhadap
LH
5 Sangat
Mempengaruhi
kinerja layanan
JE penyedia
dan
pengaturan air
dan penyedia
pangan
4 Mempengaru
hi intensitas
dan cakupan
layanan
bencana
4 Mempengaru
hi Status
Mutu dan
Ketersediaan
SDA
4 Mempengaru
hi Ketahanan
dan Potensi
Kehati
4 Mempengaruhi
Kerentanan dan
Kapasitas
Adaptasi thd
Perubahan Iklim
3 Cukup
Mempengar
uhi Tingkat
dan Status
Jumlah
Penduduk
Miskin
3 Cukup
mempengar
uhi Risiko
thd
Kesehatan
dan
Keselamata
n Manusia
1 Sangat tidak
mempengar
uhi
Ancaman
thd
Perlindunga
n dan Hak
Adat
38 Ya 2
3 Sampah 4 Mempengaruhi
DDDT Air dan
Pangan
4 Berisiko
langsung
terhadap
LH
3 Cukup
Mempengaruhi
kinerja layanan
JE penyedia
dan
pengaturan air
dan penyedia
pangan
4 Mempengaru
hi intensitas
dan cakupan
layanan
bencana
3 Cukup
Mempengaru
hi Status
Mutu dan
Ketersediaan
SDA
3 Cukup
Mempengaru
hi Ketahanan
dan Potensi
Kehati
2 Tidak
Mempengaruhi
Kerentanan dan
Kapasitas
Adaptasi thd
Perubahan Iklim
3 Cukup
Mempengar
uhi Tingkat
dan Status
Jumlah
Penduduk
Miskin
3 Cukup
mempengar
uhi Risiko
thd
Kesehatan
dan
Keselamata
n Manusia
1 Sangat tidak
mempengar
uhi
Ancaman
thd
Perlindunga
n dan Hak
Adat
30 Ya 4
4 Sanitasi 4 Mempengaruhi
DDDT Air dan
Pangan
4 Berisiko
langsung
terhadap
LH
3 Cukup
Mempengaruhi
kinerja layanan
JE penyedia
dan
pengaturan air
dan penyedia
pangan
3 Cukup
Mempengaru
hi intensitas
dan cakupan
layanan
bencana
3 Cukup
Mempengaru
hi Status
Mutu dan
Ketersediaan
SDA
2 Tidak
Mempengaru
hi Ketahanan
dan Potensi
Kehati
2 Tidak
Mempengaruhi
Kerentanan dan
Kapasitas
Adaptasi thd
Perubahan Iklim
3 Cukup
Mempengar
uhi Tingkat
dan Status
Jumlah
Penduduk
Miskin
3 Cukup
mempengar
uhi Risiko
thd
Kesehatan
dan
Keselamata
n Manusia
1 Sangat tidak
mempengar
uhi
Ancaman
thd
Perlindunga
n dan Hak
Adat
28 Ya 5
27. ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PRIORITAS
Identifikasi Isu PB Prioritas (Pasal 9 ayat (2) PP No. 46 Tahun 2016)
No Isu PB Strategis Kapasitas D3TLH
Perkiraan
Dampak dan
Risiko LH
Kinerja layanan/JE
Intensitas dan Cakupan
Wil. Bencana
Status Mutu dan
Ketersediaan SDA
Ketahanan dan
Potensi Kehati
Kerentanan dan
Kapasitas Adaptasi
thd Perubahan
Iklim
Tingkat dan Status
Jumlah Penduduk
Miskin
Risiko thd
Kesehatan dan
Keselamatan
Manusia
Ancaman thd
Perlindungan dan
Hak Adat
Bobot Prioritas Ranking
(1) (2) (3) (4) (5)
5 Kebencanaan 4 Mempengaruh
i DDDT Air
dan Pangan
4 Berisiko
langsung
terhadap
LH
3 Cukup
Mempengaruhi
kinerja layanan JE
penyedia dan
pengaturan air dan
penyedia pangan
5 Sangat
Mempengaruhi
intensitas dan
cakupan layanan
bencana
4 Mempengar
uhi Status
Mutu dan
Ketersediaa
n SDA
3 Cukup
Mempengar
uhi
Ketahanan
dan Potensi
Kehati
3 Mempengaruhi
Kerentanan dan
Kapasitas Adaptasi
thd Perubahan Iklim
3 Cukup
Mempengaru
hi Tingkat
dan Status
Jumlah
Penduduk
Miskin
3 Cukup
mempengaru
hi Risiko thd
Kesehatan
dan
Keselamatan
Manusia
1 Sangat tidak
mempengaruhi
Ancaman thd
Perlindungan
dan Hak Adat
33 Ya 3
6 Konflik Lahan
(Tenurial) dan
Sosial
4 Mempengaru
hi DDDT Air
dan Pangan
3 Cukup
Berisiko
langsung
terhadap
LH
3 Cukup
Mempengaruhi
kinerja layanan JE
penyedia dan
pengaturan air dan
penyedia pangan
3 Cukup
Mempengaruhi
intensitas dan
cakupan
layanan
bencana
3 Cukup
Mempengar
uhi Status
Mutu dan
Ketersediaa
n SDA
3 Cukup
Mempengar
uhi
Ketahanan
dan Potensi
Kehati
2 Tidak
Mempengaruhi
Kerentanan dan
Kapasitas Adaptasi
thd Perubahan Iklim
3 Cukup
Mempengar
uhi Tingkat
dan Status
Jumlah
Penduduk
Miskin
2 Tidak
Mempengaru
hi Risiko thd
Kesehatan
dan
Keselamatan
Manusia
1 Sangat tidak
mempengaruhi
Ancaman thd
Perlindungan
dan Hak Adat
27 Ya 6
7 Kemiskinan 2 Tidak
mempengaruh
i DDDT Air
dan Pangan
2 Tidak
Berisiko
langsung
terhadap
LH
2 Tidak
Mempengaruhi
kinerja layanan JE
penyedia dan
pengaturan air dan
penyedia pangan
2 Tidak
Mempengaruhi
intensitas dan
cakupan layanan
bencana
2 Tidak
Mempengar
uhi Status
Mutu dan
Ketersediaa
n SDA
2 Tidak
Mempengar
uhi
Ketahanan
dan Potensi
Kehati
3 Mempengaruhi
Kerentanan dan
Kapasitas Adaptasi
thd Perubahan Iklim
5 Mempengaru
hi Tingkat
dan Status
Jumlah
Penduduk
Miskin
4 mempengaru
hi Risiko thd
Kesehatan
dan
Keselamatan
Manusia
1 Sangat tidak
mempengaruhi
Ancaman thd
Perlindungan
dan Hak Adat
25 Tidak
8 Penegakan
Hukum
2 Tidak
mempengaruh
i DDDT Air
dan Pangan
2 Tidak
Berisiko
langsung
terhadap
LH
2 Tidak
Mempengaruhi
kinerja layanan JE
penyedia dan
pengaturan air dan
penyedia pangan
2 Tidak
Mempengaruhi
intensitas dan
cakupan layanan
bencana
2 Tidak
Mempengar
uhi Status
Mutu dan
Ketersediaa
n SDA
2 Tidak
Mempengar
uhi
Ketahanan
dan Potensi
Kehati
2 Tidak
Mempengaruhi
Kerentanan dan
Kapasitas Adaptasi
thd Perubahan Iklim
2 Tidak
Mempengaru
hi Tingkat
dan Status
Jumlah
Penduduk
Miskin
2 Tidak
Mempengaru
hi Risiko thd
Kesehatan
dan
Keselamatan
Manusia
1 Sangat tidak
mempengaruhi
Ancaman thd
Perlindungan
dan Hak Adat
19 Tidak
9 Ketahanan
Pangan dan
Energi
2 Tidak
mempengaruh
i DDDT Air
dan Pangan
2 Tidak
Berisiko
langsung
terhadap
LH
2 Tidak
Mempengaruhi
kinerja layanan JE
penyedia dan
pengaturan air dan
penyedia pangan
2 Tidak
Mempengaruhi
intensitas dan
cakupan layanan
bencana
2 Tidak
Mempengar
uhi Status
Mutu dan
Ketersediaa
n SDA
2 Tidak
Mempengar
uhi
Ketahanan
dan Potensi
Kehati
3 Cukup
Mempengaruhi
Kerentanan dan
Kapasitas Adaptasi
thd Perubahan Iklim
4 Mempengaru
hi Tingkat
dan Status
Jumlah
Penduduk
Miskin
3 Cukup
mempengaru
hi Risiko thd
Kesehatan
dan
Keselamatan
Manusia
1 Sangat tidak
mempengaruhi
Ancaman thd
Perlindungan
dan Hak Adat
23 Tidak
28. ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PRIORITAS
Identifikasi Isu PB Prioritas (Pasal 9 ayat (2) PP No. 46 Tahun 2016)
No Isu PB Strategis Kapasitas D3TLH
Perkiraan
Dampak dan
Risiko LH
Kinerja layanan/JE
Intensitas dan
Cakupan Wil.
Bencana
Status Mutu dan
Ketersediaan SDA
Ketahanan dan
Potensi Kehati
Kerentanan dan
Kapasitas Adaptasi
thd Perubahan
Iklim
Tingkat dan Status
Jumlah Penduduk
Miskin
Risiko thd
Kesehatan dan
Keselamatan
Manusia
Ancaman thd
Perlindungan dan
Hak Adat
Bobot Prioritas Ranking
(1) (2) (3) (4) (5)
10 Kualitas Sumber Daya
Manusia dan
Kelembagaan
3 Cukup
Mempengar
uhi DDDT
Air dan
Pangan
2 Tidak
Berisiko
langsung
terhadap
LH
2 Tidak
Mempengaruhi
kinerja layanan
JE penyedia
dan
pengaturan air
dan penyedia
pangan
2 Tidak
Mempengaru
hi intensitas
dan cakupan
layanan
bencana
2 Tidak
Mempengaru
hi Status
Mutu dan
Ketersediaan
SDA
2 Tidak
Mempengaru
hi Ketahanan
dan Potensi
Kehati
2 Tidak
Mempengaru
hi Kerentanan
dan Kapasitas
Adaptasi thd
Perubahan
Iklim
3 Cukup
Mempengar
uhi Tingkat
dan Status
Jumlah
Penduduk
Miskin
2 Tidak
Mempengar
uhi Risiko
thd
Kesehatan
dan
Keselamatan
Manusia
1 Sangat tidak
mempengar
uhi
Ancaman
thd
Perlindunga
n dan Hak
Adat
21 Tidak
11 Kesehatan 2 Tidak
mempengar
uhi DDDT
Air dan
Pangan
2 Tidak
Berisiko
langsung
terhadap
LH
2 Tidak
Mempengaruhi
kinerja layanan
JE penyedia
dan
pengaturan air
dan penyedia
pangan
2 Tidak
Mempengaru
hi intensitas
dan cakupan
layanan
bencana
2 Tidak
Mempengaru
hi Status
Mutu dan
Ketersediaan
SDA
2 Tidak
Mempengaru
hi Status
Mutu dan
Ketersediaan
SDA
2 Tidak
Mempengaru
hi Kerentanan
dan Kapasitas
Adaptasi thd
Perubahan
Iklim
3 Cukup
Mempengar
uhi Tingkat
dan Status
Jumlah
Penduduk
Miskin
4 Mempengar
uhi Risiko
thd
Kesehatan
dan
Keselamatan
Manusia
1 Sangat tidak
mempengar
uhi
Ancaman
thd
Perlindunga
n dan Hak
Adat
22 Tidak
12 Pengangguran Tinggi 2 Tidak
mempengar
uhi DDDT
Air dan
Pangan
2 Tidak
Berisiko
langsung
terhadap
LH
2 Tidak
Mempengaruhi
kinerja layanan
JE penyedia
dan
pengaturan air
dan penyedia
pangan
2 Tidak
Mempengaru
hi intensitas
dan cakupan
layanan
bencana
2 Tidak
Mempengaru
hi Status
Mutu dan
Ketersediaan
SDA
2 Tidak
Mempengaru
hi Status
Mutu dan
Ketersediaan
SDA
2 Tidak
Mempengaru
hi Kerentanan
dan Kapasitas
Adaptasi thd
Perubahan
Iklim
3 Cukup
Mempengar
uhi Tingkat
dan Status
Jumlah
Penduduk
Miskin
2 Tidak
Mempengar
uhi Risiko
thd
Kesehatan
dan
Keselamatan
Manusia
1 Sangat tidak
mempengar
uhi
Ancaman
thd
Perlindunga
n dan Hak
Adat
20 Tidak
13 Konektivitas dan
Infrastruktur
3 Cukup
Mempengar
uhi DDDT
Air dan
Pangan
3 Cukup
Berisiko
langsung
terhadap
LH
2 Tidak
Mempengaruhi
kinerja layanan
JE penyedia
dan
pengaturan air
dan penyedia
pangan
3 Cukup
Mempengaru
hi intensitas
dan cakupan
layanan
bencana
2 Tidak
Mempengaru
hi Status
Mutu dan
Ketersediaan
SDA
2 Tidak
Mempengaru
hi Status
Mutu dan
Ketersediaan
SDA
3 Cukup
Mempengaru
hi Kerentanan
dan Kapasitas
Adaptasi thd
Perubahan
Iklim
4 Mempengar
uhi Tingkat
dan Status
Jumlah
Penduduk
Miskin
3 Cukup
mempengar
uhi Risiko
thd
Kesehatan
dan
Keselamatan
Manusia
1 Sangat tidak
mempengar
uhi
Ancaman
thd
Perlindunga
n dan Hak
Adat
26 Ya 7
29. ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PRIORITAS
No Tahapan Dasar Hukum
Jumlah
Isu
Keterangan
1 Identifikasi Daftar Panjang
(longlist) Isu PB
Pasal 20, Ayat 1, huruf (a) Permen LHK
No.69/2017
76 20 Isu LH, 14 Isu Sosial, 19 Isu Ekonomi, 23
Isu Penataan Ruang dan Penegakan Hukum
2 Identifikasi Daftar Pendek
(shortlist) Isu PB
Pasal 20, Ayat 1, huruf (b) Permen LHK
No.69/2017
15 5 Isu LH, 7 Isu Sosial, 4 Isu Ekonomi
3 Perumusan Isu PB Strategis Pasal 9 Ayat 1, PP No.46 Tahun 2016 15 5 Isu LH, 7 Isu Sosial, 4 Isu Ekonomi
4 Perumusan Isu PB Prioritas Pasal 9 Ayat 2, PP No.46 Tahun 2016 7 5 Isu LH, 1 Isu Sosial, dan 1 Isu Ekonomi
Total Skor Kriteria
1-25 Tidak Prioritas
26-50 Prioritas
Identifikasi Isu PB Prioritas (Pasal 9 ayat (2) PP No. 46 Tahun 2016)
No Isu PB Strategis Kapasitas D3TLH
Perkiraan
Dampak dan
Risiko LH
Kinerja layanan/JE
Intensitas dan
Cakupan Wil.
Bencana
Status Mutu dan
Ketersediaan SDA
Ketahanan dan
Potensi Kehati
Kerentanan dan
Kapasitas Adaptasi
thd Perubahan
Iklim
Tingkat dan Status
Jumlah Penduduk
Miskin
Risiko thd
Kesehatan dan
Keselamatan
Manusia
Ancaman thd
Perlindungan dan
Hak Adat
Bobot Prioritas Ranking
(1) (2) (3) (4) (5)
14 Diversifikasi Ekonomi 2 Tidak
mempengar
uhi DDDT
Air dan
Pangan
2 Tidak
Berisiko
langsung
terhadap
LH
2 Tidak
Mempengaruhi
kinerja layanan
JE penyedia
dan
pengaturan air
dan penyedia
pangan
2 Tidak
Mempengaru
hi intensitas
dan cakupan
layanan
bencana
2 Tidak
Mempengaru
hi Status
Mutu dan
Ketersediaan
SDA
2 Tidak
Mempengaru
hi Status
Mutu dan
Ketersediaan
SDA
2 Tidak
Mempengaru
hi Kerentanan
dan Kapasitas
Adaptasi thd
Perubahan
Iklim
3 CukupMemp
engaruhi
Tingkat dan
Status
Jumlah
Penduduk
Miskin
2 Tidak
Mempengar
uhi Risiko
thd
Kesehatan
dan
Keselamatan
Manusia
1 Sangat tidak
mempengar
uhi
Ancaman
thd
Perlindunga
n dan Hak
Adat
20 Tidak
15 Kemampuan Ekonomi
Daerah
2 Tidak
mempengar
uhi DDDT
Air dan
Pangan
3 Cukup
Berisiko
langsung
terhadap
LH
2 Tidak
Mempengaruhi
kinerja layanan
JE penyedia
dan
pengaturan air
dan penyedia
pangan
3 Mempengaru
hi intensitas
dan cakupan
layanan
bencana
2 Tidak
Mempengaru
hi Status
Mutu dan
Ketersediaan
SDA
2 Tidak
Mempengaru
hi Status
Mutu dan
Ketersediaan
SDA
2 Tidak
Mempengaru
hi Kerentanan
dan Kapasitas
Adaptasi thd
Perubahan
Iklim
4 Mempengar
uhi Tingkat
dan Status
Jumlah
Penduduk
Miskin
3 Cukup
Mempengar
uhi Risiko
thd
Kesehatan
dan
Keselamatan
Manusia
1 Sangat tidak
mempengar
uhi
Ancaman
thd
Perlindunga
n dan Hak
Adat
24 Tidak
Isu PB
Prioritas
No
Isu PB Prioritas Berdasarkan
Ranking
1 Degradasi Kualitas Ekosistem DAS dan
Pesisir
2 Kerusakan Lahan dan Hutan
3 Kebencanaan
4 Sampah
5 Sanitasi
6 Konflik Lahan (Tenurial) dan Sosial
7 Konektivitas dan Infrastruktur
30. PENENTUAN ISU PB
STRATEGIS DAN PRIORITAS
0
4
Penyusunan KLHS Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Belitung Timur
31. Metode Penjaringan Isu PB Strategis dan Prioritas
• Penyajian Hasil Pemusatan Daftar Panjang Isu
PB (Data Sekunder dan Pendapat Pokja)
• Penyepakatan Isu PB Paling Strategis Dan
Prioritas
• Isu Prioritas Terdiri Dari 5-7 Isu
• Berita Acara Ttd Pimpinan Rapat Dan Ketua
Pokja, Dokumentasi, Notulensi, Daftar Hadir,
Dan Undangan
Anda dapat memberikan masukan isu yang paling
SIGNIFIKAN dengan pertimbangan:
• memiliki dampak yang luas terhadap semua aspek
dan dampak terhadap pembangunan 20 tahun
yang akan datang
• merupakan akar masalah dari timbulnya masalah-
masalah lain
• aktual
• dirasakan masyarakat
• pertimbangan lain sesuai dengan dinamika
kebijakan sektoral bidang Anda
Menjaring isu melalui KP I yang melibatkan
Pemangku Kepentingan untuk pengayaan dan
penajaman Isu PB
Penapisan Isu PB untuk mendapatkan Isu PB
Strategis
0
1
0
2
32. K A B U P A T E N
BELITUNG TIMUR
KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUPSTRATEGIS(KLHS)
SEKIAN DAN TERIMA
KASIH
