SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
Program/kegiatan yang mendukung capaian
indikator kinerja daerah
Indikator
Prog/Keg
Indeks Pembangunan
Manusia (IPM)
Indeks Kualitas Hidup(IKH) Indeks Kreatifitas (IK) Indeks Religiusitas (IR)
Isu Strategis
Aktifitas
Output
Intermediate Outcome
(Hasil Antara)
Outcome
(HasilAkhir)
Sasaran 1
Program/kegiatan yang mendukung capaian
indikator kinerja daerah
Indikator
Prog/Keg
Daya Dukung
Lingkungan
Hidup (DDLH)
Indeks
Kualitas
Lingkungan
Hidup (KLH)
Indeks Risiko
Bencana (IRB)
Emisi Gas
Rumah Kaca
(GRK)
Indeks Kualitas
Layanan Infrastruktur
(KLI)
Isu Strategis
Aktifitas
Output
Intermediate
Outcome
(HasilAntara)
Outcome
(HasilAkhir)
Sasaran 2
Program/kegiatan yang mendukung capaian
indikator kinerja daerah
Indikator
Prog/Keg
Tingkat
Kemiskinan
Pendapatan
Per Kapita
(PPK)
Gini Ratio Indeks Kebahagiaan Indeks Kesejahteraan
Sosial (IKS)
Isu Strategis
Aktifitas
Output
Intermediate
Outcome
(HasilAntara)
Outcome
(HasilAkhir)
Sasaran 3
Program/kegiatan yang mendukung capaian
indikator kinerja daerah
Indikator
Prog/Keg
Indeks Tata Kelola
Pemerintahan (ITKP-
Reformasi Birokrasi)
Capaian Kinerja SDGs Indeks Daya Saing
Daerah (IDSD-
Industrialisasi dan
Investasi)
Isu Strategis
Aktifitas
Output
Intermediate Outcome
(Hasil Antara)
Outcome
(HasilAkhir)
Sasaran 4-5-6
HASIL EVALUASI RENJA-RENSTRA DINAS LHK PROVINSI NTB
TAHUN 2022
NO DATA DAN FAKTA MASALAH AKAR MASALAH SOLUSI YANG DIHARAPKAN
1 Capaian Indikator Sasaran
pada Indeks Kualitas Tutupan
Lahan (IKTL) yaitu belum
mencapai target, dimana
target sebesar 68,70 point
dengan capaiannya sebesar
65,61 point (95,50 %)
Maraknya
Okupasi
Lahan untuk
Penanaman
Tanaman
Semusim
1) Faktor Kemiskinan. Di
Provinsi NTB terdapat ±
867 desa sekitar / di lingkar
hutan, dimana ± 200 desa
merupakan Desa Miskin
dan ± 48 Desa Miskin
merupakan prioritas
Pemerintah Provinsi NTB
(Hampir 50 % Desa Miskin
Provinsi ada di lingkar
hutan)
Sinergitas perencanaan
kawasan antara KPH, Dinas
Teknis, Pemerintah Daerah
dan Kementerian LHK
Perlu dipersiapkan akternative
livelihood
(penghidupan/konsep nafkah),
sebagai cadangan
penghasilan jika lahan yang
selama ini digarap akan
dikembalikan fungsinya
HASIL EVALUASI RENJA-RENSTRA DINAS LHK PROVINSI NTB TAHUN 2022
NO DATA DAN FAKTA MASALAH AKAR MASALAH SOLUSI YANG
DIHARAPKAN
1 Capaian Indikator Sasaran pada
Indeks Kualitas Tutupan Lahan
(IKTL) yaitu belum mencapai
target, dimana target sebesar
68,70 point dengan capaiannya
sebesar 65,61 point (95,50 %)
Maraknya
Okupasi Lahan
untuk
Penanaman
Tanaman
Semusim
2) Tingginya ketergantungan masyarakat
terhadap ketersediaan lahan dan sumber
daya hutan
Perlu dipersiapkan
akternative livelihood
(penghidupan/konsep
nafkah), sebagai cadangan
penghasilan jika lahan yang
selama ini digarap akan
dikembalikan fungsinya
3) Keterbatasan Tenaga Pengamanan
Hutan Swadaya yang mengakibatkan
kontrol yang lemah, baik kontrol
instansional maupun sosial (1 orang
mengawasi 1200-1800 Ha Kawasan Hutan).
Total Kawasan Hutan di Provinsi NTB
seluas 1.071.000 Ha dari luas daratan
seluas 2.015.000 Ha (lebih dari 50 %
daratan NTB adalah Kawasan Hutan)
Implementasi PERDA
Provinsi NTB Nomor 14
Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Hutan, yang
tertuang pada Pasal 11 ayat
(1) Pemerintah Daerah
menyediakan tenaga
pengelolaan hutan dengan
rasio minimal 1 : 500 Ha
HASIL EVALUASI RENJA-RENSTRA DINAS LHK PROVINSI NTB TAHUN 2022
NO DATA DAN FAKTA MASALAH AKAR MASALAH SOLUSI YANG DIHARAPKAN
1 Capaian Indikator Sasaran
pada Indeks Kualitas
Tutupan Lahan (IKTL) yaitu
belum mencapai target,
dimana target sebesar
68,70 point dengan
capaiannya sebesar 65,61
point (95,50 %)
Maraknya Okupasi
Lahan untuk
Penanaman Tanaman
Semusim
4) Terbentuknya Sistem Politik
dan Sistem Ekonomi yang
menganggap sumber daya
alam, khususnya hutan
sebagai sumber pendapatan
yang bisa dieksploitasi untuk
kepentingan politik dan
keuntungan pribadi
Penegasan dan penegakkan
hukum sesuai regulasi dan
peraturan perundang-undangan
yang berlaku serta meningkatkan
koordinasi dan komunikasi antara
pemerintah dengan Stakeholders
dalam memperkuat komitmen
bersama guna mendukung
pelestarian hutan dan lahan
Masih Banyak Lahan
Kritis yang Belum
Direhabilitasi
1) Biaya rehabilitasi yang
sangat besar
Mengakses Dana Alokasi Khusus
(DAK) Kementerian LHK RI
2) Belum maksimalnya
dukungan anggaran
rehabilitasi, baik dari
pemerintah pusat dan daerah
maupun Non State Actors
(kelompok, lembaga, swasta,
Peningkatan dukungan anggaran,
baik yang bersumber dari APBN
maupun APBD serta yang
bersumber dari Non State Actors
(kelompok, lembaga, swasta, dll)
HASIL EVALUASI RENJA-RENSTRA DINAS LHK PROVINSI NTB TAHUN 2022
NO DATA DAN FAKTA MASALAH AKAR MASALAH SOLUSI YANG DIHARAPKAN
1 Capaian Indikator Sasaran
pada Indeks Kualitas Tutupan
Lahan (IKTL) yaitu belum
mencapai target, dimana target
sebesar 68,70 point dengan
capaiannya sebesar 65,61
point (95,50 %)
Masih Banyak
Lahan Kritis
yang Belum
Direhabilitasi
3) Masih rendahnya tingkat
keberhasilan penanaman
(pertumbuhan bibit). Data
target RHL Vegetatif seluas
37.755 Ha, sedangkan realisasi
seluas 15.202, 44 Ha (40,26 %)
1. Peningkatan pengawasan di
lapangan oleh petugas.
2. Pola pembibitan dengan cara
persemaian perlu dicoba
dengan pola pengadaan
langsung bibit produktif yang
berusia dewasa
2. Capaian Indikator Sasaran
pada Persentase Penanganan
Sampah dan Persentase
Pengurangan Sampah yaitu
belum mencapai target. (1)
Target Persentase Penanganan
Sampah sebesar 60,00%,
dengan capaian sebesar 42,20
% (70,33) %) dan (2) Target
Persentase Pengurangan
Sampah sebesar 25,00%,
Kolaborasi
Penanganan
Belum Optimal
1) Lemahnya komitmen
sebagian besar Pemerintah
Kab./Kota dalam menangani
persoalan sampah
Membangun kerangka kerja
persampahan atau menetapkan
rencana induk penanganan
sampah sebagai road map
seluruh pemangku kepentingan
(Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Kab./Kota, Pemerintah Kel./Desa,
Pihak Swasta yang terlibat dalam
pengelolaan sampah, dll)
HASIL EVALUASI RENJA-RENSTRA DINAS LHK PROVINSI NTB TAHUN 2022
NO DATA DAN FAKTA MASALAH AKAR MASALAH SOLUSI YANG DIHARAPKAN
2. Capaian Indikator Sasaran pada
Persentase Penanganan Sampah dan
Persentase Pengurangan Sampah yaitu
belum mencapai target. (1) Target
Persentase Penanganan Sampah sebesar
60,00%, dengan capaian sebesar 42,20 %
(70,33 %) dan (2) Target Persentase
Pengurangan Sampah sebesar 25,00%
dengan capaian 12,78% atau 51,12%.
Tingkat
Kesadaran
Masyarakat
Masih
Rendah
1) Sumber daya
manusia serta
kebiasaan masyarakat
dalam membuang
sampah sembarangan
1. Edukasi dan kampanye secara
massif
2. Sosialisasi pilah olah sampah
dari sumbernya secara
kontinyu
3. Revitalisasi gotong royong
dengan pelibatan sebanyak
mungkin para pihak
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH NTB 2024 - 2026 10
Tingkat Pemerintah Provinsi NTB
IMPACT
ULTIMATE
GOAL/
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR
KINERJA
ULTIMATE
GOAL
SASARAN 1
1. IPM
2. IKH
3. IK
4. IR
SASARAN 2
5. DLH
6. IKLH
7. IRB
8. GRK
9. IKLI
SASARAN 3
10. MISKIN
11. PPK
12. GIMR
13. IBH
14. IKS
SASARAN 4 15. ITKP
SASARAN 5 16. SDGs
SASARAN 6 17. DSD
BAPPEDA/BIDANG PERENCANAAN
Tingkat Perangkat Daerah
OUTCOME
HASIL
INTERMEDIATE
OUTCOME
HASIL
OUTPUT
KELUARAN
AKTIVITAS PERAN OPD
Derajat kesehatan
masyarakat
meningkat
Fasilitas pelayanan
kesehatan dasar
berbasis digital
Fasilitas sarpras
berbasis digital
Pengembangan sarpras
fasilitas Kesehatan
1, 2, 6, 8,
10, 11, 13,
14, 16, 17
Dinas
Kesehatan
Penerapan Germas
berhasil
Jumlah kader Germas
terlatih
Pelatihan kader Germas
untuk kampanye PHBS
Kasus penyakit
menular dan tidak
menular berkurang
Jumlah pasien yang
sembuh
Layanan dasar proaktif
(preventif, promotif, dll)
Tingkat pendidikan
masyarakat
meningkat
Fasilitas sarpras
pendidikan
Fasilitas sarpras
pendidikan
Pengembangan sarpras
fasilitas pendidikan
1, 2, 6, 8,
10, 11, 13,
14, 16, 17
Dinas
Pendidikan
dan
Kebudayaan
Kompetensi guru
meningkat
Jumlah guru
bersertifikasi
Pelatihan guru
bersertifikasi
Motivasi anak didik
meningkat
Jumlah anak drop out
berkurang
Akses layanan dasar
Pendidikan
Internet di sekolah
BIDANG TEKNIS & OPD
TINGKAT PEMERINTAH PROVINSI NTB
11
IMPACT
ULTIMATE
GOAL/TUJUAN
Terwujudnya kualitas manusia yang kompetitif, unggul, andal dan taqwa, kualitas lingkungan yang lestari dan asri
serta kesejahteraan masyarakat yang mandiri, dan NTB sebagai Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi Regional Bali-
Nusra yang Inklusif dan Berkelanjutan
OUTCOME/
SASARAN/ HASIL
SASARAN 1 SASARAN 2 SASARAN 3 SASARAN 4 SASARAN 5 SASARAN 6
PEMBANGUNAN
MANUSIA
BERKUALITAS
PEMBANGUNAN
LINGKUNGAN
YANG LESTARI DAN
ASRI
PEMBANGUNAN
MASYARAKAT NTB
SEJAHTERA
MENINGKATNYA
TATA KELOLA
DAERAH MELALUI
REFORMASI
BIROKRASI
MENINGKATNYA
CAPAIAN KINERJA
SDGS UNTUK
MEWUJUDKAN
KOMITMEN
GLOBAL
MENINGKATNYA
DAYA SAING
DAERAH UNTUK
AKSELERASI
INVESTASI
INDUSTRIALISASI
INDIKATOR
KINERJA
▪ Indeks
Pembangunan
Manusia (IPM)
▪ Indeks Kualitas
Hidup
▪ Indeks
Kreatifitas
▪ Indeks
Religiusitas
▪ Daya Dukung
Lingkungan
▪ Indeks Kualitas
Lingkungan
Hidup (IKLH)
▪ Indeks Risiko
Bencana
▪ Penurunan
emisi Gas
Rumah Kaca
(GRK)
▪ Indeks
Infrastruktur
▪ Tingkat
Kemiskinan
▪ Pendapatan
Per Kapita
▪ Tingkat
Kesenjangan
▪ Indeks
Kebahagiaan
▪ Indeks
Kesejahteraan
Sosial
▪ Indeks Tata
Kelola
Pemerintahan
▪ Capaian Kinerja
SDGs
▪ Indeks Daya
Saing Daerah
IMPACT
ULTIMATE
GOAL/ TUJUAN
SASARAN INDIKATOR KINERJA
ULTIMATE
GOAL
SASARAN 1 1. Indeks PembangunanManusia (IPM)
2. Indeks Kualitas Hidup(IKH)
3. Indeks Kreatifitas (IK)
4. Indeks Religiusitas (IR)
SASARAN 2 5. Daya Dukung LingkunganHidup
(DDLH)
6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
(KLH)
7. Indeks Risiko Bencana (IRB)
8. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
9. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur
(KLI)
SASARAN 3 10. Tingkat Kemiskinan
11. Pendapatan Per Kapita (PPK)
12. Gini Ratio
13. Indeks Kebahagiaan
14. Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS)
SASARAN 4
15. Indeks Tata Kelola Pemerintahan
(ITKP-Reformasi Birokrasi)
SASARAN 5 16. Capaian Kinerja SDGs
SASARAN 6
17. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD-
Industrialisasi dan Investasi)
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
IMPACT
ULTIMATE
GOAL/
TUJUAN
SASARAN
PERAN OPD DALAM
MENCAPAI INDIKATOR
KINERJA PEMERINTAH
DAERAH
Ket:
L: Lokomotif
S:
Supporting
ULTIMATE
GOAL
SASARAN 1
Pembangunan
Manusia
Berkualitas
3. Indeks Kreatifitas (IK)
SASARAN 2
Pembangunan
Lingkungan
yang Lestari
dan Asri
5. Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH)
6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLH)
7. Indeks Risiko Bencana (IRB)
8. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
SASARAN 3
Pembangunan
Masyarakat
NTB yang
sejahtera
10. Tingkat Kemiskinan
11. PendapatanPer Kapita (PPK)
12. Gini Ratio
SASARAN 4 15. Indeks Tata Kelola Pemerintahan(ITKP-
Reformasi Birokrasi)
SASARAN 5 16. Capaian Kinerja SDGs
SASARAN 17. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD-
Industrialisasi
IMPACT
ULTIMATE GOAL/
TUJUAN
SASARAN INDIKATOR KINERJA DLHK
ULTIMATE GOAL
SASARAN 1
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2. Indeks Kualitas Hidup(IKH)
3. Indeks Kreatifitas (IK) v
4. Indeks Religiusitas (IR)
SASARAN 2
5. Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH) v
6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLH) v
7. Indeks Risiko Bencana (IRB) v
8. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) v
9. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (KLI)
SASARAN 3
10. Tingkat Kemiskinan v
11. Pendapatan Per Kapita (PPK) v
12. Gini Ratio v
13. Indeks Kebahagiaan
14. Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS)
SASARAN 4 15. Indeks Tata Kelola Pemerintahan (ITKP-Reformasi Birokrasi) v
SASARAN 5 16. Capaian Kinerja SDGs v
SASARAN 6 17. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD-Industrialisasi dan Investasi) v
PEMETAAN PERAN OPD – DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

More Related Content

Similar to JUDUL

Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa TengahAnalisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengahkhoiril anwar
 
Seminar Nasional: Green Economic Goes to Clean Indonesia
Seminar Nasional: Green Economic Goes to Clean IndonesiaSeminar Nasional: Green Economic Goes to Clean Indonesia
Seminar Nasional: Green Economic Goes to Clean IndonesiaDadang Solihin
 
Paparan Database Kinerja Pembangunan Sektoral 2008
Paparan Database Kinerja Pembangunan Sektoral 2008Paparan Database Kinerja Pembangunan Sektoral 2008
Paparan Database Kinerja Pembangunan Sektoral 2008EKPS Bappenas
 
Pertemuan 4 - Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) Prioritas
Pertemuan 4 - Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) PrioritasPertemuan 4 - Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) Prioritas
Pertemuan 4 - Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) Prioritasandi_irawan
 
IKU - LAMPIRAN IKU PEMPROV Cetak (hasil penyelarasan).doc
IKU - LAMPIRAN IKU PEMPROV Cetak (hasil penyelarasan).docIKU - LAMPIRAN IKU PEMPROV Cetak (hasil penyelarasan).doc
IKU - LAMPIRAN IKU PEMPROV Cetak (hasil penyelarasan).docYanaSukmawan2
 
9_PROGRAM_DAN_PROGRAMA_PENYULUHAN_pptx.pptx
9_PROGRAM_DAN_PROGRAMA_PENYULUHAN_pptx.pptx9_PROGRAM_DAN_PROGRAMA_PENYULUHAN_pptx.pptx
9_PROGRAM_DAN_PROGRAMA_PENYULUHAN_pptx.pptxSetyoNugroho74
 
P2 kpt bedahdesa_sosialisasi_bedahdesa_mercure
P2 kpt bedahdesa_sosialisasi_bedahdesa_mercureP2 kpt bedahdesa_sosialisasi_bedahdesa_mercure
P2 kpt bedahdesa_sosialisasi_bedahdesa_mercureDian Utama
 
files49505Juknis Implementasi KPP Stunting_ISBN_13072021.pdf
files49505Juknis Implementasi KPP Stunting_ISBN_13072021.pdffiles49505Juknis Implementasi KPP Stunting_ISBN_13072021.pdf
files49505Juknis Implementasi KPP Stunting_ISBN_13072021.pdfYanti319948
 
Presentasi Terkait SDGs Award.pptx
Presentasi Terkait SDGs Award.pptxPresentasi Terkait SDGs Award.pptx
Presentasi Terkait SDGs Award.pptxMattula Ada
 
IMPLEMENTASI_SAKIP_DINSOS_2018___.PPT
IMPLEMENTASI_SAKIP_DINSOS_2018___.PPTIMPLEMENTASI_SAKIP_DINSOS_2018___.PPT
IMPLEMENTASI_SAKIP_DINSOS_2018___.PPTKhairulAzzam7
 
Contoh Proses MR.pdf
Contoh Proses MR.pdfContoh Proses MR.pdf
Contoh Proses MR.pdfMariBeramal
 
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa BaratEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa BaratDadang Solihin
 
2. PAPARAN EVALUASI SAKIP-RB Dinas PUPRKIM (8-9-2021).pptx
2. PAPARAN EVALUASI SAKIP-RB Dinas PUPRKIM (8-9-2021).pptx2. PAPARAN EVALUASI SAKIP-RB Dinas PUPRKIM (8-9-2021).pptx
2. PAPARAN EVALUASI SAKIP-RB Dinas PUPRKIM (8-9-2021).pptxssuser6f5f19
 
PAPARAN-STUNTING-DIR.-KESLING_1223.pdf
PAPARAN-STUNTING-DIR.-KESLING_1223.pdfPAPARAN-STUNTING-DIR.-KESLING_1223.pdf
PAPARAN-STUNTING-DIR.-KESLING_1223.pdfBona20
 
PAPARAN-STUNTING-DIR.-KESLING_1223.pdf
PAPARAN-STUNTING-DIR.-KESLING_1223.pdfPAPARAN-STUNTING-DIR.-KESLING_1223.pdf
PAPARAN-STUNTING-DIR.-KESLING_1223.pdfKepin99
 
Pemeringkatan BUM Desa (Dir PKEI Kemendes).pptx
Pemeringkatan BUM Desa (Dir PKEI Kemendes).pptxPemeringkatan BUM Desa (Dir PKEI Kemendes).pptx
Pemeringkatan BUM Desa (Dir PKEI Kemendes).pptxevianaanggriasih
 

Similar to JUDUL (20)

Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa TengahAnalisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
 
Seminar Nasional: Green Economic Goes to Clean Indonesia
Seminar Nasional: Green Economic Goes to Clean IndonesiaSeminar Nasional: Green Economic Goes to Clean Indonesia
Seminar Nasional: Green Economic Goes to Clean Indonesia
 
KEBIJAKAN KEMENTERIAN PDT DALAM MENDORONG PENCAPAIAN IPM MELALUI STRATEGI DES...
KEBIJAKAN KEMENTERIAN PDT DALAM MENDORONG PENCAPAIAN IPM MELALUI STRATEGI DES...KEBIJAKAN KEMENTERIAN PDT DALAM MENDORONG PENCAPAIAN IPM MELALUI STRATEGI DES...
KEBIJAKAN KEMENTERIAN PDT DALAM MENDORONG PENCAPAIAN IPM MELALUI STRATEGI DES...
 
Paparan Database Kinerja Pembangunan Sektoral 2008
Paparan Database Kinerja Pembangunan Sektoral 2008Paparan Database Kinerja Pembangunan Sektoral 2008
Paparan Database Kinerja Pembangunan Sektoral 2008
 
RPJMD prioritas pendidikan.pptx
RPJMD prioritas pendidikan.pptxRPJMD prioritas pendidikan.pptx
RPJMD prioritas pendidikan.pptx
 
Pertemuan 4 - Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) Prioritas
Pertemuan 4 - Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) PrioritasPertemuan 4 - Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) Prioritas
Pertemuan 4 - Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) Prioritas
 
IKU - LAMPIRAN IKU PEMPROV Cetak (hasil penyelarasan).doc
IKU - LAMPIRAN IKU PEMPROV Cetak (hasil penyelarasan).docIKU - LAMPIRAN IKU PEMPROV Cetak (hasil penyelarasan).doc
IKU - LAMPIRAN IKU PEMPROV Cetak (hasil penyelarasan).doc
 
9_PROGRAM_DAN_PROGRAMA_PENYULUHAN_pptx.pptx
9_PROGRAM_DAN_PROGRAMA_PENYULUHAN_pptx.pptx9_PROGRAM_DAN_PROGRAMA_PENYULUHAN_pptx.pptx
9_PROGRAM_DAN_PROGRAMA_PENYULUHAN_pptx.pptx
 
P2 kpt bedahdesa_sosialisasi_bedahdesa_mercure
P2 kpt bedahdesa_sosialisasi_bedahdesa_mercureP2 kpt bedahdesa_sosialisasi_bedahdesa_mercure
P2 kpt bedahdesa_sosialisasi_bedahdesa_mercure
 
files49505Juknis Implementasi KPP Stunting_ISBN_13072021.pdf
files49505Juknis Implementasi KPP Stunting_ISBN_13072021.pdffiles49505Juknis Implementasi KPP Stunting_ISBN_13072021.pdf
files49505Juknis Implementasi KPP Stunting_ISBN_13072021.pdf
 
Presentasi Terkait SDGs Award.pptx
Presentasi Terkait SDGs Award.pptxPresentasi Terkait SDGs Award.pptx
Presentasi Terkait SDGs Award.pptx
 
IMPLEMENTASI_SAKIP_DINSOS_2018___.PPT
IMPLEMENTASI_SAKIP_DINSOS_2018___.PPTIMPLEMENTASI_SAKIP_DINSOS_2018___.PPT
IMPLEMENTASI_SAKIP_DINSOS_2018___.PPT
 
Contoh Proses MR.pdf
Contoh Proses MR.pdfContoh Proses MR.pdf
Contoh Proses MR.pdf
 
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa BaratEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
 
2. PAPARAN EVALUASI SAKIP-RB Dinas PUPRKIM (8-9-2021).pptx
2. PAPARAN EVALUASI SAKIP-RB Dinas PUPRKIM (8-9-2021).pptx2. PAPARAN EVALUASI SAKIP-RB Dinas PUPRKIM (8-9-2021).pptx
2. PAPARAN EVALUASI SAKIP-RB Dinas PUPRKIM (8-9-2021).pptx
 
PAPARAN-STUNTING-DIR.-KESLING_1223.pdf
PAPARAN-STUNTING-DIR.-KESLING_1223.pdfPAPARAN-STUNTING-DIR.-KESLING_1223.pdf
PAPARAN-STUNTING-DIR.-KESLING_1223.pdf
 
PAPARAN-STUNTING-DIR.-KESLING_1223.pdf
PAPARAN-STUNTING-DIR.-KESLING_1223.pdfPAPARAN-STUNTING-DIR.-KESLING_1223.pdf
PAPARAN-STUNTING-DIR.-KESLING_1223.pdf
 
Ringkasan eksekutif dikplhd
Ringkasan eksekutif dikplhdRingkasan eksekutif dikplhd
Ringkasan eksekutif dikplhd
 
Pemeringkatan BUM Desa (Dir PKEI Kemendes).pptx
Pemeringkatan BUM Desa (Dir PKEI Kemendes).pptxPemeringkatan BUM Desa (Dir PKEI Kemendes).pptx
Pemeringkatan BUM Desa (Dir PKEI Kemendes).pptx
 
KEBIJAKAN KKBPK
KEBIJAKAN KKBPK KEBIJAKAN KKBPK
KEBIJAKAN KKBPK
 

Recently uploaded

UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 

Recently uploaded (8)

UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 

JUDUL

  • 1. Program/kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja daerah Indikator Prog/Keg Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Kualitas Hidup(IKH) Indeks Kreatifitas (IK) Indeks Religiusitas (IR) Isu Strategis Aktifitas Output Intermediate Outcome (Hasil Antara) Outcome (HasilAkhir) Sasaran 1
  • 2. Program/kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja daerah Indikator Prog/Keg Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLH) Indeks Risiko Bencana (IRB) Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (KLI) Isu Strategis Aktifitas Output Intermediate Outcome (HasilAntara) Outcome (HasilAkhir) Sasaran 2
  • 3. Program/kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja daerah Indikator Prog/Keg Tingkat Kemiskinan Pendapatan Per Kapita (PPK) Gini Ratio Indeks Kebahagiaan Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) Isu Strategis Aktifitas Output Intermediate Outcome (HasilAntara) Outcome (HasilAkhir) Sasaran 3
  • 4. Program/kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja daerah Indikator Prog/Keg Indeks Tata Kelola Pemerintahan (ITKP- Reformasi Birokrasi) Capaian Kinerja SDGs Indeks Daya Saing Daerah (IDSD- Industrialisasi dan Investasi) Isu Strategis Aktifitas Output Intermediate Outcome (Hasil Antara) Outcome (HasilAkhir) Sasaran 4-5-6
  • 5. HASIL EVALUASI RENJA-RENSTRA DINAS LHK PROVINSI NTB TAHUN 2022 NO DATA DAN FAKTA MASALAH AKAR MASALAH SOLUSI YANG DIHARAPKAN 1 Capaian Indikator Sasaran pada Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yaitu belum mencapai target, dimana target sebesar 68,70 point dengan capaiannya sebesar 65,61 point (95,50 %) Maraknya Okupasi Lahan untuk Penanaman Tanaman Semusim 1) Faktor Kemiskinan. Di Provinsi NTB terdapat ± 867 desa sekitar / di lingkar hutan, dimana ± 200 desa merupakan Desa Miskin dan ± 48 Desa Miskin merupakan prioritas Pemerintah Provinsi NTB (Hampir 50 % Desa Miskin Provinsi ada di lingkar hutan) Sinergitas perencanaan kawasan antara KPH, Dinas Teknis, Pemerintah Daerah dan Kementerian LHK Perlu dipersiapkan akternative livelihood (penghidupan/konsep nafkah), sebagai cadangan penghasilan jika lahan yang selama ini digarap akan dikembalikan fungsinya
  • 6. HASIL EVALUASI RENJA-RENSTRA DINAS LHK PROVINSI NTB TAHUN 2022 NO DATA DAN FAKTA MASALAH AKAR MASALAH SOLUSI YANG DIHARAPKAN 1 Capaian Indikator Sasaran pada Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yaitu belum mencapai target, dimana target sebesar 68,70 point dengan capaiannya sebesar 65,61 point (95,50 %) Maraknya Okupasi Lahan untuk Penanaman Tanaman Semusim 2) Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap ketersediaan lahan dan sumber daya hutan Perlu dipersiapkan akternative livelihood (penghidupan/konsep nafkah), sebagai cadangan penghasilan jika lahan yang selama ini digarap akan dikembalikan fungsinya 3) Keterbatasan Tenaga Pengamanan Hutan Swadaya yang mengakibatkan kontrol yang lemah, baik kontrol instansional maupun sosial (1 orang mengawasi 1200-1800 Ha Kawasan Hutan). Total Kawasan Hutan di Provinsi NTB seluas 1.071.000 Ha dari luas daratan seluas 2.015.000 Ha (lebih dari 50 % daratan NTB adalah Kawasan Hutan) Implementasi PERDA Provinsi NTB Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hutan, yang tertuang pada Pasal 11 ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan tenaga pengelolaan hutan dengan rasio minimal 1 : 500 Ha
  • 7. HASIL EVALUASI RENJA-RENSTRA DINAS LHK PROVINSI NTB TAHUN 2022 NO DATA DAN FAKTA MASALAH AKAR MASALAH SOLUSI YANG DIHARAPKAN 1 Capaian Indikator Sasaran pada Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yaitu belum mencapai target, dimana target sebesar 68,70 point dengan capaiannya sebesar 65,61 point (95,50 %) Maraknya Okupasi Lahan untuk Penanaman Tanaman Semusim 4) Terbentuknya Sistem Politik dan Sistem Ekonomi yang menganggap sumber daya alam, khususnya hutan sebagai sumber pendapatan yang bisa dieksploitasi untuk kepentingan politik dan keuntungan pribadi Penegasan dan penegakkan hukum sesuai regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara pemerintah dengan Stakeholders dalam memperkuat komitmen bersama guna mendukung pelestarian hutan dan lahan Masih Banyak Lahan Kritis yang Belum Direhabilitasi 1) Biaya rehabilitasi yang sangat besar Mengakses Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian LHK RI 2) Belum maksimalnya dukungan anggaran rehabilitasi, baik dari pemerintah pusat dan daerah maupun Non State Actors (kelompok, lembaga, swasta, Peningkatan dukungan anggaran, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD serta yang bersumber dari Non State Actors (kelompok, lembaga, swasta, dll)
  • 8. HASIL EVALUASI RENJA-RENSTRA DINAS LHK PROVINSI NTB TAHUN 2022 NO DATA DAN FAKTA MASALAH AKAR MASALAH SOLUSI YANG DIHARAPKAN 1 Capaian Indikator Sasaran pada Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yaitu belum mencapai target, dimana target sebesar 68,70 point dengan capaiannya sebesar 65,61 point (95,50 %) Masih Banyak Lahan Kritis yang Belum Direhabilitasi 3) Masih rendahnya tingkat keberhasilan penanaman (pertumbuhan bibit). Data target RHL Vegetatif seluas 37.755 Ha, sedangkan realisasi seluas 15.202, 44 Ha (40,26 %) 1. Peningkatan pengawasan di lapangan oleh petugas. 2. Pola pembibitan dengan cara persemaian perlu dicoba dengan pola pengadaan langsung bibit produktif yang berusia dewasa 2. Capaian Indikator Sasaran pada Persentase Penanganan Sampah dan Persentase Pengurangan Sampah yaitu belum mencapai target. (1) Target Persentase Penanganan Sampah sebesar 60,00%, dengan capaian sebesar 42,20 % (70,33) %) dan (2) Target Persentase Pengurangan Sampah sebesar 25,00%, Kolaborasi Penanganan Belum Optimal 1) Lemahnya komitmen sebagian besar Pemerintah Kab./Kota dalam menangani persoalan sampah Membangun kerangka kerja persampahan atau menetapkan rencana induk penanganan sampah sebagai road map seluruh pemangku kepentingan (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab./Kota, Pemerintah Kel./Desa, Pihak Swasta yang terlibat dalam pengelolaan sampah, dll)
  • 9. HASIL EVALUASI RENJA-RENSTRA DINAS LHK PROVINSI NTB TAHUN 2022 NO DATA DAN FAKTA MASALAH AKAR MASALAH SOLUSI YANG DIHARAPKAN 2. Capaian Indikator Sasaran pada Persentase Penanganan Sampah dan Persentase Pengurangan Sampah yaitu belum mencapai target. (1) Target Persentase Penanganan Sampah sebesar 60,00%, dengan capaian sebesar 42,20 % (70,33 %) dan (2) Target Persentase Pengurangan Sampah sebesar 25,00% dengan capaian 12,78% atau 51,12%. Tingkat Kesadaran Masyarakat Masih Rendah 1) Sumber daya manusia serta kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan 1. Edukasi dan kampanye secara massif 2. Sosialisasi pilah olah sampah dari sumbernya secara kontinyu 3. Revitalisasi gotong royong dengan pelibatan sebanyak mungkin para pihak
  • 10. RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH NTB 2024 - 2026 10 Tingkat Pemerintah Provinsi NTB IMPACT ULTIMATE GOAL/ TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA ULTIMATE GOAL SASARAN 1 1. IPM 2. IKH 3. IK 4. IR SASARAN 2 5. DLH 6. IKLH 7. IRB 8. GRK 9. IKLI SASARAN 3 10. MISKIN 11. PPK 12. GIMR 13. IBH 14. IKS SASARAN 4 15. ITKP SASARAN 5 16. SDGs SASARAN 6 17. DSD BAPPEDA/BIDANG PERENCANAAN Tingkat Perangkat Daerah OUTCOME HASIL INTERMEDIATE OUTCOME HASIL OUTPUT KELUARAN AKTIVITAS PERAN OPD Derajat kesehatan masyarakat meningkat Fasilitas pelayanan kesehatan dasar berbasis digital Fasilitas sarpras berbasis digital Pengembangan sarpras fasilitas Kesehatan 1, 2, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17 Dinas Kesehatan Penerapan Germas berhasil Jumlah kader Germas terlatih Pelatihan kader Germas untuk kampanye PHBS Kasus penyakit menular dan tidak menular berkurang Jumlah pasien yang sembuh Layanan dasar proaktif (preventif, promotif, dll) Tingkat pendidikan masyarakat meningkat Fasilitas sarpras pendidikan Fasilitas sarpras pendidikan Pengembangan sarpras fasilitas pendidikan 1, 2, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kompetensi guru meningkat Jumlah guru bersertifikasi Pelatihan guru bersertifikasi Motivasi anak didik meningkat Jumlah anak drop out berkurang Akses layanan dasar Pendidikan Internet di sekolah BIDANG TEKNIS & OPD
  • 11. TINGKAT PEMERINTAH PROVINSI NTB 11 IMPACT ULTIMATE GOAL/TUJUAN Terwujudnya kualitas manusia yang kompetitif, unggul, andal dan taqwa, kualitas lingkungan yang lestari dan asri serta kesejahteraan masyarakat yang mandiri, dan NTB sebagai Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi Regional Bali- Nusra yang Inklusif dan Berkelanjutan OUTCOME/ SASARAN/ HASIL SASARAN 1 SASARAN 2 SASARAN 3 SASARAN 4 SASARAN 5 SASARAN 6 PEMBANGUNAN MANUSIA BERKUALITAS PEMBANGUNAN LINGKUNGAN YANG LESTARI DAN ASRI PEMBANGUNAN MASYARAKAT NTB SEJAHTERA MENINGKATNYA TATA KELOLA DAERAH MELALUI REFORMASI BIROKRASI MENINGKATNYA CAPAIAN KINERJA SDGS UNTUK MEWUJUDKAN KOMITMEN GLOBAL MENINGKATNYA DAYA SAING DAERAH UNTUK AKSELERASI INVESTASI INDUSTRIALISASI INDIKATOR KINERJA ▪ Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ▪ Indeks Kualitas Hidup ▪ Indeks Kreatifitas ▪ Indeks Religiusitas ▪ Daya Dukung Lingkungan ▪ Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ▪ Indeks Risiko Bencana ▪ Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) ▪ Indeks Infrastruktur ▪ Tingkat Kemiskinan ▪ Pendapatan Per Kapita ▪ Tingkat Kesenjangan ▪ Indeks Kebahagiaan ▪ Indeks Kesejahteraan Sosial ▪ Indeks Tata Kelola Pemerintahan ▪ Capaian Kinerja SDGs ▪ Indeks Daya Saing Daerah
  • 12. IMPACT ULTIMATE GOAL/ TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA ULTIMATE GOAL SASARAN 1 1. Indeks PembangunanManusia (IPM) 2. Indeks Kualitas Hidup(IKH) 3. Indeks Kreatifitas (IK) 4. Indeks Religiusitas (IR) SASARAN 2 5. Daya Dukung LingkunganHidup (DDLH) 6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLH) 7. Indeks Risiko Bencana (IRB) 8. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 9. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (KLI) SASARAN 3 10. Tingkat Kemiskinan 11. Pendapatan Per Kapita (PPK) 12. Gini Ratio 13. Indeks Kebahagiaan 14. Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) SASARAN 4 15. Indeks Tata Kelola Pemerintahan (ITKP-Reformasi Birokrasi) SASARAN 5 16. Capaian Kinerja SDGs SASARAN 6 17. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD- Industrialisasi dan Investasi) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan IMPACT ULTIMATE GOAL/ TUJUAN SASARAN PERAN OPD DALAM MENCAPAI INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH DAERAH Ket: L: Lokomotif S: Supporting ULTIMATE GOAL SASARAN 1 Pembangunan Manusia Berkualitas 3. Indeks Kreatifitas (IK) SASARAN 2 Pembangunan Lingkungan yang Lestari dan Asri 5. Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH) 6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLH) 7. Indeks Risiko Bencana (IRB) 8. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) SASARAN 3 Pembangunan Masyarakat NTB yang sejahtera 10. Tingkat Kemiskinan 11. PendapatanPer Kapita (PPK) 12. Gini Ratio SASARAN 4 15. Indeks Tata Kelola Pemerintahan(ITKP- Reformasi Birokrasi) SASARAN 5 16. Capaian Kinerja SDGs SASARAN 17. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD- Industrialisasi
  • 13. IMPACT ULTIMATE GOAL/ TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA DLHK ULTIMATE GOAL SASARAN 1 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2. Indeks Kualitas Hidup(IKH) 3. Indeks Kreatifitas (IK) v 4. Indeks Religiusitas (IR) SASARAN 2 5. Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH) v 6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLH) v 7. Indeks Risiko Bencana (IRB) v 8. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) v 9. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (KLI) SASARAN 3 10. Tingkat Kemiskinan v 11. Pendapatan Per Kapita (PPK) v 12. Gini Ratio v 13. Indeks Kebahagiaan 14. Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) SASARAN 4 15. Indeks Tata Kelola Pemerintahan (ITKP-Reformasi Birokrasi) v SASARAN 5 16. Capaian Kinerja SDGs v SASARAN 6 17. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD-Industrialisasi dan Investasi) v PEMETAAN PERAN OPD – DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN