1. RANCANGAN UNDANG-UNDANG POKOKNOMOR .. TAHUN . TENTANG PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :a. bahwa masyarakat Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan tidaklah sama dan merata dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik atau kesejahteraannya. Cukup banyak kelompok-kelompok masyarakat yang masih terhalang bahkan belum memiliki akses yang memadai dalam memperoleh kesejahteraan hidup mereka, kelompok-kelompok demikian ini yang secara keseluruhan disebut Komunitas Adat Terpencil; b. bahwa jiwa dan filosofi dasar Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup segenap warga negara Indonesia dalam mengembangkan harkat, martabatnya menjadi jati dirinya sebagai bangsa Indonesia yang merdeka dengan berdaulat, atas harta kekayaan di bumi nusantara; c. bahwa Komunitas Adat Terpencil perlu diberdayakan dan dilindungi dalam aspek kehidupan dan penghidupan agar dapat hidup layak sebagaimana Warga Negara Indonesia lainnya; d. bahwa pemberdayaan terhadap Komunitas Adat Terpencil menjadi tanggungjawab pemerintah dan masyarakat bertujuan agar dapat berinteraksi sosial dengan lingkungannya sebagai bagian dari masyarakat Indonesia; e. bahwa paradigma kebijakan tentang fungsi dan kewenangan Pemerintah untuk mengatur kebijakan bidang kesejahteraan sosial telah diperluas untuk melaksanakan tujuan politik, sosial, ekonomi, hukum dan budaya sebagaimana diperintahkan oleh UUD 1945; f. bahwa berdasarkan butir a, b, c, d dan e tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Undang-Undang Pokok tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. Mengingat :1. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 18 A dan B, Pasal 27,Pasal 28 i ayat (3), Pasal 33 ayat (3) 2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3039); 3. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886); 4. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839); 5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; 6. . 7. . 8. . Dengan persetujuan bersamaDewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaDanPresiden Republik Indonesia MEMUTUSKAN : Menetapkan : Undang Undang Pokok Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil BAB I KETENTUAN UMUM<br />Pasal 1<br /> Yang dimaksud didalam Undang-Undang ini dengan : 1. Komunitas Adat Terpencil adalah kesatuan hidup orang-orang baik berupa persekutuan masyarakat hukum adat ataupun bagian-bagiannya yang terpisah secara sosial, ekonomi, politik dan budaya, sehingga terisolasi dari pelayanan publik pemerintah Komunitas Adat Terpencil selanjutnya disingkat KAT adalah : Kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi dan politik, 2. Perlindungan adalah upaya-upaya mempertahankan dan melindungi adat istiadat dan/atau lingkungan sosial budaya berdasarkan perspektif sosial budaya yang berlaku secara universal, terutama pada pelaksanaan pemberdayaan yang diarahkan agar KAT dapat hidup layak secara sosial, ekonomi dan politik. 3. Pemberdayaan adalah kegiatan nyata untuk membantu terciptanya kondisi sosial politik ekonomi, filosofi dan budaya warga masyarakat KAT agar mampu mengembangkan diri menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. 4. Pemberdayaan KAT adalah upaya penguatan mereka untuk menentukan sendiri pemenuhan kebutuhannya dengan telaahan dan penyusunan berbagai bentuk program/kegiatan pembangunan melalui upaya perlindungan, penguatan dan pengembangan guna peningkatan taraf kesejahteraan sosialnya. 5. Masyarakat Hukum Adat adalah persekutuan hidup manusia yang lahir berdasarkan konsep hubungan yang erat antara manusia dengan alam kasat mata serta yang tidak kasat mata serta benda-benda yang dikuasainya. 6. Menteri adalah Menteri Sosial Republik Indonesia BAB II ASAS DAN TUJUAN Bagian PertamaPerlindungan Pasal 2 (1) Asas perlindungan Komunitas Adat Terpencil adalah berpedoman pada Hak Asasi Manusia (HAM), hak sebagai warga negara sesuai amanat Undang Undang Dasar 1945 (2) Negara dan Pemerintah berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (3) Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Bagian KeduaPemberdayaan Pasal 3 Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil mengacu pada : (1) Asas Desentralisasi, dimaksudkan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam rangka NKRI (2) Asas Dekonsentrasi dimaksudkan pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah (3) Tugas Pembantuan dimaksudkan penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu disertai pembiayaan, sarana prasarana serta SDM dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan. Pasal 4 TUJUAN Perlindungan Komunitas Adat Terpencil bertujuan : a. Meningkatnya kesadaran, kepedulian dan peran aparat Pemerintah dan masyarakat untuk menyelenggarakan usaha-usaha perlindungan sebagai bagian dari proses pemberdayaan komunitas adat terpencil dengan menggunakan pendekatan partisipatif. b. Terciptanya kondisi kehidupan dan penghidupan warga komunitas adat terpencil yang meliputi ekonomi, sosial, budaya dan politik. c. Terpeliharanya nilai-nilai kehidupan sosial, budaya dan kearifan lingkungan hidup warga komunitas adat terpencil yang dapat menjamin aktualisasi dan pengembangan prestasi diri. BAB III POKOK-POKOK PENGATURAN Bagian pertama Kriteria KAT Pasal 5 (1) Komunitas Adat Terpencil mempunyai ciri-ciri :a. Berbentuk komunitas kecil/tertutup dan homogen. b. Pranata Sosial bertumpu pada hubungan kekerabatanc. Pada umumnya terpencil secara geografis, dan relatif sulit dijangkau.d. Pada umumnya masih hidup dengan system ekonomi subsisten.e. Peralatan dan teknologinya sederhana.f. Ketergantungan kepada lingkungan hidup dan sumber daya alam relatif tinggig. Terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik.h. i. catatan : hasil Semarang dan Makassar (ada 15 kriteria) (2) Kriteria yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah Bagian keduaLingkungan Hidup Pasal 6 Ditinjau dari segi lingkungan hidup dan habitatnya, pemukiman KAT dapat dikelompokkan : a. Komunitas adat yang tinggal didataran tinggi dan/atau daerah pegununganb. Komunitas adat yang tinggal di daerah dataran rendah dan/atau daerah rawa.c. Komunitas adat yang tinggal di daerah pedalaman dan/atau daerah perbatasan.d. Komunitas adat yang tinggal di atas perahu dan/atau daerah pinggir pantai. Catatan : perlu pembahasan tentang batas dari lingkungan hidu<br />BAB IV<br /> HAK KOMUNITAS ADAT TERPENCIL Pasal 7 KAT sebagai warga negara berhak untuk hidup, dan mempertahankan hidup serta meningkatkan taraf hidup dalam keadaan tenteram, aman, bahagia, sejahtera lahir dan bathin didalam suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 8 KAT sebagai warga negara berhak untuk mengembangkan diri dan menetralisasikan dirinya, untuk tumbuh dan berkembang secara layak dan terlindungi, berhak untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai hak azasi manusia. Catatan : Hak politik dsb, dipisahkan Hak, Kewajiban, Pengelolaan dan Pelayanan (dipisahkan) Pasal 9 KAT sebagai warga negara berhak mendapatkan pelayanan, bantuan, pemberdayaan, dan perlindungan dari negara, Pemerintah dan masyarakat. Pasal 10 (1) Tanah dan Sumber Daya Alam di lingkungan hidup dan penghidupan KAT adalah milik KAT (2) KAT sebagai warga negara berhak mengelola tanah dan sumber daya alam miliknya serta menikmati hasil sebesar-besarnya bagi kesejahteraannya. (3) Dalam mengelola tanah dan sumber daya alam tetap memperhatikan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya . <br />BAB V<br /> KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 11 Pemerintah dan masyarakat mempunyai kewajiban serta tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap warga KAT tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Pasal 12 (1) Pemerintah dan masyarakat berkewajiban serta bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan KAT (2) Ketentuan lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah Pasal 13 (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan KAT yang dilaksanakan melalui kegiatan peran serta masyarakat dalam perlindungan KAT(2) Ketentuan lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah Pasal 14 (1) Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan kesehatan, agama, kesejahteraan sosial, pendidikan, mata pencaharian dan perlindungan khusus.(2) Ketentuan lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah Pasal 15 Pemerintah wajib menyelenggarakan perlindungan perawatan keterlantaran Komunitas Adat Terpencil baik didalam lembaga maupun diluar lembaga untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, bebas memilih dan bebas berkreasi dan berkarya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pasal 16 Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada warga KAT dalam situasi darurat KAT yang berhadapan dengan hukum, dari kelompok minoritas dan terisolasi , tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, KAT yang diperdagangkan yang menjadi korban penyalah gunaan narkotika,alkohol, korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan / atau mental penyandang cacat dan berkelakuan yang salah. Pasal 17 (1) Warga KAT wajib menjaga dan melindungi kelestarian sumber daya alam serta lingkungan hidupnya serta turut mencegah terjadinya perusakan, pencurian, pemanfaatan secara berlebihan atas tanah serta sumber daya alam lingkungannya (2) Warga KAT wajib untuk menjaga dan memelihara serta mengembangkan diri dalam mencapai kehidupan dan penghidupan yang lebih maju dan bermartabat BAB VI FORUM KOORDINASI Pasal 18 (1) Untuk melaksanakan perlindungan dan Pemberdayaan KAT harus dilaksanakan secara terpadu dan komprehensif serta berkesinambungan bersama instansi terkait dan peran serta masyarakat sehingga perlu dibentuk Forum Koordinasi Perlindungan dan Pemberdayaan KAT baik ditingkat Pusat, tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten. (2) Ketentuan lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah Pasal 19 Setelah berlakunya Undang-undang ini paling lama 1 (satu) tahun, perlu dibentuk Forum Koordinasi Perlindungan KAT baik di tingkat Pusat maupun di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pasal 20 Kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan KAT dilaksanakan secara terpadu oleh instansi terkait. Pasal 21 Hak atas karya budaya KAT serta nilai-nilai kearifan pada setiap kehidupan sosial budaya merupakan potensi yang dapat dipertahankan, dilestarikan, dikembangkan harus dilindungi. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 22 Pada saat berlakunya Undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan KAT tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakartapada tanggal Presiden Republik Indonesia Ttd Diundangkan di Jakarta Pada tanggal .Sekretaris NegaraRepublik Indonesia ttd Bambang Kesowo<br />posted by Djuni Pristiyanto at 12/21/2005 06:17:00 PM <br /><< Home <br />About Me<br />Name: Djuni Pristiyanto <br />Location: Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia <br />Moderator Milis Lingkungan, Milis Berita Lingkungan, Milis WGCoP<br />View my complete profile<br />Previous Posts<br />234 BLOG LINGKUNGAN INDONESIA<br />BERITA LINGKUNGAN INDONESIA #022 TANGGAL 15 DESEMB...<br />Kelaparan di Yahokimo, Papua Menewaskan 55 Orang<br />Milis Lingkungan Sebagai Media Virtual Pengontrol ...<br /> <br />Konstitusi (bahasa Latin: constitutio) dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara - biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis - Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum, istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya, Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara. Untuk melihat konstitusi pemerintahan negara tertentu, lihat daftar konstitusi nasional.Dalam bentukan organisasi konstitusi menjelaskan bentuk, struktur, aktivitas, karakter, dan aturan dasar organisasi tersebut<br />Kasasi adalah upaya hukum dari pihak yang merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan tingkat banding yaitu pengadilan Tinggi dan dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal putusan itu diberitahukan kepada para pihak dan diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan tingkat pertama yang memutuskan perkara tsb.Kontra memori kasasi adalah suatu bentuk penyanggahan atas alasan hukum yang dijadikan dasar bagi pemohon kasasi atas putusan majelis hakim dalam tingkat banding. Apabila kita sebagai pihak termohon dalam kasasi maka kita diharuskan untuk membuat sebuah kontra kasasi.Banding adalah upaya hukum upaya hukum dari pihak yang merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan tingkat pertama dan dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal putusan itu diberitahukan kepada para pihak dan diajukan kepada Pengadilan Tinggi (Pengadilan tingkat banding) melalui Pengadilan tingkat pertama yang memutuskan perkara tsb.Grasi adalah salah satu dari empat hak Presiden Indonesia di bidang yudikatif. Grasi adalah Hak untuk memberikan pengurangan hukuman, pengampunan, atau bahkan pembebasan hukuman sama sekali. Sebagai contoh yaitu mereka yang pernah mendapat hukuman mati dikurangi menjadi hukuman penjara seumur hidup.Oditur fungsinya seperti jaksa dalam peradilan militer. Oditur pada peradilan militer biasa disebut oditur, sedangkan oditur pada peradilan militer tinggi disebut oditur tinggi . Dalam persidangan militer terdapat hakim majelis, oditur, panitera. Oditur inilah yang memebacakan kesalahan dan sanksi atas kesalahan nya itu menurut UU yang kemudian dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim majelis.<br />Definisi 'parlemen'<br />Indonesian to English<br />parliament<br />powered by: google translate<br />Indonesian to Indonesian<br />noun<br />1. badan yg terdiri atas wakil-wakil rakyat yg dipilih dan bertanggung jawab atas perundang-undangan dan pengendalian anggaran keuangan negara; dewan perwakilan rakyat; -- darurat dewan perwakilan rakyat (darurat) yg dibentuk dl keadaan luar biasa krn tidak dapat mengadakan pemilihan umum secara biasa<br />Definisi 'stagnasi'<br />Indonesian to English<br />stagnation<br />powered by: google translate<br />Indonesian to Indonesian<br />noun<br />1. keadaan terhenti (tidak bergerak, tidak aktif, tidak jalan); kemacetan: perbaikan jalan sering menimbulkan -- lalu lintas;<br />source: kbbi3<br />2. keadaan tidak maju atau maju, tetapi pd tingkat yg sangat lambat;<br />source: kbbi3<br />3. keadaan tidak mengalir (mengarus)<br />Reinkarnasi<br />Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas<br />Belum Diperiksa<br />Langsung ke: navigasi, cari <br />Reinkarnasi dalam Seni<br />Reinkarnasi (dari bahasa Latin untuk quot;
lahir kembaliquot;
atau quot;
kelahiran semulaquot;
[1]) atau t(um)itis, merujuk kepada kepercayaan bahwa seseorang itu akan mati dan dilahirkan kembali dalam bentuk kehidupan lain. Yang dilahirkan itu bukanlah wujud fisik sebagaimana keberadaan kita saat ini. Yang lahir kembali itu adalah jiwa orang tersebut yang kemudian mengambil wujud tertentu sesuai dengan hasil pebuatannya terdahulu.<br />Definisi 'anomali'Indonesian to Englishanomalypowered by: google translateIndonesian to Indonesiannoun1. 1 ketidaknormalan; penyimpangan dr normal; kelainan; 2 Ling penyimpangan atau kelainan, dipandang dr sudut konvensi gramatikal atau semantis suatu bahasa; 3 Tek penyimpangan dr keseragaman sifat fisik, sering menjadi perhatian ekplorasi (msl anomali waktu-lintas, anomali magnetik)source: kbbi3<br />