Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to PERPRES 98
Similar to PERPRES 98 (20)
PERPRES 98
- 1. PERPRES NOMOR 98 TAHUN 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangnan Nasional Samarinda, 10 Desember 2021 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA 1
- 2. Perpres Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target NDC dan Pengendalian Emisi GRK dalam Pembangnan Nasional
- 3. NDC-IGRK-NEK 1 IGRK 2 3 4 NDC Perencanaan dan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan NEK Aksi Adaptasi dan Co benefit Penetapan Baseline min berdasarkan: Data historis emisi GRK Asumsi PDB Asumsi Pertumbuhan Penduduk Penetapan Target Penurunan Emisi Dan Peningkatan Ketahan Iklim National Determined Contributions 29%- 41% Ketahanan Iklim NEK Pelaporan Pelaporan Aksi Mitigasi dan Adaptasi 5 6 Pelaksanaan NDC yang didukung instrumen NEK akan penurunkan emisi GRK. Hasil Penurunan Emisi GRK Terverifikasi menjadi input bagi Rencana PRK MRV SRN SPEI 7 8 9 UMPAN BALIK BASELINE TARGET 3
- 4. PENGATURAN NORMA PERPRES 98 TAHUN 2021
- 5. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Definisi dan pengertian BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 – 3 Maksud dan Tujuan Pasal 4 Ruang Lingkup BAB III UPAYA PENCAPAIAN TARGET KONTRIBUSI YANG DITETAPKAN SECARA NASIONAL Pasal 5 Upaya pencapaian target NDC Pasal 6 – 8 Mitigasi Perubahan Iklim Pasal 9 – 27 Perencanaan Aksi Mitigasi PI Pasal 28 Pelaksanaan Aksi Mitigasi PI Pasal 29 – 30 Pemantauan dan Evaluasi Aksi Mitigasi PI Pasal 31 – 33 Adaptasi Perubahan Iklim Pasal 34 – 41 Perencanaan Aksi Adaptasi PI Pasal 42 Pelaksanaan Aksi Adaptasi PI Pasal 43 – 44 Pemantauan dan Evaluasi Aksi Adaptasi PI BAB IV TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN NILAI EKONOMI KARBON Pasal 45 – 47 Nilai Ekonomi Karbon Pasal 48 – 54 Perdagangan Karbon Pasal 55 – 57 Pembayaran Berbasis Kinerja Pasal 58 – 59 Pungutan Atas Karbon BAB V KERANGKA TRANSPARANSI Pasal 60 Tatacara melakukan kerangka transparansi Pasal 61 MRV Pasal 62 – 65 Pengukuran Pasal 66 – 67 Pelaporan Pasal 68 Validasi dan Verifikasi Pasal 69 – 70 Sistem Registri Nasional Pengendalian PI Pasal 71 – 77 Sertifikasi Pengurangan Emisi 1 2 3 4 5 BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 78 – 80 Pemantauan dan Evaluasi BAB VII PEMBINAAN DAN PENDANAAN Pasal 81 – 82 Pembinaan Pasal 83 Pendanaan BAB VIII KOMITE PENGARAH Pasal 84 Komite Pengarah BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 87 – 90 Penutup 6 7 8 10 ALUR SUBSTANSI PERPRES 98 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN NILAI EKONOMI KARBON UNTUK PENCAPAIAN TARGET NDC DAN PENGENDALIAN EMISI KARBON DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 85 – 86 Peralihan 9 5
- 6. MAKSUD 1. Sebagai dasar penyelenggaraan NEK dan sebagai pedoman pengurangan emisi GRK 2. Penyelenggaraan NEK dilakukan di dalam negeri dan/atau luar negeri tanpa mempengaruhi target NDC 3. Target NDC yang dimaksud adalah: • Menetapkan kebijakan dan langkah serta implementasi kegiatan sesuai komitmen pemerintah berupa pengurangan emisi GRK 29% sampai dengan 41% pada tahun 2030 dibandingkan Baseline emisi GRK; • Membangun ketahanan nasional, kewilayahan dan masyarakat dari berbagai resiko atas kondisi perubahan iklim atau ketahanan iklim 4. Pengendalian emisi GRK dilakukan dengan kebijakan pembangunan nasional pusat dan daerah, serta dari untuk dan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat, 5. Upaya pencapaian target NDC, dilaksanakan untuk menuju arah pembangunan rendah emisi GRK dan berketahanan iklim tahun 2050 6. Target NDC disesuaikan dengan peninjauan NDC, paling sedikit dalam, 5 (lima) Tahun 7. Target NDC berlangsung secara terintegrasi dan simultan 8. Target NDC tertuang dalam dokumen NDC yang ditetapkan oleh Menteri dan disampaikan ke UNFCCC Pasal 2 6
- 7. TUJUAN 1. Mengatur pengurangan emisi GRK, peningkatan ketahanan iklim dan NEK dalam pencapaian target NDC dengan merujuk kepada baseline emisi GRK pada tahun 2030 sebesar 2.869 juta Ton CO2e dan baseline ketahanan iklim serta target ketahanan iklim; 2. Pengurangan emisi GRK sebesar 29%, merupakan target pengurangan emisi GRK sebesar 834 juta Ton CO2e apabila dilakukan dengan usaha sendiri; 3. Pengurangan emisi GRK sebesar sampai dengan 41%, merupakan target pengurangan emisi GRK sampai dengan 1.185 juta Ton CO2e apabila dilakukan dengan kerjasama internasional 4. Pengurangan emisi GRK utamanya didukung oleh pengendalian emisi GRK sektor kehutanan untuk menjadi penyimpanan/penguatan karbon pada tahun 2030 dengan pendekatan carbon net sink dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada tahun 2030. 5. Baseline emisi GRK dan target pengurangan emisi GRK dalam NDC termasuk hasil capaian pengurangan emisi GRK, menjadi dasar pengendalian emisi GRK dalam pembangunan nasional dan daerah 6. Baseline ketahanan iklim dan target ketahanan iklim dalam NDC, termasuk hasil capaian peningkatan ketahanan iklim, menjadi dasar peningkatan ketahanan iklim dalam pembangunan nasional dan daerah Pasal 3 7
- 8. RUANG LINGKUP Pasal 4 1. Upaya pencapaian target NDC; 2. Tata laksana penyelenggaraan NEK; 3. Kerangka transparansi; 4. Pemantauan dan evaluasi; 5. Pembinaan dan pendanaan; 6. Komite pengarah. 8
- 9. a. energi; b. limbah; c. proses industri dan penggunaan produk; d. pertanian; e. kehutanan; dan/atau f. sektor lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. a. pembangkit; b. transportasi; c. bangunan; d. limbah padat; e. limbah cair; f. sampah; g. industri; h. persawahan; i. peternakan; j. perkebunan; k. perhutanan; l. Pengelolaan gambut dan mangrove; dan/atau m. sub sektor lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Note : Sektor lainnya dan Sub Sektor lainnya ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait (Sektor Kelautan – Blue Carbon) Pasal 7 Pasal 25 Pasal 8 9
- 10. Perencanaan mitigasi perubahan iklim agregasi disagregasi MITIGASI PERUBAHAN IKLIM Penetapan Baseline: Nasional, Sektor Oleh Menteri Provinsi oleh Gubernur disagregasi agregasi disagregasi agregasi Pasal 10 Pasal 13 Pasal 19 Pasal 26 Pasal 23-24 Pasal 27 Pasal 28 Pasal 29 10
- 11. ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM Inventarisasi Dampak Perubahan Iklim(Ps.34) 1.Identifikasi wilayah berdasarkan data historis dan proyeksi; 2.Identifikasi dampak perubahan iklim pada bidang prioritas di wilayah; Berdasarkan inventarisasi dampak terhadap kajian kerentanan, resiko dan dampak perubahan iklim; Penyusunan dan Penetapan Baseline Ketahanan Iklim Ps. 35) 1.Dikoordinasikan dan ditetapkan oleh Menteri; 2.Untuk penetapan target ketahanan iklim dan pengukuran besarnya capaian ketahanan iklim Penyusunan Baseline Ketahanan Iklim dilaksanakan secara nasional, sektor dan/atau daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri; Penyusunan dan Penetapan Target Adaptasi Perubahan Iklim (Ps.36-37) Dikoordinasikan dan ditetapkan oleh Menteri melalui tahapan • mengkoordinasi kan penyusunan target ketahanan iklim; dan •menetapkan target ketahanan iklim. Penyusunan dan Penetapan Rencana Aksi Adaptasi perubahan Iklim (Ps. 38-40) Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dikoordinasikan dan ditetapkan oleh Menteri, melalui tahapan: • penyusunan pilihan rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim; dan • penetapan prioritas rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim. Pelaksanaan Adaptasi Perubahan Iklim (Ps. 41) Dilaksanakan oleh : • kementerian/ lembaga Pemerintah; • pemerintah daerah; • dunia usaha pelaku Usaha; dan • masyarakat. Untuk meningkatkan ketahanan iklim Pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dikoordinasikan oleh Menteri 1 2 3 4 5 Pemantauan dan Evaluasi (Ps.42-43) Dilaksanakan oleh : • kementerian/ lembaga; • pemerintah daerah; • pelaku Usaha; dan • masyarakat. Pemantauan dan evaluasi adaptasi perubahan iklim dikoordinasikan oleh Menteri 6 Pasal 35 Pasal 43 Pasal 42 Pasal 39 Pasal 37 Pasal 36 11
- 12. • Didefinisikan sebagai Pemberian harga (valuasi) atas emisi GRK/karbon • Diartikan juga sebagai Nilai Ekonomi Karbon/NEK • Menjadi intervensi kebijakan untuk “market failure” dengan memanfaatkan kekuatan pasar • Praktek dari “polluters-pay-principle” • Dapat menjadi sumber alternatif untuk pembiayaan berkelanjutan bagi Pemerintah. Penyiapan Perpres NEK merupakan upaya Pemerintah untuk menyediakan landasan pelaksanaan kebijakan yang lebih kuat, dan implementasi carbon pricing lebih terarah dalam mencapai target pengendalian perubahan iklim. CARBON PRICING ATAU NILAI EKONOMI KARBON 12
- 13. Mekanisme Pelaksanaan Penyelenggaraan NEK a. Perdagangan Emisi 3. Pungutan atas Karbon b. Offset Emisi 2. Pembayaran Berbasis Kinerja Tata Laksana Penyelenggaraan Instrumen NEK secara Umum 4. Mekanisme lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi yang ditetapkan oleh Menteri 1. Perdagangan Karbon dalam dan/atau dengan luar negeri mekanisme pasar karbon melalui bursa karbon perdagangan langsung bertempat di Jakarta sertifikasi pengurangan emisi nasional Menteri dapat melakukan penyesuaian pengelolaan dana dan pembagian manfaat penerima manfaat Pengelolaan Dana Dapat dilakukan melalui lembaga yang mengelola dana lingkungan hidup atau lembaga yang ditunjuk mekanisme pembagian manfaat Penyelenggaraan NEK dilaksanakan oleh: a. kementerian/lembaga; b. pemerintah daerah; c. pelaku usaha; dan d. masyarakat. Baseline dan Target hasil capaian pengurangan emisi Dapat dilakukan lintas sektor Batas Atas Emisi GRK tata cara dan mekanisme perdagangan emisi Pasal 47 Pasal 46 Pasal 48 Pasal 50 Pasal 52 Pasal 55 Pasal 58 Pasal 47 Pasal 59 Lingkup RBP: a. Internasional b. Nasional c. provinsi
- 14. KERANGKA TRANSPARANSI 1. Nilai Ekonomi Karbon (NEK) 2. Aksi Mitigasi 3. Aksi Adaptasi 4. Sumberdaya PI VERIFIKASI INDEPENDEN VALIDASI INDEPENDEN Aksi Mitigasi/Adaptasi VERIFIKASI INTERNAL VALIDASI INTERNAL 1 2 3 PENGUKURAN PELAPORAN VALIDASI DAN VERIFIKASI PENGUKURAN, PELAPORAN DAN VERIFIKASI (MRV) Pencatatan & Pelaporan SISTEM REGISTRI NASIONAL PENCATATA N 1. Informasi daftar pemegang ICER 2. Available Unit (Unit tersedia) 3. Retired Unit 4. Otorisasi PENETAPAN BATAS ATAS EMISI PERSETUJUAN TEKNIS Penyelenggaraan NEK Mutual Recognition Pasal 61 Pasal 62 Pasal 66 Pasal 68 Pasal 69 Pasal 71 Pasal 82 a. Offset Emisi c. Perdagangan Emisi b. Result Based Payment Pasal 77 Pasal 47 14
- 15. Pemantauan dan evaluasi capaian pengurangan Emisi GRK dalam rangka NDC dilakukan terhadap: 1. pelaksanaan inventarisasi GRK; 2. pelaksanaan Mitigasi Perubahan Iklim; 3. pelaksanaan Adaptasi Perubahan Iklim; 4. penyelenggaraan NEK; 5. pelaksanaan kerangka transparansi; dan 6. pelaksanaan pembinaan Dalam rangka pencapaian target NDC tahun 2030, dilakukan pemantauan dan evaluasi capaian pengurangan Emisi GRK 1 2 3 PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh: 1. Menteri, untuk pemantauan dan evaluasi nasional; 2. Menteri terkait sesuai kewenangannya, untuk pemantauan dan evaluasi Sektor dan Sub Sektor; 3. Gubernur, untuk pemantauan dan evaluasi provinsi; 4. Bupati/walikota, untuk pemantauan dan evaluasi kabupaten/kota; dan 5. Pelaku Usaha, untuk pemantauan dan evaluasi perusahaan di area usaha dan/atau kegiatannya. 4 5 1. Hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Pelaku Usaha disampaikan kepada bupati/walikota, gubernur, atau menteri terkait sesuai dengan persetujuan teknis yang didapatkan. 2. Hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh bupati/walikota disampaikan kepada gubernur. 3. Hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh gubernur disampaikan kepada Menteri 4. Hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh menteri terkait disampaikan kepada Menteri. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, Menteri menyusun laporan penyelenggaraan NEK untuk pencapaian target NDC dengan melibatkan menteri dan/atau kepala lembaga terkait Laporan paling sedikit memuat: a. hasil inventarisasi GRK nasional; b. Baseline Emisi GRK nasional; c. target pengurangan Emisi GRK nasional; d. rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim nasional; e. Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim nasional; f. hasil penyelenggaraan NEK untuk pencapaian target NDC; dan g. kinerja capaian pengurangan Emisi GRK nasional Hasil penyusunan laporan disampaikan kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan koordinasi urusan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Pasal 78 Pasal 79 Pasal 80 15
- 16. PEMBINAAN 1 2 Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan menteri terkait melakukan pembinaan di bidang penyelenggaraan Inventarisasi Emisi GRK, pencapaian target NDC, instrumen NEK, dan pengendalian Emisi GRK dalam pembangunan kepada pemerintah provinsi, Pelaku Usaha dan pemangku kepentingan, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menurut kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Gubernur melakukan pembinaan di bidang penyelenggaraan NEK, Inventarisasi Emisi GRK untuk pencapaian NDC, dan Pengendalian Emisi GRK dalam pembangunan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan. 3 4 Bupati/walikota melakukan pembinaan di bidang penyelenggaraan NEK, Inventarisasi Emisi GRK untuk pencapaian NDC, dan pengendalian Emisi GRK dalam pembangunan kepada pemangku kepentingan. Pembinaan dilakukan secara sistematis, harmonis, dan terukur. Dalam melakukan pembinaan, Pemerintah dapat melakukan peningkatan partisipasi para pihak dalam penyelenggaraan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim dan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim serta NEK melalui: a.penyediaan informasi; b.peningkatan kapasitas; dan/atau c.apresiasi dan penghargaan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peningkatan partisipasi para pihak diatur dalam Peraturan Menteri Pasal 81 Pasal 82 16
- 17. PENDANAAN 1 2 Pendanaan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan NEK, Mitigasi Perubahan Iklim, dan Adaptasi Perubahan Iklim dapat bersumber dari: a. APBN dan/atau APBD; b. usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Emisi GRK dan berpartisipasi pada penyelenggaraan NEK; c. alokasi pembagian manfaat penyelenggaraan NEK terutama bagi kegiatan Adaptasi Perubahan Iklim; dan/atau d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3 Pendanaan yang bersumber dari APBN dapat dipenuhi dari rupiah murni, pinjaman, penerbitan Surat Berharga Negara dan/atau sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . Kerangka pendanaan dilakukan melalui pengintegrasian sumber pendanaan yang dimanfaatkan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional . Pasal 83 17
- 18. KOMITE PENGARAH Dalam rangka pelaksanaan peraturan presiden ini dibentuk Komite Pengarah yang mempunyai tugas untuk memberikan arah kebijakan dan pelaksanaan instrumen NEK untuk mencapai NDC dan pengendalian emisi karbon dalam pembangunan. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri 2. Menteri Keuangan 3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 5. Menteri Energi Sumber Daya Mineral 6. Menteri Perindustrian 7. Menteri Perhubungan 8. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 9. Menteri Pertanian 10. Menteri Kelautan dan Perikanan 11. Menteri Perdagangan 12. Kepala BMKG 13. Kepala BRGM •Bidang yang menangani substansi NDC dan NEK: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan •Bidang yang menangani koordinasi Pengembangan Regional: Menteri Dalam Negeri •Bidang yang menangani substansi Fiskal dan Pembiayaan: Menteri Keuangan Pasal 84 18
- 19. 1. Penyelenggaraan Rencana Aksi Nasional dan Daerah terkait penurunan Emisi GRK yang masih berlaku disesuaikan dengan Peraturan Presiden ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Presiden ini diundangkan. 2. Pelaku Usaha yang telah melaksanakan Perdagangan Karbon atau Pembayaran Berbasis Kinerja sebelum Peraturan Presiden ini berlaku, wajib mencatatkan dan melaporkan pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim dan Unit Karbon yang dimiliki melalui SRN PPI paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Presiden ini diundangkan. 3. Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban pencatatan dan pelaporan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim dan Unit Karbon yang dimiliki melalui SRN PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menjual sisa Unit Karbon yang dimiliki. 4. Unit Karbon yang masih dimiliki Pelaku Usaha dan sudah dicatatkan dan dilaporkan melalui SRN PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijual hanya untuk Perdagangan Karbon dalam negeri. 5. Pelaku Usaha yang telah melaksanakan Perdagangan Karbon atau Pembayaran Berbasis Kinerja sebelum Peraturan Presiden ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan mengenai tata laksana penyelenggaraan NEK yang diatur dalam Peraturan Presiden ini paling lambat tahun 2023. 6. Pelaku Usaha yang melaksanakan transaksi baru sejak Peraturan Presiden ini berlaku namun belum melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan kewajiban tambahan berupa pembayaran pembagian manfaat atas nilai karbon yang ditransaksikan. 7. Pelaku Usaha yang telah memiliki Unit Karbon dan belum melakukan transaksi Perdagangan Karbon atau Pembayaran Berbasis Kinerja, wajib mengikuti ketentuan mengenai tata laksana penyelenggaraan NEK paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Presiden ini diundangkan . KETENTUAN PERALIHAN Pasal 85-86 19
- 20. 1. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca; dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca, dinyatakan dicabut. Peraturan pelaksanaan kedua Perpres tersebut dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perpres 98 Tahun 2021; 2. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Presiden ini diundangkan. KETENTUAN PENUTUP Pasal 87-90 20
- 21. TATA WAKTU JANGKA PANJANG 21
- 22. Pencapaian penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon di Indonesia membutuhkan kerja sama dan dukungan semua pihak BERSINERGI UNTUK INDONESIA TERIMA KASIH
- 23. MANDAT PENYUSUNAN PERMEN BERDASARKAN PERPRES 98 TAHUN 2021 23
- 24. PENGGABUNGAN PERMEN MANDAT PERPRES 98/2021 No PASAL PERATURAN MENTERI Pasal 5 ayat (5) Penyusunan Strategi Implementasi NDC Dan Peta Jalan NDC Pasal 30 Pasal 66 ayat (6) - Penyelenggaraan Mitigasi Perubahan Iklim - Tata Cara Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Pasal 44 Pasal 67 ayat (4) - Penyelenggaraan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim - Tata Cara Pelaporan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Pasal 49 ayat (4) Pasal 53 ayat (3), Pasal 54 ayat (8) Pasal 71 ayat (6) Pasal 56 ayat (2) Pasal 57 ayat (5) - Perdagangan Karbon Lintas Sektor - Tata Cara Perdagangan Karbon - Tata Cara Pengelolaan Saling Pengakuan (mutual recognition) dalam Perdagangan Karbon Luar Negeri - Pedoman Umum Pembayaran Berbasis Kinerja - Pelaksanaan Pembagian Manfaat Pembayaran Berbasis Kinerja Pasal 61 ayat (3) Pasal 68 ayat (6) Pasal 69 ayat (5) Pasal 75 ayat (4) Pasal 77 ayat (4) Pasal 82 ayat (6) Pasal 70 ayat (4) - Pedoman Pelaksanaan MRV Untuk Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan NEK - Tatacara Validasi, Verifikasi dan Standar Kompetesi Validator - Pelaksanaan SRN PPI - Sertifikasi Pengurangan Emisi GRK - Tata Cara Peningkatan Partisipasi Para Pihak - Tatacara Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi 24