Dokumen tersebut membahas organisasi internasional bidang ekonomi dan perdagangan seperti GATT, WTO, IMF dan Bank Dunia beserta fungsi dan struktur organisasinya."

1. ORGANISASI INTERNASIONAL BIDANG
EKONOMI DAN PERDAGANGAN
GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADES
Indonesia telah bergabung menjadi peserta dalam GATT sejak
tanggal 24 februari 1950, atau tiga tahun setelah disepakatinya
persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan (GATT) pada
tahun 1947. Sebagai tindak lanjut dari Bretton Wood Conference,
dan setelah terbentuknya PBB, maka pada tahun 1948 di Havana
dibentuk pula ITO (Internasional Trade Organization). Namum,
Amerika menolak perjanjian karena kepentingan Amerika dalam
perdagangan internasional akan terbatasi sehingga lembaga ini
tidak pernah efektif. Pada tanggal 30 Oktober 1947, GATT telah
disahkan oleh beberapa negara, yakni Australia, Belgia, Brasil,
Birma, Kanada, Ceylon, Chili, Cina, Kuba, Cekoslovakia, Prancis,
India, Lebanon, Luxemburg, Belanda, Selandia Baru, Nowergia, dan
Amerika.

2. ORGANISASI INTERNASIONAL BIDANG EKONOMI
DAN PERDAGANGAN (LANJUTAN…)
Pada akhir dekade ini, GATT telah beranggotakan
sebanyak 130 negara. Walaupun GATT telah merupakan
perjanjian yang melibatkan banyak negara, tetapi
sekretariat GATT tidak pernah menjadikannya sebagai
organisasi internasional. Adapun maksud dirikannya
GATT adalah untuk menerapkan prinsip-prinsip umum
tentang liberalisasi perdagangan berdasarkan traktat
multilateral dengan melalui pengurangan tarif,
menghapuskan kendala perdagangan, dan
menghapuskan praktik perlakuan diskriminasi
antarnegara dalam perdagangan internasional.

3. KLAUSULA “MOST FAVOURED NATION” (MFN)
 Klausula ini merupakan isu sentral dari GATT yang menyatakan
bahwa para pihak harus berdasarkan prinsip nondiskriminasi antar
pihak dalam perdagangan internasional dengan meminta semua
anggota GATT untuk memberikan konsesi serupa. Akan tetapi,
GATT memberikan eksepsi, yakni tidak untuk transaksi komersial
yang tidak berupa produk, seperti transportasi, transfer paten,
lisensi, dan hal-hal lain yang invisible, termasuk perpindahan
modal.
 Dalam klausula MFN ada pengecualian lain, yakni terhadap
barang-barang atau produk yang harus dilindungi dari persaingan
asing. Hal ini pun dibenarkan oleh provisi GATT, tetapi hanya
dengan melalui pengenaan tarif. seperti tarif bea masuk terhadap
produk luar negeri. Klausula pengenaan tarif ini secara progresif
dapat dikurangi melalui negosiasi sampai pada level kesepahaman
bersama dan mutual commitment. Hal ini tidak bisa diaplikasikan
pada zone perdagangan bebas, negara yang membentuk custom
union, atau adanya tawaran kekhususan /keistimewaan terhadap
negara berkembang.

4. KLAUSULA “MOST FAVOURED NATION” (MFN) LANJUTAN….
 Selain hal di atas, GATT melarang menggunakan restriksi
kuantatitatif, misalnya kuota ekspor impor, membatasi ekspor
dan impor lisensi, dan pengontrolan pembayaran tentang
transaksi produk sebagai dalih perlindungan. Masih ada
exemption (kelonggaran) dalam hal kesulitan neraca
pembayaran. Merujuk artikel XIV, negara berkembang dapat
menikmati fasilitas preferential treatment (pengkhususan
perlakuan). Selain adanya klausula MFN, GATT mengharuskan
anggotanya menghormati prinsip NTB (Non Tariff Barrier) yang
dapat menghambat perdagangan antarnegara anggota.
 Klausula yang ketiga yaitu prinsip “angka bea terikat”. Setiap
negara sepakat dalam menerima kewajiban-kewajiban GATT,
atas seperangkat angka / tingkat tarif maksimum yang
spesifik, yang tidak boleh dikenakan tanpa pembenaran
khusus.

5. ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA (WTO)
 Setelah tujuh setengah perdebatan dan negosiasi, putaran Uruguay tentang GATT
akhirnya dapat dilengkapi pada tanggal 15 April 1994 dengan 111 negara dari 125
negara yang menandatangani final document. Persetujuan final WTO (World Trade
Organization) diterima oleh 104 negara dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995 dan
81 anggota menunjukkan representasi dari 90% perdaganga internasional, termasuk
triad power (Jepang, Amerika, dan Eropa). Satu instrumen hukum yang sangat
berperan adalah DSU (Dispute Settlement Body) atau lembaga penyelesaian sengketa
antaranggota yang bertikai sejauh menyangkut perdagangan internasional.
 Dengan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement
Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentuk Organisasi
Perdagangan Dunia), maka Indonesia terikat oleh segala ketentuan yang dituangkan
dalam Marrekesh Agreement tersebut. Ada lima belas item atau agenda yang disepakati
dalam persetujuan tersebut, seperti diuraikan berikut :
 Tarif, tindakan nontarif, produk-produk tropis, produk-produk yang berasal dari sumber
daya alam, tesktil dan pakaian jadi, pertanian, pasal-pasal GATT, persetujuan
pengaturan hasil perundingan multilateral, subsidi dan tindakan penyeimbang,
penyelesaian sengketa, aspek-aspek dagang yang terkait dengan hak-hak atas
kekayaan intelektual, termasuk perdagangan barang palsu, ketentuan investasi yang
berkaitan dengan perdagangan fungsionalisasi sistem GATT, tindakan pengamanan, dan
jasa.

6. FUNGSI WTO
Dalam menjalankan program-programnya, WTO mempunyai
fungsi sebagai berikut :
 Mendukung pelaksanaan, administrasi, dan penyelenggaraan
persetujuan yang telah dicapai untuk menwujudkan sasaran
persetujuan-persetujuan.
 Merupakan forum perundingan bagi negara anggota mengenai
persetujuan yang telah dicapai, termasuk keputusan-keputusan
yang ditentukan kemudian dalam penemuan tingkat menteri.
 Mengadminitrasikan pelaksanaan ketentuan mengenai
penyelesaian sengketa perdagangan.
 Mengadminitrasikan mekanisme tinjauan kebijakan dibidang
perdagangan.
 Menciptakan kerangka kerja sama internasional dengan Dana
Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia serta badan-badan
lain yang terafiliasi.

7. STRUKTUR ORGANISASI
Organisasi perdagangan dunia dilengkapi dengan organ-organ yang struktur
organisasi sebagai berikut :
 Ministerial Conference (Konferensi Tingkat Menteri) yang merupakan forum
pengambilan keputusan tertinggi yang mengadakan pertemuan secara
reguler setiap dua tahun sekali.
 General Council (Dewan Umum) yang bertugas sebagai pelaksana harian,
terdiri atas wakil para anggota. Mereka mengadakan pertemuan sesuai
kebutuhan.
 Council for Trade in Goods (Dewan Perdagangan Barang) yang bertugas
memantau pelaksanaan persetujuan yang dicapai di bidang perdagangan
barang.
 Council for Trade in Services (Dewan Perdagangan Jasa) yang bertugas
memantau pelaksanaan persetujuan yang dicapai di bidang perdagangan
jasa.
 Council for Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Dewan
untuk Aspek-aspek Dagang yang Terkait dengan Hak-hak Atas Kekayaan
intelektual.
 Dispute Settlementy Body (Badan Penyelesaian Sengketa) yang
menyelenggarakan forum penyelesaian sengketa perdagangan antaranggota.

8. INTERNASIONAL MONETARY FUNDS (IMF)
 Perbedaan prinsipil antara Bank Dunia dan IMF selain sama-sama keuangan
internasional. Menurut John Maynard Keynes (UK) dan Harry Dexter
(USA) dengan mendasarkan pada article VI IMF agreement, bahwa maksud
yang esensial adalah pembentukan sistem moneter internasional yang
menuju pada suatu frame work yang dapat memfasilitasi pertukaran
barang, servis (jasa), dan modal di antara negara-negara anggota untuk
terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
 STRUKTUR ORGANISASI IMF
Data terakhir menunjukkan bahwa keanggotaan IMF pada tahun 1975
mencapai 179 negara, termasuk negara-negara bekas pecahan Uni soviet.
Hak dan kewajiban anggota ditentukan oleh kuota yang mereflesikan
kemampuan ekonomi dan finansial negara anggota tersebut. Organ inti dari
IMF terdiri atas Dewan Gubernur dibantu oleh seorang wakil yang
dicalonkan anggota. Selain Dewan Gubernur juga ada Dewan Eksekutif yang
terdiri atas 20 anggota dengan ketentuan lima anggota ditunjuk dan 15
anggota dipilih.
Negara yang berhak menunjuk adalah lima negara yang memiliki kuota lima
terbesar dari total kuota di IMF, yaitu Inggris, Amerika, Prancis, Jerman,
dan Jepang.

9. BANK DUNIA ( WORLD BANK )
Bank dunai atau secara resmi bersama IBRD (Internasional Bank for
Reconstruction and Development) merupakan saudara kembar dari
IMF yang lahir dari Bretton Wood Conference. Sebagainama
tercantum dalam Pasal 1 ketentuan tersebut, tugas World Bank
adalah sebagai Berikut :
 Membantu rekonstruksi dan pembangunan di wilayah negara
anggota.
 Mempromosikan investasi swasta asing dengan menjamin dan
berpartisipasi dalam pinjaman serta segala sesuatu yang berkaitan
dengan dunia investasi swasta.
 Mempromosikan program pinjaman jangka panjang dalam
perdagangan internasional, menyeleksi proyek-proyek yang penting
untuk dibantu yang akan berpengaruh terhadap investasi
internasional. Sesungguhnya, Bank Dunia ini bertujuan melakukan
rekonstruksi setelah perang dunai II pecah.

10. BANK DUNIA ( WORLD BANK ) LANJUTAN…
Dalam operasionalnya, Bank Dunia
dilengkapi dengan beberapa organ, seperti
IFC (Internasional Finance Corporation) dan
IDA (Internasional Development
Association). Selain lembaga tersebut,
world bank didukung oleh lembaga
penyelesaian sengketa internasional
dibidang investasi, yakni The Internasional
Centre for Invesment Dispute (ICSID) serta
Multilateral Invesment Guarante Agency
(MIGA).