Permendkes 2/2023 menyederhanakan regulasi pengelolaan limbah kesehatan dan mewajibkan fasilitas kesehatan mengelola limbah secara benar melalui tahapan seperti pengurangan, pemilahan, penyimpanan, pengangkutan, dan pengolahan sesuai standar, untuk mencegah penyakit akibat limbah tersebut. Pengawasan dilakukan terhadap proses pengelolaan limbah fasilitas kesehatan untuk memastikan pemenuhan aturan
1. PENGELOLAAN LIMBAH DAN PENGAWASAN
TERHADAP LIMBAH YANG BERASAL DARI
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
(PERMENKES 2 TAHUN 2023)
Disampaikan oleh :
Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
2. PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN DILAKSANAKAN UNTUK MEMENUHI AMANAT UNDANG-
UNDANG
Output yang diharapkan adalah terwujudnya kondisi lingkungan yang sehat
UU no.36/2009
Tentang Kesehatan
(Pasal 162):
Upaya kesehatan
lingkungan ditujukan
untuk mewujudkan
kualitas lingkungan
yang sehat, baik fisik,
kimia, biologi,
maupun sosial yang
memungkinkan
setiap orang
mencapai derajat
kesehatan yang
setinggi-tingginya.
UU No. 36 Tahun 2009
Tentang Kesehatan
PP No. 66 Tahun 2014
Tentang Kesehatan Lingkungan
Peraturan Menteri Kesehatan (PMK)
Media Lingkungan
•Air
•Udara
•Tanah
•Pangan
•Sarana dan bangunan
•Vektor&Binatang Pembawa
Penyakit
Lokus
• Permukiman
• Tempat kerja
• Tempat rekreasi
• Tempat dan Fasilitas
Umum
Kualitas lingkungan
sehat:
1. Baku Mutu Kesehatan
Lingkungan (SBMKL)
2. Persyaratan
kesehatan
Rumah Sehat
Sekolah Sehat
Perkantoran Sehat
Pasar Sehat
Sertifikat Laik Higiene
Sanitasi (SLHS):
Restoran Jasa Boga, Depot
Air Minum, TPP tertentu
Sertifikat Laik Sehat
(SLS) : Hotel Dan
akomodasi lainnya
Peran Upaya Penyehatan Lingkungan dalam pencapaian
tujuan pembangunan kesehatan sangat penting
Bandara Sehat
Terminal Sehat
Wisata Sehat
Lapas Sehat
3. REGULASI LIMBAH MEDIS
Undang – Undang No 32 Tahun 2009
Tentang Perindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Undang – Undang 36 Tahun 2009
Tentang Kesehatan
Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkugan Hidup
Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2014 Tentang
Kesehatan Lingkungan
Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan No. P-56
Tahun 2015 Tentang Tata
Cara dan Persyaratan
Teknis Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun dari Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan No P-68
Tahun 2015 Tentang Baku
Mutu Limbah Cair
Domestik
Peraturan Menteri
Kesehatan No.7 Tahun
2019 Tentang Kesehatan
Lingkungan Rumah Sakit
Peraturan Menteri
Kesehatan No.2 Tahun
2023 tentang Peraturan
Pelaksanaan PP No 66
Tahun 2014 tentang
Kesehatan Lingkungan
4. PERMENKES NOMOR 2 TAHUN 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No
66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan MENSIMPLIFIKASIKAN
semua regulasi yang sudah ada dari Amanah PP 66 Tahun 2014 tersebut
dengan ruang lingkup pengaturan sbb:
Ruang Lingkup RPMK PP 66:
SBMKL dan PERSYARATAN KESEHATAN : Media Lingkungan di Permukiman, Tempat Kerja, Tempat
Rekreasi dan Tempat dan Fasilitas Umum
PENYEHATAN: Air, Udara, Tanah, Pangan, Sarana Bangunan
PENGAMANAN: Upaya pelindungan kesehatan masyarakat; proses pengolahan limbah; dan pengawasan
terhadap limbah
PENGENDALIAN: Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dalam kondisi matra dan Ancaman Global Perubahan Iklim
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kesling
5. PERMENKES NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PP NO. 66 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN LINGKUNGAN
5
BAB I
PENDAHULUAN
BAB II
STANDAR BAKU MUTU
KESEHATAN LINGKUNGAN
DAN PERSYARATAN
KESEHATAN
BAB III
UPAYA PENYEHATAN
BAB IV
UPAYA PELINDUNGAN
KESEHATAN
MASYARAKAT
BAB VI
PENGENDALIAN
VEKTOR DAN
BINATANG PEMBAWA
PENYAKIT
BAB VII
UPAYA
PENYELENGGARAAN
KESEHATAN
LINGKUNGAN DALAM
KONDISI MATRA DAN
ANCAMAN GLOBAL
PERUBAHAN IKLIM
BAB VIII
PENDEKATAN ONE
HEALTH DALAM
PENYELENGGARAAN
KESEHATAN
LINGKUNGAN
BAB IX
TATA CARA
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
BAB V
PERSYARATAN TEKNIS
PENGELOLAAN LIMBAH DAN
PENGAWASAN TERHADAP LIMBAH
YANG BERASAL DARI FASILITAS
PELAYANAN KESEHATAN
BAB X
KETENTUAN
PERALIHAN
BAB XI
KETENTUAN
PENUTUP
6. 1. Permenkes 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit (Sebagian)
2. Permenkes 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan
Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, Dan Pemandian Umum;
3. Permenkes 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Untuk Vektor dan
Binatang Pembawa Penyakit serta pengendaliannya
4. Permenkes 43 Tahun 2014 tentang Hygiene Sanitasi Depot Air Minum
5. Permenkes 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Identifikasi Faktor Resiko Kesehatan Akibat Perubahan Iklim
6. Permenkes 1018 Tahun 2011 tentang Strategi Adaptasi Sektor Kesehatan Terhadap Dampak Perubahan Iklim
7. Permenkes 1096 Tahun 2011 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga.
8. Permenkes 1077 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyehatan Udara Dalam Ruang
9. Permenkes 492/ Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum
10. Permenkes 736/Menkes/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum
11. Kepmenkes 1428 Tahun 2006 tentang Kesling di Puskesmas
12. Kepmenkes 1429 Tahun 2006 tentang Kesling di Sekolah
13. Kepmenkes 1098 Tahun 2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran
14. Kepmenkes 942 Tahun 2003 tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan
15. Kepmenkes 288 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum
16. Kepmenkes.829 Tahun 1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan
17. Permenkes 80 Tahun 1990 tentang Persyaratan Kesehatan Hotel
Regulasi yang dicabut setelah penerbitan Permenkes no 2 Th 2023
7. Pengaturan Kesling
(PMK No. 2 Thn 2023)
• Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan (SBMKL)
• Persyaratan Kesehatan Lingkungan
• Upaya Penyehatan
• Upaya pelindungan kesehatan masyarakat
• Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah yang Berasal dari
Fasyankes
• Upaya penyelenggaraan kesehatan lingkungan dalam kondisi
matra dan ancaman global perubahan iklim
• Pendekatan one health dalam penyelenggaraan kesehatan
lingkungan
• Tata cara pembinaan dan pengawasan
Pencegahan
penyakit dan/atau
gangguan kesehatan
dari FRL 🡪 untuk
mewujudkan kualitas
lingkungan yang
sehat baik dari aspek
fisik, kimia, biologi,
maupun sosial.
8.
9. Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah
yang Berasal dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan
• Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melakukan proses
pengolahan limbah yang dihasilkan.
• Limbah yang dihasilkan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat
berupa limbah medis dan limbah nonmedis atau domestik. (limbah
padat, cair, dan gas).
• Limbah medis meliputi ; limbah infeksius, limbah sitoktosik, limbah
genotoksik, limbah farmasi, limbah dengan kandungan logam berat,
limbah kimia, limbah radioaktif, atau limbah lainnya yang termasuk
dalam kategori Limbah B3.
• Limbah nonmedis atau domestic, meliputi limbah padat yang
dihasilkan dari kegiatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak
termasuk dalam kategori Limbah B3 dan disebut sebagai Sampah.
• Selain limbah medis dan nonmedis atau domestik, limbah yang
dihasilkan dari kegiatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat
berupa Limbah nonB3 yang merupakan hasil dari pengolahan
Limbah B3 dengan metode disinfeksi dan sterilisasi.
10. Kegiatan pengelolaan limbah medis
berupa limbah padat :
a. pengurangan;
b. pemilahan;
c. pewadahan;
d. penyimpanan;
e. pengangkutan; dan
f. pengolahan.
Kegiatan pengelolaan limbah nonmedis
atau domestic, melalui tahapan:
a. pengurangan;
b. pemilahan;
c. pengumpulan;
d pengangkutan;
e. pengolahan; dan/atau
f. pemrosesan akhir.
• Pengangkutan dan pengolahan (huruf e/d & f/e) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja
sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Ketentuan mengenai persyaratan teknis masing-masing tahapan kegiatan pengelolaan limbah,
baik limbah medis maupun limbah nonmedis atau domestik, mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan
TAHAPAN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS DAN DOMESTIK
11. PENGELOLAAN
AIR LIMBAH a. penyaluran; Air limbah harus
memenuhi standar baku efluen
sebelum ke badan air)
b. pengolahan; untuk mengurangi
risiko gangguan kesehatan dan
lingkungan)
c. Pemeriksaan Dilakukan
pemantauan rutin.
12. Pengelolaan Air Limbah
a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan hrs memiliki Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik (SPALD) dengan teknologi yang tepat dan desain kapasitas olah air limbah
yang sesuai dengan volume air limbah yang dihasilkan.
b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) harus dilengkapi dengan fasilitas
penunjang sesuai dengan ketentuan
c. Memenuhi frekuensi dalam pengambilan sampel air limbah, yakni 1 (satu) kali per
bulan.
d. Memenuhi baku mutu efluen air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. 🡪 Permen LHK No. 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air
Limbah Domestik.
e. Memenuhi penaatan pelaporan hasil uji laboratorium air limbah kepada instansi
pemerintah sesuai ketentuan minimum setiap 1 (satu) kali per 3 (tiga) bulan.
13. PENGELOLAAN
LIMBAH GAS a. Pemilihan; memilih teknologi
yang sedikit atau tidak menghasilkan emisi
gas.
b. Pemeliharaan; Dilakukan secara rutin
untuk menghasilkan emisi gas yang
dihasilkan.
c. Perbaikan untuk menghasilkan emisi gas
yang keluar sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
d. Pemeriksaan mengukur parameter emisi
gas untuk pemantauan hasil)
14. Pengelolaan Limbah Gas
Sumber emisi gas buang
dominan dari Fasyankes :
• emisi kendaraan parkir,
• cerobong insinerator,
• cerobong genset, dan
• cerobong boiler
15. Pengelolaan
Limbah non B3
a. Pengurangan; dapat dilakukan sebelum dan/atau
sesudah Limbah nonB3 dihasilkan, dengan cara
penggunaan teknologi ramah lingkungan :
a. penggilingan (grinding);
b. pencacahan (shredding);
c. pemadatan (compacting);
d. sesuai dengan perkembangan teknologi.
b. Penyimpanan; pengemasan secara khusus Limbah
nonB3; dan penyimpanan pada fasilitas penyimpanan
yang memenuhi syarat dengan memperhatikan
ketentuan waktu penyimpanan.
c. Pengangkutan; menggunakan alat angkut khusus
yang memenuhi persyaratan.
d. Pemanfaatan; dan
e. Penimbunan
16. PENGAWASAN LIMBAH FASYANKES
Internal :
Dilakukan oleh Fasyankes dlm
bentuk IKL
External :
• Kemenkes
• KLHK
• Dinkes/ DLH
Pengawasan terhadap limbah padat, cair, dan gas yang
berasal dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilakukan
oleh tenaga sanitasi lingkungan atau tenaga lain yang
diberikan kewenangan.
17. PENGAWASAN LIMBAH FASYANKES
Pengawasan dilakukan paling sedikit melalui:
1. Surveilans dengan melaksanakan inspeksi Kesehatan Lingkungan
terhadap sarana dan tahapan pengelolaan limbah paling sedikit 2
(dua) kali setahun. Surveilans dapat dilakukan dengan
menggunakan sistem informasi pengelolaan limbah medis secara on
line.
2. Uji laboratorium dengan pengambilan, pengiriman, dan pemeriksaan
sampel efluen hasil pengolahan limbah cair dan emisi gas. Parameter
yang diperiksa secara berkala sesuai peraturan yang berlaku.
3. Melakukan analisis risiko terhadap hasil inspeksi Kesehatan
Lingkungan dengan hasil pemeriksaan laboratorium.
4. Tindak lanjut berupa perbaikan sarana dan teknis pengelolaan limbah
18. Standar Baku Mutu Kesehatan
Lingkungan (SBMKL) Fasyankes
• Media Air
• Media Udara
• Media Tanah
• Pangan Olahan Siap Saji
• Media Sarana dan Bangunan
19. Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan
Kesehatan Media Air
Kuantitas Kualitas Waktu Pemeriksaan
a. PMK 2/2023
Air Minum;
5 – 7,5 ltr/TT/hr
b. PMK 7/ 2019 Kesling RS
Air minum : 5 ltr/ tt/hr
Air u HS : Bedasarkan Type RS
A,B : 400-450 lt/tt/hr
C,D : 200 – 300 lt/tt/hr
Rawat jln : 5 ltr/org/hr.
c. PMK 1428/2008 Puskesmas
Pengunjung, karyawan :
Non perawatan : 15-20 lt/org/hr
Perawatan : 40-60 lt/org/hr
PMK 2/2023
a. Air Minum :
b. E Coli : 0
CFU/100 ml
c. Tot Coliform : 0
CFU/100 ml
a. PMK 2/2023
Air untuk HS : 6 bln (kimia)
1 bln (biologi)
a. PMK 7/ 2019
Air u HS : 6 bln (Kimia)
c. PMK 1428/2006 ttg Puskemas
Air u HS : 2 kali/thn (musim hujan n kemarau)
21. Penggunaan air khusus di Fasyankes
• Air untuk pemakaian khusus yaitu hemodialisis dan
kegiatan laboratorium.
• SBM air untuk hemodialisis meliputi parameter
biologi dan kimia,
• SMB air untuk hemodialisis , dlm colony forming
unit (CFU) per mili liter media atau CFU/ml.
• SBM air untuk kegiatan laboratorium meliputi
parameter fisik, biologi dan kimia.
PMK N0. 7THN 2019
24. Persyaratan Kesehatan Air
1) Air dalam keadaan terlindung dari sumber pencemaran, binatang pembawa penyakit, dan
tempat perkembangbiakan Vektor
a) Tidak menjadi tempat perkembangbiakan Vektor dan Binatang Pembawa
Penyakit.
b) Lingkungan sekitarnya selalu dalam keadaan bersih dan tertata.
c) Bebas dari sumber pencemaran baik dari kegiatan domestik maupun industri.
2) Aman dari kemungkinan kontaminasi
Tidak ada cemaran minyak yang terlihat jelas yang menyebabkan perubahan warna dan bau.
25. SBMKL dan Persyaratan Kesehatan media udara
Peruntukan SBMKL Ketentuan Pengawasan
a. Udara Dalam Ruang;
b. Udara Ambien yang
memajan langsung pada
manusia.
a. fisik;
b. kimia; dan
c. kontaminan biologi
Fisik : 4 parameter
(suhu, kelembaban, debu,
kebisingan)
Kimia : 6 parameter
(CO, O3, NO2, SO2, TSP,
Pb)
Udara Dalam Ruang
minimal 1 (satu) kali setahun dan jika perubahan
penggunaan desinfektan dilakukan pengambilan sampel
dan pemeriksaan parameter kualitas udara (kuman, debu
dan gas).
PMK 7/2019 minimal 2 kali/ thn
sesuai dengan ketentuan dlm dokumen
lingkungan (6 bln sekali)
31. Mikrobiologi
PMK 7/ 2019
PMK 2/ 2023
SAMA
Pemeriksaan hanya mencakup mikroba total tanpa
mengidentifikasi jenis. Bila surveilans akan dilakukan maka
untuk pengambilan sampel mewakili minimum 10% dari
volume ruangan dan tersebar merata secara spasial antara
lain di depan pintu masuk ruang kamar operasi, di atas meja
operasi dan di sudut ruangan.
32. Untuk keperluan monitoring, pemeriksaan mikrobiologi di
rumah sakit hanya dilakukan pada kondisi khusus, yaitu:
a). Ruang operasi baru akan digunkanan atau setelah direnovasi
b). Bila ada perubahan pada SOP higienis/pembersihan ruang
operasi
c). Bila diperlukan untuk mendukung investigasi KLB, dan
d). Bila diduga ada ancaman bioterorisme
34. Persyaratan Kesehatan Udara Dalam Ruang
1. Terdapat sirkulasi dan pertukaran udara
• Sistem penghawaan/ventilasi harus menjamin terjadinya pergantian udara yang
baik di dalam ruangan yaitu dengan sistem ventilasi silang dengan luas ventilasi
minimal 10-20% dari luas lantai atau menggunakan ventilasi buatan.
2. Terhindar dari paparan asap
• Media Udara Dalam Ruang harus terhindar dari paparan asap, antara lain asap
rokok, asap dapur, asap dari sumber bergerak (contoh asap kendaraan bermotor),
dan asap dari sumber lainnya.
3. Tidak berbau tidak sedap
• Media Udara Dalam Ruang harus terbebas dari bau tidak sedap, terutama bebas
dari H2S dan amoniak.
4. Terbebas dari debu
• Media Udara Dalam Ruang harus tidak terlihat banyak partikel yang beterbangan.
35. SBMKL untuk Pangan Olahan Siap Saji
Peruntukan SBMKL Ketentuan Pengawasan
Persyaratan Kesehatan
untuk Pangan Olahan
Siap Saji
Rumah Sakit : Jasa boga
gol B
a. biologi;
b. kimia;
Internal RS :
Penjamah : 2 kl/ thn pemeriksaan Kesehatan
External (Dinkes):
Sewaktu-waktu
36. Jasa boga golongan B:
Melayani kebutuhan masyarakat umum < 750 porsi/hari atau
memenuhi kegiatan/kebutuhan khusus, antara lain rumah sakit
39. Surat Dinkes Kepri perihal :
Penghapusan dan Penarikan Alkes Bermerkuri
Surat Dinas Kesehatan Provinsi Kepri ditujukan
ke Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota Se-Prov.
Kepri perihal: Penghapusan dan Penarikan Alat
Kesehatan Bermerkuri
Tanggal 4 April 2023
Nomor : 658 / 791 / DINKES / 2023
Surat Dinas Kesehatan Provinsi Kepri ditujukan ke
Pimpinan Fasyankes Se-Prov. Kepri perihal:
Penghapusan dan Penarikan Alat Kesehatan
Bermerkuri
Tanggal 4 April 2023
Nomor : 658 / 789 / DINKES / 2023
40. Surat DLHK PROV KEPRI perihal :
Storage Depo Alkes Bermerkuri
Tanggal 29 Mei 2023
Nomor B/660.3/1019/DLHK-03/2023
41. ALAT KESEHATAN BERMERKURI YANG DILAKUKAN PENGHAPUSAN
Sasaran penghapusan alkes bermerkuri
(penggantian, pewadahan, penyimpanan) dan
penarikan alkes bermerkuri adalah seluruh
Fasyankes di Indonesia.
44. Pengumpulan
Penyimpanan
Sementara
Pengangkutan dari fasilitas
penyimpanan sementara
ke fasilitas storage depo
Penyimpanan pada
storage depo
Pengolahan dan/atau
Ekspor
Pengangkutan dari storage
depo ke
pengolahan/ekspor
Penanggung
jawab
Fasyankes
Dinkes Kab/kota dan Dinkes
Prov berkoordinasi dengan
DLH
KLHK
Tahapan Pengelolaan
Limbah Alkes
- KLHK
- Gubernur
KLHK
45. 1. PENGUMPULAN
PermenLHK No. 27 Tahun 2020 Pasal 6
(1) Penanggungjawab Fasyankes wajib
melakukan pengumpulan Alkes
bermerkuri
(2) Pengumpulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
dikelompokkan berdasarkan jenis
alat kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(3) Terhadap alat kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib dilakukan:
a.pengemasan; dan
b.pelekatan simbol dan label.
2. PENYIMPANAN
SEMENTARA
PermenLHK No. 27 Tahun 2020 Pasal 13
1. Penanggung jawab Fasyankes wajib
melakukan penyimpanan sementara terhadap
Limbah Alat Kesehatan yang Mengandung
Merkuri yang telah dilakukan pengemasan
dan pelekatan simbol dan label.
2. Penyimpanan sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada
fasilitas penyimpanan sementara yang berada
dalam penguasaan penanggung jawab
Fasyankes.
3. Dalam hal penanggung jawab Fasyankes
tidakmemiliki fasilitas penyimpanan
sementara, Limbah Alat Kesehatan yang
Mengandung Merkuri disimpan pada fasilitas
penyimpanan sementara lainnya milik rumah
sakit pemerintah pusat atau pemerintah
daerah yang berada dalam 1 (satu) wilayah
kabupaten/kota.
3. PENGANGKUTAN
PermenLHK No. 27 Tahun 2020 Pasal 16
1. Pengangkutan dari fasilitas penyimpanan
sementara ke fasilitas storage depo
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a
dilakukan oleh dinas kesehatan daerah provinsi,
dan/atau dinas kesehatan daerah kabupaten/kota
sesuai dengan kewenangannya.
2. Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada
ayat dilaksanakan melalui koordinasi dengan
instansi pemerintah daerah provinsi dan/atau
daerah kabupaten/kota yang bertanggung jawab
di bidang lingkungan hidup.
Pasal 17
Pengangkutan dari storage depo ke fasilitas
pengolahan Limbah Alat Kesehatan yang
Mengandung Merkuri dan/atau luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia melalui kegiatan
ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf
b dilakukan oleh Direktur Jenderal
6
Pengelolaan Limbah Alat Kesehatan yang Mengandung Merkuri
PermenLHK No. 27 Tahun 2020 Pasal 5
46. 4. PENYIMPANAN PADA DEPO
STORAGE
PermenLHK No. 27 Tahun 2020 Pasal 19 Ayat
(2)
Storage depo sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disediakan oleh Menteri dan
diserahkan kepada gubernur untuk
ditempatkan pada:
a. rumah sakit milik pemerintah daerah; atau
b. lokasi lain sesuai dengan peruntukan
penyimpanan Limbah Alat Kesehatan
yang Mengandung Merkuri.
5. PENGOLAHAN
PermenLHK No. 27 Tahun 2020 Pasal 20
(1) Limbah Alat Kesehatan yang
Mengandung Merkuri pada
storage depo wajib dilakukan
pengolahan Limbah Alat
Kesehatan yang Mengandung
Merkuri.
(2) Pengolahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan
cara:
a. perolehan kembali (recovery)
Merkuri; b. enkapsulasi; dan/atau
c. teknologi lainnya sesuai
dengan perkembangan ilmu
pengetahuan.
6. EKSPOR
PermenLHK No. 27 Tahun 2020 Pasal
20 Ayat (3)
Dalam hal tidak tersedia fasilitas
pengolahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan
ekspor
alat kesehatan yang mengandung
Merkuri.
Pengelolaan Limbah Alat Kesehatan yang Mengandung Merkuri
PermenLHK No. 27 Tahun 2020 Pasal 5
7
47. Pengumpulan
• dikelompokkan berdasarkan jenis Alkes
• dilakukan pengemasan
• dilakukan pelekatan simbol dan label.
Contoh Kemasan
Primer
Contoh
Kemasan
Sekunder
PENGEMASAN
• kemasan asli atau kemasan pengganti
(tertutup; dan tidak bereaksi dengan
Merkuri).
• Dilapisi dengan plastik gelembung
(bubble wrap) sebanyak minimal 2
lapisan
Kemasan Primer
• kemasan yang memenuhi kriteria
• Dilapisi dengan plastik wrap
sebanyak minimal 2 lapisan sebagai
pengamanan terakhir
Kemasan Sekunder
PELEKATAN SIMBOL DAN
LABEL
1. Simbol
berupa simbol bahaya Merkuri
2. Label
Kemasan sekunder terbuat dari
bahan:
• baja karbon;
• polietilena tereftalat;
• etilena propilena dien monomer;
• polivinil klorida;
• polietilena; atau
• polietilena berdensitas tinggi.
48.
49. Simbol Kemasan Primer
Simbol dan Label Simbol Kemasan Sekunder
BAHAYA MERKURI
Ilustrasi pengisian ruang kosong pada
kemasan sekunder (diisi oleh bahan lain
seperti busa atau plastik yang dapat
mencegah guncangan)
Simbol Label
Label
Simbol
Pelekatan simbol dan label termo dan tensi
(kemasan primer) Pelekatan simbol dan label dental amalgam
(kemasan primer)
Pelekatan simbol dan label kemasan
sekunder
Jika alkes mengandung Merkuri telah dikemas sekaligus dalam kemasan primer dan sekunder dalam
satu waktu, maka simbol dan label cukup dilekatkan pada kemasan sekunder
50. Penyimpanan
Sementara
penyerahan limbah alkes ke penyimpanan sementara lainnya
dilengkapi dengan berita acara serah terima
Setiap Penanggung jawab Fasyankes wajib melakukan penyimpanan
sementara di masing-masing Fasyankes
Hanya Jika, penanggung jawab Fasyankes tidak memiliki fasilitas penyimpanan
sementara, maka dapat disimpan pada penyimpanan sementara rumah sakit
pemerintah pusat atau pemda yang berada dalam satu wilayah kab/kota.
Penyimpanan sementara harus telah dilakukan pengemasan dan
pelekatan simbol dan label.
51. Dari fasilitas penyimpanan
sementara ke fasilitas storage
depo
Dari fasilitas storage depo ke
fasilitas pengolahan atau
ekspor.
Pengangkutan
1. Dinkes provinsi, dan/atau dinkes
kab/kota sesuai dengan
kewenangannya
2. Dilaksanakan melalui koordinasi
dengan DLH Prov atau DLH
Kab/Kota
Dilakukan oleh:
Direktur Jenderal PSLB3.
Dilakukan oleh:
Ketentuan pengangkutan:
a. dilakukan terhadap Limbah alkes
mengandung merkuri yang telah
dilakukan:
- pengemasan
- pelekatan simbol dan label
b. dilengkapi dengan dokumen pencatatan
Limbah Alkes yang Mengandung Merkuri
Dokumen pencatatan terdiri atas:
a. bagian kesatu, diisi oleh penanggung
jawab Fasyankes;
b. bagian kedua, diisi oleh pengangkut
Limbah Alkes yang Mengandung
Merkuri dari Fasyankes ke storage
depo;
c. bagian ketiga, diisi oleh pengelola
storage depo;
d. bagian keempat, diisi oleh pengangkut
Limbah Alkes yang Mengandung
Merkuri dari storage depo ke fasilitas
pengolahan limbah atau ekspor; dan
e. bagian kelima, diisi oleh
pengolah/eksportir Limbah Alkes yang
Mengandung Merkuri .
53. PENCATATAN DAN PELAPORAN LIMBAH MEDIS
FASYANKES
• 1. Laporan Offline (laporan rutin program kesehatan lingkungan
terkait timbulan limbah ) setiap bulan
• 2. laporan Online
Melalui aplikasi SIKELIM (http://sikelimkemkes.id)
54. Jumlah Fasyankes di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023
No Kabupaten/Kota Puskesmas Rumah Sakit
1 Kota Tanjungpinang 7 3
2 Kota Batam 21 20
3 Kabupaten Bintan 15 2
4 Kabupaten Lingga 13 2
5 Kabupaten Karimun 13 3
6 Kabupaten Kep. Anambas 10 3
7 Kabupaten Natuna 14 2
Total 93 35
55. Rekapan Fasyankes di Kab. Natuna yang Tidak Melakukan
Penginputan
Pada Aplikasi Sikelim Bulan Januari-Juni Tahun 2023
N
O
BULAN FASYANKES
1 JANUARI RSAU dr yuniatiwismakaryani
Puskesmas Batubi Jaya
Puskesmas Pulau Tiga Barat
2 FEBRUARI RSAU dr yuniatiwismakaryani
3 MARET RSAU dr yuniatiwismakaryani
Puskesmas Midai
N
O
BULAN FASYANKES
4 APRIL RSAU dr yuniatiwismakaryani
Puskesmas Bunguran Tengah
Puskesmas Tanjung
Puskesmas Midai
Puskesmas Serasan Timur
Puskesmas Subi
N
O
BULAN FASYANKES
5 MEI RSAU dr yuniatiwismakaryani
6 JUNI RSAU dr yuniatiwismakaryani
56. FASYANKES YANG TELAH SESUAI KRITERIA STANDAR
PENGOLAHAN LIMBAH BULAN JANUARI-JUNI TAHUN 2023
NO BULAN FASYANKES
1 JANUARI Rs Umum Daerah Natuna
2 FEBRUARI Rs Umum Daerah Natuna
3 MARET Rs Umum Daerah Natuna
4 APRIL Rs Umum Daerah Natuna
5 MEI Rs Umum Daerah Natuna
6 JUNI Rs Umum Daerah Natuna
Puskesmas Sedanau
58. Rencana Tindak Lanjut atau Kesepakatan Bersama
Rapat Evaluasi Pengelolaan Limbah Medis B3 Fasyankes
dan Persiapan Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri
TANJUNGPINANG, 11 Juli 2023