SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
KECAMATAN PULAU PISANG
Jalan Pelabuhan PekonLabuhan KecamatanPulauPisang
Kabupaten PesisirBarat Kode Pos 34874
email: panwaslucam@gmail.com
SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor : 023/LA-12.03/PM.01.01/VIII/2018
Dasar : Surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor:
III/LA/TU.03//VIII/2018. tanggal 22 Agustus 2018, Hal: Undangan Rapat Penyusunan Laporan
Keuangan Dana Hibah Pilkada.
MEMERINTAHKAN
Kepada :
No. NAMA/ NIP Pangkat/ Gol JABATAN
1. DEDI FARIZAL
Staf Pelaksana SDMO/Operator
Kecamatan
2.
Untuk : Untuk Mengikuti Undangan Rapat Penyusunan Laporan Keuangan Dana
Hibah Pilkada:
Hari, Tanggal : Jum’at – Minggu, 23-27 Agustus 2018
Waktu : 09.00 s.d selesai
Tempat : Hotel Nusantara Syariah Bandar Lampung
Dengan Ketentuan :
1. Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pesisir Barat;
2. Surat Perintah Tugas (SPT) ini berlaku 5 (lima) hari terhitung tanggal 23-27
Agustus 2018;
Demikian Surat Perintah Tugas (SPT) ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Krui, 22 Agustus 2018
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PULAU PISANG.
KEPALA SEKRETARIAT
NIZARSYAH
NIP. 1964081989031005
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Jalan Lintas Barat Sumatera Pekon Seray Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Kode Pos 34874
email: panwaskabpesbar@gmail.com

More Related Content

What's hot

Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar
Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar
Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar Dadang Solihin
 
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLU
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLUPeta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLU
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLUAvida Virya
 
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan RuangSurvey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruangushfia
 
Formulir anjab subbag keuangan
Formulir anjab subbag keuanganFormulir anjab subbag keuangan
Formulir anjab subbag keuanganReddy Prayudie
 
ARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020.pptx
ARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020.pptxARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020.pptx
ARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020.pptxRicardoStevens1
 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dadang Solihin
 
Permendagri 45/2016 ttg Penetapan & Penegasan Batas Desa
Permendagri 45/2016 ttg Penetapan & Penegasan Batas DesaPermendagri 45/2016 ttg Penetapan & Penegasan Batas Desa
Permendagri 45/2016 ttg Penetapan & Penegasan Batas DesaRyadhi EthniCitizen
 
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJMitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJKhalid Mustafa
 
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah Via SIPD.pptx
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah Via SIPD.pptxMekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah Via SIPD.pptx
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah Via SIPD.pptxCaptenBugis
 
Perencanaan Spasial Kawasan Khusus
Perencanaan Spasial Kawasan KhususPerencanaan Spasial Kawasan Khusus
Perencanaan Spasial Kawasan KhususDadang Solihin
 
Matriks pembagian urusan pemerintahan kab/kota menurut UU 23 Th 2014
Matriks pembagian urusan pemerintahan kab/kota menurut UU 23 Th 2014Matriks pembagian urusan pemerintahan kab/kota menurut UU 23 Th 2014
Matriks pembagian urusan pemerintahan kab/kota menurut UU 23 Th 2014Kiswoyo Sukirno
 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dadang Solihin
 
Penegakan hukum dalam pelaksanaan pemilukada
Penegakan hukum dalam pelaksanaan pemilukadaPenegakan hukum dalam pelaksanaan pemilukada
Penegakan hukum dalam pelaksanaan pemilukadaNovita Pratiwi
 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi  Rencana Pembangunan DaerahPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi  Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan DaerahDadang Solihin
 

What's hot (20)

Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar
Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar
Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar
 
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLU
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLUPeta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLU
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLU
 
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan RuangSurvey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
 
Formulir anjab subbag keuangan
Formulir anjab subbag keuanganFormulir anjab subbag keuangan
Formulir anjab subbag keuangan
 
SOSIALISASI UU ASN 2014
SOSIALISASI UU ASN 2014SOSIALISASI UU ASN 2014
SOSIALISASI UU ASN 2014
 
ARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020.pptx
ARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020.pptxARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020.pptx
ARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020.pptx
 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
 
Permendagri 45/2016 ttg Penetapan & Penegasan Batas Desa
Permendagri 45/2016 ttg Penetapan & Penegasan Batas DesaPermendagri 45/2016 ttg Penetapan & Penegasan Batas Desa
Permendagri 45/2016 ttg Penetapan & Penegasan Batas Desa
 
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJMitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
 
satpolpp
satpolppsatpolpp
satpolpp
 
Makalah penyesuaian andi ck ok
Makalah  penyesuaian  andi ck okMakalah  penyesuaian  andi ck ok
Makalah penyesuaian andi ck ok
 
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah Via SIPD.pptx
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah Via SIPD.pptxMekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah Via SIPD.pptx
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah Via SIPD.pptx
 
Perencanaan Spasial Kawasan Khusus
Perencanaan Spasial Kawasan KhususPerencanaan Spasial Kawasan Khusus
Perencanaan Spasial Kawasan Khusus
 
Matriks pembagian urusan pemerintahan kab/kota menurut UU 23 Th 2014
Matriks pembagian urusan pemerintahan kab/kota menurut UU 23 Th 2014Matriks pembagian urusan pemerintahan kab/kota menurut UU 23 Th 2014
Matriks pembagian urusan pemerintahan kab/kota menurut UU 23 Th 2014
 
Perspektif UU 10 th 2016
Perspektif UU 10 th 2016 Perspektif UU 10 th 2016
Perspektif UU 10 th 2016
 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 
Penegakan hukum dalam pelaksanaan pemilukada
Penegakan hukum dalam pelaksanaan pemilukadaPenegakan hukum dalam pelaksanaan pemilukada
Penegakan hukum dalam pelaksanaan pemilukada
 
Tahapan pilkades
Tahapan pilkadesTahapan pilkades
Tahapan pilkades
 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi  Rencana Pembangunan DaerahPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi  Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
 

Similar to Contoh spt 1

Undangan bimtek pengelolaan, penatausahaan & pertanggungjawaban keuangan
Undangan bimtek pengelolaan, penatausahaan & pertanggungjawaban keuanganUndangan bimtek pengelolaan, penatausahaan & pertanggungjawaban keuangan
Undangan bimtek pengelolaan, penatausahaan & pertanggungjawaban keuanganInfo Jadwal Bimtek
 
Undangan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah PP No.12 Tahun 2019
Undangan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah PP No.12 Tahun 2019Undangan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah PP No.12 Tahun 2019
Undangan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah PP No.12 Tahun 2019BIMTEKLINKPEMDA
 
bimtek penatausahaan keuangan, akrual
bimtek penatausahaan keuangan, akrualbimtek penatausahaan keuangan, akrual
bimtek penatausahaan keuangan, akrualPELATIHANBIMTEK
 
Paparan transaksi non tunai pol pp kab sarolangun
Paparan transaksi non tunai pol pp kab sarolangunPaparan transaksi non tunai pol pp kab sarolangun
Paparan transaksi non tunai pol pp kab sarolangunhoyin rizmu
 
Ba serah terima & pembayaran cleaning 2018
Ba serah terima & pembayaran cleaning 2018Ba serah terima & pembayaran cleaning 2018
Ba serah terima & pembayaran cleaning 2018RudiPrihartono
 
sppd penyuluhan gizi.docx
sppd penyuluhan gizi.docxsppd penyuluhan gizi.docx
sppd penyuluhan gizi.docxrobby596176
 
kualifikasi cv. rekanirwasita
kualifikasi cv. rekanirwasita  kualifikasi cv. rekanirwasita
kualifikasi cv. rekanirwasita ficky arka dewa
 
Pemerintah kabupaten muna barat penanaman modal
Pemerintah kabupaten muna barat penanaman modalPemerintah kabupaten muna barat penanaman modal
Pemerintah kabupaten muna barat penanaman modalOperator Warnet Vast Raha
 
Berita acara prona
Berita acara pronaBerita acara prona
Berita acara pronaNinuk Hp
 
BIMTEK PP NO.13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMER...
BIMTEK PP NO.13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMER...BIMTEK PP NO.13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMER...
BIMTEK PP NO.13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMER...Info Jadwal Bimtek
 
Jawaban lap pembentukan tim pokja pembangunan zi 2017
Jawaban  lap pembentukan tim pokja pembangunan zi 2017Jawaban  lap pembentukan tim pokja pembangunan zi 2017
Jawaban lap pembentukan tim pokja pembangunan zi 2017Imam Pirdaus
 
Link pemda penatausahaan keuangan
Link pemda penatausahaan keuanganLink pemda penatausahaan keuangan
Link pemda penatausahaan keuanganPELATIHANBIMTEK
 
3 bimtek pengelolaan keuangan daerah pp no. 12 tahun 2019
3 bimtek pengelolaan  keuangan daerah pp no. 12 tahun 20193 bimtek pengelolaan  keuangan daerah pp no. 12 tahun 2019
3 bimtek pengelolaan keuangan daerah pp no. 12 tahun 2019PELATIHANBIMTEK
 
1. laporan akhir pembentukan pengawas tps kulbar
1. laporan akhir pembentukan pengawas tps kulbar1. laporan akhir pembentukan pengawas tps kulbar
1. laporan akhir pembentukan pengawas tps kulbarArhie Lipu
 
1. laporan akhir pembentukan pengawas tps kulbar
1. laporan akhir pembentukan pengawas tps kulbar1. laporan akhir pembentukan pengawas tps kulbar
1. laporan akhir pembentukan pengawas tps kulbarArhie Lipu
 
Jawaban 2.a.1 laporan sosialisasi
Jawaban 2.a.1 laporan sosialisasiJawaban 2.a.1 laporan sosialisasi
Jawaban 2.a.1 laporan sosialisasiImam Pirdaus
 
Ujian Sertifikasi Jadwal April - Mei 2017
Ujian Sertifikasi Jadwal April - Mei 2017Ujian Sertifikasi Jadwal April - Mei 2017
Ujian Sertifikasi Jadwal April - Mei 2017Muhammad Sakti (LKPMI)
 
Berita acara pembayaran uang muka rehab contoh
Berita acara pembayaran uang muka rehab contohBerita acara pembayaran uang muka rehab contoh
Berita acara pembayaran uang muka rehab contohToniminerva
 

Similar to Contoh spt 1 (20)

Undangan bimtek pengelolaan, penatausahaan & pertanggungjawaban keuangan
Undangan bimtek pengelolaan, penatausahaan & pertanggungjawaban keuanganUndangan bimtek pengelolaan, penatausahaan & pertanggungjawaban keuangan
Undangan bimtek pengelolaan, penatausahaan & pertanggungjawaban keuangan
 
Undangan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah PP No.12 Tahun 2019
Undangan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah PP No.12 Tahun 2019Undangan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah PP No.12 Tahun 2019
Undangan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah PP No.12 Tahun 2019
 
bimtek penatausahaan keuangan, akrual
bimtek penatausahaan keuangan, akrualbimtek penatausahaan keuangan, akrual
bimtek penatausahaan keuangan, akrual
 
Paparan transaksi non tunai pol pp kab sarolangun
Paparan transaksi non tunai pol pp kab sarolangunPaparan transaksi non tunai pol pp kab sarolangun
Paparan transaksi non tunai pol pp kab sarolangun
 
SURAT KUASA.docx
SURAT KUASA.docxSURAT KUASA.docx
SURAT KUASA.docx
 
Ba serah terima & pembayaran cleaning 2018
Ba serah terima & pembayaran cleaning 2018Ba serah terima & pembayaran cleaning 2018
Ba serah terima & pembayaran cleaning 2018
 
sppd penyuluhan gizi.docx
sppd penyuluhan gizi.docxsppd penyuluhan gizi.docx
sppd penyuluhan gizi.docx
 
kualifikasi cv. rekanirwasita
kualifikasi cv. rekanirwasita  kualifikasi cv. rekanirwasita
kualifikasi cv. rekanirwasita
 
Pemerintah kabupaten muna barat penanaman modal
Pemerintah kabupaten muna barat penanaman modalPemerintah kabupaten muna barat penanaman modal
Pemerintah kabupaten muna barat penanaman modal
 
Berita acara prona
Berita acara pronaBerita acara prona
Berita acara prona
 
Rktm penyusunan laporan keuangan sai pada sekretariat uappa bw ok
Rktm penyusunan laporan keuangan sai pada sekretariat uappa bw okRktm penyusunan laporan keuangan sai pada sekretariat uappa bw ok
Rktm penyusunan laporan keuangan sai pada sekretariat uappa bw ok
 
BIMTEK PP NO.13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMER...
BIMTEK PP NO.13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMER...BIMTEK PP NO.13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMER...
BIMTEK PP NO.13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMER...
 
Jawaban lap pembentukan tim pokja pembangunan zi 2017
Jawaban  lap pembentukan tim pokja pembangunan zi 2017Jawaban  lap pembentukan tim pokja pembangunan zi 2017
Jawaban lap pembentukan tim pokja pembangunan zi 2017
 
Link pemda penatausahaan keuangan
Link pemda penatausahaan keuanganLink pemda penatausahaan keuangan
Link pemda penatausahaan keuangan
 
3 bimtek pengelolaan keuangan daerah pp no. 12 tahun 2019
3 bimtek pengelolaan  keuangan daerah pp no. 12 tahun 20193 bimtek pengelolaan  keuangan daerah pp no. 12 tahun 2019
3 bimtek pengelolaan keuangan daerah pp no. 12 tahun 2019
 
1. laporan akhir pembentukan pengawas tps kulbar
1. laporan akhir pembentukan pengawas tps kulbar1. laporan akhir pembentukan pengawas tps kulbar
1. laporan akhir pembentukan pengawas tps kulbar
 
1. laporan akhir pembentukan pengawas tps kulbar
1. laporan akhir pembentukan pengawas tps kulbar1. laporan akhir pembentukan pengawas tps kulbar
1. laporan akhir pembentukan pengawas tps kulbar
 
Jawaban 2.a.1 laporan sosialisasi
Jawaban 2.a.1 laporan sosialisasiJawaban 2.a.1 laporan sosialisasi
Jawaban 2.a.1 laporan sosialisasi
 
Ujian Sertifikasi Jadwal April - Mei 2017
Ujian Sertifikasi Jadwal April - Mei 2017Ujian Sertifikasi Jadwal April - Mei 2017
Ujian Sertifikasi Jadwal April - Mei 2017
 
Berita acara pembayaran uang muka rehab contoh
Berita acara pembayaran uang muka rehab contohBerita acara pembayaran uang muka rehab contoh
Berita acara pembayaran uang muka rehab contoh
 

Recently uploaded

Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar    Kapita selekta hukum bisnispengantar    Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnisilhamsumartoputra
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 

Recently uploaded (11)

Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar    Kapita selekta hukum bisnispengantar    Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 

Contoh spt 1

  • 1. KECAMATAN PULAU PISANG Jalan Pelabuhan PekonLabuhan KecamatanPulauPisang Kabupaten PesisirBarat Kode Pos 34874 email: panwaslucam@gmail.com SURAT PERINTAH TUGAS Nomor : 023/LA-12.03/PM.01.01/VIII/2018 Dasar : Surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor: III/LA/TU.03//VIII/2018. tanggal 22 Agustus 2018, Hal: Undangan Rapat Penyusunan Laporan Keuangan Dana Hibah Pilkada. MEMERINTAHKAN Kepada : No. NAMA/ NIP Pangkat/ Gol JABATAN 1. DEDI FARIZAL Staf Pelaksana SDMO/Operator Kecamatan 2. Untuk : Untuk Mengikuti Undangan Rapat Penyusunan Laporan Keuangan Dana Hibah Pilkada: Hari, Tanggal : Jum’at – Minggu, 23-27 Agustus 2018 Waktu : 09.00 s.d selesai Tempat : Hotel Nusantara Syariah Bandar Lampung Dengan Ketentuan : 1. Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat; 2. Surat Perintah Tugas (SPT) ini berlaku 5 (lima) hari terhitung tanggal 23-27 Agustus 2018; Demikian Surat Perintah Tugas (SPT) ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Krui, 22 Agustus 2018 PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PULAU PISANG. KEPALA SEKRETARIAT NIZARSYAH NIP. 1964081989031005
  • 2. PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT Jalan Lintas Barat Sumatera Pekon Seray Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Kode Pos 34874 email: panwaskabpesbar@gmail.com