3. Kenalan Yuk….!??!
Nama : Hariyandi
Status : Menikah dengan 2 ……………….
Alamat : Jl.P. Diponegoro Rt.21 Kota Tarakan
Pekerjaan : Co.Founder dan CEO dbaloy Food Industri
Pelatihan : SJH, HACCP & GMP, Branding, PPEI Camp,
SKA Ekspor, Kepabeanan, Booth Camp,
Digitalisasi UMKM, Pengemasan,
Digital Marketing, Business Scale Up, dsb.
Organisasi : WUBI KPlw Kalimantan Utara
HIPMI Kota Tarakan
UKM BI On Boarding
ISEF Indonesia
IKRA Angkatan ke 2
Program Pendampingan UMKM Binaan PT. Askrindo Prov.Kaltara
19. PERANAN
BENDAHARA
TP PKK
1. Melaksanakan prosedur pengelolaan tertib
administrasi keuangan sesuai dengan
program serta kegiatan pengembangan
dan pembinaan PKK.
2. Menerima, menyimpan, membukukan dan
mengeluarkan keuangan sesuai dengan
prosedur dan ketentuan perbendaharaan
20. PERANAN
BENDAHARA
TP PKK
3. Melakukan kerjasama keuangan antar
bendahara dengan membagi tugas
pengelolaan keuangan, laporan keuangan
setiap bulan dan dikoordinasikan oleh
bendahara serta bertanggung jawab
langsung pada ketua.
4. Menginformasikan secara reguler keadaan
keuangan dalam Rapat Pleno
21. TUPOKSI
BENDAHARA
TP PKK
1. Menyelenggarakan Administrasi keuangan
TP PKK sesuai ketentuan yang ada dan
administrasi keuangan yang berlaku
2. Mengerjakan pembukuan yang Rapi dan
benar sesuai ketentuan yang berlaku
3. Menyimpan dan menyusun bukti
pengeluaran dan penerimaan keuangan.
22. PEMBUKUAN
KEUANGAN
Setiap bendahara menyelenggarakan
pembukuan yang di catat dalam buku
keuangan TP PKK.
Buku yang digunakan bendahara berupa :
1. Buku Kas Umum
2. Buku Kas Harian (jika diperlukan)
3. Buku BANK (jika diperlukan)
4. Buku bantu lainnya sesuai kebutuhan
23. LANGKAH
PENYAMPAIAN
SPJ
• Berdasarkan Buku Keuangan dan buku pembantu
lainnya, bendahara membuat SPJ atas pengelolaan
uang yang menjadi tanggung jawabnya.
• SPJ ditanda tangani oleh Bendahara dan diketahui
oleh Ketua atau yang ditunjuk.
• Ketentuan mengenai SPJ agar dilaksanakan sesuai
dengan peraturan yang berlaku, antara lain :
24. • Setiap melaksanakan kegiatan agar dibuat SK kepanitiaan.
• Pembayaran Honorarium / Uang saku / Uang sidang sesuai dengan aturan yang berlaku
( misalnya Non PNS dan PNS Gol.III = Pajak 5%, PNS Gol.IV = Pajak 15% )
• Pembelian ATK, Photocopy, Pengadaan barang / alat lebih dari Rp. 1.000.000,- diberi materai
Rp.10.000,- dan dipungut pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
• Pembelian Snack/makanan untuk Rapat/Kegiatan pengSPJannya harus dilampiri Notulen hasil
Rapat ( Pajak sesuai aturan, misalnya dari Catering semua nilainya kena pajak 4% atau belanja
warung makan di bawah 1 juta tidak kena pajak, dan diatas 1 juta dikenakan pajak 4% )
• Pengeluaran untuk perjalanan Dinas Luar kota/Study Banding/Monitoring kelokasi pembinaan
dilampiri hasil pelaksanaannya (Surat Tugas, SPPD, Kwitansi, Dokumentasi dan sebagainya)
• Pengadaan Barang dan Jasa lebih dari Rp.10 Juta melalui penunjukan langsung/Panitia
pengadaan Barang dan Jasa lampirannya berupa Kwitansi, SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dan
BA Penerimaan barang.
