Rpp pkn kurikulum 2013 kls x 1415

RPPPKN SMA NEGERI 1 CIKEMBAR KURIKULUM 2013 KELAS X OLEH ELI PRIYATNA Hal : 1 dari 94
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Unit 1
Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Cikembar
Mata Pelajaran : PPKN
Kelas / Semester : X / 1
Peminatan : IPA / IPS
Alokasi Waktu : 6 x 45 Menit
Jumlah pertemuan : 3 kali
A. Kompetensi Inti dan
Terdiri dari 4 Kompetensi Inti yaitu :
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong,
kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian
dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan
bangsa dalam pergaulan dunia.
3.Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa
ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian,
serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan
minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda
sesuai kaidah keilmuan.
B. Kompetensi Dasar
3.1 Menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM dalam rangka pelindungan dan pemajuan HAM
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4.1 Menyaji kasus–kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan dan pemajuan HAM sesuai
dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
C. Indikator
 Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM yang dilakukan
pemerintah.
 Menentukan instrumen HAM nasional .

 Mendeskrip-sikan upaya pemajuan, penghorma-tan, dan penegakan HAM yang dilakukan
oleh individu dan masyarakat
 Menguraikan proses dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM
 Mengilustrasikan berbagai kasus pelanggaran HAM
 Menyimpulkan contoh perilaku yang dengan upaya pemajuan, penghormatan, dan
penegakan HAM di Indonesia
PERTEMUAN I
D. Tujuan Pembelajaran
Tujuan pokok pembelajaran adalah agar siswa mampu dan dapat :
1. Menjelaskan contoh-contoh pelanggaran HAM
2. Menyebutkan contoh-contah pelanggaran HAM
3. Menganalisis sebab-sebab pelanggaran HAM
E. Materi Pembelajaran
Kasus Pelanggaran HAM.
a. Kasus Tanjung Priok (1984)
Kasus tanjung Priok terjadi tahun 1984 antara aparat dengan warga sekitar yang berawal dari masalah
SARA dan unsur politis. Dalam peristiwa ini diduga terjadi pelanggaran HAM dimana terdapat
rarusan korban meninggal dunia akibat kekerasan dan penembakan.
b. Kasus terbunuhnya Marsinah, seorang pekerja wanita PT Catur Putera Surya Porong, Jatim (1994)
Marsinah adalah salah satu korban pekerja dan aktivitas yang hak-hak pekerja di PT Catur Putera
Surya, Porong Jawa Timur. Dia meninggal secara mengenaskan dan diduga menjadi korban
pelanggaran HAM berupa penculikan, penganiayaan dan pembunuhan.
c. Kasus terbunuhnya wartawan Udin dari harian umum bernas (1996)
Wartawan Udin (Fuad Muhammad Syafruddin) adalah seorang wartawan dari harian Bernas yang
diduga diculik, dianiaya oleh orang tak dikenal dan akhirnya ditemukan sudah tewas.
d. Peristiwa Aceh (1990)
Peristiwa yang terjadi di Aceh sejak tahun 1990 telah banyak memakan korban, baik dari pihak aparat
maupun penduduk sipil yang tidak berdosa. Peristiwa Aceh diduga dipicu oleh unsur politik dimana
terdapat pihak-pihak tertentu yang menginginkan Aceh merdeka.
e. Peristiwa penculikan para aktivis politik (1998)
Telah terjadi peristiwa penghilangan orang secara paksa (penculikan) terhadap para aktivis yang
menurut catatan Kontras ada 23 orang (1 orang meninggal, 9 orang dilepaskan, dan 13 orang lainnya
masih hilang).
f. Peristiwa Trisakti dan Semanggi (1998)
Tragedi Trisakti terjadi pada 12 Mei 1998 (4 mahasiswa meninggal dan puluhan lainnya luka-luka).
Tragedi Semanggi I terjadi pada 11-13 November 1998 (17 orang warga sipil meninggal) dan tragedi
Semanggi II pada 24 September 1999 (1 orang mahasiswa meninggal dan 217 orang luka-luka).

g. Peristiwa kekerasan di Timor Timur pasca jejak pendapat (1999)
Kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia menjelang dan pasca jejak pendapat 1999 di timor timur secara
resmi ditutup setelah penyerahan laporan komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia -
Timor Leste kepada dua kepala negara terkait.
h. Kasus Ambon (1999)
Peristiwa yang terjadi di Ambon ni berawal dari masalah sepele yang merambat kemasala SARA,
sehingga dinamakan perang saudara dimana telah terjadi penganiayaan dan pembunuhan yang
memakan banyak korban.
i. Kasus Poso (1998 – 2000)
Telah terjadi bentrokan di Poso yang memakan banyak korban yang diakhiri dengan bentuknya Forum
Komunikasi Umat Beragama (FKAUB) di kabupaten Dati II Poso.
j. Kasus Dayak dan Madura (2000)
Terjadi bentrokan antara suku dayak dan madura (pertikaian etnis) yang juga memakan banyak korban
dari kedua belah pihak.
k. Kasus TKI di Malaysia (2002)
Terjadi peristiwa penganiayaan terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia dari persoalan penganiayaan
oleh majikan sampai gaji yang tidak dibayar.
Kasus-kasus lainnya
Selain kasusu-kasus besar diatas, terjadi juga pelanggaran Hak Asasi Manusia seperti dilingkungan
keluarga, dilingkungan sekolah atau pun dilingkungan masyarakat.
Contoh kasus pelanggaran HAM dilingkungan keluarga antara lain:
1. Orang tua yang memaksakan keinginannya kepada anaknya (tentang masuk sekolah, memilih
pekerjaan, dipaksa untuk bekerja, memilih jodoh).
2. Orang tua menyiksa/menganiaya/membunuh anaknya sendiri.
3. Anak melawan/menganiaya/membunuh saudaranya atau orang tuanya sendiri.
4. Majikan dan atau anggota keluarga memperlakukan pembantunya sewenang-wenang dirumah.
Contoh kasus pelanggaran HAM di masyarakat antara lain :
1. Pertikaian antarkelompok/antargeng, atau antarsuku(konflik sosial).
2. Perbuatan main hakim sendiri terhadap seorang pencuri atau anggota masyarakat yang
tertangkap basah melakukan perbuatan asusila.
3. Merusak sarana/fasilitas umum karena kecewa atau tidak puas dengan kebijakan yang ada
F. Metode Pembelajaran :
Pendekatan : Saintifik
Strategi : PBM adalah pembelajaran yang menggunakan masalah nyata (autentik) yang tidak
terstruktur (ill-structured) dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi peserta didik untuk
mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis serta sekaligus
membangun pengetahuan baru. Langkah-langkah PBM:

Tahap 1 mengorientasikan peserta didik terhadap masalah
Tahap 2 mengorganisasikan peserta didik untuk belajar
Tahap 3 membimbing penyelidikan individual atau kelompok
Tahap 4 mengembangkan dan menyajikan hasil karya
Tahap 5 menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah
Metode : Ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan
G. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran
 Media : Tayangan video
 Alat : LCD, Internet
 Sumber : Buku PKn kelas X penerbit Intan Pariwara LKS eksis
H. Langkah Kegiatan/Skenario Pembelajaran
Rincian Kegiatan Waktu
1. Pendahuluan
 Menyiapkan kelas agar kondusif (Berdo’a, Absensi)
 Menanyakan kepada siswa kesiapan dan kenyamanan untuk belajar
 Tanya jawab materi sebelumnya mengenai HAM
 Menyampaikan tujuan pembelajaran melalui power point
10 menit
2. Kegiatan Inti
Mengamati
 Mengamati tayangan video mengenai kasus-kasus pelanggara HAM
yang terjadi dilingkungan masyarakat sekitar.
 Mendengar dan menyimak berbagai kasus pelanggaran HAM yang
terjadi di Indonesia dari berbagai media elektronik
Menanya
 Mempertanyakan contoh- contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
Mengeksperimenkan/mengeksplorasi-kan
 Menentukan sumber data akurat yang ada di lingkungannya berkaitan
dengan kasus-kasus pelanggaran HAM
 Mengumpulkan data dari berbagai sumber (media cetak dan elektronik)
tentang kasus pelanggaran HAM di Indonesia
50 menit

Mengasosiasikan
 Mencari hubungan pelanggaran HAM dengan aspek sosial–budaya
dalam masyarakat Indonesia
 Menganalisis hasil temuannya berkaitan dengan kasus pelanggaran HAM
di Indonesia
Mengomunikasikan
 Mempresentasikan berbagai kasus pelanggaran HAM di wilayahnya
berdasarkan hasil temuannya di lapangan
 Menyampaikan hasil temuan tentang kasus pelanggaran HAM dalam
bentuk lisan, tulisan, gambar atau media lainnya
3. Penutup
- Siswa dibawah bimbingan guru membuat kesimpulan,
- Memberikan latihan (mengerjakan soal-soal)
- Memberikan tugas untuk peningkatan pemahaman
- Menyampaikan materi pertemuan berikutnya
30 menit
A. Penilaian
 Jenis/Teknik Penilaian
 Bentuk Instrumen dan Instrumennya
 Pedoman Penskoran
1. Mekanisme dan prosedur
Penilaian dilakukan dari proses dan hasil. Penilaian proses dilakukan melalui observasi kerja
kelompok, kinerja presentasi, dan laporan tertulis. Sedangkan penilaian hasil dilakukan melalui
tes tertulis.
2. Aspek dan Instrumen penilaian
Instrumen observasi menggunakan lembar pengamatan dengan fokus utama pada aktivitas
dalam kelompok, kedisiplinan, dan kerjasama.
Instrumen kinerja presentasi menggunakan lembar pengamatan dengan fokus utama pada
aktivitas peran serta, kualitas visual presentasi, dan isi presentasi

Instrumen laporan praktik menggunakan rubrik penilaian dengan fokus utama pada kualitas
visual, sistematika sajian data, kejujuran, dan jawaban pertanyaan.
Instrumen tes menggunakan tes tertulis uraian dan/atau pilihan ganda
3. Contoh Instrumen (Terlampir)
Cikembar , 9 Desenber 2013
Mengetahui
Kepala SMA N I Cikembar Guru Mata Pelajaran PKn
Drs. Shodiq, M.M.Pd Eli Priyatna, S.Pd
Pembina IV/A Pembina IV/A
NIP. 19621217 198903 1 005 NIP. 19720409 201410 1 001
Catatan Kepala Sekolah :
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
....................
Lampiran :
a. Lembar Observasi dan kinerja presentasi
LEMBAR PENGAMATAN OBSERVASI
DAN KINERJA PRESENTASI
Kelas/Program : X/IPA/IPS
Kompetensi : KD 3.1 dan 4.1
No Nama Peserta didik Observasi Kinerja Presentasi Jml Nilai

Akt Disl Kerjsm Prnsrt Visual Isi Skor
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. AFRISKO ADHA
MACOLA
4 4 3 4 3 3 21
2. AGRY LEOFANNY
3. ANA RANIRI UTARI
4.
5.
6.
Rubrik Penilaian Pengamatan/Observasi
No Aspek yang dinilai Rubrik Skor
1. Aktivitas Menunjukkan aktivitas yang sangat tinggi
dan memberikan makna bagi diri
sendiri/kelompok
4
Menunjukkan aktivitas yang tinggi dan
memberikan makna bagi diri
sendiri/kelompok
3
Menunjukkan aktivitas yang cukup tetapi
kurang memberikan makna bagi diri
sendiri/kelompok
2
Tidak menunjukkan aktivitas yang
memberikan makna bagi diri
sendiri/kelompok
1
2. Kerjasama Dapat bekerjasama dalam kelompok, dan
memberikan warna dalam kelompok
tersebut
4
Dapat bekerja sama dalam kelompok, dan
cukup memberikan warna dalam kelompok
3
Dapat bekerja sama dalam kelompok, tetapi
kurang memberikan warna dalam kelompok
2
Tidak menunjukkan aktivitas kerjasama
dalam kelompok.
1

3. Disiplin Mengikuti seluruh kegiatan dari awal
sampai akhir dengan baik dan memberikan
warna dalam kegiatan
4
Mengikuti seluruh kegiatan dari awal
sampai akhir dengan baik membeirkan
waran dalam kegiatan
3
sampai akhir dengan baik dan membeirkan
2
sampai akhir dengan baik dan membeirkan
1
Rubrik Penilaian Kinerja Presentasi
No Aspek yang dinilai Rubrik Skor
1. Peran serta dalam presentasi Terlibat aktif dalam presentasi dan
memberikan makna dalam presentasi
3
Terlibat aktif dalam presentasi tetapi kurang
memberikan makna dalam presentasi
2
Tidak terlibat aktif dalam presentasi 1
2. Visualisasi dalam presentasi Bersuara jelas dan keras saat melakukan
presentasi
3
Bersuara jelas tetapi kurang keras saat
melakukan presentasi
2
Bersuara kurang jelas dan kurang keras saat
melakukan presentasi
1
3. Isi Presentasi Isi presentasi yang disampaikan lengkap
sesuai dengan materi ajar
3
Isi presentasi yang disampaikan sesuai
dengan materi ajar, tetapi kurang lengkap
2

Isi presentasi yang disampaikan kurang
sesuai materi ajar dan kurang lengkap.
1
Keterangan :
3. Sangat tinggi
2. Tinggi
1. Kurang
PENILAIAN PRESENTASI
(hasil pengumpulan data/laporan penelitian/dll)
Tanggal /bulan/tahun : ................................................................
Nama/kelompok : ................................................................
Kelas/Smt : .................................................................
Mata Pelajaran : .................................................................
Judul Presentasi : ……………………………………………..
No
Aspek Penilaian Bobot Skor Nilai
1 KEMAMPUAN MENDESKRIPSIKAN GAGASAN
a. Ide pokok laporan
b. Keruntutan berpikir dari latar belakang, masalah,
tujuan, hasil, dan kesimpulan.
c. Penggunaan Bahasa Indonesia.
15%
2 KEMAMPUAN MENJELASKAN ISI PRESENTASI
a. Kelancaran penyampaian gagasan
b. Kejelasan metode dan prosedur kerja
15%
3 KEMAMPUAN MENUNJUKKAN ORISINALITAS
a. Bukti empirik atas argumen
b. Konsistensi argumentasi
15%
4 KEMAMPUAN MENJELASKAN INOVASI DAN
MANFAAT
a. Sifat kebaruan hasil karya
15%

b. Kesesuaian antara materi penulisan dengan
penugasan dari guru
5 KEMAMPUAN MEMPERTAHANKAN KONSEP
DALAM MENJAWAB PERTANYAAN
20%
a. Kemampuan berargumentasi, ketangguhan dan
konsistensi, berkomunikasi lisan
b. Keruntutan dalam penalaran
c. Ketepatan dalam menjawab pertanyaan
d. Akurasi uraian materi dengan kesimpulan
6 KEMAMPUAN MENJELASKAN HASIL 15%
a. Originalitas atas keaslian karya
b. Keefektifan atau pencapaian tujuan/prestasi
c. Dampak atau manfaatnya
7 SIKAP DALAM PRESENTASI 5%
a. Kerapihan
b. Kesopanan
Catatan : Skor 1-5 (1. Sangat Kurang, 2. Kurang, 3. Cukup, 4. Baik, 5. Sangat Baik)
Nilai = bobot x skor
Cikembar, Juli 2015
Guru Mata Pelajaran PKn
ELI PRIYATNA, S.PD
NIP. 19720409 201410 1 001

PENILAIAN PORTOFOLIO
Tanggal /bulan/tahun : ..............................................................................
Nama peserta didik : ...............................................................................
Kelas/Smt : ...............................................................................
Mata Pelajaran : ...............................................................................
Kompetensi Inti/Kompetensi Dasar : …………………………………………………
No Komponen Portofolio Bobot Skor Nilai
1 KERUNTUTAN PENYUSUNAN PORTOFOLIO
a. Runtut dari tugas awal sampai akhir (lengkap)
b. Runtut berdasarkan hari, tanggal, bulan dan tahun
25%
2 KELENGKAPAN PORTOFOLIO
c. a. Lengkap setiap Kompetensi Inti dan Kompentensi
Dasar
d. b. …………………………..
25%
3 KERAPIAN PENYUSUNAN PORTOFOLIO
c. Rapi dan tidak kotor
d. ………………………
25%
4 KEBERMANFAATAN PORTOFOLIO
c. Bermanfaat untuk perbaikan dimasa depan
d. ………………………..
25%

Cikembar, Juli 2015
ELI PRIYATNA, S.PD
NIP. 19720409 201410 1 001
Unit 2
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa

B. Kompetensi Dasar
4.1 Menyaji kasus–kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan dan pemajuan HAM sesuai
dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
C. Indikator
 Mengilustrasikan berbagai kasus pelanggaran HAM
 Menyimpulkan contoh perilaku yang dengan upaya pemajuan, penghormatan, dan
penegakan HAM di Indonesia
PERTEMUAN I
1. Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM yang dilakukan
pemerintah
2. Menentukan instrumen HAM nasional
Upaya-upaya penegakan HAM di Indonesia
UPAYA PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal,
dan abadi sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak seperti hak untuk
hidup, hak berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak
berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan merupakan hak yang tidak boleh diabaikan
atau dirampas oleh siapapun, seperti yang tercantum pada rumusan hak asasi manusia sebagaimana
tertuang dalam Pembukaan Piagam Hak Asasi Manusia vide Tap MPR No.XVII/MPR/1998.
Konsep hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada diri manusia sebagai hak yang harus
dihormati dan dilindungi, pada awalnya tumbuh pada tataran nasional di Inggris, Amerika Serikat
(AS), dan Perancis pada abad ke-17 dan 18. Hal itu terbukti dengan dikeluarkannya Bill of Rights
pada tahun 1689 di Inggris, Virginia Declaration of Rights dan Declaration of Independence pada
tahun 1776 di AS, Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen pada tahun 1789 di Perancis,
dan Bill of Rights pada tahun 1791 di AS. Instrumen-instrumen nasional ini menetapkan pokok-
pokok yang sekarang dikenal sebagai human rights (hak asasi manusia).
Pada abad ke-19 dan dasawarsa awal abad ke-20, konsep hak asasi manusia (HAM) mulai
berkembang di tataran internasional. Konsep ini sudah mulai dianut oleh komunitas bangsa-bangsa
dalam melakukan hubungan di antara mereka. Upaya komunitas internasional untuk memantapkan
pengakuan dan penghormatan HAM mencapai kulminasinya pada tanggal 10 Desember 1948
dengan diterima dan diproklamasikannya Universal Declaration of Human Rights (UDHR).

Deklarasi ini menetapkan hak dan kebebasan setiap orang yang harus diakui dan dihormati serta
kewajiban tiap orang untuk dipenuhi.
Walaupun terlambat, lima puluh tahun setelah PBB memproklamasikan UDHR, lahirnya Tap MPR
No. XVII/MPR/1998 tentang HAM merupakan tonggak sejarah yang strategis dalam bidang HAM
di Indonesia. Tenggang waktu setengah abad yang dirasa cukup lama menunjukkan bahwa betapa
rumitnya bangsa ini dalam mengadopsi dan menyesuaikan nilai-nilai universal dengan nilai-nilai
mengenai HAM yang sudah dianut.
Terbentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tahun 1993 mendapat
tanggapan positif dari berbagai kalangan di Indonesia, terbukti dengan banyaknya laporan dari
masyarakat kepada Komnas HAM sehubungan banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi selama
ini. Hal ini di satu sisi menunjukkan betapa besarnya perhatian bangsa Indonesia terhadap
penegakan HAM, namun di sisi lain menunjukkan pula betapa prihatinnya bangsa Indonesia
terhadap pelanggaran HAM yang selama ini terjadi di negeri ini.
Pendekatan: Saintifik
membangun pengetahuan baru
 Media : tayangan video
4. Pendahuluan
 Tanya jawab materi sebelumnya mengenai pelanggaran HAM
20 menit
5. Kegiatan Inti
Mengamati
 Membaca dari berbagai sumber tentang pemajuan,penghormatan dan
penegakan dan Pengadilan HAM di Indonesia
Menanya
40 menit

 Mempertanyakan proses pemajuan, penghormatan dan penegakan
HAM di wilayahnya serta hambatan yang ditemukan
tentang upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM di
Indonesia
Mengasosiasikan
 Mencari hubungan upaya penegakkan HAM dan berbagai tantangannya
di Indonesia
Mengomunikasikan
 Membuat kesimpulan tentang pemajuan, penghormatan dan penegakan
HAM .
 Mempresentasikan hasil pengumpulan data tentang penanganan
beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia
 Menyampaikan beberapa tokoh dan lembaga yang bergerak dalam
penegakan HAM
6. Penutup
- Siwa dibawah bimbingan guru membuat kesimpulan,
30 menit
B. Penilaian
tes tertulis.

Mengetahui
NIP. 19621217 198903 1 005 NIP. 19720409 201410 1 001
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Nama/kelompok : ................................................................
Kelas/Smt : .................................................................
Mata Pelajaran : .................................................................

No
d. Ide pokok laporan
e. Keruntutan berpikir dari latar belakang, masalah,
f. Penggunaan Bahasa Indonesia.
15%
e. Kelancaran penyampaian gagasan
f. Kejelasan metode dan prosedur kerja
15%
e. Bukti empirik atas argumen
f. Konsistensi argumentasi
15%
MANFAAT
e. Sifat kebaruan hasil karya
f. Kesesuaian antara materi penulisan dengan
penugasan dari guru
15%
20%
e. Kemampuan berargumentasi, ketangguhan dan
f. Keruntutan dalam penalaran
g. Ketepatan dalam menjawab pertanyaan
h. Akurasi uraian materi dengan kesimpulan
d. Originalitas atas keaslian karya
e. Keefektifan atau pencapaian tujuan/prestasi

f. Dampak atau manfaatnya
c. Kerapihan
d. Kesopanan
Cikembar, Juli 2015
ELI PRIYATNA, S.PD
NIP. 19720409 201410 1 001
Kelas/Smt : ...............................................................................
Mata Pelajaran : ...............................................................................

c. Runtut dari tugas awal sampai akhir (lengkap)
d. Runtut berdasarkan hari, tanggal, bulan dan tahun
25%
g. a. Lengkap setiap Kompetensi Inti dan Kompentensi
Dasar
h. b. …………………………..
25%
g. Rapi dan tidak kotor
h. ………………………
25%
g. Bermanfaat untuk perbaikan dimasa depan
h. ………………………..
25%
Cikembar, Juli 2015
Guru Mata Pelajaran PPKN
ELI PRIYATNA, S.PD
NIP. 19720409 201410 1 001

Unit 3

B. Kompetensi Dasar
3.2 Memahami pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
4.2 Menyaji hasil telaah pokok-pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
C. Indikator
a. Mendeskripsikan pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945
b. Menganalisis kedudukan Pembukaan UUD 1945
c. Menguraikan makna tiap alinia yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945
PERTEMUAN I
1. Mendeskripsikan pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945
2. Mendeskripsikan pengertian konstitusi negara
3. Menganalisis kedudukan Pembukaan UUD 1945
4. Menguraikan makna tiap alinia yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
PEMBUKAAN
(Preambule)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka
penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan
perikeadilan.
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang
berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang
kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur,
supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini
kemerdekaannya.
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah
Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia,
yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat
dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab,
Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.
 Media : Gambar, Charta
7. Pendahuluan
20 menit

 Tanya jawab materi sebelumnya mengenai pelanggaran HAM
8. Kegiatan Inti
 Menayangkan gambar-gambar penegakan HAM melalui power point
serta melakukan tanya jawab singkat
 Siswa mendapatkan penjelasan tentang proses pelaksanaan teknik PBM
Tahap 1 mengorientasikan peserta didik terhadap masalah
Tahap 2 mengorganisasikan peserta didik untuk belajar
Tahap 3 membimbing penyelidikan individual atau kelompok
Tahap 4 mengembangkan dan menyajikan hasil karya
Tahap 5 menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah
– Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang makna pokok-pokok
pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
– Diskusi kelompok membahas hasil pengumpulan data
– Membuat laporan hasil pengumpulan data
– Mempresentasi-kan hasil laporan di depan kelas
(format presentasiterlampir)
40 menit
9. Penutup
30 menit
I. Penilaian
tes tertulis.

Mengetahui
NIP. 19621217 198903 1 005 NIP. 19720409 201410 1 001
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................
Nama/kelompok : ................................................................
Kelas/Smt : .................................................................
Mata Pelajaran : .................................................................
No
g. Ide pokok laporan
h. Keruntutan berpikir dari latar belakang, masalah,
15%

i. Penggunaan Bahasa Indonesia.
i. Kelancaran penyampaian gagasan
j. Kejelasan metode dan prosedur kerja
15%
i. Bukti empirik atas argumen
j. Konsistensi argumentasi
15%
MANFAAT
i. Sifat kebaruan hasil karya
j. Kesesuaian antara materi penulisan dengan
penugasan dari guru
15%
20%
i. Kemampuan berargumentasi, ketangguhan dan
j. Keruntutan dalam penalaran
k. Ketepatan dalam menjawab pertanyaan
l. Akurasi uraian materi dengan kesimpulan
g. Originalitas atas keaslian karya
h. Keefektifan atau pencapaian tujuan/prestasi
i. Dampak atau manfaatnya
e. Kerapihan
f. Kesopanan

Cikembar, Juli 2015
ELI PRIYATNA, S.PD
NIP. 19720409 201410 1 001
Kelas/Smt : ...............................................................................
Mata Pelajaran : ...............................................................................
e. Runtut dari tugas awal sampai akhir (lengkap)
f. Runtut berdasarkan hari, tanggal, bulan dan tahun
25%
k. a. Lengkap setiap Kompetensi Inti dan Kompentensi
25%

Dasar
l. b. …………………………..
k. Rapi dan tidak kotor
l. ………………………
25%
k. Bermanfaat untuk perbaikan dimasa depan
l. ………………………..
25%
Cikembar, Juli 2015
ELI PRIYATNA, S.PD
NIP. 19720409 201410 1 001
Unit 4

J. Kompetensi Inti dan
K. Kompetensi Dasar
3.3 Memahami pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
4.3 Menyaji hasil telaah pokok-pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
L. Indikator
1. Mendeskripsi-kan kedudukan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial
2. Menguraikan pengertian bangsa dan unsur terbentuknya bangsa.
3. Menganalisis pengertian Negara dan unsur-unsur terbentuknya negara
4. Mendeskripsi-kan asal mula terjadinya negara
5. Menguraikan pentingnya pengakuan oleh negara lain bagi suatu negara.

6. Membanding-kan pengakuan suatu Negara dari Negara lain dan bentuk-bentuk kenegaraan
PERTEMUAN I
M. Tujuan Pembelajaran
N. Materi Pembelajaran
Bentuk Negara dan Pemerintahan
Bentuk negara adalah merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara
yuridis mengenai negara. Peninjauan secara sosiologis jika negara dilihat secara keseluruhan
(ganzhit) tanpa melihat isinya, sedangkan secara yuridis jika negarapeninjauan hanya dilihat dari
isinya atau strukturnya.
Machiavelli dalam bukunya II Prinsipe bahwa bentuk negara (hanya ada dua pilihan) jika tidak
republik tentulah Monarkhi. Selanjutnya menjelaskan negara sebagai bentuk genus sedangkan
Monarkhi dan republik sebagai bentuk speciesnya.
Perbedaan dalam kedua bentuk Monarkhi dan republik (Jellinek, dalam bukunya Allgemene
staatslehre) didasarkan atas perbedaan proses terjadinya pembentukan kemauan negara itu terdapat
dua kemungkinan:
1. Apabila cara terjadinya pembentukan kemauan negara secara psikologis atau secara alamiah,
yang terjadi dalam jiwa/badan seseorang dan nampak sebagai kemauan seseorang/individu
maka bentuk negaranya adalah Monarkhi.
2. Apabila cara proses terjadinya pembentukan negara secara yuridis, secara sengaja dibuat
menurut kemauan orang banyak sehingga kemauan itu nampak sebagai kemauan suatu
dewan maka bentuk negaranya adalah republik.
Bentuk Negara pada Zaman Yunani Kuno
Menurut Plato terdapat lima macam bentuk negara yang sesuai dengan sifat tertentu dan jiwa
manusia, yaitu sebagai berikut.
1. Aristokrasi yang berada di puncak. Aristokrasi adalah pemerintahan oleh aristokrat
(cendikiawan) sesuai dengan pikiran keadilan. Keburukan mengubah aristokrasi menjadi:
2. Timokrasi, yaitu pemerintahan oleh orang-orang yang ingin mencapai kemasyhuran dan
kehormatan. Timokarsi ini berubah menjadi:
3. Oligarkhi, yaitu pemerintahan oleh para (golongan) hartawan. Keadaan ini melahirkan milik
partikulir maka orang-orang miskin pun bersatulah melawan kaum hartawan dan lahirlah:

4. Demokrasi, yaitu pemerintahan oleh rakyat miskin (jelata). Oleh karena salah
mempergunakannya maka keadaan ini berakhir dengan kekacauan atau anarkhi.
5. Tirani, yaitu pemerintahan oleh seorang penguasa yang bertindak dengan sewenang-wenang.
Menurut Aristoteles terdapat tiga macam bentuk negara yang dibaginya menurut bentuk yang ideal
dan bentuk pemerosotan, yaitu sebagai berikut.
1. Bentuk ideal Monarkhi bentuk pemerosatan Tirani/Diktator.
2. Bentuk ideal Aristokrasi bentuk pemrosotanya Oligarkhi/Plutokrasi.
3. Bentuk ideal Politea bentuk pemerosotannya Demokrasi.
Bentuk Negara pada Zaman Pertengahan
Pengertian lain dari bentuk negara dikemukakan oleh beberapa sarjana sejak akhir zaman
pertengahan yang hingga saat ini masih diakui oleh banyak sarjana-sarjana yang berpaham modern.
Pengertian yang dimaksud adalah bentuk negara kerajaan atau Republik. Pengertian ini diajarkan
oleh Machiavelli yang menyebutkan bahwa negara itu kalau bukan Republik (Republica), tetapi
Kerajaan.
Bentuk Negara pada Zaman Sekarang
Tiga aliran yang didasarkan pada bentuk negara yang sebenarnya, yaitu sebagai berikut.
1. Paham yang menggabungkan persoalan bentuk negara dengan bentuk pemerintahan.
2. Paham yang membahas bentuk negara itu, atas dua golongan, yaitu demokrasi atau diktaktor.
3. Paham yang mencoba memecahkan bentuk negara dengan ukuran-ukuran/ketentuan yang
sudah ada.
Pendapat yang menggabungkan bentuk negara (staatvorm) dengan bentuk Pemerintahan
(regeringvorm) terdiri dari berikut ini.
1. Bentuk pemerintahan di mana terdapat hubungan yang erat antara badan eksekutif dan
badan legislatif.
2. Bentuk pemerintahan di mana terdapat pemisahan yang tegas antara badan eksekutif,
legislatif dan yudikatif.
O. Metode Pembelajaran :
P. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran

Q. Langkah Kegiatan/Skenario Pembelajaran
10. Pendahuluan
 Tanya jawab materi sebelumnya mengenai Pembukaan UUD 1945
20 menit
11. Kegiatan Inti
Mengamati
 Membaca dari berbagai sumber tentang bentuk negara dan pemerintahan
yang sesuai dengan UUD NRI tahun 1945
Menanya
 Menanya tentang bentuk negara dan pemerintahan yang sesuai dengan
UUD NRI Tahun 1945
tentang bentuk Negara dan pemerintah yang sesuai dengan UUD NRI
Tahun 1945
Mengasosiasikan
 Mencari hubungan antara bentuk Negara dan pemerintah Republik
Indonesia dengan
Mengomunikasikan
 Menyimpulkan hasil diskusi tentang bentuk Negara dan pemerintahan
Indonesia sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945
 Meyajikan hasil diskusi tentang bentuk Negara dan pemerintahan
40 menit
12. Penutup
30 menit

PERTEMUAN II
R. Tujuan Pembelajaran
S. Materi Pembelajaran
Sistem Pemerintahan negara
T. Metode Pembelajaran :
U. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran
V. Langkah Kegiatan/Skenario Pembelajaran
1 Pendahuluan
 Tanya jawab materi sebelumnya mengenai bentuk negara dan
pemerintahan
20 enit
2 Kegiatan Inti
Mengamati
 Membaca dari berbagai literatur tentang sistem pemerintahan Negara
Republik Indonesia
Menanya
40 menit

 Menanya tentang sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia
 Mengumpulkan data dari berbagai sumber (media cetak dan
elektronik) tentang sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia
Mengasosiasikan
 Mencari hubungan antara sistem pemerintahan Indonesia yang ada di
Indonesia dengan sistem pemerintah yang sesuai dengan UUD NRI
Tahun 1945
Mengomunikasikan
 Mempresentasikan sistem pemerintahan Indonesia yang sesuai
dengan UUD NRI Tahun 1945
3 Penutup
- Guru bersama siswa membuat kesimpulan,
30 menit
PERTEMUAN III
A. Tujuan Pembelajaran
1. Menjelaskan pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Menggunakan fungsi dan tujuan NKRI
B. Materi Pembelajaran
Kedaulatan Negara
C. Metode Pembelajaran :
D. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran

E. Langkah Kegiatan/Skenario Pembelajaran
1 Pendahuluan
pemerintahan
20 menit
2 Kegiatan Inti
Mengamati
 Mencari dari berbagai sumber tentang pengertian kedaulatan dan macam-
macam kedaulatan negara
Menanya
 Menanya tentang kedaulatan Negara
tentang kedaulatan Negara Republik Indonesia
Mengasosiasikan
 Mencari hubungan pasal-pasal UUD NRI tahun 1945 dengan kedaulatan
negara
Mengomunikasikan
 Menyimpulkan dasil diskusi tentang kedaulatan negara Indonesia sesuai
 Mempresentasikan hasil pengumpulan data tentang kedaulatan negara
40 menit
3 Penutup
30 menit

 Penilaian
tes tertulis.
Mengetahui
NIP. 19621217 198903 1 005 NIP. 19720409 201410 1 001
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................
Nama/kelompok : ................................................................
Kelas/Smt : .................................................................
Mata Pelajaran : .................................................................

No
j. Ide pokok laporan
k. Keruntutan berpikir dari latar belakang, masalah,
l. Penggunaan Bahasa Indonesia.
15%
m. Kelancaran penyampaian gagasan
n. Kejelasan metode dan prosedur kerja
15%
m. Bukti empirik atas argumen
n. Konsistensi argumentasi
15%
MANFAAT
m. Sifat kebaruan hasil karya
n. Kesesuaian antara materi penulisan dengan
penugasan dari guru
15%
20%
m. Kemampuan berargumentasi, ketangguhan dan
n. Keruntutan dalam penalaran
o. Ketepatan dalam menjawab pertanyaan
p. Akurasi uraian materi dengan kesimpulan
j. Originalitas atas keaslian karya
k. Keefektifan atau pencapaian tujuan/prestasi

l. Dampak atau manfaatnya
g. Kerapihan
h. Kesopanan
Cikembar, Juli 2015
ELI PRIYATNA, S.PD
NIP. 19720409 201410 1 001
Kelas/Smt : ...............................................................................
Mata Pelajaran : ...............................................................................
g. Runtut dari tugas awal sampai akhir (lengkap)
h. Runtut berdasarkan hari, tanggal, bulan dan tahun
25%

o. a. Lengkap setiap Kompetensi Inti dan Kompentensi
Dasar
p. b. …………………………..
25%
o. Rapi dan tidak kotor
p. ………………………
25%
o. Bermanfaat untuk perbaikan dimasa depan
p. ………………………..
25%
Cikembar, Juli 2015
ELI PRIYATNA, S.PD
NIP. 19720409 201410 1 001

Unit 5
W. Kompetensi Inti dan
sesuai kaidah keilmuan..
X. Indikator

PERTEMUAN I
Y. Tujuan Pembelajaran
Z. Materi Pembelajaran
Bentuk Negara dan Pemerintahan
Bentuk pemerintahan di mana terdapat pengaruh/pengawasan yang langsung dari rakyat terhadap
badan legislatif.
B. Sistem Pemerintahan
Sistem pemerintahan terdiri dari dua suku kata, yaitu “sistem” dan “pemerintahan”. Kata “sistem”
berarti menunjuk pada hubungan antara pelbagai lembaga negara sedemikian rupa sehingga
merupakan suatu kesatuan yang bulat dalam menjalankan mekanisme kenegaraan. Dalam praktik
penyelenggaraan suatu negara jika kita tinjau dari segi pembagian kekuasaan negara bahwa
organisasi pemerintahan negara itu bersusun, bertingkat dan terdiri atas berbagai macam alat
perlengkapan (organ) yang berbeda satu sama lain berdasar tugas dan fungsi masing-masing
(pembagian secara horizontal) maupun dalam satu bagian dibagi menjadi organ yang lebih tinggi
dan rendah (pembagian secara vertikal).
Perbedaan Monarkhi dan Republik lebih jelasnya dapat dibedakan sebagai berikut:
1. Kerajaan atau Monarkhi, ialah negara yang dikepali oleh seorang Raja dan bersifat turun-
temurun dan menjabat untuk seumur hidup. Selain Raja, kepala negara suatu Monarkhi
dapat berupa Kaisar atau Syah (kaisar Kerajaan Jepang, Syah Iran dan sebagainya). (Contoh
Monarkhi Inggris, Belanda, Norwegia, Swedia, Muang Thai).
2. Republik: (berasal dari bahasa Latin: Res Publica = kepentingan umum), ialah negara
dengan pemerintahan rakyat yang dikepalai oleh Seorang Presiden sebagai Kepala Negara
yang dipilih dari dan oleh rakyat untuk suatu masa jabatan tertentu (Amerika Serikat 4 tahun
Indonesia 5 tahun). Biasanya Presiden dapat dipilih kembali setelah habis masa jabatannya.

Beberapa sistem Monarkhi, yaitu sebagai berikut.
1. Monarkhi Mutlak (absolut): Seluruh kekuasaan dan wewenang tidak terbatas (kekuasaan
mutlak). Perintah raja merupakan undang-undang yang harus dilaksanakan. Kehendak raja
adalah kehendak rakyat. Terkenal ucapan Louias ke-XIV dari Prancis: L’Etat cest moi
(Negara adalah saya).
2. Monarkhi konstitusional ialah Monarkhi, di mana kekuasaan raja itu dibatasi oleh suatu
Konstitusi (UUD). Raja tidak boleh berbuat sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi
dan segala perbuatannya harus berdasarkan dan sesuai dengan isi konstitusi.
3. Monarkhi parlementer ialah suatu Monarkhi, di mana terdapat suatu Parlemen (DPR),
terhadap dewan di mana para Menteri, baik perseorangan maupun secara keseluruhan
bertanggung jawab sepenuhnya.
Dalam sistem parlementer, raja selaku kepala negara itu merupakan lambang kesatuan negara, yang
tidak dapat diganggu gugat, tidak dapat dipertanggungjawabkan (The King can do no wrong), yang
bertanggung jawab atas kebijaksanaan pemerintah adalah Menteri baik bersama-sama untuk
seluruhnya maupun seseorang untuk bidangnya sendiri (sistem pertanggungjawaban menteri:
tanggung jawab politik, pidana dan keuangan).
Seperti halnya dengan Monarkhi maka Republik itupun mempunyai sistem-sistem:
1. Republik mutlak (absolut),
2. Republik Konstitusional,
3. Republik Parlementer.
Ke dalam pengertian bentuk pemerintah termasuk juga diktatur. Diktatur adalah negara yang
diperintah oleh seorang diktator dengan kekuasaan mutlak. Diktator memperoleh kekuasaan yang
tak terbatas itu bukan karena hak turun-temurun (raja) melainkan karena revolusi yang dipimpinnya.
Ia memerintah selama ia dapat mempertahankan dirinya.
Inggris yang merupakan Negara Kesatuan (Unitary State) dan juga Kerajaan (United Kingdom) ini
tampak bahwa jabatan Perdana Menteri sangat kuat, sekarang bagaimanakah kedudukan Parlemen.
Parlemen terdiri dari dua kamar (bicameral), yaitu sebagai berikut.
1. House of Commons (diketuai Perdana Menteri).
2. House of Lord (merupakan warisan).
Saat ini partai-partai yang memperebutkan kekuatan di Parlemen adalah Partai Konservatif dan
Partai Buruh (yang berasal dari paham liberalisme kemudian berubah menjadi paham sosialisme).
Kedudukan Parlemen dikatakan kuat karena selain diisi oleh orang-orang dari partai yang menang
dalam Pemilihan Umum, bukankah PM berasal dari kalangan mereka yang memerintah selama
kekuasaan masih diberikan padanya. Namun, begitu oposisi dibiarkan subur bertambah hingga
demokrasi dapat berjalan lancar. Cara seperti ini banyak dicontoh negara-negara lain terutama
bekas jajahannya. Cara atau sistem pemerintahan yang memperlihatkan bahwa kedaulatan berada di
tangan rakyat (Parliament Sovereignty) ini membuat Inggris dikenal sebagai Induknya Parlemen
(Mother of Parliament).
Dalam hal Pemerintahan Daerah, bukan Inggris yang mencontoh Amerika Serikat, tetapi Amerika
Serikatlah yang meniru Inggris, yaitu sampai pada tingkat tertentu didesentralisasikan, dengan

kekuasaan di tangan Council yang dipilih oleh rakyat di daerah masing-masing. Inggris adalah
negara penjajah nomor satu di dunia, yaitu jauh di atas Portugis, Spanyol, Belanda dan Perancis.
Bahkan separuh dunia ini pernah dijajah oleh Inggris. Mengapa Inggris harus menjajah? Berbagai
alasan penyebabnya, di antaranya karena alasan ekonomi, politik, sosial budaya.
Dalam proses perjalanan kepartaian di Amerika Serikat sudah menjadi kebiasaan bahwa:
1. Partai yang kalah dalam pemilu harus segera menyusun program lanjutan dan berusaha
mendapatkan dukungan pressure group.
2. Tiap-tiap partai politik meningkatkan kepercayaan masyarakat, atas dasar kepribadian
masing-masing partai.
3. Menanamkan kepercayaan kepada masyarakat bahwa tujuan partai politik adalah untuk
kesejahteraan umum.
4. Meng-sinkronnisasi-kan kepentingan-kepentingan yang bertentangan.
5. Merupakan golongan profesional sebagai pembuat undang-undang.
Dalam pemisahan kekuasaan berusaha untuk betul-betul seperti kehendak Montesquieu, yaitu
dengan tegas dipisahkan antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sehingga menjadi “check
and balance” yang betul-betul sempurna antara lembaga-lembaga kekuasaan tersebut (cheking
power with power).
Legislatif di Amerika Serikat adalah becameral (dua kamar), yaitu sebagai berikut.
1 Senate
Yaitu sama jumlah wakil (senator) dalam setiap negara bagian, yaitu dua orang senator.
2 House of Representative
Yaitu tergantung jumlah penduduk pada negara-negara bagian, 30.000 orang mempunyai 1
wakil, tetapi batas seluruhnya harus 435 orang (peraturan sejak 1910).
Ada dua macam kabinet ekstra parlementer dalam sejarah ketatanegaraan Belanda dan Indonesia.
1. Zaken kabinet, yaitu suatu kabinet yang mengikat diri untuk menyelenggarakan suatu
program yang terbatas.
2. National Kabinet (Kabinet Nasional), yaitu suatu kabinet yang menteri-menterinya diambil
dari berbagai golongan masyarakat. Kabinet macam ini biasanya dibentuk dalam keadaan
krisis di mana komposisi kabinet diharap mencerminkan persatuan nasional.
AA. Metode Pembelajaran :

Ä. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran
Ö. Langkah Kegiatan/Skenario Pembelajaran
13. Pendahuluan
20 menit
14. Kegiatan Inti
Mengamati
 Membaca dari berbagai sumber tentang bentuk negara dan pemerintahan
yang sesuai dengan UUD NRI tahun 1945
Menanya
 Menanya tentang bentuk negara dan pemerintahan yang sesuai dengan
UUD NRI Tahun 1945
tentang bentuk Negara dan pemerintah yang sesuai dengan UUD NRI
Tahun 1945
Mengasosiasikan
 Mencari hubungan antara bentuk Negara dan pemerintah Republik
Indonesia dengan
Mengomunikasikan
 Menyimpulkan hasil diskusi tentang bentuk Negara dan pemerintahan
 Meyajikan hasil diskusi tentang bentuk Negara dan pemerintahan
40 menit
15. Penutup
30 menit

PERTEMUAN II
DD. Tujuan Pembelajaran
EE.Materi Pembelajaran
Sistem Pemerintahan negara
FF.Metode Pembelajaran :
DD. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran
EE.Langkah Kegiatan/Skenario Pembelajaran
1 Pendahuluan
pemerintahan
21 enit
2 Kegiatan Inti
Mengamati
 Membaca dari berbagai literatur tentang sistem pemerintahan Negara
40 menit

Republik Indonesia
Menanya
 Menanya tentang sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia
 Mengumpulkan data dari berbagai sumber (media cetak dan
elektronik) tentang sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia
Mengasosiasikan
 Mencari hubungan antara sistem pemerintahan Indonesia yang ada di
Indonesia dengan sistem pemerintah yang sesuai dengan UUD NRI
Tahun 1945
Mengomunikasikan
 Mempresentasikan sistem pemerintahan Indonesia yang sesuai
3 Penutup
30 menit
PERTEMUAN III
F. Tujuan Pembelajaran
1. Menjelaskan macam-macam kedaulatan negara
2. Menyebutkan berbagai sumber kedaulatan negara
G. Materi Pembelajaran
Kedaulatan Negara
H. Metode Pembelajaran :
I. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran

J. Langkah Kegiatan/Skenario Pembelajaran
1 Pendahuluan
 Tanya jawab materi sebelumnya mengenai sistem pemerintahan negara
20 menit
2 Kegiatan Inti
Mengamati
 Mencari dari berbagai sumber tentang pengertian kedaulatan dan macam-
macam kedaulatan negara
Menanya
 Menanya tentang kedaulatan Negara
tentang kedaulatan Negara Republik Indonesia
Mengasosiasikan
 Mencari hubungan pasal-pasal UUD NRI tahun 1945 dengan kedaulatan
negara
Mengomunikasikan
 Menyimpulkan dasil diskusi tentang kedaulatan negara Indonesia sesuai
 Mempresentasikan hasil pengumpulan data tentang kedaulatan negara
40 menit
3 Penutup
30 menit
 Penilaian

tes tertulis.
Mengetahui
NIP. 19621217 198903 1 005 NIP. 19720409 201410 1 001
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................
Nama/kelompok : ................................................................
Kelas/Smt : .................................................................
Mata Pelajaran : .................................................................

No
m. Ide pokok laporan
n. Keruntutan berpikir dari latar belakang, masalah,
o. Penggunaan Bahasa Indonesia.
15%
q. Kelancaran penyampaian gagasan
r. Kejelasan metode dan prosedur kerja
15%
q. Bukti empirik atas argumen
r. Konsistensi argumentasi
15%
MANFAAT
q. Sifat kebaruan hasil karya
r. Kesesuaian antara materi penulisan dengan
penugasan dari guru
15%
20%
q. Kemampuan berargumentasi, ketangguhan dan
r. Keruntutan dalam penalaran
s. Ketepatan dalam menjawab pertanyaan
t. Akurasi uraian materi dengan kesimpulan
m. Originalitas atas keaslian karya
n. Keefektifan atau pencapaian tujuan/prestasi
o. Dampak atau manfaatnya

i. Kerapihan
j. Kesopanan
Cikembar, Juli 2015
ELI PRIYATNA, S.PD
NIP. 19720409 201410 1 001
Kelas/Smt : ...............................................................................
Mata Pelajaran : ...............................................................................
i. Runtut dari tugas awal sampai akhir (lengkap)
j. Runtut berdasarkan hari, tanggal, bulan dan tahun
25%

s. a. Lengkap setiap Kompetensi Inti dan Kompentensi
Dasar
t. b. …………………………..
25%
s. Rapi dan tidak kotor
t. ………………………
25%
s. Bermanfaat untuk perbaikan dimasa depan
t. ………………………..
25%
Cikembar, Juli 2015
ELI PRIYATNA, S.PD
NIP. 19720409 201410 1 001

Unit 6
II. Kompetensi Inti dan

JJ. Kompetensi Dasar
3.1 Memahami hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.1 Menyaji hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah
menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4.9.1 Berinteraksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling menghormati, dan
menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender
KK. Indikator
13. Menjelaskan hubungan structural dan fungssional pusat dan daerah menurut UUUD 1945
14. Menganalisis hubungan structural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut UUD
negara Republik
15. Dapat berhubungan dengan orang yang berlainan agama
16. Dapat berhubungan dengan orang yang berlainan suku
17. Dapat berhubungan dengan orang yang berlainan budaya
PERTEMUAN I
LL.Tujuan Pembelajaran
7. Menjelaskan hubungan structural dan fungssional pusat dan daerah menurut UUUD 1945
8. Menganalisis hubungan structural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut UUD
negara Republik
MM. Materi Pembelajaran

Hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut UUD Negara
Pemerintah dapat menjalankan pemerintahan secara sentralisasi atau bisa juga desentralisasi. Jika
pemerintahan dijalankan secara terpusat(sentralisasi) semua wewenang termasuk pembuatan aturan
diambil alih oleh pemerintah pusat.
Berikut adalah Kelebihan dan Kekurangan NKRI
Kelebihan Sistem Sentralisasi
- Keseragaman peraturan di semua wilayah
- Kesederhanaan Hukum
- Pendapatan daerah dapat di alokasikan ke semua daerah dengan adil dan sesuai kebutuhan.
Kelemahan Sistem Sentralisasi
- Penumpukan pekerjaan di pusat, sehingga menghambat kinerja pemerintahan
- Tidak sinkron antara peraturan yang dibuat di pusat dan kondisi lapangan di daerah
- Pemerintah daerah menjadi pasif dan kurang inisiatif
- Peran masyarakat daerah sangat kurang mendapat kesempatan
- Keterlambatan respon dari pemerintah pusat karena kondisi geografis Indonesia yang luas dan berat.
NN. Metode Pembelajaran :
LL.Media, Alat dan Sumber Pembelajaran
MM. Langkah Kegiatan/Skenario Pembelajaran
16. Pendahuluan
20 menit
17. Kegiatan Inti 40 menit

Mengamati
 Membaca dari berbagai sumber tentang hubungan struktural dan
fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
Menanya
 Menanya tentang hubungan structural dan fungsional pemerintahan pusat
dan daerah menurut UUD NRI Tahun 1945
Mengeksperimenkan/mengeksplorasikan
tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan
daerah menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Mengasosiasikan
 Mencari hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan
daerah menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Mengomunikasikan
 Menyimpulkan hasil pengumpulan data tentang pelaksanaan hubungan
struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 Mempresentasikan tentang pelaksanaan hubungan struktural dan

18. Penutup
30 menit
PERTEMUAN II
A. Tujuan Pembelajaran
1. Dapat berhubungan dengan orang yang berlainan agama
2. Dapat berhubungan dengan orang yang berlainan suku
3. Dapat berhubungan dengan orang yang berlainan budaya
B. Materi Pembelajaran
Otonomi Daerah

Negara menggunakan sistem desentralisasi, daerah memiliki kewenangan(otonomi) mengatur rumah
tangga daerah untuk membuat kebijakan dan membuat peraturan ( selain 6 kewenangan pemerintah
pusat di atas) namun tetap harus selaras dengan pemerintah pusat .
Kelebihan Sistem Desentralisasi
- Daerah lebih berkembang, pembangunan lebih cepat
- Peraturan dan kebijakan lebih tepat dan sesuai kebutuhan daerah
- Kinerja pemerintahan lebih lancar
- Partisipasi rakyat lebih tinggi
Kekurangan Sistem Desentralisasi
- Ketidakseragaman peraturan pusat dan daerah
C. Metode Pembelajaran :
D. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran
E. Langkah Kegiatan/Skenario Pembelajaran
1 Pendahuluan
pemerintahan
22 menit
2 Kegiatan Inti
Mengamati
 Membaca berbagai media mengenai pelaksanaan otonomi daerah
di wilayahnya
Menanya
 Menanya tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia
40 menit

Mengeksperimenkan/mengeksplorasikan
 Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang pelaksanaan
otonomi daerah di Indonesia
Mengasosiasikan
 Mencari hubungan antara pelaksanaan otonomi daerah dengan
pembangunan yang dilakukan di daerahnya masing-masing
Mengomunikasikan
 Mempresentasikan hasil kajian pelaksanaan otonomi daerah di
wilayahnya
3 Penutup
30 menit
F. Penilaian
tes tertulis.
Mengetahui

NIP. 19621217 198903 1 005 NIP. 19720409 201410 1 001
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................
Nama/kelompok : ................................................................
Kelas/Smt : .................................................................
Mata Pelajaran : .................................................................
No
p. Ide pokok laporan
q. Keruntutan berpikir dari latar belakang, masalah,
r. Penggunaan Bahasa Indonesia.
15%
u. Kelancaran penyampaian gagasan
v. Kejelasan metode dan prosedur kerja
15%
u. Bukti empirik atas argumen
15%

v. Konsistensi argumentasi
MANFAAT
u. Sifat kebaruan hasil karya
v. Kesesuaian antara materi penulisan dengan
penugasan dari guru
15%
20%
u. Kemampuan berargumentasi, ketangguhan dan
v. Keruntutan dalam penalaran
w. Ketepatan dalam menjawab pertanyaan
x. Akurasi uraian materi dengan kesimpulan
p. Originalitas atas keaslian karya
q. Keefektifan atau pencapaian tujuan/prestasi
r. Dampak atau manfaatnya
k. Kerapihan
l. Kesopanan
Cikembar, Juli 2015
ELI PRIYATNA, S.PD
NIP. 19720409 201410 1 001

Kelas/Smt : ...............................................................................
Mata Pelajaran : ...............................................................................
k. Runtut dari tugas awal sampai akhir (lengkap)
l. Runtut berdasarkan hari, tanggal, bulan dan tahun
25%
w. a. Lengkap setiap Kompetensi Inti dan Kompentensi
Dasar
x. b. …………………………..
25%
w. Rapi dan tidak kotor
x. ………………………
25%
w. Bermanfaat untuk perbaikan dimasa depan
x. ………………………..
25%

Cikembar, Juli 2015
ELI PRIYATNA, S.PD
NIP. 19720409 201410 1 001
Unit 7

QQ. Kompetensi Inti dan
RR. Kompetensi Dasar
3.5 Memahami sistem hukum dan peradilan nasional dalam lingkup NKRI.
4.5 Menyaji hasil telaah sistem hukum dan peradilan nasional dalam lingkup NKRI
SS.Indikator
1. Mendeskripsikan pengertian hukum.
2. Menentukan macam-macam penggolong-an Hukum.
3. Mendeskrip-sikan sumber hukum formal dan material.
4. Menjelaskan sistem tata hukum Indonesia.
5. Mendeskrip-sikan pengertian dan dasar hukum lembaga peradilan nasional
6. Menunjukkan contoh sikap taat terhadap hukum.
7. Menganalisis macam-macam perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
8. Menganalisis macam-macam sanksi sesuai hukum yang berlaku
PERTEMUAN I

TT.Tujuan Pembelajaran
1. Mendeskripsikan pengertian hukum.
2. Menentukan macam-macam penggolong-an Hukum.
3. Menyebutkan macam-macan hukum
UU. Materi Pembelajaran
Sistem hukum dalam NKRI
Dalam Amandemen Ketiga UUD 1945 pada pasal 1 ayat (3) tentang “Bentuk dan Kedaulatan
Negara Republik Indonesia” disebutkan bahwa Indonesia ialah negara hukum. Pernyataan itu
mengandung pengertian bahwa negara atau pemerintah dalam melaksanakan kekuasaannya harus
berdasarkan atas hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral.
Negara Hukum Republik Indonesia
Pernyataan resmi tentang negara Indonesia sebagai negara hukum terdapat di dalam pasal 1 ayat (3)
UUD 1945. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 juga menegaskan tentang adanya persamaan hukum dan
pemerintahan, secara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.
Tekad bangsa Indonesia dalam bidang hukum tercermin dalam UUD 1945 yang melandasi negara
termasuk didalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain untuk betul-betul mau tunduk,
patuh dan taat pada hukum. Ciri-ciri, yang tampak dalam penerapan sistem hukum di Indonesia
secara rinci tampak dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945.
Dengan landasan dan semangat negara hukum dalam arti material tersebut, setiap tindakan negara
harus dapat mempertimbangkan 2 (dua) kepentingan, yaitu: kegunaannya (doelmatigheid) dan
landasan hukumnya (rechtsmatigheid). Landasan inilah yang harus dijunjung tinggi oleh negara
(pemerintah) dalam setiap pengambilan keputusan.
Tata Hukum
Suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan pemerintahan yang stabil, akan mempunyai tata
hukum sendiri dengan berpedoman kepada konstitusi negaranya.
Tata hukum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku didalam suatu negara pada saat
sekarang. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum
bagi masyarakat suatu negara sehingga dapat dicapai ketertiban di negara tersebut.
The rule of law (aturan hukum) positif dalam Tata Hukum Negara Republik Indonesia merupakan
keseluruhan tata tertib yang diatur oleh negara atau bagian-bagiannya yang berlaku dalam lingkungan
suatu masyarakat dan yang pelaksanaannya dapat dipaksa oleh alat-alat negara yang diberi kekuasaan
(authority). Kita menyadari bahwa dalam Tata Hukum Negara RI, masih banyak dijumpai produk-
produk hukum warisan kolonial Belanda yang berlaku dengan penyesuaian pada beberapa pasal.
Kenyataan ini diakui oleh UUD 1945 seperti tercantum di Pasal II Aturan Peralihan jo. Peraturan
Pemerintah No. 2 tahun 1945, yaitu untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum dan menjadi dasar
hukum masih diperlukan hukum kolonial selama belum diadakan yang baru menurut UUD 1945.
Pokok-pokok pembahasan tentang Tata Hukum Negara Republik Indonesia, belum bisa lepas dari

kenyataan sejarah diterapkannya warisan produk hukum kolonial baik yang sudah terkodifikasi
maupun belum. Sejalan dengan upaya untuk membangun demokrasi dan penegakan hukum di
Indonesia, tekad pemerintahan era reformasi (pasca Orde Baru) tertuang dalam ketetapan MPR-RI
No.IV/MPR/1999 tentang GBHN tahun 1999-2004 pada Bab IV Arah Kebijakan bidang hukum poin 2
dan 3 sebagai berikut :
Bab 2 “Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan
menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan
kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan
ketidaksesuaiannya dengan tuntunan reformasi melalui program legislasi”.
Bab 3 “Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum keadilan dan
kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia”.
Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa hukum nasional sebagai sarana ketertiban dan
kesejahteraan masyarakat berintikan keadilan dan kebenaran yang harus dapat berperan mengayomi
masyarakat serta mengabdi kepada kepentingan nasional.
Yang menjadi tugas hukum antara lain sebagai berikut :
a. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang didalam masyarakat.
b. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan dan
kebenaran.
c. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat.
Ø Macam Hukum
Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Berkenaan dengan tujuan hukum, ada beberapa
pendapat sarjana hukum. Prof. Subekti, S.H. mengatakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan
negara yang pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Menurut
Prof. Mr. Dr. L. J. Van Apeldoorn, tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai.
Hukum menghendaki perdamaian. Sementara itu, bagi Geny, hukum nertujuan semata-mata untuk
mencapai keadilan. Sebagai unsur keadilan, ada kepentingan daya guna dan kemanfaatan.
Sedangkan, menurut Prof. Mr. J. Van Kan hukum bertujuan untuk menjaga kepentingan tiap-tiap
manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu.
VV. Metode Pembelajaran :
TT.Media, Alat dan Sumber Pembelajaran

UU. Langkah Kegiatan/Skenario Pembelajaran
19. Pendahuluan
 Tanya jawab materi sebelumnya mengenai hubungan struktural dan
20 menit
20. Kegiatan Inti
Mengamati
 Membaca tentang pengertian, tujuan, macam-macam penggolongan
hukum, dan sumber serta urutan peraturan hukum di Indonesia
Menanya
 Menanya tentang pengertian, tujuan, macam-macam penggolongan
hukum, dan sumber serta urutan peraturan hukum di Indonesia
 Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang pengertian, tujuan,
macam-macam penggolongan hukum, dan sumber serta urutan peraturan
hukum di Indonesia
Mengasosiasikan
 Mencari hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di
Indonesia
Mengomunikasikan
 Mempresentasikan hasil diskusi tentang pengertian, tujuan, macam-
macam penggolongan hukum, dan sumber serta urutan peraturan hukum
di Indonesia

40 menit
21. Penutup
30 menit
PERTEMUAN II

G. Tujuan Pembelajaran
1. Mendeskrip-sikan sumber hukum formal dan material.
2. Menjelaskan sistem tata hukum Indonesia.
3. Menyebutkan tata hukum Indonesia
H. Materi Pembelajaran
Sistem peradilan Indonesia
I. Metode Pembelajaran :
J. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran
K. Langkah Kegiatan/Skenario Pembelajaran
1 Pendahuluan
pemerintahan
23 menit
2 Kegiatan Inti Mengamati
 Mencari informasi tentang pengertian, tujuan, macam-macam
peradilan di Indonesia
Menanya
 Menanya tentang sistem peradilan di Indonesia, perangkat lembaga
peradilan, macam-macam lembaga peradilan, dan peran lembaga
peradilan
40 menit

Rpp pkn kurikulum 2013 kls x 1415

Rpp pkn kurikulum 2013 kls x 1415

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Rpp pkn kurikulum 2013 kls x 1415

Similar to Rpp pkn kurikulum 2013 kls x 1415 (20)

More from eli priyatna laidan

More from eli priyatna laidan (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Rpp pkn kurikulum 2013 kls x 1415