Dokumen tersebut membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi Indonesia serta peran pendidikan Pancasila dalam mewujudkan tujuan negara. Dokumen tersebut juga menjelaskan tentang demokrasi Pancasila dan hak asasi manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari negara Indonesia.
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
1. Pancasila sebagai dasar negara,sebagai ideologi,falsafah hidup dan
pedoman kepribadian.
Pejabat sekarang tidak mencerminkan nilai-nilai pancasila.
Filsafat adalah nilai-nilai dasar yang benar.
Berbicara tentang pancasila sama dengan bicara kehidupan
masyarakat.
KEDUDUKAN DASAR HUKUM PENDIDIKAN PANCASILA
1. Tap MPR no 11/MPR/1988.GBHN
pancasila dilaksanakan mulai dari TK-Perguruan Tinggi
2. SK Dirjen Dikti no 25/DIKTI/KEP/1985
Tentang kurikulum pancasila
3. SK Dirjen DIKTI no 038/DIKTI/KEP/2002
Tentang satuan acara pengajaran (SAP)
2. TUJUAN PENDIDIKAN
PANCASILA
1. Takwa kepada tuhan yang maha esa
2. Berjiwa besar
3. Memiliki wawasan sejarah perjuangan bangsa
4. Memiliki wawasan komperhensif dan
pendekatan integral terhadap masalah
sosial,politik ekonomi,pertahanan keamanan
dan budaya
5. Memiliki wawasan yang luas tentang
kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan
bernegara.
3. PANCASILA SEBAGAI
PEDOMAN HIDUP
Nilai budaya yang melandasi tata
kehidupan yang disebut pandangan hidup
terutama :
1. Keyakinan adanya tuhan yang maha esa.
2. Asas kekeluargaan
3. Asas musyawarah dan mufakat
4. Asas gotong royong
5. Asas tenggang rasa
4. Sila pertama majemuk tentang
keagamaan.
Sila kedua sejak lahir manusia memiliki
hak dan manusia harus saling
menghargai dan menjunjung tinggi HAM
Sila ketiga menjelaskan berbeda-beda
sikap tapi harus tetap menjunjung tinggi
persatuan dan kesatuan.
Dan seterusnya sampai sila ke lima
5. PANCASILA SEBAGAI
IDEOLOGI
Artinya pancasila merupakan kumpulan atau seperangkat
nilai yang diyakini kebenarannya oleh pemerintah dan
rakyat indonesia dan digunakan untuk menata atau
mengatur masyarkat serta berwujud ideologi yang dianut
oleh negara Indonesia secara keseluruhan bukan milik
seorang atau golongan.
Ideologi muncul di suatu negara karena sejarah karakter
budaya dari bangsa tersebut.
Pancasila juga sebagai penangkal dari budaya atau
ideologi negara luar yang massuk di Indonesia.
6. PANCASILA SEBAGAI DASAR
NEGARA
Kedudukan pancasila dalam UUD
1945 18/08/1945 bersifat yuridis
konstitusional yang artinya mengikat
dan memaksa semua pihak di NKRI.
8. MPR adalah lembaga tertinggi negara
serta merupakan mandataris dari rakyat
Legislatif => MPR,DPR
Eksekutif => presiden dan menteri
Yudikatif => Mahkamah Agung
Apa yang dilakukan presiden
merupakan mandat dari badan legislatif.
9. Pancasila dianggap sebagai sari-sari budaya bangsa
Indonesia.
Sistematika dan sistem filsafat meliputi bidang-
bidang :
a. Ontologi : makna keberadaan manusia,benda,alam
dan menjangkau adanya tuhan dan alam gaib.
b. Epistenologi : asal,syarat susunan metode dan
validasi ilmu pengetahuan.
c. Axiologi : cabang filsafat tentang tingkah laku moral
yaitu etika,ekspresi etika yang berwujud estetika
atau seni dan keindahan,sosial politik yang
berwujud ideologi.
10. Batasan secara etimologis menurut
prof.dr. John S Brubacher adalah filsafat
berasal dari perkataan yunani filos yang
berarti cinta,kebijaksanaan atau ilmu
pengetahuan.
Menurut Runes dalam (dictionary of
philosophy) filsafat berasal dari
yunani,philein,cinta,kebijaksanaan.
11. Filsafat merupakan ilmu yang paling
umum dari segala ilmu pengetahuan
dimana ilmu ini merupakan usaha
mencari kebijaksanaan. Asal
penjelasannya rasional dari
sesuatu,prinsip-prinsip umum yang
menerangkan segala fakta,sekarang
diartikan sebagai ilmu dari segala ilmu
yang berasal dari ilmu empiris,pelajaran
yang rasional dan pengalaman biasa.
12. Bentuk Demokrasi dalam
pengertian Sistem Pemerintahan
Negara
1. Bentuk demokrasi
Setiap negara mempunyai ciri khas dalam
pengertian pelaksanaan kedaulatan rakyat atau
demokrasi.
Faktor-faktor yang menentukan :
o Sejarah negara yang bersangkutan
o Budaya
o Pandangan hidup
o Tujuan yang ingin dicapai.
13. Ada beberapa bentuk demokrasi dalam
sistem pemerintahan.
1. Pemerintahan Monarchi Absolut :
bersifat kerajaan. Konstitusional dan
parlementer. Kepala negaranya adalah
Raja sedangkan kepala pemerintahnya
adalah perdana menteri serta
memegang suara tertinggi.
2. Pemerintahan Republik : untuk
kepentingan orang banyak.
14. Landasan Teori
1. Trias politika menurut John Locke
kekuasaan pemerintah dibagi menjadi 3
cabang :
a. Kekuasaan Legislatif yakni kekuasaan
membuat undang-undang yang dijalankan oleh
pemerintah.
b. Kekuasaan Eksekutif yakni kekuasaan
menjalankan undang-undang yang dijalankan
oleh pemerintah.
c. Kekuasaan Federatif yakni kekuasaan untuk
menyatakan perang dan damai,membuat
perserikatan dan tindakan-tindakan lainnya
dengan luar negeri.
15. 2. Trias politika menurut Montesque
kekuasaan negara dibagi menjadi tiga
orang atau badan yang berbeda satu
sama lain secara berdiri sendiri.
a. Legislatif : membuat undang-undang.
b. Eksekutif : menjalankan undang-undang.
c. Yudikatif :mengadili pelaksanaan undang-
undang.
16. SISTEM DEMOKRASI
1. Demokrasi Liberal : bertujuan untuk
kebebasan-kebebasan manusia demi
mempertahankan kemanusiaan.
Berkembang dalam masyarakat yang
kompleks atau moderen dan dapat
mempengaruhi keputusan pemerintah
baik dengan cara pemilu ataupun dengan
cara lain.
2. Demokrasi Totaliter : mengutamakan
tujuan demi kepentingan kemanusiaan
dan akibatnya pemerintah menjadi tirani.
Informasi timbal balik tidak ada.
17. 3. Demokrasi Proletar : demokrasi
komustik,diktator yakni sistem pemerintahan
yang mengutamakan kepentingan negara.
Rakyat dikuasai oleh negara sehingga
aspirasi rakyat tidak didengar.
4. Demokrasi Pancasila : berdasarkan pada sila
ke-empat pancasila bersumber pada
kepribadian dan nilai-nilai bangsa indonesia.
Pancasila merupakan kesatuan yang bulat
dan utuh menyeluruh dan sistematis dari
kelima silanya dan tidak dapat dipisah-pisah.
18. CIRI-CIRI DEMOKRASI
PANCASILA
Berdasarkan kekeluargaan.
Kebebasan individu tidak bersifat mutlak
atau diselaraskan dengan tanggung jawab
sosial.
Perbedaan pendapat dihargai dan
dijunjung tinggi.
Tidak mengenal Oposisi.
Segala sesuatu diputuskan secara
musyawarah untuk mufakat,bila tidak
mungkin dilakukan voting atau suara
terbanyak.
20. PENGERTIAN HAM
a. Adalah hak-hak dasar manusia (pokok)
yang dimiliki dan dibawa manusia sejak
lahir sebagai anugerah dari tuhan yang
maha esa.
b. Menurut UU no 39 tahun 1999 HAM
adalah seperangkat hak yang melekat
pada hakikat dan keberadaan manusia
sebagai makhluk tuhan yang maha esa
dan merupakan anugerah yang wajib
dihormati.
21. c. Pelanggaran HAM adalah setiap
perbuatan seseorang atau kelompok
orang termasuk aparat negara baik
sengaja maupun tidak sengaja atau
kelalaian yang secara melawan hukum
mengurangi,menghalangi,membatasi
atau mencabut HAM seseorang atau
kelompok orang yang dijamin UU ini
tidak mendapat penyelesaian hukum
yang adil dan benar.