SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
Pancasila sebagai dasar negara,sebagai ideologi,falsafah hidup dan
pedoman kepribadian.
Pejabat sekarang tidak mencerminkan nilai-nilai pancasila.
Filsafat adalah nilai-nilai dasar yang benar.
Berbicara tentang pancasila sama dengan bicara kehidupan
masyarakat.
KEDUDUKAN DASAR HUKUM PENDIDIKAN PANCASILA
1. Tap MPR no 11/MPR/1988.GBHN
pancasila dilaksanakan mulai dari TK-Perguruan Tinggi
2. SK Dirjen Dikti no 25/DIKTI/KEP/1985
Tentang kurikulum pancasila
3. SK Dirjen DIKTI no 038/DIKTI/KEP/2002
Tentang satuan acara pengajaran (SAP)
TUJUAN PENDIDIKAN
PANCASILA
1. Takwa kepada tuhan yang maha esa
2. Berjiwa besar
3. Memiliki wawasan sejarah perjuangan bangsa
4. Memiliki wawasan komperhensif dan
pendekatan integral terhadap masalah
sosial,politik ekonomi,pertahanan keamanan
dan budaya
5. Memiliki wawasan yang luas tentang
kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan
bernegara.
PANCASILA SEBAGAI
PEDOMAN HIDUP
Nilai budaya yang melandasi tata
kehidupan yang disebut pandangan hidup
terutama :
1. Keyakinan adanya tuhan yang maha esa.
2. Asas kekeluargaan
3. Asas musyawarah dan mufakat
4. Asas gotong royong
5. Asas tenggang rasa
Sila pertama majemuk tentang
keagamaan.
Sila kedua sejak lahir manusia memiliki
hak dan manusia harus saling
menghargai dan menjunjung tinggi HAM
Sila ketiga menjelaskan berbeda-beda
sikap tapi harus tetap menjunjung tinggi
persatuan dan kesatuan.
Dan seterusnya sampai sila ke lima
PANCASILA SEBAGAI
IDEOLOGI
Artinya pancasila merupakan kumpulan atau seperangkat
nilai yang diyakini kebenarannya oleh pemerintah dan
rakyat indonesia dan digunakan untuk menata atau
mengatur masyarkat serta berwujud ideologi yang dianut
oleh negara Indonesia secara keseluruhan bukan milik
seorang atau golongan.
Ideologi muncul di suatu negara karena sejarah karakter
budaya dari bangsa tersebut.
Pancasila juga sebagai penangkal dari budaya atau
ideologi negara luar yang massuk di Indonesia.
PANCASILA SEBAGAI DASAR
NEGARA
Kedudukan pancasila dalam UUD
1945 18/08/1945 bersifat yuridis
konstitusional yang artinya mengikat
dan memaksa semua pihak di NKRI.
SKEMA POLA DASAR TATA
NEGARA RI
TAP MPR
UUD 195
PANCASILA
MPR adalah lembaga tertinggi negara
serta merupakan mandataris dari rakyat
Legislatif => MPR,DPR
Eksekutif => presiden dan menteri
Yudikatif => Mahkamah Agung
Apa yang dilakukan presiden
merupakan mandat dari badan legislatif.
Pancasila dianggap sebagai sari-sari budaya bangsa
Indonesia.
Sistematika dan sistem filsafat meliputi bidang-
bidang :
a. Ontologi : makna keberadaan manusia,benda,alam
dan menjangkau adanya tuhan dan alam gaib.
b. Epistenologi : asal,syarat susunan metode dan
validasi ilmu pengetahuan.
c. Axiologi : cabang filsafat tentang tingkah laku moral
yaitu etika,ekspresi etika yang berwujud estetika
atau seni dan keindahan,sosial politik yang
berwujud ideologi.
Batasan secara etimologis menurut
prof.dr. John S Brubacher adalah filsafat
berasal dari perkataan yunani filos yang
berarti cinta,kebijaksanaan atau ilmu
pengetahuan.
Menurut Runes dalam (dictionary of
philosophy) filsafat berasal dari
yunani,philein,cinta,kebijaksanaan.
Filsafat merupakan ilmu yang paling
umum dari segala ilmu pengetahuan
dimana ilmu ini merupakan usaha
mencari kebijaksanaan. Asal
penjelasannya rasional dari
sesuatu,prinsip-prinsip umum yang
menerangkan segala fakta,sekarang
diartikan sebagai ilmu dari segala ilmu
yang berasal dari ilmu empiris,pelajaran
yang rasional dan pengalaman biasa.
Bentuk Demokrasi dalam
pengertian Sistem Pemerintahan
Negara
1. Bentuk demokrasi
Setiap negara mempunyai ciri khas dalam
pengertian pelaksanaan kedaulatan rakyat atau
demokrasi.
Faktor-faktor yang menentukan :
o Sejarah negara yang bersangkutan
o Budaya
o Pandangan hidup
o Tujuan yang ingin dicapai.
Ada beberapa bentuk demokrasi dalam
sistem pemerintahan.
1. Pemerintahan Monarchi Absolut :
bersifat kerajaan. Konstitusional dan
parlementer. Kepala negaranya adalah
Raja sedangkan kepala pemerintahnya
adalah perdana menteri serta
memegang suara tertinggi.
2. Pemerintahan Republik : untuk
kepentingan orang banyak.
Landasan Teori
1. Trias politika menurut John Locke
kekuasaan pemerintah dibagi menjadi 3
cabang :
a. Kekuasaan Legislatif yakni kekuasaan
membuat undang-undang yang dijalankan oleh
pemerintah.
b. Kekuasaan Eksekutif yakni kekuasaan
menjalankan undang-undang yang dijalankan
oleh pemerintah.
c. Kekuasaan Federatif yakni kekuasaan untuk
menyatakan perang dan damai,membuat
perserikatan dan tindakan-tindakan lainnya
dengan luar negeri.
2. Trias politika menurut Montesque
kekuasaan negara dibagi menjadi tiga
orang atau badan yang berbeda satu
sama lain secara berdiri sendiri.
a. Legislatif : membuat undang-undang.
b. Eksekutif : menjalankan undang-undang.
c. Yudikatif :mengadili pelaksanaan undang-
undang.
SISTEM DEMOKRASI
1. Demokrasi Liberal : bertujuan untuk
kebebasan-kebebasan manusia demi
mempertahankan kemanusiaan.
Berkembang dalam masyarakat yang
kompleks atau moderen dan dapat
mempengaruhi keputusan pemerintah
baik dengan cara pemilu ataupun dengan
cara lain.
2. Demokrasi Totaliter : mengutamakan
tujuan demi kepentingan kemanusiaan
dan akibatnya pemerintah menjadi tirani.
Informasi timbal balik tidak ada.
3. Demokrasi Proletar : demokrasi
komustik,diktator yakni sistem pemerintahan
yang mengutamakan kepentingan negara.
Rakyat dikuasai oleh negara sehingga
aspirasi rakyat tidak didengar.
4. Demokrasi Pancasila : berdasarkan pada sila
ke-empat pancasila bersumber pada
kepribadian dan nilai-nilai bangsa indonesia.
Pancasila merupakan kesatuan yang bulat
dan utuh menyeluruh dan sistematis dari
kelima silanya dan tidak dapat dipisah-pisah.
CIRI-CIRI DEMOKRASI
PANCASILA
 Berdasarkan kekeluargaan.
 Kebebasan individu tidak bersifat mutlak
atau diselaraskan dengan tanggung jawab
sosial.
 Perbedaan pendapat dihargai dan
dijunjung tinggi.
 Tidak mengenal Oposisi.
 Segala sesuatu diputuskan secara
musyawarah untuk mufakat,bila tidak
mungkin dilakukan voting atau suara
terbanyak.
SEJARAH TIMBULNYA
HAM
Negara berkembang,maka wilayahnya
akan memasuki hak-hak asasi manusia
sebagai pribadi yang semakin kurang
atau dilanggar.
PENGERTIAN HAM
a. Adalah hak-hak dasar manusia (pokok)
yang dimiliki dan dibawa manusia sejak
lahir sebagai anugerah dari tuhan yang
maha esa.
b. Menurut UU no 39 tahun 1999 HAM
adalah seperangkat hak yang melekat
pada hakikat dan keberadaan manusia
sebagai makhluk tuhan yang maha esa
dan merupakan anugerah yang wajib
dihormati.
c. Pelanggaran HAM adalah setiap
perbuatan seseorang atau kelompok
orang termasuk aparat negara baik
sengaja maupun tidak sengaja atau
kelalaian yang secara melawan hukum
mengurangi,menghalangi,membatasi
atau mencabut HAM seseorang atau
kelompok orang yang dijamin UU ini
tidak mendapat penyelesaian hukum
yang adil dan benar.

More Related Content

What's hot

Bab V uraian sila sila pancasila
Bab V uraian sila sila pancasilaBab V uraian sila sila pancasila
Bab V uraian sila sila pancasilayudikrismen1
 
Pancasila sebagai ideologi
Pancasila sebagai ideologiPancasila sebagai ideologi
Pancasila sebagai ideologiAnto Kolarov
 
Pancasila sebagai ideologi nasional (lanjutan materi pertemuan ke 10)
Pancasila sebagai ideologi nasional (lanjutan materi pertemuan ke 10)Pancasila sebagai ideologi nasional (lanjutan materi pertemuan ke 10)
Pancasila sebagai ideologi nasional (lanjutan materi pertemuan ke 10)ahmad sururi
 
Pancasila sebagai ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat
Pancasila sebagai ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakatPancasila sebagai ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat
Pancasila sebagai ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakatwawanekobudianto
 
PANCASILA
PANCASILA PANCASILA
PANCASILA Mr. FM
 
Bab VI Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa indonesia
Bab VI Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa indonesiaBab VI Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa indonesia
Bab VI Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa indonesiayudikrismen1
 
Pancasila sebagai sistem filsafat
Pancasila sebagai sistem filsafatPancasila sebagai sistem filsafat
Pancasila sebagai sistem filsafatFahmi Hamid
 
Pancasila sebagai ideologi negara
Pancasila sebagai ideologi negaraPancasila sebagai ideologi negara
Pancasila sebagai ideologi negarainasalsa
 
Bab III hakikat pancasila bagi bangsa indonesia
Bab III hakikat pancasila bagi bangsa indonesiaBab III hakikat pancasila bagi bangsa indonesia
Bab III hakikat pancasila bagi bangsa indonesiayudikrismen1
 
Bab XI pancasila dalam konteks demokrasi di indonesia
Bab XI pancasila dalam konteks demokrasi di indonesiaBab XI pancasila dalam konteks demokrasi di indonesia
Bab XI pancasila dalam konteks demokrasi di indonesiayudikrismen1
 
Bab iv pancasila menjadi idiologi negara
Bab iv pancasila menjadi idiologi negaraBab iv pancasila menjadi idiologi negara
Bab iv pancasila menjadi idiologi negaraSyaiful Ahdan
 
Pancasila Sebagai Ideologi
Pancasila Sebagai IdeologiPancasila Sebagai Ideologi
Pancasila Sebagai IdeologiMuhammad Ridwan
 
Tugas kewarganegaraan(pancasila)
Tugas kewarganegaraan(pancasila)Tugas kewarganegaraan(pancasila)
Tugas kewarganegaraan(pancasila)nuelsitohang
 

What's hot (20)

Bab V uraian sila sila pancasila
Bab V uraian sila sila pancasilaBab V uraian sila sila pancasila
Bab V uraian sila sila pancasila
 
Pancasila sebagai ideologi
Pancasila sebagai ideologiPancasila sebagai ideologi
Pancasila sebagai ideologi
 
Pancasila sebagai ideologi nasional (lanjutan materi pertemuan ke 10)
Pancasila sebagai ideologi nasional (lanjutan materi pertemuan ke 10)Pancasila sebagai ideologi nasional (lanjutan materi pertemuan ke 10)
Pancasila sebagai ideologi nasional (lanjutan materi pertemuan ke 10)
 
Pancasila sebagai dasar negara
Pancasila sebagai dasar negaraPancasila sebagai dasar negara
Pancasila sebagai dasar negara
 
Pancasila sebagai ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat
Pancasila sebagai ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakatPancasila sebagai ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat
Pancasila sebagai ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat
 
PANCASILA
PANCASILA PANCASILA
PANCASILA
 
Bab VI Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa indonesia
Bab VI Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa indonesiaBab VI Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa indonesia
Bab VI Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa indonesia
 
Ideologi Negara
Ideologi NegaraIdeologi Negara
Ideologi Negara
 
Pancasila sebagai sistem filsafat
Pancasila sebagai sistem filsafatPancasila sebagai sistem filsafat
Pancasila sebagai sistem filsafat
 
Pancasila sebagai ideologi negara
Pancasila sebagai ideologi negaraPancasila sebagai ideologi negara
Pancasila sebagai ideologi negara
 
Pengertian pancasila
Pengertian pancasilaPengertian pancasila
Pengertian pancasila
 
Bab III hakikat pancasila bagi bangsa indonesia
Bab III hakikat pancasila bagi bangsa indonesiaBab III hakikat pancasila bagi bangsa indonesia
Bab III hakikat pancasila bagi bangsa indonesia
 
Ideologi negara
Ideologi negaraIdeologi negara
Ideologi negara
 
Bab XI pancasila dalam konteks demokrasi di indonesia
Bab XI pancasila dalam konteks demokrasi di indonesiaBab XI pancasila dalam konteks demokrasi di indonesia
Bab XI pancasila dalam konteks demokrasi di indonesia
 
Bab iv pancasila menjadi idiologi negara
Bab iv pancasila menjadi idiologi negaraBab iv pancasila menjadi idiologi negara
Bab iv pancasila menjadi idiologi negara
 
Filsafat pancasila
Filsafat pancasilaFilsafat pancasila
Filsafat pancasila
 
Pancasila Sebagai Ideologi
Pancasila Sebagai IdeologiPancasila Sebagai Ideologi
Pancasila Sebagai Ideologi
 
FILSAFAT PANCASILA
FILSAFAT PANCASILAFILSAFAT PANCASILA
FILSAFAT PANCASILA
 
Tugas kewarganegaraan(pancasila)
Tugas kewarganegaraan(pancasila)Tugas kewarganegaraan(pancasila)
Tugas kewarganegaraan(pancasila)
 
Filsafat Pancasila
Filsafat PancasilaFilsafat Pancasila
Filsafat Pancasila
 

Similar to PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Ideologi Pancasila dan Ideologi Liberal Kapitalis (Mata Kuliah Pendidikan Pan...
Ideologi Pancasila dan Ideologi Liberal Kapitalis (Mata Kuliah Pendidikan Pan...Ideologi Pancasila dan Ideologi Liberal Kapitalis (Mata Kuliah Pendidikan Pan...
Ideologi Pancasila dan Ideologi Liberal Kapitalis (Mata Kuliah Pendidikan Pan...Rajabul Gufron
 
Pancasila sebagai etika politik dan ham
Pancasila sebagai etika politik dan hamPancasila sebagai etika politik dan ham
Pancasila sebagai etika politik dan hamSurveyan Adhi Laksana
 
Pancasila sebagai Filsafat dan Ideologi Nasional
Pancasila sebagai Filsafat dan Ideologi NasionalPancasila sebagai Filsafat dan Ideologi Nasional
Pancasila sebagai Filsafat dan Ideologi NasionalWendi kuswiandi
 
Makalah pancasila sebagai ideologi terbuka
Makalah pancasila sebagai ideologi terbukaMakalah pancasila sebagai ideologi terbuka
Makalah pancasila sebagai ideologi terbukaSeptian Muna Barakati
 
Pertemuan 9, 10, 11_Pancasila sebagai Ideologi Negara.docx
Pertemuan 9, 10, 11_Pancasila sebagai Ideologi Negara.docxPertemuan 9, 10, 11_Pancasila sebagai Ideologi Negara.docx
Pertemuan 9, 10, 11_Pancasila sebagai Ideologi Negara.docxNola121
 
Ideologi dan ideologi negara
Ideologi dan ideologi negaraIdeologi dan ideologi negara
Ideologi dan ideologi negaraWanda Ardila
 
Pancasila vs liberalisme
Pancasila vs liberalismePancasila vs liberalisme
Pancasila vs liberalismedavaimadulb
 
Pancasila sebagai ideologi
Pancasila sebagai ideologi Pancasila sebagai ideologi
Pancasila sebagai ideologi yuli ana
 
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etika
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem EtikaMacam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etika
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etikanorma 28
 
Pancasila sebagai filsafat dan ideologi negara
Pancasila sebagai filsafat dan ideologi negaraPancasila sebagai filsafat dan ideologi negara
Pancasila sebagai filsafat dan ideologi negarajulyaneria
 
Persentasi Pancasila Sebagai Filsafat dan Ideologi Negara
Persentasi Pancasila Sebagai Filsafat dan Ideologi Negara Persentasi Pancasila Sebagai Filsafat dan Ideologi Negara
Persentasi Pancasila Sebagai Filsafat dan Ideologi Negara Julyan Eria
 
Ideologi dan Pancasila sebagai Ideologi terbuka
Ideologi dan Pancasila sebagai Ideologi terbukaIdeologi dan Pancasila sebagai Ideologi terbuka
Ideologi dan Pancasila sebagai Ideologi terbukaTheodora Vania
 

Similar to PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA (20)

Ideologi Pancasila dan Ideologi Liberal Kapitalis (Mata Kuliah Pendidikan Pan...
Ideologi Pancasila dan Ideologi Liberal Kapitalis (Mata Kuliah Pendidikan Pan...Ideologi Pancasila dan Ideologi Liberal Kapitalis (Mata Kuliah Pendidikan Pan...
Ideologi Pancasila dan Ideologi Liberal Kapitalis (Mata Kuliah Pendidikan Pan...
 
Tugas ideologi
Tugas ideologiTugas ideologi
Tugas ideologi
 
Pancasila sebagai etika politik dan ham
Pancasila sebagai etika politik dan hamPancasila sebagai etika politik dan ham
Pancasila sebagai etika politik dan ham
 
2017 d moh_najmi
2017 d moh_najmi2017 d moh_najmi
2017 d moh_najmi
 
Pancasila sebagai Filsafat dan Ideologi Nasional
Pancasila sebagai Filsafat dan Ideologi NasionalPancasila sebagai Filsafat dan Ideologi Nasional
Pancasila sebagai Filsafat dan Ideologi Nasional
 
Makalah pancasila sebagai ideologi terbuka
Makalah pancasila sebagai ideologi terbukaMakalah pancasila sebagai ideologi terbuka
Makalah pancasila sebagai ideologi terbuka
 
Pancasila Sebagai Sistem Filsafat
Pancasila Sebagai Sistem FilsafatPancasila Sebagai Sistem Filsafat
Pancasila Sebagai Sistem Filsafat
 
Pertemuan 9, 10, 11_Pancasila sebagai Ideologi Negara.docx
Pertemuan 9, 10, 11_Pancasila sebagai Ideologi Negara.docxPertemuan 9, 10, 11_Pancasila sebagai Ideologi Negara.docx
Pertemuan 9, 10, 11_Pancasila sebagai Ideologi Negara.docx
 
Bahan perkuliahan ke 3
Bahan perkuliahan ke 3Bahan perkuliahan ke 3
Bahan perkuliahan ke 3
 
Ideologi dan ideologi negara
Ideologi dan ideologi negaraIdeologi dan ideologi negara
Ideologi dan ideologi negara
 
Pancasila vs liberalisme
Pancasila vs liberalismePancasila vs liberalisme
Pancasila vs liberalisme
 
Pancasila sebagai ideologi
Pancasila sebagai ideologi Pancasila sebagai ideologi
Pancasila sebagai ideologi
 
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etika
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem EtikaMacam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etika
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etika
 
Pancasila sebagai filsafat dan ideologi negara
Pancasila sebagai filsafat dan ideologi negaraPancasila sebagai filsafat dan ideologi negara
Pancasila sebagai filsafat dan ideologi negara
 
Persentasi Pancasila Sebagai Filsafat dan Ideologi Negara
Persentasi Pancasila Sebagai Filsafat dan Ideologi Negara Persentasi Pancasila Sebagai Filsafat dan Ideologi Negara
Persentasi Pancasila Sebagai Filsafat dan Ideologi Negara
 
Pancasila orde baru
Pancasila orde baruPancasila orde baru
Pancasila orde baru
 
Bab 1 kelas 3
Bab 1 kelas 3Bab 1 kelas 3
Bab 1 kelas 3
 
Ideologi dan Pancasila sebagai Ideologi terbuka
Ideologi dan Pancasila sebagai Ideologi terbukaIdeologi dan Pancasila sebagai Ideologi terbuka
Ideologi dan Pancasila sebagai Ideologi terbuka
 
Makalah pancasila sebagai ideologi terbuka
Makalah pancasila sebagai ideologi terbukaMakalah pancasila sebagai ideologi terbuka
Makalah pancasila sebagai ideologi terbuka
 
Makalah pancasila sebagai ideologi terbuka
Makalah pancasila sebagai ideologi terbukaMakalah pancasila sebagai ideologi terbuka
Makalah pancasila sebagai ideologi terbuka
 

Recently uploaded

Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxAudyNayaAulia
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum ViktimologiSaktaPrwt
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxmuhammadarsyad77
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANharri34
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIdillaayuna
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 

Recently uploaded (10)

Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

  • 1. Pancasila sebagai dasar negara,sebagai ideologi,falsafah hidup dan pedoman kepribadian. Pejabat sekarang tidak mencerminkan nilai-nilai pancasila. Filsafat adalah nilai-nilai dasar yang benar. Berbicara tentang pancasila sama dengan bicara kehidupan masyarakat. KEDUDUKAN DASAR HUKUM PENDIDIKAN PANCASILA 1. Tap MPR no 11/MPR/1988.GBHN pancasila dilaksanakan mulai dari TK-Perguruan Tinggi 2. SK Dirjen Dikti no 25/DIKTI/KEP/1985 Tentang kurikulum pancasila 3. SK Dirjen DIKTI no 038/DIKTI/KEP/2002 Tentang satuan acara pengajaran (SAP)
  • 2. TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA 1. Takwa kepada tuhan yang maha esa 2. Berjiwa besar 3. Memiliki wawasan sejarah perjuangan bangsa 4. Memiliki wawasan komperhensif dan pendekatan integral terhadap masalah sosial,politik ekonomi,pertahanan keamanan dan budaya 5. Memiliki wawasan yang luas tentang kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.
  • 3. PANCASILA SEBAGAI PEDOMAN HIDUP Nilai budaya yang melandasi tata kehidupan yang disebut pandangan hidup terutama : 1. Keyakinan adanya tuhan yang maha esa. 2. Asas kekeluargaan 3. Asas musyawarah dan mufakat 4. Asas gotong royong 5. Asas tenggang rasa
  • 4. Sila pertama majemuk tentang keagamaan. Sila kedua sejak lahir manusia memiliki hak dan manusia harus saling menghargai dan menjunjung tinggi HAM Sila ketiga menjelaskan berbeda-beda sikap tapi harus tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Dan seterusnya sampai sila ke lima
  • 5. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI Artinya pancasila merupakan kumpulan atau seperangkat nilai yang diyakini kebenarannya oleh pemerintah dan rakyat indonesia dan digunakan untuk menata atau mengatur masyarkat serta berwujud ideologi yang dianut oleh negara Indonesia secara keseluruhan bukan milik seorang atau golongan. Ideologi muncul di suatu negara karena sejarah karakter budaya dari bangsa tersebut. Pancasila juga sebagai penangkal dari budaya atau ideologi negara luar yang massuk di Indonesia.
  • 6. PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA Kedudukan pancasila dalam UUD 1945 18/08/1945 bersifat yuridis konstitusional yang artinya mengikat dan memaksa semua pihak di NKRI.
  • 7. SKEMA POLA DASAR TATA NEGARA RI TAP MPR UUD 195 PANCASILA
  • 8. MPR adalah lembaga tertinggi negara serta merupakan mandataris dari rakyat Legislatif => MPR,DPR Eksekutif => presiden dan menteri Yudikatif => Mahkamah Agung Apa yang dilakukan presiden merupakan mandat dari badan legislatif.
  • 9. Pancasila dianggap sebagai sari-sari budaya bangsa Indonesia. Sistematika dan sistem filsafat meliputi bidang- bidang : a. Ontologi : makna keberadaan manusia,benda,alam dan menjangkau adanya tuhan dan alam gaib. b. Epistenologi : asal,syarat susunan metode dan validasi ilmu pengetahuan. c. Axiologi : cabang filsafat tentang tingkah laku moral yaitu etika,ekspresi etika yang berwujud estetika atau seni dan keindahan,sosial politik yang berwujud ideologi.
  • 10. Batasan secara etimologis menurut prof.dr. John S Brubacher adalah filsafat berasal dari perkataan yunani filos yang berarti cinta,kebijaksanaan atau ilmu pengetahuan. Menurut Runes dalam (dictionary of philosophy) filsafat berasal dari yunani,philein,cinta,kebijaksanaan.
  • 11. Filsafat merupakan ilmu yang paling umum dari segala ilmu pengetahuan dimana ilmu ini merupakan usaha mencari kebijaksanaan. Asal penjelasannya rasional dari sesuatu,prinsip-prinsip umum yang menerangkan segala fakta,sekarang diartikan sebagai ilmu dari segala ilmu yang berasal dari ilmu empiris,pelajaran yang rasional dan pengalaman biasa.
  • 12. Bentuk Demokrasi dalam pengertian Sistem Pemerintahan Negara 1. Bentuk demokrasi Setiap negara mempunyai ciri khas dalam pengertian pelaksanaan kedaulatan rakyat atau demokrasi. Faktor-faktor yang menentukan : o Sejarah negara yang bersangkutan o Budaya o Pandangan hidup o Tujuan yang ingin dicapai.
  • 13. Ada beberapa bentuk demokrasi dalam sistem pemerintahan. 1. Pemerintahan Monarchi Absolut : bersifat kerajaan. Konstitusional dan parlementer. Kepala negaranya adalah Raja sedangkan kepala pemerintahnya adalah perdana menteri serta memegang suara tertinggi. 2. Pemerintahan Republik : untuk kepentingan orang banyak.
  • 14. Landasan Teori 1. Trias politika menurut John Locke kekuasaan pemerintah dibagi menjadi 3 cabang : a. Kekuasaan Legislatif yakni kekuasaan membuat undang-undang yang dijalankan oleh pemerintah. b. Kekuasaan Eksekutif yakni kekuasaan menjalankan undang-undang yang dijalankan oleh pemerintah. c. Kekuasaan Federatif yakni kekuasaan untuk menyatakan perang dan damai,membuat perserikatan dan tindakan-tindakan lainnya dengan luar negeri.
  • 15. 2. Trias politika menurut Montesque kekuasaan negara dibagi menjadi tiga orang atau badan yang berbeda satu sama lain secara berdiri sendiri. a. Legislatif : membuat undang-undang. b. Eksekutif : menjalankan undang-undang. c. Yudikatif :mengadili pelaksanaan undang- undang.
  • 16. SISTEM DEMOKRASI 1. Demokrasi Liberal : bertujuan untuk kebebasan-kebebasan manusia demi mempertahankan kemanusiaan. Berkembang dalam masyarakat yang kompleks atau moderen dan dapat mempengaruhi keputusan pemerintah baik dengan cara pemilu ataupun dengan cara lain. 2. Demokrasi Totaliter : mengutamakan tujuan demi kepentingan kemanusiaan dan akibatnya pemerintah menjadi tirani. Informasi timbal balik tidak ada.
  • 17. 3. Demokrasi Proletar : demokrasi komustik,diktator yakni sistem pemerintahan yang mengutamakan kepentingan negara. Rakyat dikuasai oleh negara sehingga aspirasi rakyat tidak didengar. 4. Demokrasi Pancasila : berdasarkan pada sila ke-empat pancasila bersumber pada kepribadian dan nilai-nilai bangsa indonesia. Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh menyeluruh dan sistematis dari kelima silanya dan tidak dapat dipisah-pisah.
  • 18. CIRI-CIRI DEMOKRASI PANCASILA  Berdasarkan kekeluargaan.  Kebebasan individu tidak bersifat mutlak atau diselaraskan dengan tanggung jawab sosial.  Perbedaan pendapat dihargai dan dijunjung tinggi.  Tidak mengenal Oposisi.  Segala sesuatu diputuskan secara musyawarah untuk mufakat,bila tidak mungkin dilakukan voting atau suara terbanyak.
  • 19. SEJARAH TIMBULNYA HAM Negara berkembang,maka wilayahnya akan memasuki hak-hak asasi manusia sebagai pribadi yang semakin kurang atau dilanggar.
  • 20. PENGERTIAN HAM a. Adalah hak-hak dasar manusia (pokok) yang dimiliki dan dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah dari tuhan yang maha esa. b. Menurut UU no 39 tahun 1999 HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati.
  • 21. c. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi,menghalangi,membatasi atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin UU ini tidak mendapat penyelesaian hukum yang adil dan benar.