Pancasila sebagai ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat

14,830 views

Published on

semoga berguna

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
14,830
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
121
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pancasila sebagai ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat

  1. 1. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA Pada hakekatnya terdapat hubungan timbal balik yang bersifat dinamis antarapandangan hidup masyarakat, pandangan hidup bangsa, dan pandangan hidupnegara. Dalam proses perumusannya, pandangan hidup masyarakat dituangkandan dilembagakan menjadi pandangan hidup bangsa dan selanjutnya pandanganhidup bangsa dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup negara.Pandangan hidup bangsa dapat disebut sebagai ideologi nasional dan pandanganhidup negara sebagai ideologi negara. Tidak seluruh pandangan hidupmasyarakat, khususnya dalam masyarakat yang majemuk, dapat diangkat sebagaipandangan hidup bangsa. Dengan demikian, ada proses seleksi secara sadar. Dalam proses penjabarannya dalam kondisi kehidupan modern dewasa ini,pandangan hidup negara diproyeksikan kembali kepada pandangan hidup bangsa,dan pandangan hidup bangsa diproyeksikan kembali kepada pandangan hidupmasyarakat, serta pada sikap hidup pribadi. Rangkaian proses proyeksi pandanganhidup tersebut terutama dilakukan melalui jalur sistem hukum nasional. Dalamproses penjabaran dan tindak lanjut ini, pemerintah terikat oleh kewajibankonstitusional, yaitu kewajiban Pemerintah dan lain-lain penyelenggara negarauntuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguhcita-cita moral rakyat yang luhur. (BP-7 Pusat, 1994 : 2-3). Untuk membicarakan tentang kebenaran ideologi „Pancasila, akan sayakemukakan pengertian ideologi antara lain sebagai berikut: Ilmu pengetahuan atauajaran tentang ide.Di dalam Kamus Bahasa Indonesia karangan Poerwadarmintodisebutkan sebagai azas pendapat (keyakinan) yang dipakai (dicita-citakan) untukdasar pemerintahan negara dan sebagainya. Berdasarkan pengertiandi atas, maka ideologi Pancasila berfungsi sekaligusbaik sebagai dasar maupun tujuan atau cita-cita bangsa. Ideologi mempunyai hubungan yang erat dengan filsafat, bahkan disebutsebagai keseluruhan ide-ide yang berdasarkan struktur filsafat. Jika pengertian ini
  2. 2. kita terapkan pada berbagai ideologi, maka ideologi komunis berdasarkan struktur filsafat komunis atau Komunisme, ideologi liberal berdasar struktur filsafat liberal atau Liberalisme, ideologi sosialis berdasarkan struktur filsafat sosialis atau Sosialisme atau demikian seterusnya. Dengan cara yang sama, maka ideologi Pancasila berdasarkan struktur filsafat Pancasila (Sunoto, 1987:82). Tujuan adalah segala sesuatu yang hendak dicapai, merupakan pendorong dan pengarah. Dengan Pancasila menuju ke arah masyarakat adil dan makmur, material spiritual berdasarkan Pancasila.I. Dimensi : Relaita, Idealisme, dan Fleksibilitas dari Ideologi Pancasila Kita dalam mengadakan negara itu harus dapat meletakkan negara itu atas suatu meja yang statis yang dapat mempersatukan segenap elemen di dalam bangsa itu, tetapi juga harus mempunyai tuntunan dinamis ke arah mana kita gerakkan rakyat, bangsa dan negara ini. Uraian tadi bertujuan agar dimengerti bahwa bagi Republik Indonesia kita memerlukan satu dasar yang bisa menjadi dasar statis dan yang bisa menjadi Leidstar dinamis yang artinya adalah bintang pemimpin. Ini lah yang menjadi pertimbangan daripada pemimpin-pemimpin kita dalam tahun 1945, dan sebagainya dikatakan bahwa sesudah bicara, saat bicara, akhirnya pada suatu hari ada yang mengusulkan Pancasila, dan Pancasila itu diterima masuk dalam Djakarta Charter, masuk sidang pertama sesudah proklamasi. Jadi kalau ingin mengerti Pancasila, lebih dahulu harus mengerti ini meja statis, Leidstar dinamis. Kecuali itu kita sekarang lantas masuk kepada persoalan elemen apa yang harus dimasukkan di dalam meja statis atau Leidstar dinamis ini. Jadi jikalau mau mencari satu dasar yang statis yang dapat mengumpulkan semua dan jika mencari suatu Leidstar dinamis yang dapat menjadi arah perjalanan kita harus menggali sedalam-dalamnya di dalam jiwa masyarakat sendiri. Sudah jelas kalau kita mencari satu dasar yang statis, maka dasar yang statis itu harus terdiri dari elemen –elemen yang tidak ada dalam jiwa Indonesia tak mungkin dijadikan dasar untuk duduk di atasnya. Misalnya kalau kita ambil dari elemen-elemen dari alam pikiran Eropa atau alam pikiran Afrika itu adalah elemen asing bagi kita yang tidak corcondantie dengan jiwa kita sendiri, tak akan bisa menjadi dasar yang sehat, apalagi dasar
  3. 3. yang mempersatukan. Demikian pula elemen-elemen untuk di jadikan Leidstardinamis harus elemen-elemen yang betul-betul menghikmati jiwa kita. Kalau kitaberi Leidstar yang tidak appeal kepada kita, oleh karena pada hakekatnya tidakberakar kepada jiwa kita sendiri maka tidak bisa menjadi Leidstar dinamis yangmenarik kepada kita. (Soekarno : 1989:30-40).1. Dimensi realita ideologi Pancasila Nilai-nilai dasar Pancasila digali dari bumi Indonesia sendiri yang ditemukan dalam religi-religi bangsa Indonesia, dalam budaya-budaya bangsa Indonesia, dan dlam adat-istiadat –adat-istiadat bangsa Indonesia yang oleh penggalinya disebut”jiwa bangsa”. Dimensi realita ideologi Pancasila ini oleh penggalinya disebut dasar yang statis atau meja statis di atas mana negara diletakkan, sekaligus meja statis ini harus dapat mempersatukan segenap elemen di dalam bangsa Indonesia. Nilai-nila dasar yang lima jumlahnya itu bersifat tetap dalam arti rumusannya dan urut-urutan letak sila-sila udah tetap, tidak dapat diubah, sebab Pancasila merupakan filsafat persatuan. Kalau dirinya dapat berubah berarti tidak mungkin dapat menjadi filsafat persatuan.2. Dimensi Idealis Ideologi Pancasila Oleh penggalinya ditunjukkan dengan istilah Leidstar dinamis. Leidstar, bintang pimpinan. Artinya harus mempunyai tuntunan dinamis kemana rakyat, bangsa dan negara ini digerakkan. Menurut alenia kedua Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945” perjuangan kemerdekaan Indonesia.......mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaukat, adil dan mekmur”. Kesanalah rakyat, bangsa digerakkan untuk mencapai atau mewujudkan cita-cita atau tujuannya. Dan di dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia disebutkan sebagai berikut : a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia b. Memajukan kesejahteraan umum c. Mencerdaskan kehidupan bangsa d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
  4. 4. Butir a,b dan c merupakan tujuan intern bangsa Indonesia Tujuan itu yang ingin diwujudkan. Akan tetapi tidak cukup adanya keinginan mewujudkan saja, melainkan harus dibarengi kemauan dan kemampuan. Oleh karena perlu dipertanyakan apakah benar-benar subyek pendukung suatu ideologi benar-benar mempunyai keinginan, kemauan dan kemampuan yang cukup untuk merealisasinya? Dengan menghubungkan atau mengaitkan antara dimensi realita dan dimensi idealis dari suatu ideologi, maka kita melihat bahwa dimensi realita itu merupakan landasan atau dasar, dan dimensi idealisme menggerakkan ke arah tujuan dalam membangun berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi dimensi realitas dan dimensi idealisme ideologi Pancasila ternyata saling kait mengait dalam arti saling mengisi dan saling melengkapi. Perlu diketahui bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara selalu muncul realita baru yang mungkin sesuai dengan dimensi realita yang berisi nilai dasar atau mungkin bertentangan dengan dimensi realita dan bergeraknya realita-realita baru mungkin juga seirama dan juga mungkin menyimpang ke arah yang tidak sejalan dengan dimensi idealisme, maka harus segera dibetulkan terutama dengan mengkaji ulang nilai instrumennya dan nilai praksisnya nilai instrumental adalah norma-norma yang merupakan penjelmaan dari nilai dasar, sedangkan nilai praksis adalah norma-norma kelanjutan dari penjelmaan nilai instrumental yang suda h bersifat operasional untuk dilaksanakan dalam kenyataan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi pembetulan nilai instrumental dan nilai praksis harus kontekstual. Dengan demikian realita- realita baru yang selaras dan yang menyimpang, tetapi yang sudah dibetulkan semuanya menjadi selaras atau sejalan dengan nilai instrumental dan nilai praksis. Atau sebaliknya nilai-nilai instrumental dan nilai praksis sudah menjadi sama sebangun dengan realita-realita baru.3. Dimensi fleksibilitas dari Ideologi Pancasila Ideologi Pancasila adalah ideologi yang terbuka dan demokratis, sehingga generasi penerus bangsa senantiasa dapat menggali dan mengembangkan pemikiran-pemikiran baru dengan tetap menjadikan nilai dasar sebagai tolok ukurnya. Dengan demikian ideologi Pancasila tidak kehilangan hakekatnya.
  5. 5. Inilah yang dimaksud dengan dimensi fleksibilitas dari ideologi Pancasila. Dengan demikian ideologi Pancasila akan tetap dapat menjaman. Tidak lekang oleh panas dan tidak akan lapuk dimakan jaman. Dalam kaitannya dengan dimensi fleksibilitas ideologi Pancasila, UUD 1945 sudah lebih dulu menegaskannya. Ini ditunjukkan melalui penjelasan yang tertera dalam angka IV, yang berbunyi : “ Undang-Undang Dasar bersifat Supel.” Masih menurut angka IV : “ kita harus senantiasa ingat kepada dinamik kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Masyarakat dan negara Indonesia tumbuh dan zaman berubah, terutama pada zaman revolusi lahir batin sekarang ini. Oleh karena itu kita harus hidup secara dinamis, harus melihat segala gerak-gerik masyarakat dan negara Indonesia”. Dari penjelasan ini jelas ditunjukkan bahwa dalam masyarakat dan negara Indonesia senantiasa timbul dan tumbuh realita-realita baru.II. Macam-macam fungsi dan peran ideologi Pancasila A. Pancasila sebagai Ideologi dalam kehidupan ketatanegaraan Ada dua hal yang perlu dipahami benar-benar dalam sub judul ini. Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan ketatanegaraan : Pengertian ideologi dalam sub judul ini dan Ruang lingkup kehidupan kenegaraan Bangsa Indonesia sebagai suatu kelompok manusia, maka ia membentuk ide- ide dasar dalam segala hal dalam aspek kehidupan manusia yang dicita-citakan. Kesatuan yang bulat dan utuh dari ide-ide dasar tersebut secara ketatanegaraan disebut ideologi. Dan ini berupa seperangkat tata nilai yang dicita-citakan akan direalisir dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Indonesia). Ideologi ini akan memberikan stabilitas arah sekaligus memberikan dinamika gerak menuju yang dicita-citakan. Dan perkembangan tumbuhnya ideologi bangsa Indonesia dimulai semenjak 18 Agustus 1945 adalah Pancasila. Hal yang kedua menganalisa Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan ketatanegaraan, maka hal ini berarti kita berhadapan dengan kehidupan kenegaraan yang konkrit. Suatu negara dapat kita lihat dari suatu kesatuan yang utuh dan juga dapat kita lihat dalam strukturnya. Dengan teori dua segi ini kita harus mengetahui ruang lingkup ketatanegaraan dimana ideologi Pancasila di
  6. 6. implementasikan. Jika kita melihat negara dari suatu kesatuanyan bulat dan utuh, maka kita dapat menganalisa tentang arti negara, atau sifat hakekat negara, pembenaran adanya negara, terjadinya negara dan tujuan bernegara. Apabila kita menganalisa strukturnya meliputi:unsur-unsur negara, kekuasaan tertinggi dalam negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan, hubungan pusat dan daerah (otonomi) atau sendi-sendi pemerintahan perwakilan, alat perlengkapan negara, konstitusi, fungsi kenegaraan dan kerjasama antar negara.1. Arti Negara Cara pandang bangsa Indonesia yang diutarakan prof. Soepomo adalah cara pandang integralistik, negara di pandang sebagai satu kesatuan organis. Dr. Muhammad Hatta tidak setuju cara pandang integralistik Jerman, karena dapat menumbuhkan negara kekuasaan, sekalipun ada kemiripan dengan cara pandang Indonesia tentang satunya macro dan mikrocosmos. Oleh karena itu Dr. Muhammad Hatta mengusulkan dilengkapinya cara pandang integralistik tersebut dengan kemerdekaan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. Dengan diterimanya usul Bung Hatta ini maka terbentuklah integralistik Indonesia. Negara di dalam cara pandang Indonesia, tidak akan memiliki kepentingan sendiri (kepentingan pemerintah) terlepas atau bahkan bertentangan kepentingan orang seorang rakyatnya.di dalam cara pandang integralistik Indonesia, maka di dalam negara semua pihak mempunyai fungsi masing- masing dalam suatu kesatuan yang utuh.2. Terjadinya Negara Negara Republik Indonesia lahir pada jam 10.00 tanggal 17 Agustus 1945 dan tidak ada satupun warga negara Indonesia yang menyangkalnya. Menurut alenia II pembukaan UUD 1945 terjadinya negara Indonesia melalui rangkaian tahap-tahap yang berkesinambungan. Rincian tahap-tahap itu sebagai berikut: a) Perjuangan kemerdekaan Indonesia b) Proklamasi atau pintu gerbang kemerdekaan c) Keadaan bernegara yang nilai-nilai dasarnya ialah merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.3. Tujuan Bernegara
  7. 7. Tujuan bernegara atau kehidupan nasional atau tujuan nasional pada umumnya dalam negara yang berbentuk Republik adalah untuk mengurusi kepentingan umum. Demikian pula negara Republik Indonesia dalam hal ini kepentingan umum bangsa Indonesia secara ketatanegaraan adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila menurut alenia keempat pembukaan UUD 1945 adalah: a) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (wilayah) b) Memajukan kesejahteraan umum c) Mencerdaskan kehidupan bangsa d) Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan dan keadilan sosial. Operasionalisasinya untuk mencapai tujuan negara menurut penjelasan UUD 1945, maka pertama-tama di ciptakan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan ini ke dalam pasal-pasal sebagai instruksi bagi penyelenggara negara untuk menyelenggerakan kehidupan negara (ketertiban) dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial (kemakmuran).4. Tata Negara Kalau kita meninjau negara dilihat dari sudut pandang strukturnya, maka kita temukan ada empat kelompok masalah yaitu :  Tata organisasi suatu negara  Tata jabata suatu negara  Tata hukum suatu negara  Tata nilai yang dicita-citakan di dalam kehidupan kenegaraan Apabila suatu organisasi kita dalilkan sebagai suati kerjasama berdasarkan pembagian kerja yang tetap. Maka suatu pekerjaan yang tetap di dalam organisasi kita sebut fungsi yang diselenggarakan atau diemban oleh seseorang (pelaku). Fungsi tersebut tetap sifatnya, sedang pelakunya dapat berganti-ganti. Dengan cara pandang demikian, maka organisasi negara berbentuk organisasi fungsional yang karena berubah-berubah pelakunya, sedang yang tetap jabatannya, maka disebut organisasi jabatan, sehingga kita berhadapan dengan tata jabatan.
  8. 8. Secara ketatanegaraan, maka tata organisasi merupakan hal yang fundamental dari kehidupan ketatanegaraan.1) Bentuk negara Bangsa Indonesia memilih bentuk (organisasi) negara yang dinamakan Republik, yang merupakan suatu pola yang mengutamakan pencapaian kepentingan umum atau kesejahteraan yang ingin dicapai dalam hidup berkelompok. Dilhat dari segi susunannya atau segi penggabungan bagian- bagian negara maka bentuk organisasi negara dibedakan menjadi negara kesatuan atau negara serikat (federal). Dan pilihan bangsa Indonesia di dalam hal bentuk negaranya yaitu kesatuan dan Republik. Kemudian di dalam teori kenegaraan berkembang pembedaan lain yaitu pembedaan demokrasi dan diktator. Pola demokrasi yang di inginkan bangsa Indonesia membentuk tata nilai tentang tatanan kenegaraan yang di inginkan bangsa Indonesia ini dirumuskan di dalam UUD 1945. Ia merupakan demokrasi politik Indonesia atau demokrasi Pancasila.2) Bentuk pemerintahan Bentuk pemerintahan ialah pola yang menentukan hubungan antara lembaga-lembaga negara dalam menentukan gerak kenegaraan, sistem pemerintahan negara yang dipilih bangsa Indonesia sebagai berikut: a) Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum b) Pemerintahan atas sistem konstitusi tidak bersifat absolute c) Kedaulatan du tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD d) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD e) Presiden dibantu oleh menteri-menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden f) Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR g) DPR mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan3) Unsur-unsur negara Secara klasik unsur-unsur negara adalah pemerintah, bangsa dan wilayah. Unsur wilayah negara dirumuskan dengan istilah” seluruh tumpah darah
  9. 9. Indonesia” cara pandang integralistik tentang rumusan pemerintah negara. Oleh karena itu jika konsisten dengan cara pandang ini seharusnya kita sebutkan adanya: a) Penyelenggara negara di bidang pembentukan peraturan perundangan (legislatif) b) Penyelenggara negara di bidang penerapan hukum (eksekutif) c) Penyelenggara negara di bidang penegakan hukum (yudikatif) d) Penyelenggara negara di bidang kepenasehatan dan sebagainya4) Sendi pemerintahan Sendi pemerintahan adalah suatu prinsip untuk dapat menjalankan pemerintahan dengan baik dimana ada anggapan bahwa pemerintah dengan baik adalah membagi negara di dalam beberapa wilayah. Untuk masalah ini UUD 1945 setelah amandemen yang ke 2 dalam pasal 18 di atur sebagai berikut: a) Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan UU. b) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kebupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. c) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota itu memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum d) Gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.5) Tata Jabatan Masalah tata jabatan muncul karena adanya anggapan bahwa di dalam organisasi negara yang tetap adalah jabatannya, sedang pelakunya dapat berubah. Permasalahan tata jabatan dirinci dalam sub masalah yang kesemuanya menganalisa negara dalam strukturnya. Sub masalah tersebut dirinci dalam : a) Masalah perwakilan (sistem dan kelembagaannya)
  10. 10. b) Masalah penggolongan-penggolongan penduduk c) Masalah alat perlengkapan negara Ragam perwakilan rakyat menurut UUD 1945, setelah amandemen yang ke 4 yaitu MPR terdiri atas anggota DPR dan onggota DPRD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan UU. Tugas MPR diatur dalam pasal 3 UUD 1945 sebagai berikut: a) MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD b) MPR hanya dapat menggantikan Presidan dan Wakil Presiden dalam masa jabatan menurut UUDIII. Pancasila sebagai ideologi partai politik A. Pengertian Partai Politik Menurut UU No.2 Tahun 2008 tentang partai politik, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita- cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Secara umum Parpol adalah suatu organisasi yang disusun secara rapi dan stabil yang dibentuk oleh sekelompok orang secara sukarela dan mempunyai kesamaan kehendak, cita-cita, dan persamaan ideologi tertentu dan berusaha untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum untuk mewujudkan alternatif kebijakan atau program-program yang telah mereka susun. B. Tujuan Partai Politik Tujuan parpol adalah untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan mewujudkan program-program yang telah mereka susun sesuai dengan ideologi tertentu.IV. Pancasila sebagai ideologi dasar pembangunan A. Makna Pembangunan Nasional Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses
  11. 11. pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan Tujuan Nasional. Dalam pengertian lain, pembangunan nasional dapat diartikan merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan Tujuan Nasional. Pelaksanaan pembangunan mancakup aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju. Oleh karena itu, sesungguhnya pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara benar, adil, dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggara negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila.B. Hakikat Pembangunan Nasional Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Hal ini berarti dalam pelaksanaan pembangunan nasional adalah sebagai berikut : 1. Ada keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan. Pembangunan adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk pembangunan. Dalam pembangunan dewasa ini dan jangka panjang, unsur manusia, unsur sosial budaya, dan unsur lainnya harus mendapat perhatian yang seimbang. 2. Pembangunan adalah merata untuk seluruh masyarakat dan di seluruh wilayah tanah air. 3. Subyek dan obyek Pembangunan adalah manusia dan masyarakat Indonesia, sehingga pembangunan harus berkepribadian Indonesia dan menghasilkan manusia dan masyarakat maju yang tetap berkepriadian Indonesia pula. 4. Pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan
  12. 12. suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan Pemerintah saling mendukung, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional. C. Tujuan Pembangunan Nasional Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mewujudkan Tujuan Nasional seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam alinea II Pembukaan UUD 1945.V. Ideologi pancasila ditengah-tengah ideologi bangsa lain Ditengah perkembangan dunia yang semakin mutakhir, terdapat beberapa hal yang cukup kontradiksi mengenai pandangan kehidupan bangsa terhadap pribadi bangsa masing-masing yang terkadang menimbulkan perselisihan antara negara satu dengan negara yang lain, karena belum tentu paham negara mereka sama. Di dunia terdapat banyak ideologi yang berkembang. Namun yang dibahas pada makalah ini hanya lima ideologi saja, yakni ideologi Liberalisme, Komunisme, Sosialisme, Kapitalisme,Fasisme, dan akan dibandingkan dengan dengan Ideologi Pancasila yang sejak dahulu hingga sekarang dijadikan sebagai pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Sebelum membahas mengenai ideologi besar di dunia, perlu kita ketahui bahwa ideologi berasal dari kata Yunani yaitu “Ideos” yang artinya pikiran, gagasan, ide. Dan” logos” yang berarti ilmu. Menurut Puspowardoyo (1992) menyebutkan bahwa ideologi dapat dirumuskan sebagai komplek pengetahuan dan nilai yaang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami lingkungan dan bumi seisinya, serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Pancasila ebagai ideologi bangsa dinilai sebagai hasil yang berasal dari pemikiran bangsa Indonesia dan nilai tersebut digali dari adat istiadat dan kebudayaan bangsa.
  13. 13. Jadi pengertian ideologi secara umum adalah kumpulan suatu gagasan ,ide,pikiran yang bersifat sistematis dan mengarah pada pengaturan tingkah lakudalam berbagai aspek kehidupan. Aspek/ Pancasila Liberalisme Sosialisme Komunisme IdeologiPolitik - Demokrasi - Demokrasi - Demokrasi - DemokrasiHukum Pancasila liberal untuk kolektifitas rakyat - Hukum untuk - Hukum untuk - Diutamakan - Berkuasa menjunjung tinggi melindungi kebersamaan mutlak satu keadilan dan individu - Masyarakat partai politik keberadaan individu - Dalam politik sama dengan - Hukum untuk dan masyarakat mementingkan negara melanggengkan individu komunisEkonomi - Peran negara ada - Peran negara - Peran negara ada - Peran negara untuk tidak terjadi kecil untuk pemerataan dominan yang merugikan - Swasta - Keadilan - Demi rakyat mendominasi distributif yang kolektivitas - Kapitalisme diutamakan berarti demi - Monopolisme negara - Persaingan - Monopoli bebas negaraAgama - Bebas memilih salah - Agama - Agama harus - Agama candu satu agama urusan pribadi mendorong masyarakat - Agama harus - Bebas berkembangnya - Agama harus menjiwai dalam beragama : kebersamaan dijauhkan dari kehidupan  Bebas masyarakat bermasyarakat memilih agama - Atheis berbangsa dan  Bebas tidak bernegara beragamaPandangan - Individu diakui - Individu - - Individu tidak
  14. 14. terhadap keberadaannya lebih penting Masyarakat leb pentingindividu - masyrakat diakui daripada ih penting dari - Masyarakatdan keberadaannya msyarakat pada individu tidak pentingmasyarakat - Hubungan individu - Masyarakat - Kolektifitas dan masyarakat diabdian bagi yng dibentuk dilandasi 3 S individu negara lebih (selaras,serasi,seimba penting ng - Masyarakat ada karena individu - Individu akan punya arti apabila hidup ditengahtengah masyarakatCiri khas - Keselarasan, - Penghargaan - Kebersamaan - Atheisme keseimbangan, dan atas HAM - Akomodasi - Dogmatis keserasian dalam - Demokrasi - Jalan tengah - Otoriter setiap aspek - Negara - Ingkar HAM kehidupan hukum - Reaksi - Menolak terhadap dogmatis liberalisme dan - Reaksi kapitalisme terhadap absolutisme

×