Solutions Be selective in friends. Improve the quality of worship and religious. Follow the religious seminar Keep personal purity of things that are forbidden in the religion. Putusan kasasi pada Mahkamah Agung (MA) membebaskan seluruh pihak dari segala dakwaan (bebas murni) memang berpotensi menimbulkan sejumlah pertanyaan. Keseimbangan beban kerja dengan upah buruh memang merupakan keniscayaan dalam sebuah sistem perekonomian yang berbasis pada kekuatan modal, termasuk di Indonesia. Keengganan pihak perusahaan membiarkan aksi pemogokan terjadi karena berakibat kerugian sangat tidak mendasar.  Berlandaskan aturan hukum, sama sekali tidak ada dasar untuk melarang aksi unjuk rasa. Melihat kenyataan di atas, perlu tindakan hukum untuk menuntaskan pelanggaran HAM, baik sebelum ataupun setelah dibentuk di bentuknya Pengadilan HAM. Mematuhi instrumen-instrumen HAM yang telah ditetapkan. -Melaksanakan hak asasi yang dimiliki dengan penuh tanggung jawab. -Memahami bahwa selain memiliki hak asasi, setiap orang juga memiliki kewajiban asasi yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. -Tidak semena-mena terhadap orang lain. -Menghormati hak-hak orang lain. Adanya kepastian hukum dalam menjamin keamanan setiap orang serta menghargai hak-haknya, seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bekerja dan hak untuk mendapatkan keadilan serta rasa aman dari negara. Hal tersebut mungkin dapat menjadi jawaban dari kasus marsinah ini agar tidak terulang kembali

1. Semangat pagiiiiii!!!!!

2. PRESENTASI PKN
BY: ADDRA FEBRIANA 01
MUHAMMAD SAMHAN.24
RAHMAWATI W.29
SAFIRA NURY S.30
SMA NEGERI 1 SURAKARTA
KELAS XMIA 8

3. PELANGGARAN HAM
KASUS MARSINAH

4. Analisis kasus
• Kasus pembunuhan Marsinah di atas
merupakan pelanggaran hak asasi manusia
(HAM) berat.
• Memperoleh kenaikan upah agar layak dan
adil merupakan hak konstitusional.
• Jika melihat kasus Marsinah, tindakan unjuk
rasanya tidak menunjukkan dugaan
kecenderungan pada aksi anarkis.

5. Dalam kasus marsinah ini terjadi ketidak
seimbangan antara hak dan kewajiban, di satu
sisi ada buruh pabrik yang tidak mendapatkan
haknya berupa UMR di sisi lain ada
pemerintah yang tidak melaksanakan
kewajibannya yaitu melindungi dan
mengayomi masyarakat

6. • Putusan kasasi pada Mahkamah Agung (MA)
membebaskan seluruh pihak dari segala dakwaan
(bebas murni) memang berpotensi menimbulkan
sejumlah pertanyaan.
• Keseimbangan beban kerja dengan upah buruh
memang merupakan keniscayaan dalam sebuah
sistem perekonomian yang berbasis pada kekuatan
modal, termasuk di Indonesia. Keengganan pihak
perusahaan membiarkan aksi pemogokan terjadi
karena berakibat kerugian sangat tidak mendasar.

7. • Berlandaskan aturan hukum, sama sekali
tidak ada dasar untuk melarang aksi unjuk
rasa.
• Melihat kenyataan di atas, perlu tindakan
hukum untuk menuntaskan pelanggaran
HAM, baik sebelum ataupun setelah
dibentuk di bentuknya Pengadilan HAM.

8. solusi
• Mematuhi instrumen-instrumen HAM yang
telah ditetapkan.
• -Melaksanakan hak asasi yang dimiliki
dengan penuh tanggung jawab.
• -Memahami bahwa selain memiliki hak
asasi, setiap orang juga memiliki kewajiban
asasi yang harus dijalankan dengan penuh
tanggung jawab.
• -Tidak semena-mena terhadap orang lain.
• -Menghormati hak-hak orang lain.

9. Adanya kepastian hukum dalam menjamin
keamanan setiap orang serta menghargai hak-
haknya, seperti hak untuk hidup, hak untuk
mendapatkan pendidikan, hak untuk bekerja
dan hak untuk mendapatkan keadilan serta
rasa aman dari negara. Hal tersebut mungkin
dapat menjadi jawaban dari kasus marsinah
ini agar tidak terulang kembali

10. Adanya kepastian hukum dalam menjamin
keamanan setiap orang serta menghargai hak-
haknya, seperti hak untuk hidup, hak untuk
mendapatkan pendidikan, hak untuk bekerja
dan hak untuk mendapatkan keadilan serta
rasa aman dari negara. Hal tersebut mungkin
dapat menjadi jawaban dari kasus marsinah
ini agar tidak terulang kembali