2. BIODATA
RIWAYAT
PEKERJAAN:
1. Auditor Madya BPKP
2. Kepala DPPAD Provinsi Jawa Tengah
3. Pejabat Penugasan Khusus Gubernur
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah
NAMA : HENDRI SANTOSA, S.E., Ak., M.Si., CA.,CFrA., CRP.
TEMPAT,
TANGGAL LAHIR
: Pekalongan, 26 Desember 1961
PENDIDIKAN : 1. D-IV Akuntansi STAN (1992)
2. S-1 Manajemen UT (1999)
3. S-2 Akuntansi UNDIP (2001)
ORGANISASI: 1. Ketua IAI Jawa Tengah
2. Ketua Asosiasi Auditor Intern Pemerintah
Indonesia (AAIPI) Wilayah Jawa Tengah
3. Dewan Konsultatif IPKN Wilayah Jawa Tengah
KARYA BUKU: 1. Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Berpedoman Pada SAP
2. Kapita Selekta – Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Mencegah Korupsi di Lingkungan Birokrasi
4. Catatan Harian Seorang Auditor – due professional care hingga debt collector
5. PENGERTIAN KORUPSI
UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang TPK “Setiap
orang yang secara melawan hukum
memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau
suatu korporasi, yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara”
5
7. Klasifikasi Korupsi
1. Individual corruption – dilakukan individu,
2.Petty corruption - Korupsi kecil –kecilan
dilakukan oleh aparat dlm kegiatan se-hari2
3.Endemic corruption – Korupsi sdh terintegrasi
dlm sistem ekonomi, sosial, politik di
masarakat. Korupsi sdh menjadi budaya
(corruption culture)
4.Grand corruption – Korupsi yg dilakukan para
pejabat pengambil keputusan untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain
8. AREA POTENSI KORUPSI
1. Pengelolaan Anggaran
2. Pengadaan Barang/Jasa
a. Konsipirasi dg pihak tertentu utk
mengalokasikan kegiatan fiktif (titip
anggaran)
b. Markup satuan biaya kegiatan/volume
c. Markdown Pendapatan daerah
d. Memalsukan bukti pengeluaran
e. Membuat SPJ palsu (kegiatan fiktif)
f. Memalsukan tanda tangan honor, daftar
hadir, dsb
g. Membuat laporan keuangan fiktif
a. Menekan panitia agar memenangkan rekanan
tertentu
b. Volume barang/jasa tidak sesuai SPK/kontrak
c. Spesifikasi barang/jasa tidak sesuai SPK/&KAK
d. SPK/Kontrak dimenangkan oleh rekanan tapi
dikerjakan oleh internal sendiri/oknum
e. Menerima hadiah/fee dari rekanan
f. Memahalkan HPS atau nota pembelian
g. Melibatkan famili atau teman sejawat dalam
pengadaan barang
h. Meminta bagian dari rekanan
i. Mengutip biaya tambahan
j. Membuat laporan kemajuan fisik palsu
9. AREA POTENSI KORUPSI
4. Pengelolaan Barang Daerah
5. Pelayanan Publik
a. Pencatatan aset tidak wajar
b. Pemeliharan atas barang fiktif
c. Penyerobotan/pengakuan/penghi
langan aset oleh oknum
pejabat/pns secara sengaja
d. Menggunakan aset utk
kepentingan pribadi
a. Masih ada Praktik Pungli
b. MASIH ada GRATIFIKASI
c. Pelayanan tidak Prima- PTSP
d. Perijinan yang tidak
transparan
10. PELAKU KORUPSI (2004-2020)
329
280
235
129
32
22
21
12
10
7
6
4
2
179
0 50 100 150 200 250 300 350
Lain-lain
Polisi
Duta Besar
Korporasi
Komisioner
Jaksa
Pengacara
Gubernur
Hakim
Kepala Kementerian/Lembaga
Bupati/Walikota dan Wakil
Pejabat Eselon I/II/III
Anggota DPR/DPRD
Swasta
TOTAL
1268
PROFESI/JABATAN PELAKU
KORUPSI TAHUN 2004-2020
11. FAKTA KORUPSI DI INDONESIA
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
S3 S2 S1 D3/ D4 s.d. SMA Unknown
Hingga 2015,
86% pelaku Tindak
Pidana Korupsi yang
ditangani oleh KPK adalah
lulusan perguruan
tinggi.
Sumber: www.acch.kpk.go.id, Agustus 2015
BERDASARKAN LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
12. JENISTINDAK KORUPSI (2004-2020)
NO Jenis Korupsi JUMLAH
1 Penyuapan 739
2 Pengadaan Barang dan Jasa 236
3 Penyalahgunaan Anggaran 50
4 Puncucian uang 38
5 Pungutan Liar 26
6 Perijinan 23
7 Merintangi proses hukum 10
JUMLAH 1122
15. TEORI Klitgaard
C=M+D - A.
C=Corruption,
M= Monopoly of Power
D= Discretion of Official
A=Accountability.
Menurut Robert Klitgaard, monopoli kekuatan dan
tingginya kekuasaan yang dimiliki seseorang
(discretion of official) tanpa pertanggungjawaban (
Accountability) dan tanpa ada pengawasan
menyebabkan orang melakukan korupsi.
16. DAMPAK Korupsi
1) In-efisiensi dalam penyelenggaraan negara
2) Kenaikan biaya administrasi
3) Mengurangi kuantitas dan kualitas hasil pembangungan
4) Pelayanan Publik menurun
5) Menurunkan martabat aparat birokrasi
6)Ketidakpercayaan masyarakat terhadap birokrasi.
7) Ketimpangan dlm Pendapatan ( Kaya –Miskin)
17. Pegawai
• Perubahan Gaya Hidup
• Terlibat Hutang
• Perubahan Perilaku
• Tingginya Perputaran pegawai
• Menolak Mengambil Cuti
• Tidak Ada PembagianTugas
• Yg jelas
Manajemen
• Enggan Memberi informasi
pada Auditor
• Keputusan didominasi Individu
• Lingkungan Pengendalian
lemah
• Mempunyai saldo Rekening
tidak wajar
• Transaksi Besar di AkhirTahun (
fiktif – serap anggaran)
• Kontrak jasa Konsultasi yang
tidak ada hasilnya
• Banyak dokumen hilang atau
fotokopian tdk lengkap
21. MEMBANGUN ASN BERINTEGRITAS
MENCEGAH KORUPSI
PERSOALAN
KORUPSI
INTEGRITAS
APARAT
BIEROKRASI
ASN
BERINTEGRITAS
REFORMASI :
TRANSPARANT , AKUNTABEL DAN
PARTISIPATIF
1. PANCASILA
2. UUD 45
3. UU 43/1999
4. UU No. 31/1999 jo No. UU 20/2001
5. UU 23/2014
6. UU No. 5 Tahun 2014 (ASN)
Membangun Integritas 2021
22. SUMPAH JABATAN
( Perka BKN NO.7Th 2017)
Demi Allah saya bersumpah:
Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan, akan
menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik
baiknya,dan penuh tanggungjawab.
Bahwa saya, aka menjaga integritas, tidak
menyalahgunakan kewenangan serta menghindari diri
dari perbuatan tercela
23. INTEGRITAS
Suatu konsep berkaitan dengan
konsistensi dalam tindakan-tindakan,
nilai-nilai, metode-metode dan berbagai hal
yang dihasilkan. Berintegritas sering
diartikan sebagai pribadi yang jujur dan
memiliki karakter kuat.
24. INTEGRITAS
Sumber : Bahan diskusi KPK
“Bersatunya antara kejujuran (1),
konsisten (2), dan keberanian (3) untuk
melakukan tindakan benar Tanpa
Kompromi”
25. Integrity
25
Pribadi yg berintegritas: Menjalankan aktivitas dengan benar
selaras dengan keyakinan (belief), di ucapkan (say) dan dijalankan
( act)
Belief Say Act
26. 2019
Keberanian
Konsistensi
Kejujuran
Keberanian
Kejujuran
Konsistensi
dimensi potensi integritas yang menunjukkan aspek
komponen integritas pada kesadarankebenaran dalam
sikap kejujuran, yang terdiri dari aspek empati(empathy),
tidak mudah untuk menuduh orang lain bersalah (lack of
blame) dan rendah hati (humility).
dimensi potensi integritas yang menunjukkan
komponen integritas pada konsistensi
dalamperbuatan, yang terdiri dari aspek pengendalian
emosi(emotional mastery), akuntabel (accountability),
dan fokusmenyeluruh (focus on the whole).
28. PEMBANGUNAN KOMPONEN INTEGRITAS (kpk ri)
Proses
Internalisasi
Integritas;
sebagai upaya
menghasilkan
integritas pribadi
Proses
Pembangunan
Integritas; sebagai
upaya menjaga
organisasi
berintegritas tinggi,
yang digerakkan
oleh kumpulan
individu yang
berintegritas tinggi.
Proses Penyelarasan
Atau Sinergi Pilar;
sebagai upaya
untuk,terjadinya
sinergi dari
berbagai K/L/ O/P
pada setiap sasaran
(pilar) sehingga
terbentuk integritas
pilar.
Proses
Penyelarasan Atau
Sinergi Pilar;
sebagai upaya
untuk,terjadinya
sinergi dari
berbagai K/L/ O/P
pada setiap
sasaran (pilar)
sehingga
terbentuk
integritas pilar.
INTEGRITAS
29. Sistem
Korupsi
Menghambat
Pencapaian
Tujuan Nasional
Korupsi Bisa
Dikendalikan
Apakah
KORUPSI
bisa
dihilangkan?
KONSEP (Sistem Integritas Nasional)
SIN
Kondisi nasional
dengan korupsi yang
terkendali
Tujuan
nasional
tercapai
Outcomes
Value
Impact
Input Proses Output
Integritas
Individu
Integritas
Individu
Integritas
Organisasi
Integritas
Organisasi
Integritas
Pilar
INTEGRITAS
NASIONAL
Integritas Pilar
KORSUP
KPK
Sinergi
Organisasi
Dalam Pilar
Bangun
Integritas
Organisasi
Internalisasi
/Tunas
Integritas
Sinergi
Antar Pilar
Pengendalian
- Strategis
- Korupsi
- Operasional
Penyelarasan
30.
31. Peran penting integritas
• Integritas memegang peran penting bagi generasi muda untuk
mewujudkan moral bangsa dan menciptakan pemimpin yang
anti korupsi.
• salah satu upaya kedepan untuk mencegah korupsi adalah
menanamkan nilai-nilai integritas kepada generasi muda.
• Sejak dini integritas harus sudah dikenalkan, baik dari
keluarga, masyarakat dan lingkungan sekolah/kerja.
33. Tips : 4 NO
No Bribery – Menolak Suap
No Kickback – Menolak menerima fee dari rekanan.
No Gift – Menolak menerima gratifikasi /hadiah yg tidak
patut/ tidak wajar
No luxurious
hospitality – Menolak fasiltas dinas yang terlalu mewah.
