Dokumen tersebut membahas tentang kasus penyelewengan keuangan di pemerintah daerah Kabupaten Bandung seperti penggelapan pajak sertifikasi guru dan kerugian keuangan negara. Dokumen ini menunjukkan adanya indikasi penutupan kasus oleh pihak terkait dan mempertanyakan akuntabilitas keuangan serta kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bandung dan Direktorat Jendral Pajak. Dokumen ini juga memberikan rekomendasi
2. DIAGRAM PERKEMBANGAN OPINI BPK ATAS LKPD
PROV. JAWA BARAT TAHUN 2009-2013
NO
ENTITAS
PEMERINTAH
DAERAH
2009 2010 2011 2012 2013
1 Prof. Jawa Barat WDP WDP WTP WTP WTP
2 Kab. Bandung WDP WDP WDP WDP TMP
Mayoritas opini
yang diberikan BPK
kepada 27 LKPD
entitas JABAR
adalah WDP
Bahkan pada tahun 2013, 2
kabupaten di Prov Jabar yakni
Kab. Bandung dan Kab.
Indramayu memperoleh opini
TMP
4. AKIBAT KETIDAKPATUHAN TERHADAP PERUNDANG-
UNDANGAN DAN PENYALAHGUNAAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
SEMESTER I 2014 ( HASIL PEMERIKSAAN UNTUK TAHUN 2013)
KOMPONEN Jumlah(dlmRp)
KerugianDaerah 11.506.780.780.000
PotensiKerugianDaerah 50.825.500.000
KekuranganPenerimaan 55.080.000
Ketidakefektifan 127.560.000
TOTAL 11.557.788.920.000
Belanja
Perjalanan Dinas
fiktif, Belanja
melebihi
ketentuan,
penggunaan
uang/ barang
untuk
kepentingan
pribadi, dll
Aset dikuasai
pihak lain, aset
tidak diketahui
keberadaannya,
penghapusan
piutang tidak
sesuai
ketentuan,dll
Penerimaan daerah
diterima/digunakan
oleh instansi yang tidak
berhak, Denda
keterlambatan
pekerjaan belum
ditetapkan, dll
Penggunaan anggaran
tidak tepat sasaran,
pemanfaatan barang dan
jasa tidak sesuai rencana,
pelayanan kepada
masyarakat tidak optimal,
dll
5. KASUS PENGGELAPAN PAJAK SERTIFIKASI
GURU DI KAB. BANDUNG
FokusJabar.com:Senin, 11 Nov 2013, dugaan penyelewengan pajak sertifikasi guru
Rp 5,7 miliar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung
dengan tersangka Didin, mantan Bendahara Disdikbud.
Kasus ini dinilai Pengamat dan Praktisi Hukum, Toni
Permana terdapat kejanggalan, ia berpendapat bahwa,
tindak pidana korupsi, prinsipnya kolaborasi, tidak bisa
dilakukan sendiri, apalagi terjadi secara berulang-ulang
dari tahun 2010 hingga terungkap pada tahun 2013. Tidak
menutup kemungkinan terdapat tersangka lain dalam kasus
ini baik di atas Didin maupun disekitar Didin.
Dia meyakini, pada saat terjadi penggelapan uang pajak pastinya pihak kantor
Kementrian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak mengetahui dan
memberikan teguran kepada Pemkab Bandung, tetapi pada kenyataanya hanya
dibiarkan larut begitu saja. Padahal ini masalah pertanggungjawaban. Dia pun
mempertanyakan fungsi pengawasan internal yaitu Inspektorat Wilayah (Itwil)
Kabupaten Bandung dan tanggung jawab para atasan di Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan.
“Jika suatu jabatan atau karena
jabatannya memberi peluang kepada
orang lain untuk memperkaya diri
sendiri dan perbuatan melawan
hukum hingga menimbulkan
kerugian keuangan negara, dapat pula
dikatagorikan turut melakukan tindak
pidana korupsi tersebut “
6. PEMBAHASAN
PERTAMA
Dalam kasus
tersebut terlihat
jelas bahwa seperti
ada yang ditutup-
tutupi terkait dengan
siapa saja yang
terlibat dalam
penyelewengan uang
pajak sertifikasi guru
yang terjadi berlarut-
larut pada tahun
2010-2013.
KEDUA
Pihak Direktorat
Jendral Pajak pun
tidak menegur
terkait dengan
penyelengan
tersebut.
KETIGA
Dengan adanya
kasus ini tentu
akuntabilitas
keuangan dan
kinerja Pemkab
Bandung
( Disdikbud) dan
Direktorat Jendral
Pajak dipertanyakan
masyarakat.
7. PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA
URUSAN WAJIB PENDIDIKAN
(AMANDEMEN UUD 1945
PASAL 31 (4) – PENYEDIAAN APBN
MINIMAL 20%)
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
DAN TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL
...... untuk membentuk suatu Pemerintah
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial ....
Peru-
musan
Kebijakan
Perenca-
naan
Pengang-
garan
Pelaksa-
naan
Anggaran
Panata-
usahaan
Pelapo-
ran
Monev
AKUNTABILITAS
KEUANGAN
AKUNTABILITAS
KINERJA
WAJAR TANPA
PENGECUALIAN
WTP
WILAYAH
TERTIB ADMI-
NISTRASI
WILAYAH
BEBAS
KORUPSI
WTA
WBK
GOOD
& CLEAN
GOVERN-
MENT
TUJUAN PEMBANGUNAN
NASIONAL
8. REKOMENDASI
Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja
pemerintah dalam pengelolaan keuangan maka sangat diperlukan :
Pemahaman yang progresif atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang
perlindungan Saksi dan Korban, sehingga dapat menjadi dasar
perlindungan hukum bagi penyikap korupsi.
Pembinaan dan pendidikan apartur sipil negara yang berkarakter.
Membuat mekanisme pengaduan penyimpangan sebagai mekanisme
internal deteksi korupsi sejak dini dalam tiap birokrasi pemerintah.
Memberikan penghargaan (reward) kepada penyingkap informasi
korupsi sesuai dengan PP No. 7 Tahun 2000.
Mengaplikasikan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) sesuai
dengan UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendahaan Negara. Berikut
penting dan unsur SPIP
9. Pentingnya SPIP (amanah UU 1/2004)
PP 60/2008 :
Merupakan komitmen yang nyata dari pemerintah untuk
memperbaiki akuntabilitas keuangan negara resep
agar tidak disclaimer dan mencegah penyimpangan
(prevention)
Unsur-unsur SPIP
9
10. SPIP
Pemantauan
Pengendalian
Intern
Informasi &
Komunikasi
Kegiatan
Pengendalian
Penilaian Risiko
Lingkungan
Pengendalian
Identifikasi Risiko
Analisis Risiko
Sarana Komunikasi
Sistem Informasi
Pemantauan Berkelanjutan
Evaluasi Terpisah
Tindak Lanjut
Pembinaan Sumber Daya Manusia
Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi
Pengendalian Fisik atas Aset
Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja
Pemisahan Fungsi
Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu
Pembatasan Akses atas Sumber Daya
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah
Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern
Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab
Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan
Kepemimpinan yang Kondusif
Komitmen terhadap Kompetensi
Penegakan Integritas dan Etika
Peran APIP yang Efektif
Hubungan Kerja yang Baik
Ps. 4
Ps. 13
Ps. 18
Ps. 41
Ps. 43