Pengelolaan Surat Pemberitahuan Tahunan

1. TUGAS PAPER
Administrasi Perpajakan
DOSEN PEMBIMBING
Sri Zuliarni, S.Sos, MBA
Pengelolaan Surat Pemberitahuan Tahunan
Disusun oleh :
Nama
: Anuar Pranata
NIM
: 1201154145
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
ADMINISTRASI BISNIS
UNIVERSITAS RIAU
2013
1

2. DAFTAR ISI
Bab I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang .....................................................................................3
Bab II Pembahsan
2.1 Pengertian Pajak Menurut Para Ahli .......................................................4
2.1.1 Fungsi Pajak .....................................................................................4
2.1.2 Penggolongan Jenis Pajak .................................................................5
2.2 Sistem Pemungutan Pajak ......................................................................5
2.3 Sistem Pemberitahuan (Spt) ....................................................................5
2.3.1 Pengertian Spt ....................................................................................5
2.3.2 Fungsi Spt ........................................................................................5
2.3.3 Jenis Spt ..........................................................................................6
2.3.4 Batas Waktu Penyampaian Spt ..........................................................6
2.3.5 Sanksi Apabila Spt Tidak Diberlakukan .............................................8
2.4 Batas Waktu Penyampaian Spt Tahunan ................................................9
2.5 Prosedur Penyampaian Spt .....................................................................9
2.5.1 Cara Pengisian Spt Tahunan ...............................................................10
2.5.2 Syarat Perpanjangan Waktu Penyampaian Spt Tahunan .......................11
3.1 Pengolahan Spt Tahunan Wp Badan .............................................................11
3.2
Fasilitas Internet Dalam Penyampaian Spt Tahunan Atas Wp Badan Di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Bojonagar ..............................................................................12
3.3 Fasilitas Cd Yang Disediakan Oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara
Dalam Penyampaian Spt Tahunan Wp Badan .................................................................12
Bab III Penutup
3.1 Kesimpulan ...........................................................................................................13
Daftar Pustaka
2

3. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Negara Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan UUD 45 yang menjunjung
tinggi hak dan kewajiban setiap orang. Pajak merupakan wujud dari peran serta
masyarakat dalam mendukung pembangunan maupun perekonomian di Indonesia,
sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab, Peran pajak bagi suatu
Negara menjadi sangat dominan. Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, iuran
tersebut berupa uang, bukan barang. Pajak yang dipungut berdasarkan ketentuan UUD
dan aturan pelaksanaannya tanpa jasa timbal balik dari Negara. Pajak yang digunakan
untuk biaya rumah tangga yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi
masyarakat luas dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan
pemerintah dalam bidang ekonomi. Namun dalam membayar pajak masih banyak Wajib
Pajak yang salah penyetoran, misalnya lebih bayar ( lb ) atau kurang bayar ( kb ) maka
Wajib Pajak yang telah mempunyai NPWP perlu diberikan Surat pemberitahuan ( SPT )
Tahunan dan perlu diberi himbauan.
Surat pemberitahuan ( SPT ) Tahunan yang dimaksud bertujuan Sebagai sarana
wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut
ketentuan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu pengisian SPT tahunan ini
disusun untuk memberikan pedoman yang baik kepada wajib pajak agar dapat mengisi
SPT Tahunan dengan benar, lengkap dan jelas. Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk
menghitung dan menetapkan besarnya jumlah pajak penghasilan yang terutang dalam
suatu tahun pajak, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan setelah tahun
pajak terakhir dengan menggunakan SPT Tahunan PPh. Apabila masih terdapat pajak
yang kurang bayar, maka harus dilunasi terlebih dahulu sebelum SPT Tahunan PPh
tersebut disampaikan ke kantor pelayanan pajak. Perbaikan administrasi dan
penyempurnaan ketentuan perpajakan selalu di lakukan untuk meningkatkan pelayanan
kepada wajib pajak. Untuk menyesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan
agar memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengisi SPT Tahunan
3

4. BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Pajak Menurut Para Ahli
Dibawah ini adalah beberapa pengertian pajak menurut para ahli, diantaranya:
Pengertian Pajak Menurut P.J.A Adriani ( Guru Besar Hukum Pajak pada Univ.
Amsterdam )
Pajak adalah Iuran kepada Negara ( yang dapat dipaksakan ) yang terutang oleh yang
wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi
kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran
umum
berhubungan
dengan
tugas
Negara
untuk
menyelenggarakan pemerintahan.
Pengertian Pajak menurut. Rochmat Soemitro :
Pajak adalah Iuran rakyat pada kas Negara ( peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke
sektor pemerintah ) Berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan ) dengan tiada
mendapatkan jasa timbal ( tegen prestosi ), yang langsung dapat di tunjukan dan
digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.
Dari beberapa pengertian pajak menurut para ahli diatas, maka pengertian pajak
secara umum adalah pembayaran berupa uang kepada pembendaharaan negara atau
daerah, yang dikenakan atas wajib pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, yang imbalannya dari negara dan daerah yang bersifat umum dan
menyeluruh, dan meskipun nyata namun tidak dapat ditunjukkan serta dipisah-pisahkan
secara khas, untuk masing-masing pembayaran tersebut, namun pemungutannya dapat
dipaksakan.
2.1.1 Fungsi Pajak
Dibawah ini adalah fungsi pajak Menurut Mardiasmo, dalam buku “perpajakan”(2002:1)
yaitu:
1. Fungsi Peneriamaan ( Budgetair )
Pajak sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaranpengeluaran Pemerintah.
2. Fungsi Mengatur ( Regulerend )
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam
bidang sosial ekonomi.
4

5. 2.1.2 Penggolongan Jenis – jenis Pajak
Dibawah ini penggolongan Jenis – jenis pajak Menurut Mardiasmo dalam buku
”perpajakan” yaitu:
1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak
dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contohnya: Pajak Penghasilan
2. Pajak tidak langsung, yaitu Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau
dilimpahkan kepada orang lain
Contohnya: Pajak pertambahan nilai.
2.2 Sistem Pemungutan Pajak
Dibawah ini adalah 3 cara pemungutan pajak menurut Mardiasmo dalam buku
”perpajakan”yaitu:
1.Stelsel nyata ( riel stelsel ) yaitu, pengenaan Pajak didasarkan pada objek ( penghasilan
yang nyata ), sehngga pemungutannya baru dapat dilakukan akhir tahun pajak, yakni
setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.
2.Stelsel anggapan ( fictieve stelsel ) yaitu, Pengenaan pajak didasarkan pada suatu
anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan satu tahun dianggap
sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan
besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.
3.Stelsel campuran yaitu, Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu
anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang
sebenarnya.
2.3 Surat Pemberitahuan ( SPT )
2.3.1 Pengertian SPT
SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan
atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan
kewajiban yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2.3.2. Fungsi SPT
Fungsi SPT adalah :
-
Bagi WP Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan
mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dan
untuk melaporkan tentang :
5

6. a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui
pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 ( satu ) tahun pajak atau bagian tahun
pajak.
b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.
c. Harta dan kewajiban
d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak
orang pribadi atau badan lain dalam 1 ( satu ) Masa Pajak, yang ditentukan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- Bagi PKP adalah sebagai saran untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan
perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :
a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau
melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- Bagi Pemotong atau Pemungut pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan
mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.
2.3.3 Jenis-Jenis SPT
a. Surat Pemberitahuan Masa, adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
b. Surat Pemberitahuan Tahunan, adalah surat pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak
atau Bagian Tahun Pajak.
2.3.4 Batas Waktu Penyampaian SPT
a. SPT Masa
Batas
Jenis Pajak
Waktu
Yang Menyampaikan Penyampaian
Tanggal
20
Bulan
Takwim
berikutnya
Pemotong PPh Pasal setelah Masa Pajak
PPh Pasal 21
21
berakhir
14
PPh Pasal 22 Impor PPN Direktorat
dan PPnBM Impor
Bea
Cukai
PPh Pasal 22 Impor, PPn dan Direktorat
hari
dan berakhirnya
setelah
Masa
Pajak
Bea
dan 7 hari setelah batas
6

7. PPnBM atas Impor ( DJBC )
Cukai
waktu
penyetoran
Pajak berakhir
Tanggal
14
bulan
takwim
berikutnya
setelah Masa Pajak
PPh Pasal 22 Bendaharawan
Bendaharawan
berakhir
20 hari setelah Masa
PPh Pasal 22 Bahan Bakar
Pertamina
Pajak berikutnya
PPh Pasal 22 Pemungutan
Oleh Badan tertentu
20 hari setelah Masa
Pemungut Pajak
Pajak berakhir
Tanggal
20
bulan
Takwim
berikutnya
Pemotong PPh Pasal setelah Masa Pajak
PPh Pasal 23
23
berikutnya
Tanggal
Wajib
PPh Pasal 25
Pajak
20
bulan
Yang Takwim setelah Masa
Mempunyai NPWP
Pajak berakhir
Tanggal
20
bulan
Pemotong PPh Pasal Takwim setelah Masa
PPh Pasal 26
26
Pajak berakhir
Tanggal
20
bulan
Takwim setelah Masa
PPN dan PPnbM
PPN
dan
PKP
PPnBM Bendaharawan
Bendaharawan
PPN
dan
PPnBM
Bendaharawan
Pemerintah
selain
Pajak berikutnya
14 hari setelah Masa
Pajak berikutnya
20 hari setelah Masa
Selain Bendaharawan
Pajak berakhir
b. SPT Tahunan
- WP Badan ; Paling Lambat Tanggal 30 April.
7

8. - WP Pribadi ; Paling Lambat Tanggal 31 Maret.
2.3.5 Sanksi apabila SPT tidak disampaikan
• Denda Administrasi :
a. SPT Masa :
- PPN
= Rp
500.000,00
- Non PPN
= Rp
100.000,00
b. SPT Tahunan :
- Badan
= Rp. 1.000.000,00
- OP
= Rp.
100.000,00
c. Denda sebesar 2% dari DPP, jika :
- pengusaha tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
- PKP tetapi tidak membuat FP
- PKP membuat FP tetapi tidak lengkap
- PKP membuat FP tetapi tidak tepat waktu
d. Denda 150% dari jumlah pajak yang kurang bayar dalam hal WP dilakukan tindakan
penyidikan pengungkapan ketidakbenaran perbuatannya
e. Denda 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar, atau yang tidak seharusnya
dikembalikan dalam hal terjadi penghentian penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan atas persetujuan MENKEU untuk kepentingan penerimaan negara.
• Sanksi Bunga = 2% x jumlah bulan dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir
sampai dengan tanggal pembayaran kekurangan pajak dan akibat pembetulan tersebut.
• Denda Kenaikan
a. SPT tidak disampaikan pada waktunya walaupun telah ditegur secara tertulis dan tidak
juga disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran. Dirjen Pajak
dapat menerbitkan SKPKB dengan sanksi kenaikan 50% dari pajak yang kurang bayar
dalam satu tahun pajak untuk PPh yang harus disetor sendiri dan 100% PPh pemotong
dan pemungutan PPN
b.WP yang berkewajiban melakukan pemungutan atau pemotongan PPh pasal 21/23/26
atau PPN namun tidak melakukan pemotongan, melakukan pemotongan namun kurang,
tidak menyetorkan pemotongan yang telah dilakukan maka dikenakan sanksi kenaikan
100% dalam hak WP tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang ditentukan
dalam surat teguran.
c. Berdasarkan pemerikasaan PPN/PPnBM tidak seharusnya dikompensasikan kelebihan
pajaknya , dikenakan sanksi 100%
8

9. d.WP karena kealfaannya sehingga menimbulkan kerugian pendapatan negara tidak
dikenakan sanksi pidana, melainkan sanksi administrasi kenaikan sebesar 200%.
•
Pidana ; Jika WP melakukan perbuatan tidak benar dibidang perpajakan maka
kepadanya tidak akan dilakukan penyidikan sepanjang memenuhi persyaratan sebagai
berikut :
a. Atas kemauan sendiri WP mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya.
b. Belum dilakukan tindakan penyelidikan.
c. Ketidakbenaran perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai kealfaan Pasal 38,
yaitu alfa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar (
ada indikasi penyelundupan ).
d. Bersedia melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang
beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 2x jumlah pajak yang harus
dibayar.
2.4 Batas waktu Penympaian SPT Tahunan
Yang
Jenis Pajak
menyampaikan
Pajak
Batas Waktu Penyampaian
Selambatnya 3 bulan setelah
akhir
SPT Tahunan
Wajib
Pajak
yang tanggal
mempunyai NPWP
PPh Pasal 21
Tahunan
tahin
31
pajak
maret
(biasanya
Tahun
berikutnya)
Selambatnya 3 bulan setelah
Pemotong PPh Pasal 21
akhir Tahun Pajak
2.5 Prosedur Penyampaian SPT
a. SPT Tahunan di cetak oleh kantor Direktorat Jendral Pajak ( DJP ), lalu disalurkan
keseluruh Kantor Pelayanan Pajak seluruh Indonesia untuk kemudian di sampaikan
kepada para Wajib Pajak yang telah mempunyai NPWP.
b. Setiap Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP wajib mendapat SPT Tahunan dengan
mengambil sendiri blanko SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk di isi
dengan lengkap, benar dan jelas.
c. Setelah di isi dengan lengkap, benar dan jelas maka blanko SPT Tahunan tersebut
dikembalikan lagi ke Kantor Pelayanan Pajak untuk diserahkan ke bagian pelayanan
9

10. untuk diteliti kelengkapannya agar tidak terjadi kesalahfahaman mengenai pembayaran
pajak.
d. Setelah diteliti oleh bagian pelayanan, maka SPT Tahunan diserahkan kebagian
Pemeriksaan Data dan Informasi ( PDI ) untuk direkam. Apabila pada saat perekaman
terjadi kesalahan, misalnya kurang bayar ( kb ), lebih bayar ( lb ) diperlukan pemeriksaan,
untuk memeriksa kesalahan tersebut maka SPT Tahunan diserahkan ke bagian
Pengawasan dan konsultasi ( waskon ) 1 sampai waskon 1V atau menurut wilayah tempat
si Wajib Pajak tinggal.
e. Bagian pengawasan dan konsultasi ( waskon ) akan memeriksa kesalahan tersebut,
Apabila setelah diperiksa terjadi kurang bayar ( kb ) maka Wajib Pajak akan dipanggil
untuk diberikan himbauan dan diberikan SKPKB ( surat ketetapan kurang bayar ) dan
Wajib Pajak harus membayar kepada Kantor Pelayanan Pajak, Tapi apabila lebih bayar
( lb ) maka Wajib Pajak akan diberikan restitusi atau uang milik Wajib Pajak akan
dikembalikan ( konpensasi ) juga dapat diberikan restitusi.
f. Setelah selesai diteliti, diperiksa dan direkam maka blanko SPT di arsipkan oleh KPP
sebagai bukti apabila suatu saat dibutuhkan.
SPT Tahunan dapat diambil di:
a.
Kantor Pelayanan Pajak
b. Kantor Penyuluhan Pajak atau
c.
Tempat lain yang ditentukan oleh Dirjen Pajak
2.5.1 Cara Pengisian SPT Tahunan WP Badan
Dibawah ini adalah cara pengisian SPT, agar SPT Tahunan dapat dengan mudah diisi dan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1. Isilah SPT Tahunan berdasarkan keadaan yang sebenarnya
2. Sebelum mengisi Induk SPT, isi dulu lampiran-lampirannya.
Urutan pengisian formulir lampiran yaitu:
a.
Isilah formulir 1721-A1, lalu mengisi formulir 1721-A
b. Isilah formulir 1721-C, kemudian mengisi formulir 1721-B
c.
Isilah formulir induk SPT 1721.
3.
Beri tanda tangan pada induk SPT dan pada formulir 1721-A sebelum SPT Tahunan
disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Penyuluhan Pajak.
4. SPT Tahunan beserta lamprannya diisi dalam beberapa rangkap, yaitu:
10

11. Kode Formulir
Jumlah Rangkap
1721
2
1721-A
2
1721-A1
3
1721-B
2
1721-C
2
Lembar ke-1 untuk KPP
Lembar ke-2 untuk arsip pemotong pajak
Lembar ke-3 untuk Pegawai yang bersangkutan
5.
Melampirkan suatu daftar khusus yang bentuknya sama dengan formulir 1721-A
yang memuat nama pegawai tidak tetap/penerima upah, jumlah penghasilan bruto, dan
PPh pasal 21 yang terutang.
2.5.2 Syarat Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT Tahunan
Permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan paling lama enam
bulan. Permohonan diajukan secara tertulis menggunakan Formulir 1721-Y ke Kantor
Pelayanan Pajak dengan syarat sebagai berikut:
1.
Permohonan diajukan sebelum batas waktu penyampaian SPT, dengan menyebutkan
alasan-alasannya
2. Menyampaikan perhitungan sementara PPh pasal 21 yang terutang
3. Melampirkan bukti pelunasan atau kekurangan penyetoran yang terutang.
3.1 Pengolahan SPT Tahunan WP Badan
Pengolahan SPT meliputi :
a. Seksi pelayanan menerima berkas SPT
b. Penilaian SPT yang bertujuan memperoleh keyakinan bahwa WP telah menyampaikan
SPT dengan lengkap.
c. SPT diteliti oleh petugas peneliti ( ada tim peneliti yang ditugaskan oleh notaris kepala
kantor sehingga terbentuk jadwal peneliti.
d. SPT dikirim ke seksi PDI untuk dilakukan perekaman.
Editing SPT bertujuan untuk :
1.membetulkan : salah tulis, salah hitung, salah penerapan PTKP, dan salah penerapan
tarif
11

12. 2. meneliti ketepatan penyampaian SPT
3.meneliti ketepatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang
4.meneliti kelengkapan pengisian kolom-kolom SPT
5. mencocokkan angka-angka dalam SPT induk dengan angka-angka yang tercantum
dalam lampirannya untuk mempersiapkan perekaman
Perekaman SPT yang bertujuan untuk menyimpan data SPT yang diperlukan dalam
sistem informasi perpajakan ( SIP )
3. Penataberkasan dan Pengarsipan SPT Tahunan
1. SPT dikumpulkan ke dalam rumah berkas
2. SPT dimasukan ke masing-masing bagiannya
3.2
Fasilitas internet dalam penyampaian SPT Tahunan atas WP Badan di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara
– E-felling
Adalah suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan perpanjangan SPT
Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara on-line yang real time melalui penyedia
jasa aplikasi atau Aplication Service Provider (ASP). Fasilitas ini disediakan di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara tentunya dengan fasilitas provider tertentu yang
dijuk oleh pihak KPP. Biasanya yang menggunakan fasilitas E-felling adalah WP Badan
yang penghasilan nettonya diatas Rp. 1.800.000.000. Berikut prosedur e-filling :
Wp datang ke KPP untuk meminta izin registrasi E-felling
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara
Setelah mendapatkan nomor registrasi, WP wajib melaporkan SPTnya sebelum batas
waktu penyampaian.
3.3 Fasilitas CD yang disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Bojonagara dalam Penyampaian SPT Tahunan WP Badan.
* e-SPT Lengkap adalah SPT sebagaimana dimaksud yang semua elemen SPT induk dan
lampirannya telah diisi dengan langkap dan dapat diproses dalam Sistem Informasi
Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak, dan telah dilengkapi dengan lampiran khusus,s
erta keterangan dan/atau dokumen lain yang tidak dapat disampaiakan secara elektronik.
WP datang ke Kantor Pelayanan Pajak, menemui WASKON yang bertugas sesuai dengan
wilayah kerja WP, untuk meminta e-SPT, kemudian WP mengisi formulir tersebut lalu
WP datang kembali ke KPP yang bersangkutan untuk menyerahkan SPT serta meminta
bukti pembayaran SPT.
12

13. BAB III
PENUTUP
3.1 kesimpulan
Bersadarkan uaraian yang kami paparkan diatas disertai dengan data dan
informsi yang kami dapatkan selama kami melakukan Praktek Kerja Lapangan di
KPP BOJONAGARA, yang dapat kami smpulkan adalah:
A. Penyampaian SPT Tahunan WP Badan
Dibawah ini adalah cara pengisian SPT, agar SPT Tahunan dapat dengan mudah
diisi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1. Isilah SPT Tahunan berdasarkan keadaan yang sebenarnya
2. Sebelum mengisi Induk SPT, isi dulu lampiran-lampirannya.
Urutan pengisian formulir lampiran yaitu:
a. Isilah formulir 1721-A1, lalu mengisi formulir 1721-A
b. Isilah formulir 1721-C, kemudian mengisi formulir 1721-B
c. Isilah formulir induk SPT 1721.
Beri tanda tangan pada induk SPT dan pada formulir 1721-A sebelum SPT
Tahunan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Penyuluhan Pajak.
B. Pengolahan SPT Tahunan WP Badan
Pengolahan SPT meliputi :
a. Seksi pelayanan menerima berkas SPT
b. Penilaian SPT yang bertujuan memperoleh keyakinan bahwa WP telah
menyampaikan SPT dengan lengkap.
c. SPT diteliti oleh petugas peneliti ( ada tim peneliti yang ditugaskan oleh
notaris kepala kantor sehingga terbentuk jadwal peneliti.
d. SPT dikirim ke seksi PDI untuk dilakukan perekaman.
C. Penataberkasan dan Pengarsipan SPT Tahunan
1. SPT dikumpulkan ke dalam rumah berkas
2. SPT dimasukan ke masing-masing bagiannya
13

14. D.Fasilitas internet dalam penyampaian SPT Tahunan atas WP Badan di
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara
– E-felling
Adalah suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan
perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara on-line
yang real
time melalui
penyedia
jasa
aplikasi
atau Aplication
Service
Provider (ASP). Fasilitas ini disediakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Bojonagara tentunya dengan fasilitas provider tertentu yang dijuk oleh pihak KPP.
Biasanya yang menggunakan fasilitas E-felling adalah WP Badan yang
penghasilan nettonya diatas Rp. 1.800.000.000. Berikut prosedur e-filling :
E. Fasilitas CD yang disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Bojonagara dalam Penyampaian SPT Tahunan WP Badan.
* e-SPT Lengkap adalah SPT sebagaimana dimaksud yang semua elemen SPT
induk dan lampirannya telah diisi dengan langkap dan dapat diproses dalam
Sistem Informasi Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak, dan telah dilengkapi
dengan lampiran khusus,s erta keterangan dan/atau dokumen lain yang tidak dapat
disampaiakan secara elektronik. WP datang ke Kantor Pelayanan Pajak, menemui
WASKON yang bertugas sesuai dengan wilayah kerja WP, untuk meminta e-SPT,
kemudian WP mengisi formulir tersebut lalu WP datang kembali ke KPP yang
bersangkutan untuk menyerahkan SPT serta meminta bukti pembayaran SPT.
14

15. DAFTAR PUSTAKA
S. Gustiawan, Uwon, 2007, Pedoman Praktis Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (KUP), Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
Sukmana, Wahyu, Pengantar Perpajakan, Universitas Padjadjaran Program D3 Fakultas
Ekonomi PAAP.
15