Ringkasan dokumen tersebut adalah: Surat pemberitahuan tahunan (SPT) digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pajak yang terutang. SPT merupakan sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan pembayaran pajak. Batas waktu penyampaian SPT Tahunan adalah 30 April untuk badan dan 31 Maret untuk perorangan. Sanksi diberikan jika SPT tidak disampaikan tepat waktu ber

1. ADMINISTRASI PERPAJAKAN
“ PENGELOLAAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN“
DISUSUN OLEH :
FEBY FEBRIANTI YUSA
1201112023
ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS RIAU
2012
1

2. KATA PENGANTAR
Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah menciptakan Bumi dan Langit beserta
isinya. Sholawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Baginda Besar Nabi Muhammad
SAW yang telah membawa agama Islam menjadi agama yang diridoi oleh Allah SWT dan
agama yang diterima di sisi – Nya. Dalam mempelajari mata kuliah “ADMINISTRASI
PERPAJAKAN“ , penulis mendapatkan tugas ilmiah dengan tema “PENGELOLAAN SURAT
PEMBERITAHUAN TAHUNAN“.
Dalam pengerjaan dan penyusunan tulisan ini , penulis mengambil sumber dari berbagai buku
dan internet. Apabila ada kesalahan penulisan ataupun pendapat penulis mohon maaf mengingat
penulis masih dalam tahap pembelajaran. Saran , kritikan dan masukan sangat penulis harapkan
dari pembaca dan dosen untuk perkembangan dan kemajuan akademik penulis.
Penulis
2

3. DAFTAR ISI
Kata Pengantar ................................................................................................................... 1
Daftar Isi ………………………………………………………………………………….. 2
BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………………... 3
A. Latar Belakang ……………………………………………………………………. 3
B. Rumusan Masalah ……………………………………………………………….... 4
C. Tujuan …………………………………………………………………………….. 4
BAB II PEMBAHASAN ………………………………………………………...………. 5
A.
B.
C.
D.
Pajak …………...............................……………………………………………… 5
Sistem Pemungutan Pajak…………………………..…………………………... 7
Surat Pemberitahuan SPT ....................................................................................... 7
Prosedur Penyampaian SPT .................................................................................... 13
BAB III PENUTUP ………………………………………………………………………. 14
A. Kesimpulan ……………………………………………………………………….. 14
DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………………….. 15
3

4. BAB I
PENDAHULUAN
A.
LATAR BELAKANG
Negara Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan UUD 45 yang menjunjung tinggi hak dan
kewajiban setiap orang.Pajak merupakan wujud dari peran serta masyarakat dalam mendukung
pembangunan maupun perekonomian di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan
rasa tanggung jawab, Peran pajak bagi suatu Negara menjadi sangat dominan.Yang berhak
memungut pajak hanyalah Negara, iuran tersebut berupa uang, bukan barang.Pajak yang
dipungut berdasarkan ketentuan UUD dan aturan pelaksanaannya tanpa jasa timbal balik dari
Negara.Pajak yang digunakan untuk biaya rumah tangga yaitu pengeluaran-pengeluaran yang
bermanfaat bagi masyarakat luas dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan
kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi. Namun dalam membayar pajak masih banyak
Wajib Pajak yang salah penyetoran, misalnya lebih bayar ( lb ) atau kurang bayar ( kb ) maka
Wajib Pajak yang telah mempunyai NPWP perlu diberikan Surat pemberitahuan ( SPT )
Tahunan dan perlu diberi himbauan.
Surat pemberitahuan ( SPT ) Tahunan yang dimaksud bertujuan Sebagai sarana wajib pajak
untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan
perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu pengisian SPT tahunan ini disusun untuk
memberikan pedoman yang baik kepada wajib pajak agar dapat mengisi SPT Tahunan dengan
benar, lengkap dan jelas. Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan menetapkan
besarnya jumlah pajak penghasilan yang terutang dalam suatu tahun pajak, serta menyampaikan
dan mempertanggungjawabkan setelah tahun pajak terakhir dengan menggunakan SPT Tahunan
PPh. Apabila masih terdapat pajak yang kurang bayar, maka harus dilunasi terlebih dahulu
sebelum SPT Tahunan PPh tersebut disampaikan ke kantor pelayanan pajak.Perbaikan
administrasi dan penyempurnaan ketentuan perpajakan selalu di lakukan untuk meningkatkan
4

5. pelayanan kepada wajib pajak.Untuk menyesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku
dan agar memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengisi SPT Tahunan.
B. RUMUSAN MASALAH
1. Apakah yang di maksud dengan surat pemberitahuan tahunan?
2. Bagaimana cara mengelola surat pemberitahuan tahunan?
C. TUJUAN
1. Mengetahui pengertian dari surat pemberitahuan tahunan.
2. Mengetahui pengelolaan dari surat pemberitahuan tahunan.
5

6. BAB II
PEMBAHASAN
A. Pajak
1. Pengertian Pajak
Dibawah ini adalah beberapa pengertian pajak menurut para ahli, diantaranya:
Pengertian Pajak Menurut P.J.A Adriani ( Guru Besar Hukum Pajak pada Univ. Amsterdam )
Pajak adalah Iuran kepada Negara ( yang dapat dipaksakan ) yang terutang oleh yang
wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi
kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran
umum
berhubungan
dengan
tugas
Negara
untuk
menyelenggarakan pemerintahan.
Pengertian Pajak menurut. Rochmat Soemitro :
Pajak adalah Iuran rakyat pada kas Negara ( peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke
sektor pemerintah ) Berdasarkan Undang-undang ( dapat dipaksakan ) dengan tiada
mendapatkan jasa timbal ( tegen prestosi ), yang langsung dapat di tunjukan dan
digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.
Dari beberapa pengertian pajak menurut para ahli diatas, maka pengertian pajak secara umum
adalah pembayaran berupa uang kepada pembendaharaan negara atau daerah, yang dikenakan
atas wajib pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang
imbalannya dari negara dan daerah yang bersifat umum dan menyeluruh, dan meskipun nyata
6

7. namun tidak dapat ditunjukkan serta dipisah-pisahkan secara khas, untuk masing-masing
pembayaran tersebut, namun pemungutannya dapat dipaksakan.
2. Fungsi Pajak
Dibawah ini adalah fungsi pajak Menurut Mardiasmo, dalam buku “perpajakan” ( 2002:1 )
yaitu:
1. Fungsi Peneriamaan ( Budgetair )
Pajak sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran
Pemerintah.
2. Fungsi Mengatur ( Regulerend )
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang
sosial ekonomi.
3. Penggolongan Jenis – jenis Pajak
Dibawah ini penggolongan Jenis – jenis pajak Menurut Mardiasmo dalam buku ”perpajakan”
yaitu:
1.
Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak
dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contohnya: Pajak Penghasilan
2.
Pajak tidak langsung, yaitu Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau
dilimpahkan kepada orang lain
Contohnya: Pajak pertambahan nilai
7

8. B. Sistem Pemungutan Pajak
Dibawah
ini
adalah
3
cara
pemungutan
pajak
menurut
Mardiasmo
dalam
buku
”perpajakan”yaitu:
1.
Stelsel nyata ( riel stelsel ) yaitu, pengenaan Pajak didasarkan pada objek ( penghasilan yang
nyata ), sehngga pemungutannya baru dapat dilakukan akhir tahun pajak, yakni setelah
penghasilan yang sesungguhnya diketahui.
2.
Stelsel anggapan ( fictieve stelsel ) yaitu, Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan
yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun
sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang
terutang untuk tahun pajak berjalan.
3.
Stelsel campuran yaitu, Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu
anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang
sebenarnya
C. Surat Pemberitahuan ( SPT )
1. Pengertian SPT
SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau
pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban
yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
8

9. 2. Fungsi SPT
Fungsi SPT adalah :
-
Bagi WP Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan
mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dan
untuk melaporkan tentang :
a.
Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau
melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 ( satu ) tahun pajak atau bagian
tahun pajak.
b.
Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.
c.
Harta dan kewajiban
d.
Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan
pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 ( satu ) Masa Pajak, yang ditentukan
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- Bagi PKP adalah sebagai saran untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan
perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :
a.
Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
b.
Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan
atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- Bagi Pemotong atau Pemungut pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan
mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.
9

10. 3. Jenis – jenis SPT
a. Surat Pemberitahuan Masa, adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
b. Surat Pemberitahuan Tahunan, adalah surat pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak
atau Bagian Tahun Pajak.
4. Batas Waktu Penyampaian SPT
a. SPT Masa
Jenis Pajak
Yang Menyampaikan Batas Waktu
Penyampaian
PPh Pasal 21
Pemotong PPh Pasal
Tanggal 20 Bulan
21
Takwim berikutnya
setelah Masa Pajak
berakhir
PPh Pasal 22 Impor PPN
Direktorat Bea dan
14 hari setelah
dan PPnBM Impor
Cukai
berakhirnya Masa
Pajak
PPh Pasal 22 Impor, PPn dan Direktorat Bea dan
7 hari setelah batas
PPnBM atas Impor ( DJBC ) Cukai6
waktu penyetoran
Pajak berakhir
6PPh Pasal 22 Bendaharawan Bendaharawan
Tanggal 14 bulan
takwim berikutnya
setelah Masa Pajak
berakhir
PPh Pasal 22 Bahan Bakar
Pertamina
20 hari setelah Masa
Pajak berikutnya
10

11. PPh Pasal 22 Pemungutan
Pemungut Pajak
20 hari setelah Masa
Oleh Badan tertentu
PPh Pasal 23
Pajak berakhir
Pemotong PPh Pasal
Tanggal 20 bulan
23
Takwim berikutnya
setelah Masa Pajak
berikutnya
PPh Pasal 25
Wajib Pajak Yang
Tanggal 20 bulan
Mempunyai NPWP
Takwim setelah Masa
Pajak berakhir
PPh Pasal 26
Pemotong PPh Pasal
Tanggal 20 bulan
26
Takwim setelah Masa
Pajak berakhir
PPN dan PPnbM
PKP
Tanggal 20 bulan
Takwim setelah Masa
Pajak berikutnya
PPN dan PPnBM
Bendaharawan
14 hari setelah Masa
Bendaharawan
Pemerintah
Pajak berikutnya
PPN dan PPnBM selain
Selain Bendaharawan 20 hari setelah Masa
Bendaharawan
Pajak berakhir
b. SPT Tahunan
- WP Badan ; Paling Lambat Tanggal 30 April.
- WP Pribadi ; Paling Lambat Tanggal 31 Maret.
11

12. 5Sanksi apabila SPT tidak disampaikan
• Denda Administrasi :
a. SPT Masa :
- PPN
= Rp
500.000,00
- Non PPN
= Rp
100.00
b. SPT Tahunan :
- Badan
= Rp. 1.000.000,00
- OP
= Rp.
100.000,00
c. Denda sebesar 2% dari DPP, jika :
- pengusaha tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
- PKP tetapi tidak membuat FP
- PKP membuat FP tetapi tidak lengkap
- PKP membuat FP tetapi tidak tepat waktu
d. Denda 150% dari jumlah pajak yang kurang bayar dalam hal WP dilakukan tindakan
penyidikan pengungkapan ketidakbenaran perbuatannya
e. Denda 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar, atau yang tidak seharusnya
dikembalikan dalam hal terjadi penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas
persetujuan MENKEU untuk kepentingan penerimaan negara.
12

13. • Sanksi Bunga = 2% x jumlah bulan dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai
dengan tanggal pembayaran kekurangan pajak dan akibat pembetulan tersebut.
• Denda Kenaikan
a.
SPT tidak disampaikan pada waktunya walaupun telah ditegur secara tertulis dan tidak
juga disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran. Dirjen Pajak dapat
menerbitkan SKPKB dengan sanksi kenaikan 50% dari pajak yang kurang bayar dalam satu
tahun pajak untuk PPh yang harus disetor sendiri dan 100% PPh pemotong dan pemungutan PPN
b.
WP yang berkewajiban melakukan pemungutan atau pemotongan PPh pasal 21/23/26 atau
PPN namun tidak melakukan pemotongan, melakukan pemotongan namun kurang, tidak
menyetorkan pemotongan yang telah dilakukan maka dikenakan sanksi kenaikan 100% dalam
hak WP tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran.
c.
Berdasarkan pemerikasaan PPN/PPnBM tidak seharusnya dikompensasikan kelebihan
pajaknya , dikenakan sanksi 100%
d.
WP karena kealfaannya sehingga menimbulkan kerugian pendapatan negara tidak
dikenakan sanksi pidana, melainkan sanksi administrasi kenaikan sebesar 200%.
•
Pidana ; Jika WP melakukan perbuatan tidak benar dibidang perpajakan maka kepadanya
tidak akan dilakukan penyidikan sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a.
Atas kemauan sendiri WP mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya.
b.
Belum dilakukan tindakan penyelidikan.
c.
Ketidakbenaran perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai kealfaan Pasal 38, yaitu
alfa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar ( ada indikasi
penyelundupan ).
d. Bersedia melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta
sanksi administrasi berupa denda sebesar 2x jumlah pajak yang harus dibayar
13

14. D. Prosedur Penyampaian SPT
a. SPT Tahunan di cetak oleh kantor Direktorat Jendral Pajak ( DJP ), lalu disalurkan keseluruh
Kantor Pelayanan Pajak seluruh Indonesia untuk kemudian di sampaikan kepada para Wajib
Pajak yang telah mempunyai NPWP.
b. Setiap Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP wajib mendapat SPT Tahunan dengan
mengambil sendiri blanko SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk di isi dengan
lengkap, benar dan jelas.
c. Setelah di isi dengan lengkap, benar dan jelas maka blanko SPT Tahunan tersebut
dikembalikan lagi ke Kantor Pelayanan Pajak untuk diserahkan ke bagian pelayanan untuk
diteliti kelengkapannya agar tidak terjadi kesalahfahaman mengenai pembayaran pajak.
d. Setelah diteliti oleh bagian pelayanan, maka SPT Tahunan diserahkan kebagian Pemeriksaan
Data dan Informasi ( PDI ) untuk direkam. Apabila pada saat perekaman terjadi kesalahan,
misalnya kurang bayar ( kb ), lebih bayar ( lb ) diperlukan pemeriksaan, untuk memeriksa
kesalahan tersebut maka SPT Tahunan diserahkan ke bagian Pengawasan dan konsultasi (
waskon ) 1 sampai waskon 1V atau menurut wilayah tempat si Wajib Pajak tinggal.
e. Bagian pengawasan dan konsultasi ( waskon ) akan memeriksa kesalahan tersebut, Apabila
setelah diperiksa terjadi kurang bayar ( kb ) maka Wajib Pajak akan dipanggil untuk diberikan
himbauan dan diberikan SKPKB ( surat ketetapan kurang bayar ) dan Wajib Pajak harus
membayar kepada Kantor Pelayanan Pajak, Tapi apabila lebih bayar ( lb ) maka Wajib Pajak
akan diberikan restitusi atau uang milik Wajib Pajak akan dikembalikan ( konpensasi ) juga
dapat diberikan restitusi.
f. Setelah selesai diteliti, diperiksa dan direkam maka blanko SPT di arsipkan oleh KPP sebagai
bukti apabila suatu saat dibutuhkan.
14

15. BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Pengertian pajak secara umum adalah pembayaran berupa uang kepada pembendaharaan negara
atau daerah, yang dikenakan atas wajib pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, yang imbalannya dari negara dan daerah yang bersifat umum dan
menyeluruh, dan meskipun nyata namun tidak dapat ditunjukkan serta dipisah-pisahkan secara
khas, untuk masing-masing pembayaran tersebut, namun pemungutannya dapat dipaksakan.
Surat pemberitahuan ( SPT ) Tahunan yang dimaksud bertujuan Sebagai sarana wajib pajak
untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan
perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu pengisian SPT tahunan ini disusun untuk
memberikan pedoman yang baik kepada wajib pajak agar dapat mengisi SPT Tahunan dengan
benar, lengkap dan jelas. Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan menetapkan
besarnya jumlah pajak penghasilan yang terutang dalam suatu tahun pajak, serta menyampaikan
dan mempertanggungjawabkan setelah tahun pajak terakhir dengan menggunakan SPT Tahunan
PPh. Apabila masih terdapat pajak yang kurang bayar, maka harus dilunasi terlebih dahulu
sebelum SPT Tahunan PPh tersebut disampaikan ke kantor pelayanan pajak. Perbaikan
administrasi dan penyempurnaan ketentuan perpajakan selalu di lakukan untuk meningkatkan
pelayanan kepada wajib pajak.Untuk menyesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku
dan agar memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengisi SPT Tahunan.
15

16. Daftar Pustaka
Buku
S. Gustiawan, Uwon, 2007, PedomanPraktis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(KUP), Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
Sukmana, Wahyu, Pengantar Perpajakan, Universitas Padjadjaran Program D3 Fakultas
Ekonomi PAAP.
16