Dokumen ini merangkum hasil pendataan kerentanan keluarga miskin di DKI Jakarta. Temuan utama adalah bahwa ada sekitar 2.000 KK warga miskin yang tidak mendapatkan bantuan sosial, pendataan warga miskin belum melibatkan masyarakat, dan banyak keluarga kehilangan pekerjaan akibat Covid-19. Rekomendasi yang diajukan antara lain memperbaiki sistem pendataan, memperluas cakupan bant

1. HASIL PENDATAAN
KERENTANAN
KELUARGA MISKIN
DKI JAKARTA
Disampaikan oleh Koalisi Pemantau Bansos DKI Jakarta
dalam WEBINAR AKSES BANTUAN SOSIAL UNTUK WARGA
SANGAT MISKIN BARU DI DKI JAKARTA
Jumat, 26 Juni 2020

2. Pengantar
Ada permasalahan sekitar 2.000 KK warga miskin
anggota/dampingan SPRI di DKI Jakarta tidak
mendapatkan PKH Nasional dan “PKH” Lokal
Pendataan warga miskin /DTKS yang dilakukan belum
transparan dan melibatkan warga/publik di lapangan
Mengetahui kondisi kerentanaan sosial ekonomi dan
kesehatan warga miskin di masa Covid
Maka Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia/SPRI
Didukung oleh Perkumpulan Inisiatif, FITRA dan
International Budget Partnership/IBP Indonesia
melakukan pendataan kelayakan PKH dan kerentanaan
keluarga miskin di DKI Jakarta sebelum dan saat krisis
Covid 19

4. Subtansi
Pendataan
Kelayakan PKH Nasional
dan “PKH” Lokal DKI
Jakarta
Kerentanan sosial dan
ekonomi
Kerentanan kesehatan

6. Temuan 1 :
Kelayakan
PKH

7. Data KK yang dihasilkan
dan dianalisis

8. Temuan 2.
Kerentanan
Ekonomi
Peningkatan Jumlah
Keluarga Miskin –
(GK DKI Jakarta Rp
663.355)

9. BATAS PENGELUARAN RATA-RATA PERBULAN
Makanan dan bukan Makanan
Garis Kemiskinan DKI Jakarta
Catatan: Pengeluran Perkapita dalam rupiah
No. Kategori Pengeluaran Per Kapita
(Rp)
Bulanan Harian
1 Sangat Miskin 530.649 18 Ribu
2 Miskin 663.355 22 Ribu
3 Hampir Miskin 796.026 26 Ribu
4 Rentan Miskin 1.061.368 35 Ribu
5 Tidak Miskin 1.200.000 40 Ribu

10. Potret
kemiskinan
di DKI yang
dinamis
(GK DKI Jakarta
Rp663.355)
Kategor
i
Sebelu
m
Covid1
9
Kategori Saat Ini
5 4 3 2 1
5 429KK 136 88 53 14 138
4 520KK 7 100 65 41 307
3 443KK 4 12 71 16 340
2 244KK 0 1 3 38 202

11. BATAS PENGELUARAN RATA-RATA PERBULAN
Makanan dan bukan Makanan
Garis Kemiskinan Nasional
No. Kategori Pengeluaran Per Kapita
Bulanan Harian
1 Sangat Miskin 352.430 11.700
2 Miskin 440.538 14.600
3 Hampir Miskin 528.646 17.600
4 Rentan Miskin 704.861 23.400
5 Tidak Miskin 750.000 25.000
Catatan: Pengeluran Perkapita dalam rupiah

12. Katagori kemiskinan nasional-GK Nasional per September
2019 Rp 440.538
Kategori Pendapatan Perkapita
Sebelum
Covid19
Saat
Covid19
Selisih
1 0.0-0.8GK 1.437 KK 2491 KK 1054 KK
2 0.8-1.0GK 342 KK 268 KK -74 KK
3 1.0-1.2GK 531 KK 435 KK - 96 KK
4 1.2-1.6GK 436 KK 258 KK -178 KK
5 >1.6GK 1200 KK 494 KK -706 KK
Tidak menjawab 12KK 12KK 0

13. kemiskinan
di DKI
Jakarta
yang
dinamis
(GK Nasional
Rp440.538)
Kategor
i
Sebelu
m
Covid1
9
Kategori Saat Ini
5 4 3 2 1
5 1200 KK 420 130 213 65 372
4 436 KK 14 85 58 60 219
3 531 KK 26 9 121 43 332
2 342 KK 5 6 7 66 258
1.437 KK 29 28 36 34 1310

14. 2) Kepemilikan Aset dan Jaminan Sosial

15. Kepemilikan jaminan sosial (16
Jenis)Jenis Kepemilikan Jaminan
Sosial
Jumlah
Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/
Kartu Perlindungan Sosial (KPS)
104 KK
Program Keluarga Harapan (PKH) 50 KK
Beras untuk orang miskin (Raskin)/
Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)
100 KK
KJP Plus 1291 KK
KJMU 17 KK
Kartu Lansia Jakarta 24 KK
Kartu Disabilitas Jakarta 0 KK
Kartu Pemenuhan Kebutuhan Dasar
(KSD) Anak-Anak
22 KK
Jenis Kepemilikan Jaminan Sosial Jumlah
PMT-AS 1 KK
Pangan Murah Jakarta 46 KK
Kartu Jakarta Sehat 328 KK
Kartu Indonesia Pintar (KIP)/
Bantuan Siswa Miskin (BSM)
42 KK
Kartu Indonesia Sehat (KIS)/BPJS
Kesehatan/Jamkesmas
2154 KK
BPJS Kesehatan peserta mandiri 461 KK
Jaminan sosial tenaga kerja
(Jamsostek)/
BPJS ketenagakerjaan
160 KK
Asuransi kesehatan lainnya 11 KK

16. 3) Kehilangan Pekerjaan sebanyak
2.382 KK
Korban PHK per KK KK
7 1
6 6
5 10
4 36
3 121
2 519
1 1689
0 1163
Tidak ada pekerja 326
Tidak menjawab 87

17. Temuan 3 :
Kerentanan
Kesehatan
Tidak rentan : 213 KK
Kerentanan rendah : 1.177 KK
Kerentanan sedang : 1.343 KK
Kerentanan tinggi : 6.34 KK
Kerentanan ekstrim : 591 KK

18. Rekomendasi
Pemerintah
Pusat
Kemensos RI membuka kesempatan
kepada kelompok masyarakat sipil untuk
memberi input dalam penyusunan DTKS
Kemensos RI memastikan adanya ruang
afirmasi bagi kelompok warga miskin yang
tereksklusi oleh prosedur yang berlaku
saat ini
Kemensos RI memperbaiki sistem
pemeringkatan rumah tangga miskin lebih
transparan dan akuntabel (ada penjelasan
diterima/tidak diterima dalam DTKS)

19. Rekomendasi
Pemrov
DKI Jakarta
Memperluas cakupan (jumlah penerima
manfaat dan jenis layanan ) program
perlindungan sosial serta menambah alokasi
anggaran program perlindungan sosial
Mendorong kolaborasi perbaikan pendataan
warga miskin yang lebih partisipatif dan
akuntabel
Memastikan berjalannya konsultasi publik
pendataan di tingkat kelurahan yang bersifat
inklusif

20. Rekomendasi
Ombudsman
RI
Memprioritaskan pembenahan
dan perbaikan dalam proses
penyusunan DTKS