Rapat Pleno TNP2K membahas upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem, termasuk (1) konvergensi program dan anggaran, (2) pemutakhiran data, dan (3) pemulihan ekonomi. Langkah awal diimplementasikan di 7 provinsi dan 35 kabupaten prioritas.

1. Agustus 2021
Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
Rapat Pleno TNP2K
Bahan Pegangan Wapres
Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia

2. 2
Tingkat Kemiskinan dan Jumlah
Penduduk Miskin Nasional, 1970-2021
70.00
54.20
47.20
42.30
40.60
35.00
30.00
27.20
25.90
34.01
49.50
47.97
38.74
37.87
38.39
37.34
36.15
35.10
39.30
37.17
34.96
32.53
31.02
30.02
29.89
29.13
28.59
28.07
28.55
28.28
27.73
28.59
28.51
28.01
27.76
27.77
26.58
25.95
25.67
25.14
24.79
26.42
27.55
27.54
60.00
40.10
33.30
28.60
26.90
21.60
17.40
15.10
13.70
17.47
24.20
23.43
19.14
18.41
18.20
17.42
16.66
15.97
17.75
16.58
15.42
14.15
13.33
12.49
12.36
11.96
11.66
11.37
11.47
11.25
10.96
11.22
11.13
10.86
10.70
10.64
10.12
9.82
9.66
9.41
9.22
9.78
10.19
10.14
-5
5
15
25
35
45
55
65
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1970
1976
1978
1980
1981
1984
1987
1990
1993
1996
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Mar-11
Sep-11
Mar-12
Sep-12
Mar-13
Sep-13
Mar-14
Sep-14
Mar-15
Sep-15
Mar-16
Sep-16
Mar-17
Sep-17
Mar-18
Sep-18
Mar-19
Sep-19
Mar-20
Sep-20
Mar-21
Jumlah Penduduk Miskin Presentase Penduduk Miskin
Jumlah
Penduduk
Miskin
(Juta
Orang)
Presentase
Penduduk
Miskin
(%)
Sumber: Badan Pusat Statistik, Keterangan: Sejak tahun 1996 menggunakan dasar perhitungan yang disempurnakan

3. 3
Kemiskinan Kronis dan Dinamika Kemiskinan
Sumber: TNP2K
• Kemiskinan di Indonesia sangatlah dinamis, banyak individu dan keluarga rentan
keluar dari dan masuk ke kemiskinan sepanjang waktu.
• Kemiskinan kronis adalah mereka yang dalam jangka panjang tidak pernah keluar dari
garis kemiskinan.
40.5%
38.3%
2003 2004
Non-Miskin Non-Miskin
Miskin Miskin
60.0%
(Kemiskinan Kronis)

4. 4
Perbandingan Angka Kemiskinan Ekstrem
dan Angka Kemiskinan BPS
Sumber: BPS, Bank Dunia, berbagai tahun (diolah)
Tahun
Kemiskinan Ekstrem Kemiskinan BPS
Konversi GK
Nasional ke
$PPP
Garis Kemiskinan
(Rupiah/Kapita/
Bulan)
Berdasarkan 1,9
$PPP/hari
% Penduduk
Miskin (P0)
Jumlah
Penduduk
Miskin (Juta)
Garis
Kemiskinan
(Rp/kapita/B
ulan)
% Penduduk
Miskin (P0)
Jumlah
Penduduk
Miskin (Juta)
2012 238 288,5 11.7 28.50 267 408 11.96 29.13 2,13
….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
2016 284 184,9 6.5 16.76 364 527 10.86 28.01 2,44
….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
2020 345 355,6 3.9 10.54 454 652 9.78 26.42 2,50
2021 358.232,6 4.0 10.86 472 525 10.14 27.54 2,51

5. 5
Rapat Koordinasi Eselon 1
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem
28 Juli 2021
TNP2K/Sekretariat Wakil Presiden
Kesimpulan dan Kesepakatan
1. KL diharap mengirim data dan informasi terkait program/kegiatan dan anggaran. sesuai surat undangan
rapat koordinasi eselon 1 23 Juli 2021. maksimal minggu pertama Agustus 2021
2. KL dapat mengusulkan asprirasi terkait hal-hal yang bersifat terobosan guna mengupayakan upaya khusus
(extra ordinary) agar memenuhi prasyarat percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem yaitu
konvergensi program dan anggaran. pemutakhiran data. dan pemulihan ekonomi.
3. TNP2K. Bappenas. Kemendagri. Kemendesa PDTT. dan BPS segera bersinergi dan berkonsolidasi terkait
skema dan langkah implementasi tahap 1 di 7 provinsi dengan 35 kabupaten prioritas
4. Akan diselenggarakan rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah untuk 7
provinsi dan 35 kabupaten pada hari Jumat. 30 Juli 2021. Rakor akan difasilitasi oleh Kemendagri. Ditjen
Bina Pembangunan Daerah dengan melibatkan beberapa KL.
5. Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem diharapkan dapat tertuang dalam Pidato
Kenegaraan Presiden tentang Laporan Nota Keuangan RAPBN 2022 dalam Sidang Tahunan MPR-DPR 16
Agustus 2021.
6. Optimalisasi pendamping desa dari program yang sudah berjalan untuk penentuan lokasi kecamatan dan
desa dalam implementasi tahap 1 sebagai wilayah percontohan. TNP2K akan berkopdinasidengan Kemendes
PDTT dan Kemendagri.
7. Dasar hukum (regulasi) pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan menggunakan Perpres Nomor
13 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diperbaharui dengan Perpers
96 Tahun 2015.

6. 6
Pilar Utama Upaya Penurunan
Kemiskinan dan Ketimpangan
Meningkatkan Produktivitas dan Pemberdayaan
Mengurangi Beban Pengeluaran
Pemberdayaan UMKM
• Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)
• Kredit Usaha Rakyat
Pengembangan Ekonomi Lokal
• Padat Karya Tunai Dana Desa
• Pengembangan Badan Usaha Milik Desa
• Produk Unggulan Kawasan Perdesaan
Akses Pekerjaan
• Program Pra Kerja
• Padat Karya Tunai
Respon Kebijakan Covid-19
• Restrukturisasi Kredit
• Bantuan Modal Kerja Produktif
• Pembiayaan Koperasi
Infrastruktur Dasar
• Air Bersih dan Sanitasi
• Listrik
Bantuan Sosial dan Subsidi:
• Kecukupan Pangan dan Energi Keluarga:
• Program Sembako
• Subsidi LPG dan Listrik
• Akses Layanan Kesehatan
• PBI JKN
• Program Keluarga Harapan/PKH (Ibu Hamil
dan Anak usia belum sekolah)
• Akses Layanan Pendidikan:
• Program Indonesia Pintar dan PKH
• Program Indonesia Pintar Kuliah
• Insentif Kelulusan
• Memperkecil Kerentanan:
• Tunjangan Lansia
• Tunjangan Penyandang Disabilitas
• Pekerja migran, Perempuan Kepala Keluarga
Jaminan Sosial (Jamsos)
• Kesehatan: Program Indonesia Sehat - JKN
• Ketenagakerjaan: JKK, JKm, JHT-JP (PU dan BPU)
Jaring Pengaman Sosial Covid-19
 Membantu konsumsi

7. 7
Program/Kegiatan dalam Rangka Menurunkan Beban
Pengeluaran Menurut K/L TA 2021 (1)
No. Kementerian/Lembaga Program/Kegiatan Rupiah
1. Kementerian Sosial Bantuan Sosial Tunai 18.000.000.000.000,-
Program Keluarga Harapan 28.709.816.300.000,-
Program Sembako 45.120.000.000.000,-
2. Kementerian Kesehatan JKN/KIS 46.464.000.000.000,-
3.
Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan
Program Indonesia Pintar (PIP) 9.656.759.476.000,-
KIP Kuliah 9.461.193.533.000,-
Beasiswa Afirmasi Pendidikan
Tinggi (ADIK)
139.090.960.000,-
Beasiswa Afirmasi Pendidikan
Menengah (ADEM)
104.361.185.000,-

8. 8
Program/Kegiatan dalam Rangka Menurunkan Beban
Pengeluaran Menurut K/L TA 2021 (2)
No. Kementerian/Lembaga Program/Kegiatan Rupiah
4. Kementerian Agama
Program Indonesia Pintar
(PIP)
54.798.900.000,-
Bidik Misi 18.057.600.000,-
Beasiswa Mahasiswa Miskin 2.875.000.000,-
5.
Kementerian
Ketenagakerjaan
Bantuan Subsidi Upah 8.799.334.095.000,-
6.
Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral
Diskon Tarif Listrik 11.720.000.000.000,-
7. Bendahara Umum Negara Subsidi Listrik 53.587.310.000.000,-
Subsidi LPG 3 Kg 40.285.688.324.000,-
Sub Total 272.123.285.373.000,-

9. 9
Program/Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Produktivitas dan
Pemberdayaan Menurut K/L TA 2021 (1)
No. Kementerian/Lembaga Program/Kegiatan Rupiah
1.
Kementerian
Ketenagakerjaan
Perluasan Kesempatan Kerja
(Pelatihan TKM Mikro dan
Ultramikro)
18.620.935.000,-
Bantuan Subsidi Upah (BSU) 8.800.000.000.000,-
2.
Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Rakyat
Padat Karya Tunai 23.244.881.430,-
3.
Kementerian Koperasi dan
UKM
Bantuan Permodalan dan
Fasilitasi bagi Usaha Mikro yang
Terdampak Bencana
2.000.000.000,-
Modal Usaha Kepada
Wirausaha
9.100.000.000,-
Fasilitasi PLUT di Daerah 9.633.000.000,-
Peningkatan Kapasitas
Koperasi dan UKM
192.000.000.000,-
Bantun Produktif untuk Usaha
Mikro (BPUM)
18.960.000.000.000,-

10. 10
Program/Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Produktivitas dan
Pemberdayaan Menurut K/L TA 2021 (2)
No. Kementerian/Lembaga Program/Kegiatan Rupiah
4. Kementerian Desa PDTT Dana Desa 72.000.000.000.000,-
Penyerasian Pembangunan
Daerah Tertinggal
8.869.720.000,-
Pembangunan Desa dan
Perdesaan
46.570.000.000,-
5.
Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Pelatihan dan Pemberian
Insentif (Pra Kerja)
19.849.118.550.000,-
6.
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Bantuan Premi Asuransi
Nelayan dan Budidaya
24.000.000.000,-
Pembenihan Ikan 56.420.000.000,-
Penyaluran Bioflok 53.679.061.000,-
Penyaluran bantuan kapal
perikanan
37.574.000.000,-

11. 11
Program/Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Produktivitas dan
Pemberdayaan Menurut K/L TA 2021 (3)
No. Kementerian/Lembaga Program/Kegiatan Rupiah
7. Perbendaharaan Negara Program Pembiayaan UMi (*) 1.000.000.000.000,-
8.
Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan
Program Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi (Pembinaan
Kursus dan Pelatihan)
350.998.313.000,-
Program Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi (Pembinaan
Kemitraan dan Penyelarasan
Dunia Usaha dan Dunia
Industri)
24.049.224.000,-
9. Kementerian Agama Pelatihan bidang Pendidikan 4.382.363.000,-
Pemanfaatan Zakat dan Wakaf
untuk Pemberdayaan
Masyarakat Miskin
5.336.528.000,-
(*) Kumulatif pembiayaan UMi sejak 2017-2021 sebesar Rp. 9T

12. 12
Program/Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Produktivitas dan
Pemberdayaan Menurut K/L TA 2021 (4)
No. Kementerian/Lembaga Program/Kegiatan Rupiah
10. Kementerian Perindustrian
Penumbuhan dan
Pengembangan Industri Kecil,
Menengah, dan Aneka
40.066.000.000,-
Pelatihan Vokasi Industri 77.174.381.000,-
11. Bendahara Umum Negara
Kredit Ketahanan Pangan dan
Energi (KKPE)
131.990.000,-
Risk Sharing KKP-E 15.699.000.000,-
Kredit Pengembangan Energi
Nabati dan Revitalisasi
Perkebunan (KPEN-RP)
2.177.940.000,-
Imbal Jasa Penjaminan KUR 161.384.390.000,-
Skema Subsidi Resi Gudang 903.790.000,-

13. 13
Program/Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Produktivitas dan
Pemberdayaan Menurut K/L TA 2021 (5)
No. Kementerian/Lembaga Program/Kegiatan Rupiah
Kredit Usaha Pembibitan Sapi
(KUPS)
17.590.000,-
Subsidi Bunga Kredit
Perumahan
5.966.807.910.000,-
Subsidi Bunga KUR (**) 14.840.000.000.000,-
Subsidi Bantuan Uang Muka
Perumahan
630.000.000.000,-
Subsidi Bunga Air Bersih 3.232.730.000,-
Subsidi Bunga untuk Pinjaman
Daerah
78.262.153.000,-
Subsidi Pupuk 25.276.937.716.000,-
Sub Total 168.568.392.165.430,-
(**) Realisasi penyaluran KUR sebesar Rp. 104,64T (per Mei 2021)

14. 14
Program/Kegiatan dalam Rangka Menurunkan Beban
Pengeluaran serta Meningkatkan Produktivitas dan
Pemberdayaan Menurut K/L TA 2021
No.
Kelompok
Program/Kegiatan
Rupiah
1.
Menurunkan
Beban Pengeluaran
272.123.285.373.000,-
2.
Meningkatkan
Produktivitas dan
Pemberdayaan
168.568.392.165.430,-
Total 440.691.677.538.430,-

15. 15
Sumber Pembiayaan Pemerintah untuk
Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem
Anggaran non-K/L
APBD
Masuk dalam
APBD
Belanja
Pemerintah
(Pusat)
Transfer Ke
Daerah dan
Dana Desa
(TKDD)
Kementerian/Lembaga
Mendanai Kewenangan
6 Urusan (Mutlak)
DAK
Dana Otsus dan
Keistimewaan DIY
DAU
Dana Perimbangan
Kementerian/Lembaga
Mendanai Kewenangan
Di luar 6 Urusan
APBN
DBH
Dana Insentif
Daerah
Dana Desa
DESA
1. Program Bantuan
Sosial
2. Layanan
Pendidikan dan
Kesehatan
3. Intervensi Air
Bersih dan Sanitasi
4. ….dst…
Dana Vertikal
Subsidi
Dana Tugas Pembantuan:
Ditugaskan ke Gub/Bupati/Walikota
Dana Dekonsentrasi:
Dilimpahkan ke Gubernur
Program/Kegiatan Pusat (K/L)
Dana Sektoral: Dikerjakan oleh UPT
Specific grant. penggunaanya
di-earmark untuk bidang tertentu
Block Grant
Mendanai kebijakan tertentu
Pemerintah (misal: infrastruktur)
Alokasi Dana Desa
APBDes
Program/kegiatan Desa

16. 16
Paradigma Tatanan Baru Birokrasi
Untuk Program Penanggulangan Kemiskinan
Berjejaring
Kolaboratif
Dinamis
Kinerja
Integrasi
Dampak
Duplikatif
Inefisien
Scattered
Rendahnya
Efektivitas
Program
Penanggulangan
Kemiskinan
Sumber: Presentasi Prof. Dr. Eko Prasodjo, dimodifikasi oleh TNP2K
Seperti program pemerintah lainnya, program penanggulangan kemiskinan membutuhkan perbaikan
proses birokrasi untuk meningkatkan efektivitas dan dampak program
Perencanaan Penganggaran Organisasi Individu
Reformasi Birokrasi Berbasis Kinerja
Silos

17. 17
Sinkronisasi dan Koordinasi
Program Penanggulangan Kemiskinan
Program
Pemerintah
Daerah
Program BUMN
dan Swasta
Program
Kementerian dan
Lembaga
INSTRUMEN
SINKRONISASI
Program
Penanggulangan
Kemiskinan
terintegrasi dan
lebih berdampak
Rapat koordinasi berkala dipimpin Wakil
Presiden Selaku Ketua TNP2K
TARGETING
Cakupan, Sasaran dan Wilayah
Penerima Program/Kegiatan
1
DELIVERY MECHANISM
2
Rapat Pleno TNP2K perlu dilakukan secara reguler:
- Bulan: Januari, April, Juli, Oktober, Desember
- Agenda: Koordinasi, Pemantauan Program, Penyerapan Anggaran, Evaluasi Program,
Perencanaan Tahun Mendatang, dll.
Memastikan pelaksanaan program agar terstandarisasi serta menghindari duplikasi program dan
mendorong efisiensi penggunaan sumber daya

18. 18
Struktur Birokrasi yang Lincah
Squad Model
JABATAN FUNGSIONAL
(SQUAD TEAM)
TIM 1 TIM 2 TIM 3 TIM 4
DIRJEN
DIREKTUR
sekre
DIRJEN
DIREKTUR
sekre
DIRJEN
DIREKTUR
sekre
SEKJEN
Flexible
Changeable
Moveable
1. Indikator kinerja instansi menjadi dasar bagi pengorganisasian kerja lintas unit kerja
2. SDM bekerja dalam tim-tim sesuai sasaran dan pengelolaannya fleksibel dan dapat dipertukarkan namun
tetap akuntabel
Sumber: Prof. Dr. Eko Prasodjo, Penyederhanaan Birokrasi dan Penajaman Roadmap RB 2020-2024

19. 19
Kata Kunci
1. Peningkatan Pendapatan, Pendidikan,
Kesehatan, Infrastruktur Dasar
2. Konvergensi
3. Konsolidasi
4. Targeting
5. Delivery Mechanism
6. Collaborative Working

20. 20
Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial
✭✭✭ Cukup baik ✭✭ Perlu Penyesuaian/Perbaikan ✭ Perlu perbaikan /belum tersedia
Program
Desain
Program
Cakupan Mekanisme Usulan Perbaikan Kementerian/ Lembaga Terkait
Program Keluarga
Harapan (PKH)
✭✭ ✭✭✭ ✭✭
Perbaikan desain dan kondisionalitas, lansia dan
penyandang disabilitas menjadi program sendiri
Kemensos, Kemendikbud,
Kemenkes, PMK, Bappenas,
TNP2K
Program Sembako ✭✭✭ ✭✭✭ ✭✭
Perluasan e-warong, peningkatan signal di wilayah sulit
akses (Papua dan Papua Barat, dll), pengaduan
Kemensos, Kemeko PMK, TNP2K
Subsidi Listrik ✭ ✭✭✭ ✭ Perbaikan desain dan mekanisme program ESDM/PLN, Kemensos, TNP2K
Subsidi LPG ✭ ✭ ✭ Perbaikan desain, mekanisme, dan cakupan program ESDM/PLN, Kemensos, TNP2K
Program Indonesia
Pintar (PIP)
✭✭ ✭✭✭ ✭✭
Integrasi dengan PKH (anak usia sekolah), perbaikan
mekanisme dan data penerima
Kemdikbud, Kemenag, Kemensos,
PMK, TNP2K, Kemenkeu
Insentif Kelulusan ✭ ✭ ✭
Pengembangan desain dan mekanisme serta penentuan
cakupan
Kemendikbud, Kemenag, TNP2K,
Bappenas
Program KIP
Kuliah/ Bidik Misi
✭✭ ✭✭ ✭✭
Kelanjutan PKH-PIP (sampai SMA), perluasan cakupan,
dan perbaikan mekanisme
Kemendikbud, Kemenag, PMK,
Bappenas, TNP2K
Program Kartu Pra
Kerja
✭✭✭ ✭✭ ✭✭✭
Perbaikan kualitas dan penambahan jenis pelatihan,
serta perluasan cakupan
Kemenko Perekonomian,
Kemenaker, Bappenas, TNP2K
Program Bantuan
Penyandang
Disabilitas
✭ ✭ ✭
Perluasan cakupan, menjadi program sendiri terpisah dari
PKH, perbaikan mekanisme pendataan
Kemensos, PMK, Kemenkeu,
TNP2K, Bappenas
Program Bantuan
Lansia
✭ ✭ ✭
Perluasan cakupan, menjadi program sendiri terpisah dari
PKH, integrasi dengan Bantu LU
Kemensos, PMK, Kemenkeu,
TNP2K, Bappenas
PBI/JKN ✭✭✭ ✭✭ ✭✭✭ Perluasan cakupan dan rasionalisasi premi
BPJS Kesehatan, Kemenkes, PMK,
Bappenas, TNP2K
Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
✭✭ ✭ ✭✭
Peningkatan cakupan Peserta PU dan BPU, insentif (PBI)
untuk 40% terbawah, dan JP untuk BPU
BP Jamsostek, Kemenaker, PMK,
Bappenas, TNP2K
Collaborative Working

21. 21
✭✭✭ Cukup baik ✭✭ Perlu Penyesuaian/Perbaikan ✭ Perlu perbaikan fundamental/belum tersedia
Program
Disain
Program
Cakupan Mekanisme Usulan Perbaikan
Kementerian/
Lembaga Terkait
Integrasi Program
Pemberdayaan UMKM
✭ ✭ ✭
Perbaikan desain, cakupan
dan mekanisme program
Bappenas,
Kemenko Ekonomi,
Kemenko PMK, Kemenkop
UKM
Peningkatan Pembiayaan
untuk UMKM
✭✭ ✭ ✭
Perbaikan desain, cakupan
dan mekanisme program
Kemenko Ekonomi
Kemenkop UKM,
OJK dan BI
Kemenkeu
Penyederhanaan dan
Integrasi Perizinan UMK
✭✭ ✭ ✭
Perbaikan desain, cakupan
dan mekanisme program
Kemenko Ekonomi,
Kemenkop UKM
BKPM,
Kemendagri
Produk Unggulan Desa
(PRUDESA) ✭✭ ✭✭ ✭✭
Optimalisasi disain,
mekanisme dan cakupan
program
Kemendesa
Kemendagri
Pemda
Desa Digital ✭✭ ✭✭ ✭
Perbaikan mekanisme
program
Kominfo
Kemendesa
Kemenko PMK
Padat Karya Tunai Desa
(PKTD)
✭✭ ✭✭ ✭✭
Perbaikan mekanisme
program
Kemendesa (Dana Desa)
K/L terkait (Sektor) Pemda
✭✭✭ Cukup baik ✭✭ Perlu Penyesuaian/Perbaikan ✭ Belum tersedia/Perlu Perencanaan
Collaborative Working
Program Peningkatan Produktivitas dan Pemberdayaan

22. 22
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Serta Mekanisme Penyaluran
Bantuan dan Subsidi
Isu Situasi Masalah dan Solusi
Kementerian/
Lembaga Terkait
Regulasi Bagi
Pemerintah
Daerah untuk
melakukan
Pemutakhiran
✭
Diperlukan regulasi
sebagai landasan
sekaligus mekanisme
insentif untuk
melaksanakan
pemutahiran/verivali
secara reguler
Kemensos,
Kemendagri,
Kemendes
Penyiapan Juklak
Verivali dan
pendaftaran
mandiri
✭✭
Penyiapan Petunjuk
Pelaksanaan Verivali
dan Pendaftaran
mandiri
Kemensos,
Kemendagri, TNP2K
Pemutakhiran dan
pengembangan
DTKS menjadi
Social Registry dan
Beneficiary
Registry
✭✭
Penyiapan Prelist,
Perbaikan Metode PMT,
Penyiapan protokol
pengumpulan data
Bappenas,
Kemensos, BPS,
TNP2K
✭✭✭ Cukup baik ✭✭ Perlu Penyesuaian/Perbaikan ✭ Belum tersedia/Perlu Perencanaan
Tetap menggunakan mekanisme
penyaluran saat ini melalui sistem
perbankan
Melakukan adopsi teknologi keuangan
(Fintek) yang lebih murah, aman dan tidak
mensyaratkan kepemilikan device dari sisi
masyarakat
Menggunakan biometrik wajah sebagai
sarana otentifikasi menggantikan PIN
Menyediakan infrastruktur dan ekosistem
yang memadai
Melakukan transisi penggunaan teknologi
dari Kartu Debit menjadi Fintek secara
bertahap
Kementerian/Lembaga Terkait
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN,
Kementerian Sosial, Himbara,
BI, OJK, TNP2K
Usulan Perbaikan
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
Usulan Perbaikan Mekanisme
Penyaluran Bantuan dan Subsidi
1
2
3
4
5
Collaborative Working

23. 23
PKH
Best Practice
Tata Kelola Data Perlindungan Sosial
Data nama dan alamat, dan
karakteristik rumah tangga miskin dan rentan
Social Registry
Sumber Data Utama
Beneficiary Registry
PBI-JKN
Subsidi
Listrik
KIP Lainnya

24. Karakteristik
212 Wilayah
Prioritas
Non Prioritas Total
Pengeluaran Perkapita (Rp/Bulan) 1,150,327 1,286,209 1,225,686
Kemiskinan ekstrem (1,9 $PPP)
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) 7,811,400 2,589,962 10,401,362
Kontribusi Terhadap Total
Penduduk Miskin ekstrem (%)
75.10 24.90 100.00
Tingkat Kemiskinan (%) 4.59 3.25 3.85
Kemiskinan Nasional (GK Nasional)
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) 17,565,250 8,858,268 26,424,018
Kontribusi Terhadap Total
Penduduk Miskin (%)
64.47 33.35 100.00
Tingkat Kemiskinan (%) 9.94 9.64 9.78
Sumber: Susenas (2020), diolah
Kemiskinan Ekstrem di 212 Fokus Wilayah
Kontribusi jumlah penduduk miskin ekstrem di 212 kabupaten wilayah prioritas mencapai lebih
dari 75% dari penduduk miskin ekstrem nasional
24

25. 25
212 Fokus Wilayah Penanganan Kemiskinan Ekstrem (1)
No
Kode
Kab/
Kota
Kabupaten/Kota
Rumah Tangga Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial*
Rumah Tangga Penerima Bantuan Sosial
Program Sembako
Program Keluarga
Harapan
Miskin
ekstrem
25%
Terbawah
Total
Miskin
ekstrem
Total
Penerima
Miskin
ekstrem
Total
Penerima
(000) (000) (000) (000) (000) (000) (000)
Provinsi Aceh
1 1102 Aceh Singkil 4.53 9.06 14.27 4.42 7.60 4.06 6.40
2 1105 Aceh Timur 4.29 26.12 55.84 4.12 26.61 4.03 23.47
3 1106 Aceh Tengah 1.93 13.48 22.10 1.78 14.01 1.66 11.44
4 1107 Aceh Barat 8.04 17.68 22.15 7.68 16.15 6.44 11.95
5 1108 Aceh Besar 4.44 24.60 49.12 4.24 28.00 4.03 23.03
6 1109 Pidie 0.35 20.91 78.76 0.34 38.27 0.34 38.98
7 1110 Bireuen 4.92 30.84 64.36 4.65 32.63 4.62 29.36
8 1111 Aceh Utara 8.96 42.27 101.39 8.73 53.81 8.48 46.60
9 1112 Aceh Barat Daya 1.88 7.96 25.00 1.71 11.62 1.71 9.30
10 1115 Nagan Raya 3.76 12.44 23.48 3.49 14.22 2.86 9.13
11 1116 Aceh Jaya 0.45 3.87 11.62 0.44 6.19 0.41 5.15
12 1117 Bener Meriah 0.11 1.87 17.26 0.11 13.65 0.09 8.83
13 1118 Pidie Jaya 1.01 9.11 23.97 0.99 13.20 0.97 10.94
Provinsi Sumatra Utara
14 1208 Asahan 0.22 10.66 63.29 0.20 34.91 0.21 22.73
15 1209 Simalungun 0.44 26.81 77.56 0.41 45.93 0.35 23.10
16 1213 Langkat 2.50 41.19 149.37 2.38 62.90 2.08 48.08
17 1214 Nias Selatan 3.94 25.08 63.61 3.41 22.33 2.90 14.01
18 1224 Nias Utara 11.05 18.27 26.54 9.82 16.12 7.01 10.61
19 1225 Nias Barat 4.66 10.62 14.58 4.20 8.70 3.42 5.62
Provinsi Sumatra Barat
20 1275 Kota Medan 5.50 90.32 129.24 4.53 63.06 3.62 44.32
21 1301 Kepulauan Mentawai 0.60 3.29 17.58 0.46 7.18 0.52 5.14
Sumber: * SK no 8 tahun 2019 DTKS, Kemensos, diolah TNP2K

26. 26
212 Fokus Wilayah Penanganan Kemiskinan Ekstrem (2)
No
Kode
Kab/
Kota
Kabupaten/Kota
Rumah Tangga Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial*
Rumah Tangga Penerima Bantuan Sosial
Program Sembako
Program Keluarga
Harapan
Miskin
ekstrem
25%
Terbawah
Total
Miskin
ekstrem
Total
Penerima
Miskin
ekstrem
Total
Penerima
(000) (000) (000) (000) (000) (000) (000)
Provinsi Riau
22 1407 Rokan Hulu 3.63 28.25 30.65 3.10 15.37 3.09 13.09
23 1410 Kepulauan Meranti 4.95 12.67 28.20 4.47 22.60 3.90 17.55
Provinsi Sumatra Selatan
24 1601 Ogan Komering Ulu 4.29 22.58 24.62 3.99 14.20 3.62 10.59
25 1602 Ogan Komering Ilir 14.18 57.49 85.22 11.24 43.63 11.30 39.11
26 1603 Muara Enim 8.74 51.13 61.54 8.61 34.95 6.72 22.59
27 1604 Lahat 17.33 31.94 39.40 16.58 26.32 13.44 21.31
28 1605 Musi Rawas 17.99 41.68 45.06 14.03 21.81 13.51 20.00
29 1606 Musi Banyuasin 24.55 54.41 63.56 18.55 28.86 15.92 24.16
30 1610 Ogan Ilir 8.65 32.42 51.27 8.12 28.49 7.54 23.07
31 1613 Musi Rawas Utara 8.26 15.57 18.78 6.21 10.05 4.42 7.54
32 1671 Kota Palembang 26.37 77.29 108.94 23.50 71.65 21.13 56.34
33 1674 Kota Lubuklinggau 6.51 12.40 16.05 5.27 8.75 4.66 7.46
Provinsi Bengkulu
34 1701 Bengkulu Selatan 1.77 6.39 17.32 1.68 11.49 1.52 8.73
35 1704 Kaur 1.12 5.28 14.51 1.10 9.11 1.02 6.97
36 1705 Seluma 0.79 5.05 22.73 0.66 13.77 0.67 10.90
37 1771 Kota Bengkulu 13.54 18.71 21.73 11.53 15.41 8.64 11.09
Provinsi Lampung
38 1801 Lampung Barat 6.41 27.78 33.46 5.94 20.18 5.55 14.94
39 1803 Lampung Selatan 24.70 93.38 144.77 23.83 74.70 20.79 60.63
40 1804 Lampung Timur 18.87 92.87 131.76 17.92 95.34 16.29 75.06
41 1805 Lampung Tengah 18.12 115.59 130.58 17.69 103.61 15.31 81.66
42 1806 Lampung Utara 24.17 66.03 82.44 22.33 61.93 20.25 49.14
Sumber: * SK no 8 tahun 2019 DTKS, Kemensos, diolah TNP2K

27. 27
212 Fokus Wilayah Penanganan Kemiskinan Ekstrem (3)
No
Kode
Kab/
Kota
Kabupaten/Kota
Rumah Tangga Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial*
Rumah Tangga Penerima Bantuan Sosial
Program Sembako
Program Keluarga
Harapan
Miskin
ekstrem
25%
Terbawah
Total
Miskin
ekstrem
Total
Penerima
Miskin
ekstrem
Total
Penerima
(000) (000) (000) (000) (000) (000) (000)
43 1807 Way Kanan 1.88 30.55 53.03 1.68 31.72 1.71 26.31
44 1809 Pesawaran 10.12 52.34 65.09 9.62 39.34 8.67 31.57
45 1871 Kota Bandar Lampung 16.65 70.43 84.77 15.01 43.96 13.41 35.88
Provinsi Kepulauan Riau
46 2104 Lingga 0.72 4.32 8.58 0.64 4.62 0.50 3.33
Provinsi DKI Jakarta
47 3175 Kota Jakarta Utara 0.02 36.46 112.29 0.01 35.67 0.01 51.00
Provinsi Jawa Barat
48 3201 Bogor 3.03 242.57 341.86 2.86 165.64 2.72 144.32
49 3203 Cianjur 19.23 229.08 318.43 18.48 186.78 17.58 137.51
50 3204 Bandung 0.11 164.30 355.15 0.10 164.09 0.10 95.67
51 3205 Garut 3.52 263.53 414.51 3.29 168.14 3.13 120.04
52 3208 Kuningan 9.42 59.16 136.89 9.11 75.81 8.16 48.73
53 3209 Cirebon 22.64 211.15 287.19 21.30 155.41 19.06 108.34
54 3210 Majalengka 37.73 130.35 145.51 35.89 99.61 30.18 64.77
55 3211 Sumedang 2.50 52.70 133.76 2.42 73.63 2.13 62.53
56 3212 Indramayu 57.29 202.27 248.15 56.39 157.02 42.61 86.68
57 3213 Subang 0.28 59.49 212.84 0.25 101.02 0.26 76.57
58 3215 Karawang 21.51 161.84 256.00 20.75 140.51 18.77 98.15
59 3216 Bekasi 8.10 135.73 165.17 7.75 92.20 6.96 64.61
60 3217 Bandung Barat 9.43 123.80 160.23 8.32 83.48 8.91 79.33
61 3273 Kota Bandung 1.92 85.62 131.15 1.72 54.81 1.62 38.14
62 3274 Kota Cirebon 5.29 23.99 28.39 4.91 15.94 4.55 12.28
63 3276 Kota Depok 6.89 65.06 77.48 6.22 32.28 5.70 23.24
64 3278 Kota Tasikmalaya 19.63 61.40 73.19 16.80 41.56 17.11 38.66
Sumber: * SK no 8 tahun 2019 DTKS, Kemensos, diolah TNP2K

28. 28
212 Fokus Wilayah Penanganan Kemiskinan Ekstrem (4)
No
Kode
Kab/
Kota
Kabupaten/Kota
Rumah Tangga Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial*
Rumah Tangga Penerima Bantuan Sosial
Program Sembako
Program Keluarga
Harapan
Miskin
ekstrem
25%
Terbawah
Total
Miskin
ekstrem
Total
Penerima
Miskin
ekstrem
Total
Penerima
(000) (000) (000) (000) (000) (000) (000)
Provinsi Jawa Tengah
65 3302 Banyumas 56.56 182.28 239.47 53.57 128.85 43.93 89.85
66 3303 Purbalingga 20.54 84.90 136.27 19.36 82.13 16.92 57.00
67 3304 Banjarnegara 22.56 79.40 119.86 20.51 69.53 18.37 53.64
68 3305 Kebumen 24.32 118.73 175.80 22.47 107.51 19.42 73.09
69 3307 Wonosobo 11.10 61.84 114.00 10.63 71.19 9.21 51.40
70 3308 Magelang 17.12 137.96 163.99 15.70 84.34 13.45 59.33
71 3309 Boyolali 0.61 23.99 119.52 0.54 57.81 0.52 43.35
72 3310 Klaten 26.51 112.92 203.02 24.90 101.36 20.08 64.56
73 3313 Karanganyar 11.84 65.05 88.71 11.15 54.17 8.71 34.80
74 3314 Sragen 3.32 48.43 106.08 3.25 71.80 2.72 41.30
75 3317 Rembang 23.52 61.73 102.42 20.81 60.29 17.11 40.96
76 3318 Pati 23.25 156.30 191.73 22.82 95.21 16.73 52.78
77 3321 Demak 19.09 114.00 161.11 18.45 92.07 15.65 61.81
78 3324 Kendal 12.88 67.81 106.78 12.05 59.23 10.62 43.41
79 3325 Batang 1.20 35.54 111.13 1.16 51.20 1.06 34.52
80 3326 Pekalongan 8.70 65.15 125.19 7.32 49.81 6.63 41.84
81 3327 Pemalang 74.14 155.75 186.55 69.78 110.10 48.20 72.71
82 3328 Tegal 22.61 136.90 184.06 20.37 70.23 18.25 60.34
83 3329 Brebes 125.43 223.22 347.37 101.51 163.03 64.70 96.13
Provinsi DI Yogyakarta
84 3401 Kulon Progo 13.85 35.55 67.39 12.50 43.25 9.92 37.02
85 3402 Bantul 9.38 70.32 153.92 7.51 79.96 7.14 71.22
86 3403 Gunung Kidul 6.39 45.55 143.62 5.60 82.79 5.47 72.23
87 3404 Sleman 4.98 55.37 146.87 3.88 54.57 3.72 55.98
Sumber: * SK no 8 tahun 2019 DTKS, Kemensos, diolah TNP2K

29. 29
212 Fokus Wilayah Penanganan Kemiskinan Ekstrem (5)
No
Kode
Kab/
Kota
Kabupaten/Kota
Rumah Tangga Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial*
Rumah Tangga Penerima Bantuan Sosial
Program Sembako
Program Keluarga
Harapan
Miskin
ekstrem
25%
Terbawah
Total
Miskin
ekstrem
Total
Penerima
Miskin
ekstrem
Total
Penerima
(000) (000) (000) (000) (000) (000) (000)
Provinsi Jawa Timur
88 3501 Pacitan 6.25 40.80 64.24 6.01 43.23 5.09 27.76
89 3502 Ponorogo 8.32 79.47 115.22 7.68 61.94 7.35 49.24
90 3505 Blitar 2.27 53.22 119.33 2.07 66.93 2.08 51.93
91 3506 Kediri 11.60 122.95 225.65 9.05 100.90 9.15 76.31
92 3507 Malang 11.82 194.91 312.57 9.61 131.29 9.42 84.76
93 3509 Jember 17.41 239.22 308.27 16.55 168.82 13.64 98.52
94 3510 Banyuwangi 6.48 106.36 190.90 6.00 106.80 5.13 68.39
95 3511 Bondowoso 25.86 115.61 162.70 22.01 74.60 21.06 60.43
96 3512 Situbondo 11.72 68.34 148.57 10.02 60.70 9.71 74.90
97 3513 Probolinggo 131.30 224.95 255.89 89.89 130.05 64.10 85.10
98 3514 Pasuruan 11.31 145.82 205.40 10.04 111.43 9.53 93.70
99 3515 Sidoarjo 4.92 78.96 134.34 4.27 67.47 4.01 42.43
100 3516 Mojokerto 1.54 27.73 115.26 1.35 53.89 1.36 40.90
101 3517 Jombang 11.12 90.77 166.89 10.45 86.94 8.92 54.42
102 3519 Madiun 1.49 18.59 91.09 1.31 45.12 1.24 35.54
103 3521 Ngawi 8.70 57.34 142.75 7.99 75.80 7.60 50.72
104 3522 Bojonegoro 6.01 53.33 178.54 5.13 104.10 4.80 73.01
105 3523 Tuban 5.76 59.16 145.36 4.95 89.67 4.86 65.72
106 3524 Lamongan 9.74 55.36 148.92 8.44 77.96 7.86 63.29
107 3525 Gresik 10.87 66.16 98.77 10.05 73.21 9.15 51.88
108 3526 Bangkalan 68.22 107.12 141.84 55.47 83.22 48.96 73.49
109 3527 Sampang 26.14 97.59 158.96 22.21 97.28 21.34 76.56
110 3528 Pamekasan 18.93 92.53 137.69 17.97 77.79 14.27 50.66
Sumber: * SK no 8 tahun 2019 DTKS, Kemensos, diolah TNP2K

30. 30
212 Fokus Wilayah Penanganan Kemiskinan Ekstrem (6)
No
Kode
Kab/
Kota
Kabupaten/Kota
Rumah Tangga Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial*
Rumah Tangga Penerima Bantuan Sosial
Program Sembako
Program Keluarga
Harapan
Miskin
ekstrem
25%
Terbawah
Total
Miskin
ekstrem
Total
Penerima
Miskin
ekstrem
Total
Penerima
(000) (000) (000) (000) (000) (000) (000)
111 3529 Sumenep 49.91 116.99 199.30 44.49 110.24 37.14 70.41
112 3578 Kota Surabaya 4.33 84.19 157.96 3.65 57.73 3.48 48.33
Provinsi Banten
113 3603 Tangerang 5.33 129.96 240.73 5.03 126.59 4.84 86.97
114 3674 Kota Tangerang Selatan 0.21 14.62 36.04 0.18 12.16 0.17 8.25
Provinsi Nusa Tenggara Barat
115 5201 Lombok Barat 30.58 70.59 123.99 28.05 62.00 20.99 41.80
116 5202 Lombok Tengah 19.36 127.22 183.90 17.09 86.10 14.51 60.11
117 5203 Lombok Timur 38.62 146.45 260.71 32.87 111.57 33.25 100.95
118 5204 Sumbawa 4.00 23.54 59.78 3.76 31.50 3.47 23.00
119 5206 Bima 10.56 44.77 83.26 9.98 40.02 9.05 36.34
120 5207 Sumbawa Barat 4.42 9.83 16.82 3.84 8.82 3.34 5.96
121 5208 Lombok Utara 27.79 33.44 40.38 25.51 31.17 16.60 20.74
122 5271 Kota Mataram 6.56 26.78 43.26 4.57 17.74 5.33 18.35
Provinsi Nusa Tenggara Timur
123 5301 Sumba Barat 10.48 13.04 22.30 6.86 13.24 6.04 13.86
124 5302 Sumba Timur 8.64 12.96 38.20 8.22 26.37 7.95 22.97
125 5303 Kupang 8.28 19.81 50.32 7.96 30.05 7.70 26.68
126 5304 Timor Tengah Selatan 37.32 52.67 92.66 31.96 53.29 27.48 48.07
127 5305 Timor Tengah Utara 17.76 29.42 34.96 15.36 19.80 14.24 18.44
128 5306 Belu 11.72 17.13 25.60 10.26 12.89 9.56 11.93
129 5307 Alor 7.40 21.90 31.60 7.01 17.95 6.30 16.85
130 5308 Lembata 12.80 16.67 18.10 11.07 12.32 9.63 10.81
131 5311 Ende 6.52 16.78 36.60 5.94 20.65 5.53 20.62
132 5313 Manggarai 5.35 16.65 43.65 4.85 27.57 4.54 27.22
Sumber: * SK no 8 tahun 2019 DTKS, Kemensos, diolah TNP2K

31. 31
212 Fokus Wilayah Penanganan Kemiskinan Ekstrem (7)
No
Kode
Kab/
Kota
Kabupaten/Kota
Rumah Tangga Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial*
Rumah Tangga Penerima Bantuan Sosial
Program Sembako
Program Keluarga
Harapan
Miskin
ekstrem
25%
Terbawah
Total
Miskin
ekstrem
Total
Penerima
Miskin
ekstrem
Total
Penerima
(000) (000) (000) (000) (000) (000) (000)
133 5314 Rote Ndao 7.60 11.32 21.39 7.09 13.43 7.03 12.54
134 5315 Manggarai Barat 4.52 18.79 41.49 3.74 22.42 3.30 21.66
135 5316 Sumba Tengah 5.41 6.23 12.56 4.24 7.54 3.65 7.28
136 5317 Sumba Barat Daya 33.26 42.60 53.29 20.28 29.44 20.05 29.81
137 5319 Manggarai Timur 30.44 38.34 41.89 21.06 24.71 20.65 24.33
138 5320 Sabu Raijua 9.35 12.28 17.30 8.28 10.58 6.54 8.39
139 5321 Malaka 3.13 10.97 34.06 2.98 13.33 2.70 11.46
140 5371 Kota Kupang 1.85 13.81 23.81 1.47 12.03 1.56 10.08
Provinsi Kalimantan Timur
141 6404 Kutai Timur 2.45 13.28 23.68 2.28 13.38 2.02 10.03
Provinsi Sulawesi Tengah
142 7203 Morowali 1.21 6.53 10.91 1.08 7.65 1.02 5.98
143 7204 Poso 3.74 19.61 27.70 3.19 16.81 3.42 17.37
144 7205 Donggala 5.38 18.73 36.92 4.70 21.43 4.79 20.04
145 7206 Toli-Toli 0.61 5.00 26.24 0.53 13.43 0.55 11.65
146 7208 Parigi Moutong 8.83 25.22 52.28 7.37 31.54 7.52 30.18
147 7209 Tojo Una-Una 3.87 12.16 19.50 3.35 10.50 3.07 9.61
148 7212 Morowali Utara 1.56 6.84 10.94 1.30 6.71 1.21 5.38
Provinsi Sulawesi Selatan
149 7304 Jeneponto 20.69 42.36 59.76 13.57 26.40 13.51 25.04
150 7309 Pangkajene Kepulauan 5.77 21.76 44.36 5.24 22.61 4.50 13.52
151 7311 Bone 25.94 75.43 92.18 22.58 46.63 20.10 35.95
152 7317 Luwu 4.45 16.77 46.71 3.93 21.05 3.83 17.33
153 7322 Luwu Utara 8.05 21.95 39.92 7.57 19.01 6.91 15.42
Sumber: * SK no 8 tahun 2019 DTKS, Kemensos, diolah TNP2K

32. 32
212 Fokus Wilayah Penanganan Kemiskinan Ekstrem (8)
No
Kode
Kab/
Kota
Kabupaten/Kota
Rumah Tangga Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial*
Rumah Tangga Penerima Bantuan Sosial
Program Sembako
Program Keluarga
Harapan
Miskin
ekstrem
25%
Terbawah
Total
Miskin
ekstrem
Total
Penerima
Miskin
ekstrem
Total
Penerima
(000) (000) (000) (000) (000) (000) (000)
Provinsi Sulawesi Tenggara
154 7403 Konawe 1.66 12.46 34.33 1.54 15.91 1.42 13.73
155 7407 Wakatobi 0.09 3.30 14.79 0.08 5.84 0.08 5.64
156 7408 Kolaka Utara 6.64 13.94 17.37 4.51 7.87 5.37 8.12
157 7410 Konawe Utara 0.12 2.59 8.57 0.11 2.93 0.11 2.82
158 7411 Kolaka Timur 0.84 4.04 16.62 0.68 10.08 0.69 8.68
Provinsi Gorontalo
159 7501 Boalemo 9.57 12.98 16.95 8.87 11.92 7.38 9.82
160 7502 Gorontalo 35.55 39.27 56.19 25.81 32.64 20.52 25.97
161 7503 Pohuwato 0.32 2.35 17.20 0.26 8.37 0.27 6.26
162 7504 Bone Bolango 9.31 10.98 20.95 6.21 10.28 5.20 9.83
Provinsi Sulawesi Barat
163 7601 Majene 2.20 11.80 19.78 2.06 9.91 2.12 9.43
164 7602 Polewali Mandar 18.23 39.29 49.68 17.35 34.51 16.23 30.53
Provinsi Maluku
165 8101 Maluku Tenggara Barat 6.06 8.69 13.60 4.64 7.36 4.90 7.85
166 8102 Maluku Tenggara 1.31 3.56 13.85 1.09 6.68 0.97 6.52
167 8103 Maluku Tengah 9.81 21.54 49.18 8.53 28.34 9.02 28.13
168 8104 Buru 0.12 2.46 15.39 0.09 6.80 0.12 9.40
169 8105 Kepulauan Aru 0.64 3.65 10.22 0.52 6.21 0.60 6.92
170 8106 Seram Bagian Barat 6.60 13.12 24.09 5.41 12.30 5.81 13.34
171 8107 Seram Bagian Timur 1.34 4.33 15.18 0.98 6.45 1.16 8.61
172 8108 Maluku Barat Daya 3.59 6.94 11.14 3.31 7.94 3.16 6.67
173 8172 Kota Tual 1.15 2.93 5.88 0.96 3.96 1.11 4.29
Sumber: * SK no 8 tahun 2019 DTKS, Kemensos, diolah TNP2K

33. 33
212 Fokus Wilayah Penanganan Kemiskinan Ekstrem (9)
No
Kode
Kab/
Kota
Kabupaten/Kota
Rumah Tangga Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial*
Rumah Tangga Penerima Bantuan Sosial
Program Sembako
Program Keluarga
Harapan
Miskin
ekstrem
25%
Terbawah
Total
Miskin
ekstrem
Total
Penerima
Miskin
ekstrem
Total
Penerima
(000) (000) (000) (000) (000) (000) (000)
Provinsi Papua Barat
174 9101 Fakfak 6.58 7.13 11.12 5.05 6.81 2.53 4.78
175 9103 Teluk Wondama 2.22 2.23 3.34 1.19 1.95 0.68 1.29
176 9104 Teluk Bintuni 2.54 3.15 6.59 1.66 4.44 1.16 2.81
177 9105 Manokwari 6.98 9.55 15.55 5.27 9.90 4.96 10.67
178 9106 Sorong Selatan 0.33 1.43 5.80 0.08 1.77 0.01 0.18
179 9107 Sorong 2.25 4.04 12.26 1.27 7.90 0.56 2.99
180 9108 Raja Ampat 0.51 2.40 6.18 0.30 3.80 0.07 0.72
181 9109 Tambrauw 1.63 1.77 3.06 0.23 0.33 - 0.13
182 9110 Maybrat 2.73 3.28 4.44 1.81 2.72 1.50 2.28
183 9111 Manokwari Selatan 3.32 3.54 4.91 1.59 2.11 1.91 3.23
184 9112 Pegunungan Arfak 6.58 6.83 7.04 0.44 0.45 0.12 0.31
185 9171 Kota Sorong 1.99 6.93 20.68 1.33 9.68 1.49 12.33
Provinsi Papua
186 9402 Jayawijaya 15.18 13.97 41.62 2.25 5.87 1.73 2.45
187 9403 Jayapura 3.28 6.28 12.02 2.27 6.83 2.45 6.89
188 9404 Nabire 10.27 12.71 14.37 3.84 6.37 7.49 10.69
189 9408 Kepulauan Yapen 7.75 9.54 12.45 3.33 5.26 2.08 3.37
190 9409 Biak Numfor 10.54 13.19 17.87 5.25 9.00 5.92 10.00
191 9410 Paniai 11.38 17.60 30.51 0.81 1.08 3.40 8.09
192 9411 Puncak Jaya 18.85 18.68 25.54 0.65 0.66 0.96 1.04
193 9412 Mimika 7.21 13.12 25.00 3.06 8.70 3.63 10.49
194 9413 Boven Digoel 2.33 4.68 7.93 0.47 1.07 0.63 1.80
195 9414 Mappi 7.23 10.33 13.80 0.92 1.40 1.53 2.10
196 9415 Asmat 9.85 15.52 17.40 1.14 1.20 0.52 0.60
Sumber: * SK no 8 tahun 2019 DTKS, Kemensos, diolah TNP2K

34. 34
212 Fokus Wilayah Penanganan Kemiskinan Ekstrem (10)
No
Kode
Kab/
Kota
Kabupaten/Kota
Rumah Tangga Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial*
Rumah Tangga Penerima Bantuan Sosial
Program Sembako
Program Keluarga
Harapan
Miskin
ekstrem
25%
Terbawah
Total
Miskin
ekstrem
Total
Penerima
Miskin
ekstrem
Total
Penerima
(000) (000) (000) (000) (000) (000) (000)
197 9416 Yahukimo 14.36 20.86 41.69 1.94 2.86 8.79 9.12
198 9417 Pegunungan Bintang 9.73 12.85 12.90 0.10 0.13 0.02 0.03
199 9418 Tolikara 5.59 8.81 22.64 0.00 0.01 0.00 0.58
200 9420 Keerom 4.43 6.74 7.75 2.05 3.58 1.92 2.92
201 9426 Waropen 2.80 2.80 3.51 0.60 0.67 0.04 0.04
202 9427 Supiori 1.78 1.71 2.25 1.54 1.90 1.56 1.80
203 9428 Mamberamo Raya 2.53 2.53 3.18 0.06 0.07 0.02 0.02
204 9429 Nduga 3.66 5.71 16.40 - - - -
205 9430 Lanny Jaya 35.00 35.00 35.23 1.46 1.46 2.55 2.77
206 9431 Mamberamo Tengah 8.83 8.83 8.89 0.71 0.73 1.69 1.71
207 9432 Yalimo 3.09 2.43 14.94 0.02 0.06 0.14 0.40
208 9433 Puncak 8.55 8.55 23.20 1.31 1.46 - -
209 9434 Dogiyai 11.11 13.44 13.53 0.52 0.52 6.30 7.94
210 9435 Intan Jaya 7.15 7.15 7.20 0.09 0.10 0.10 0.10
211 9436 Deiyai 11.64 10.61 14.58 1.33 1.46 5.95 6.82
212 9471 Kota Jayapura 6.04 15.42 18.08 3.10 6.62 4.14 10.02
Sumber: * SK no 8 tahun 2019 DTKS, Kemensos, diolah TNP2K

35. Karakteristik
35 Wilayah
Prioritas
Non
Prioritas
Total
Pengeluaran Perkapita (Rp/Bulan) 1,120,635 1,389,849 1.225.685
Kemiskinan ekstrem (1,9 $PPP)
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) 2.096.771 8,304,569 10.401.340
Kontribusi Terhadap Total
Penduduk Miskin ekstrem (%)
20.16 79.84 100
Tingkat Kemiskinan (%) 6.23 3.53 3.85
Kemiskinan Nasional (GK Nasional)
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) 3.952,726
22,470,400
26.423.126
Kontribusi Terhadap Total
Penduduk Miskin (%)
14.96 85.04 100
Tingkat Kemiskinan (%) 11.75 9.56 9,78
Sumber: Susenas (2020), diolah
Kemiskinan Ekstrem di 35 Fokus Wilayah
Kontribusi jumlah penduduk miskin ekstrem di 35 kabupaten wilayah prioritas mencapai 20%
dari penduduk miskin ekstrem nasional 35

36. 3
6
35 Fokus Wilayah di 7 Provinsi Sesuai Arahan Presiden (1)
No
Kode
Kab/
Kota
Kabupaten/Kota
Rumah Tangga Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial*
Rumah Tangga Penerima Bantuan Sosial
Program Sembako
Program Keluarga
Harapan
Miskin
ekstrem
25%
Terbawah
Total
Miskin
ekstrem
Total
Penerima
Miskin
ekstrem
Total
Penerima
(000) (000) (000) (000) (000) (000) (000)
Provinsi Jawa Barat
1 3203 Cianjur 19.23 229.08 318.43 18.48 186.78 17.58 137.51
2 3204 Bandung 0.11 164.3 355.15 0.1 164.09 0.1 95.67
3 3208 Kuningan 9.42 59.16 136.89 9.11 75.81 8.16 48.73
4 3212 Indramayu 57.29 202.27 248.15 56.39 157.02 42.61 86.68
5 3215 Karawang 21.51 161.84 256 20.75 140.51 18.77 98.15
Provinsi Jawa Tengah
6 3302 Banyumas 56.56 182.28 239.47 53.57 128.85 43.93 89.85
7 3304 Banjarnegara 22.56 79.4 119.86 20.51 69.53 18.37 53.64
8 3305 Kebumen 24.32 118.73 175.8 22.47 107.51 19.42 73.09
9 3327 Pemalang 74.14 155.75 186.55 69.78 110.1 48.2 72.71
10 3329 Brebes 125.43 223.22 347.37 101.51 163.03 64.7 96.13
Provinsi Jawa Timur
11 3513 Probolinggo 131.3 224.95 255.89 89.89 130.05 64.1 85.1
12 3522 Bojonegoro 6.01 53.33 178.54 5.13 104.1 4.8 73.01
13 3524 Lamongan 9.74 55.36 148.92 8.44 77.96 7.86 63.29
14 3526 Bangkalan 68.22 107.12 141.84 55.47 83.22 48.96 73.49
15 3529 Sumenep 49.91 116.99 199.3 44.49 110.24 37.14 70.41
Sumber: * SK no 8 tahun 2019 DTKS, Kemensos, diolah TNP2K

37. 3
7
35 Fokus Wilayah di 7 Provinsi Sesuai Arahan Presiden (2)
No
Kode
Kab/
Kota
Kabupaten/Kota
Rumah Tangga Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial*
Rumah Tangga Penerima Bantuan Sosial
Program Sembako
Program Keluarga
Harapan
Miskin
ekstrem
25%
Terbawah
Total
Miskin
ekstrem
Total
Penerima
Miskin
ekstrem
Total
Penerima
(000) (000) (000) (000) (000) (000) (000)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
16 5302 Sumba Timur 8.64 12.96 38.2 8.22 26.37 7.95 22.97
17 5304 Timor Tengah Selatan 37.32 52.67 92.66 31.96 53.29 27.48 48.07
18 5314 Rote Ndao 7.6 11.32 21.39 7.09 13.43 7.03 12.54
19 5316 Sumba Tengah 5.41 6.23 12.56 4.24 7.54 3.65 7.28
20 5319 Manggarai Timur 30.44 38.34 41.89 21.06 24.71 20.65 24.33
Provinsi Maluku
21 8101 Maluku Tenggara Barat 6.06 8.69 13.60 4.64 7.36 4.90 7.85
22 8102 Maluku Tenggara 1.31 3.56 13.85 1.09 6.68 0.97 6.52
23 8103 Maluku Tengah 9.81 21.54 49.18 8.53 28.34 9.02 28.13
24 8107 Seram Bagian Timur 1.34 4.33 15.18 0.98 6.45 1.16 8.61
25 8108 Maluku Barat Daya 3.59 6.94 11.14 3.31 7.94 3.16 6.67
Provinsi Papua Barat
26 9103 Teluk Wondama 2.22 2.23 3.34 1.19 1.95 0.68 1.29
27 9104 Teluk Bintuni 2.54 3.15 6.59 1.66 4.44 1.16 2.81
28 9109 Tambrauw 1.63 1.77 3.06 0.23 0.33 - 0.13
29 9110 Maybrat 2.73 3.28 4.44 1.81 2.72 1.50 2.28
30 9111 Manokwari Selatan 3.32 3.54 4.91 1.59 2.11 1.91 3.23
Sumber: * SK no 8 tahun 2019 DTKS, Kemensos, diolah TNP2K

38. 38
Sumber: ** SK no 8 tahun 2019 DTKS. Kemensos. diolah TNP2K
Keterangan: Arahan Presiden untuk fokus pada 5-7 provinsi. dengan 5 kabupaten per provinsi. dijadikan lokus untuk implementasi tahap 1
No
Kode
Kab/
Kota
Kabupaten/Kota
Rumah Tangga Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial*
Rumah Tangga Penerima Bantuan Sosial
Program Sembako
Program Keluarga
Harapan
Miskin
ekstrem
25%
Terbawah
Total
Miskin
ekstrem
Total
Penerima
Miskin
ekstrem
Total
Penerima
(000) (000) (000) (000) (000) (000) (000)
Provinsi Papua
31 9402 Jayawijaya 15.18 13.97 41.62 2.25 5.87 1.73 2.45
32 9411 Puncak Jaya 18.85 18.68 25.54 0.65 0.66 0.96 1.04
33 9430 Lanny Jaya 35.00 35.00 35.23 1.46 1.46 2.55 2.77
34 9431 Mamberamo Tengah 8.83 8.83 8.89 0.71 0.73 1.69 1.71
35 9436 Deiyai 11.64 10.61 14.58 1.33 1.46 5.95 6.82
35 Fokus Wilayah di 7 Provindi Sesuai Arahan Presiden (3)

39. 39
Tindak Lanjut (1)
• Para Menteri dan Kepala Lembaga agar melengkapi tabel daftar
program/kegiatan yang dapat digunakan untuk menangani
kemiskinan ekstrem, utamanya yang bertujuan menurunkan beban
pengeluaran serta meningkatkan produktivitas dan pendapatan,
termasuk besaran anggaran, sasaran penerima, serta lokus.
• Para Menteri dan Kepala Lembaga agar memastikan semua
program/kegiatan tersedia pada kabupaten/kota yang telah
ditetapkan, diawali dengan 35 kabupaten di 7 provinsi.
• Kementerian/Lembaga bersama Pemerintah Daerah memastikan agar
penerima manfaat berasal dari kelompok masyarakat miskin ekstrem
sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
• Menteri Sosial melalui Dinas Sosial sebagai anggota Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) agar menemukenali
kelompok masyarakat miskin ekstrem yang belum terdaftar dalam
DTKS.
• Menteri Sosial agar segera menyampaikan daftar rumah tangga
kelompok miskin ekstrem kepada Kementerian/Lembaga yang akan
melaksanakan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan
ekstrem.
• Menteri Sosial agar segera melakukan pemutakhiran DTKS.

40. 40
Tindak Lanjut (2)
• Menteri Dalam Negeri agar memfasilitasi peningkatan kapasitas
Bappeda dan OPD di provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun
perencanaan dan mengkonsolidasikan program/kegiatan yang
bersumber dari APBN termasuk TKDD, APBD tingkat I dan II, serta
APBDesa agar terjadi konvergensi program/kegiatan di wilayah fokus
penanggulangan kemiskinan ekstrem.
• Menteri Dalam Negeri agar memfasilitasi peningkatan kapasitas
Bappeda dan OPD di provinsi dan kabupaten/kota dalam melakukan
pengendalian agar program/kegiatan dalam APBD menyasar
kelompok masyarakat miskin ekstrem.
• Menteri PPN/Kepala Bappenas agar menyusun dan mempertajam
perencanaan program/kegiatan dalam rangka penanggulangan
kemiskinan ekstrem, termasuk melakukan konsolidasi dan
penyelarasan program/kegiatan agar tidak terjadi tumpang tindih dan
duplikasi program/kegiatan antar kementerian/lembaga.
• Menko Perekonomian bersama Menko PMK, Menteri Keuangan,
Menteri Dalam Negeri, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar segera
merumuskan manajemen pelaksanaan penanggulangan kemiskinan
ekstrem.

41. Terima kasih