2. Visi dan Misi BKSDA
Maluku
Wilayah kerja
BKSDA Maluku
Tugas pokok dan
fungsi BKSDA
Maluku
Penanganan
peredaran TSL di
Wilayah BKSDA
Maluku
Upaya konservasi
TSL
Hambatan dalam
upaya konservasi
Pokok
Pembahasan
3. Visi dan Misi Balai KSDA Maluku
Visi
“Terwujudnya kelestarian sumberdaya alam hayati untuk kesejahteraan masyarakat di Provinsi
Maluku dan Maluku Utara” yang mendukung “Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan dan
lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat” dalam mendukung “Terwujudnya Indonesia Maju
yang Berdaulat. Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”
Misi
1. Mewujudkan perlindungan kehati yang berkualitas
2. Mewujudkan pemanfaatan TSL yg berkualitas
3. Mewujudkan pemanfaatan jasling hutan konservasi yang berkualitas
4. Mewujudkan manfaat hutan konservasi yg berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat
5. Mewujudkan pengelolaan hutan konservasi yg lebih efektif
6. Mewujudkan tata Kelola pemb KSDAE yg baik
7. Mewujudkan pengelolaan 4 TWA prioritas dalam 5 tahun dan optimal dalam 10 tahun
4. 2 Provinsi (Ex‐situ & In‐
Situ di Provinsi Maluku
dan Maluku Utara)
Berbatasan langsung
dengan wilayah
perairan 3 negara
(Filiphina, Australia dan
Timor Leste)
Akses yang terbuka dengan 7 perairan
laut : Laut Maluku, Laut Seram, Laut
Banda, Laut Arafuru, Laut Timor, Laut
Flores dan Samudera Pasifik
Wilayah Kerja Balai KSDA Maluku
5. Seksi Konservasi Wilayah I Ternate
•Cagar Alam Gunung Sibela, Cagar Alam Pulau Seho,
Cagar Alam Lifamatola, Cagar alam Taliabu
Seksi Konservasi Wilayah II Masohi
• Suaka Alam Masbait, Suaka Alam Gunung Sahuwai, Cagar
Alam Tanjung Sial,Suaka Margasatwa Pulau Kassa, Taman
Wisata Alam Laut Kassa, Taman Wisata Alam Laut Pulau
Marsegu, Taman Wisata Alam Gunung Api Banda, Suaka
Margasatwa Pulau Manik
Seksi Konservasi Wilayah III Saumlaki
• Cagar Alam Angwarmase, Cagar Alam Nustaram, Cagar Alam
Nuswotar, Cagar Alam Gunung Bekauhuhun, Suaka Alam
Tafermar, Suaka Alam Pulau larat, Suaka Margasatwa Gunung
Api Kisar, Suaka Margasatwa Tanimbar, Suaka Margasatwa
Pulau Baun, Suaka Margasatwa Pulau Kobror
Pengelolaan
Kawasan
6. 29Kawasan Konservasi
Luas Total:
309.273,58 Ha
Provinsi Maluku Utara, 6 KK = 55,030,83 Ha (17.8%)
Provinsi Maluku, 23 KK = 254,242,75 Ha (82,2%)
9 Cagar Alam
6 Suaka Margasatwa
5 Taman Wisata Alam
9 Suaka Alam dan KSA/KPA
8. Tugas Fungsi
BKSDA
Maluku
Pengelolaan Kawasan CA, SM, TWA dan TB serta TSL didalam dan diluar Kawasan konservasi
Koordinasi teknis pengelolaan TAHURA dan hutan lindung
Perlindungan dan pengamanan hutan, hasil hutan dan TSL didalam dan diluar Kawasan konservasi
Pengendalian kebakaran hutan
Promosi dan informasi KSDAH&E
Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan KSDAH&E
Kerja sama pengembangan KSDAH&E serta pengembangan kemitraan
Pengembangan & pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam
Pelaksanaan tata urusan dan rumah tangga
9. PERLINDUNGAN sistem penyangga kehidupan
PENGAWETAN keanekaragaman jenis tumbuhan dan
satwa beserta ekosistemnya
PEMANFAATAN secara lestari sumber daya alam
hayati dan ekosistemnya
3 Strategi Konservasi
10. •Undang‐Undang Nomor: 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya;
•Undang‐Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
•Peraturan Pemerintah Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis
Tumbuhan & Satwa;
•Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis
Tumbuhan dan Satwa Liar;
•Peraturan Menteri LHK Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018
tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.
Landasan
Hukum
17. Jenis Paruh Bengkok yang paling banyak menjadi buruan untuk
diperdagangkan secara ilegal adalah jenis : Kakatua Koki, Kasturi
Ternate, Nuri Bayan, Nuri Maluku dan Perkici Pelangi
Dalam negeri : Makassar, Manado, Surabaya, Jakarta dan Batam
Luar Negeri : Filipina dan Singapura
Bagi penjual : penghasilan utama/sampingan, harga yang mahal, banyaknya
permintaan & berasumsi populasi yang masih banyak
Bagi Pembeli : berdagang, peliharaan, cinderamata, hubungan batin dengan
satwa dan ikut-ikutan/tidak jelas
Modus perburuan : getah/lem, jerat, jaring,pengambilan langsung di lubang sarang, dan
menembak.
Modus pengiriman : gantungan burung, sangkar, kardus, karung, pipa paralon, dan botol
minuman. Pengiriman saat ini diketahui tidak dalam jumlah banyak (sedikit -sedikit), antara
pihak perantara dan pemesan tidak saling kenal.
Modus transaksi : transaksi di tengah laut, transaksi di tempat penampungan langsung atau
transaksi dilokasi yang sudah ditentukan.
Jenis yang sering
diperdagangkan,
motif dan
modus operandi
18. Hasil dari temuan petugas di Pelabuhan Laut
dan Bandara di Provinsi Maluku & Maluku
Utara
19.
20. Koordinasi
•Dilakukan lintas instansi meliputi POLRI, TNI, Balai Karantina, Taman Nasional Aketajawe Lolobata, Taman
Nasional Manusela, Dinas Kehutanan Prov. Maluku & Maluku Utara, Kejaksaan Tinggi Maluku & Maluku Utara,
Pengadilan di lingkup Maluku & Maluku Utara dan Seksi II Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK
Wilayah Maluku-Maluku Utara.
Pre‐emtif
•Sosialisasi, Pameran, Kampanye dan penyebarluasan informasi melalui media sosial.
Preventif
•Patroli, Penjagaan, Anjangsana & Penertiban kepemilikan TSL.
Represif
•Kegiatan yang bersifat represif terus diterapkan dan dilaksanakan oleh seluruh personil Polhut baik secara
mandiri maupun secara gabungan dengan personil dari instansi lain dari mulai operasi, penanganan dan
pengawalan barang bukti.
Yustisi
•Koordinasi antar penegak hukum (TNI,POLRI & Gakkum) Pembuatan Laporan kejadian dan pengawalan
kasus sampai ke PN.
Upaya menekan laju perburuan & perdagangan TSL ilegal
21. Kendala yang dihadapi
Belum semua titik pintu keluar masuk TSL dijaga petugas
Modus operandi yang dilakukan selalu berubah
Perlu ahli cyber dalam penanganan perdagangan online
Vonis kejahatan tindak pidana kehutanan masih rendah
Nilai jual TSL khususnya jenis paruh bengkok yang cukup tinggi
Dibeberapa lokasi, burung paruh bengkok dianggap sebagai hama bagi
tanaman perkebunan masyarakat
